Hukumonline.com

Utama
Berita : PMK Kuasa Hukum Pajak: Para Konsultan Keki Lantaran Terbatasi Karyawan tetap sebuah perusahan divisi legal tak boleh menjadi kuasa hukum untuk perusahaan yang beromzet di atas Rp2,4 miliar setahun. Gerah, para praktisi hukum pajak merasa terpasung....
Berita : Pengadilan Kembali Menangkan Gugatan Konsumen Parkir Ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian Secure Parking yang mengakibatkan hilangnya kendaraan seorang konsumen dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim juga memerintahkan secure parking untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku.... (9 tanggapan)
Cari Artikel
Kolom
	Supremasi Konstitusi dan Upaya Meminimalisir Gugatan Penggangguan (Vexatious Litigation) : Oleh: Hendra Setiawan Boen *) Harus dibedakan antara living law dan norma-norma kemasyarakatan. Harus ada dikotomi... (3 tanggapan)
	Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan : Oleh: Imam Nasima dan Eryanto Nugroho Idealnya, begitu upah tidak dibayarkan, saat itu pula buruh harus segera... (10 tanggapan)

WARTAWAN HUKUMONLINE TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA HADIAH, UANG ATAU PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELIPUTAN ### Delegasi Pokja Anti Penyiksaan yang terdiri dari 33 LSM yang bekerja dalam advokasi penghapusan penyiksaan telah menyerahkan laporan alternatif kepada Komite Anti Penyiksaan PBB sebagai kontribusi pada pembahasan laporan periodik kedua Pemerintah RI dalam pelaksanaan konvensi anti penyiksaan ### Pokja menyatakan keprihatinan mendalam atas kurangnya komitmen pemerintah dalam menghapus budaya impunitas, khususnya pada kasus penyiksaan di Indonesia

Terbaru
Berita : Bupati Pelalawan Diduga Kolusi Dengan RAPP [9/5/08] Tergiur mendapat keuntungan, Bupati Pelalawan membuat perusahaan boneka untuk berafiliasi dengan RAPP....
	[9/5/08] Berita : Kuasa dalam Perburuhan: Bukan Advokat? Tidak Masalah!
	[9/5/08] Berita : Kasus Bank Garansi Bodong Bank Mandiri Berakhir di BANI
	[9/5/08] Berita : Surat Kuasa, Konsep Amanah yang (Sering) Salah Kaprah
	[9/5/08] Berita : Sidang KAP-PBB Sikap Kejaksaan Menjadi Sorotan
	[9/5/08] Berita : Mantan Anggota DPR Dibui (1 tanggapan)

	[5/5/08] Fokus : Mengkritisi Revisi UU Pemda dari Ilmu Perundang-undangan
	[8/5/08] Profil : Munir Fuady 'Si Mobil Lecet' yang Mengejar Posisi Hakim Agung (1 tanggapan)
	[5/12/07] Tajuk : Seleksi Pimpinan KPK Demokrasi di Ujung Tanduk (4 tanggapan)
	[5/5/08] *Resensi : Menakar Besar Kecilnya Fee* Advokat** (9 tanggapan)

Nama :
Password :

[Daftar Disini] [Lupa Password]

Aktual

PN Jakarta Pusat Menolak Keberatan Temasek
'Perlawanan' Temasek Holding dkk atas putusan KPPU yang dijatuhkan November 2007 lalu dipatahkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Jumat (9/5). Majelis hakim yang diketuai Andriani Nurdin menolak argumentasi Temasek c.s yang tertuang dalam berkas permohonan keberatan. Hakim lebih memilih menguatkan putusan KPPU. Dalam putusannya, hakim tetap menyatakan Temasek Holding Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communications...


Isu Hangat

	Surat Kuasa
	Aset Negara
	Menuju Pemilu 2009
	Penangkapan Jaksa BLBI
	Perseroan Terbatas

Surat Pembaca

	[4/4/08] Hak Jawab Kuasa Hukum Abdul Malik M. Aliun (9 tanggapan)
	[2/4/08] Inkonsistensi Kebijakan Investasi Telekomunikasi
	[10/3/08] Keterwakilan Media dalam Struktur Bawaslu

Kata Kunci

Hukumonline Legal Directory (HOLD) Online memuat koleksi data hukum elektronik terlengkap di Indonesia.
Terdapat lebih dari 13.000 peraturan perundang-undangan yang terbit sejak 1950-an sampai dengan rancangan peraturan yang terbaru.
Dapatkan keanggotaan anda dengan
daftar disini.


	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 DEWAN SUMBER DAYA AIR
	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW


	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 KETENAGAKERJAAN
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 PERSEROAN TERBATAS
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 PEMERINTAHAN DAERAH
	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI