William L Kovacs, wakil presiden bidang lingkungan dan kebijakan kamar dagang Amerika Serikat memprediksikan hal itu. Kovacs mengacu pada Shelby Amendment yang kotroversial yang mengharuskan institusi penelitian yang menerima dana dari negara untuk tunduk pada Freedom of Information Act (UU Kebebasan Informasi) untuk membeberkan data penelitian kepada umum jika diminta.
Ketentuan ini sendiri disusun oleh Office of Management and Budget (OMB) pada akhir tahun 1999. Jika Bush menang, mungkin saja kita kembali pada apa yang telah dibuat oleh OMB tadi, kata Kovacs seperti dilaporkan law.com. Ia menambahkan, regulasi yang ada sekarang tidaklah terlalu memaksa untuk pembeberan data penelitian.
Namun, Gerald P. Dodson, partner litigasi pada lawfirm Morrison & Foerster di San Fransisco, berpendapat bahwa banyak lawyer Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sebagaimana banyak kalangan, menolak keharusan membuka informasi tersebut.
Dodson menghabiskan sekitar separuh waktu kerjanya mewakili berbagai universitas di muka pengadilan. Di banyak kasus tersebut, Dodson berhasil mematahkan berbagai permohonan berdasarkan UU Kebebasan Informasi yang disertakan pada pemberian dana.
Sebagaimana Dodson, kalangan terpelajar dan berbagai institusi pendidikan juga memberikan reaksi yang cukup keras atas keharusan pembeberan informasi ini, karena khawatir adanya kerugian dari pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual dan kemungkinan pelanggaran perjanjian kerahasian dengan pihak-pihak tertentu.
Resiko dimata-matai
Saat Kongres menyetujui Shelby Amendment pada 1988, banyak peneliti dan lawyer khawatir bahwa permintaan data yang didasarkan UU Kebebasan Informasi dapat menyebabkan pembeberan data yang terlalu dini dan akan menghambat perlindungan HaKI atas data tersebut.
Sen Richard Shelby memelopori penyusunan Shelby Amendment setelah ia kecewa karena gagal mendapatkan data yang menjadi dasar bagi Environmental Protection Agency memformulasikan kontrol standar emisi. Data ini sebenarnya dikumpulkan oleh para peneliti di Harvard University yang menolak untuk membeberkan data tersebut ke pada publik