Senin, 09 August 2004
'Suami Sebagai Kepala Keluarga', Masih Relevankah?
Undang-Undang Perkawinan menempatkan suami atau laki-laki sebagai kepala keluarga. Tapi berdasarkan data BPS, ada sekitar enam juta rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.
Mys
3

Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal ini sering ditafsirkan salah, sehingga seolah-olah suami yang mengatur segala sesuatu dalam urusan rumah tangga. Padahal, menurut Undang-Undang yang sama, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan itu berlaku bagi keluarga lengkap dimana suami dan isteri hidup rukun. Bagaimana kalau suami tidak ada? Kalaupun ada, bagaimana kalau yang menjadi kepala keluarga' adalah sang istri alias perempuan? Bagaimana pula kedudukan janda dalam sistem hukum nasional?

Itulah antara lain pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal mengemuka dalam pertemuan ratusan perempuan kepala keluarga (women headed household) di Jakarta, mulai Senin (9/8) mendatang. Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Kamala Chandrakirana mengatakan bahwa komisi yang dia pimpin memfasilitasi pertemuan selama seminggu itu setelah melihat kenyataan cukup banyak keluarga yang dikepalai seorang perempuan.

Nani Zulminarni, Koordinator Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), memperkirakan  saat ini ada 6 juta lebih keluarga di Indonesia yang dikepalai seorang perempuan. Dari jumlah itu, banyak diantaranya merupakan janda yang suaminya meninggal akibat konflik bersenjata. Sebagian lagi karena meninggal secara alamiah dan suami pindah tanpa kabar.

Menurut Nani, PEKKA hadir antara lain untuk memberikan advokasi kepada para perempuan kepala keluarga tadi. Banyak di antara mereka yang tidak paham akan hak-hak hukum mereka sebagai kepala keluarga. Sebagai janda, mereka kurang memperhatikan hak-hak mereka karena waktunya lebih banyak tersita mengurusi keluarga.

Nani mencontohkan, perempuan korban perceraian sering tak bisa mendapatkan pembagian harta gono gini atau kehilangan anak karena direbut suami. Kami akan memberikan advokasi kepada mereka, termasuk memperjuangkan hak-hak mereka yang terabaikan, kata Nani kepada hukumonline.

Sejauh ini PEKKA sudah berhasil mengkoordinir kaum perempuan kepala keluarga di lebih dari 200 desa yang tersebar di 19 kabupaten. Mereka tersebar di delapan propinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Menurut Nani, di sebagian propinsi, perempuan kepala keluarga muncul sebagai akibat tingginya angka perceraian.

Ketua Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia Prof. Saparinah Sadli mengakui bahwa kedudukan perempuan, termasuk isteri yang ditinggal suami, dalam hukum masih lemah. Menurut dia, ini berkaitan dengan nilai budaya yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan negara. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan tadi.

Jauh dari kata relevan
 - Komang Ida Adikarini Kemenuh
09.08.04 18:34
Menurut saya ungkapan suami sebagai kepala keluarga sudah tidak relevan lagi. Saya sendiri melihat banyak bukti dimana laki-laki menyalah gunakannya dengan menganggap dirinya sebagai kepala di keluarga berarti dia berhak menentukan segalanya di keluarga. Wanita dan pria itu punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama didalam keluarga. Untuk PEKKA, keep the good work! Kita perlu lebih banyak organisasi yang melindungi hak-hak perempuan di keluarga dan di kehidupan bernegara.
Sebuah Opini....
 - muahmmad agus abdillah
09.08.04 15:59
Perkawinan adalah bersatunya dua orang, laki-laki dan perempuan untuk emnjadi sepasang suami istri. Demikian adalah sekelumit kata yang tercantum dalam UU No. 1 /1974. Suami sebagai kepala keluraga? Memang tidak bisa dipungkuri bahwa semakin banyak saja kaum wanita yang merangkap fungsi sebagai kepala keluarga dan juga sebagai ibu rumah tangga. M eskipun demikian masih banyak peraturan2 yang belum melindungi dan mengatur hak dan kewajiban perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga. Mereka memiliki posisi yang lemah dalam hal hubungan hukum. Jadi sudah selayaknyalah pemerintah mengatur hal ini, terlebih lagi dalam hal hukum kekeluaragaan dan hukum waris
pria kepala keluarga..
 - debby
09.08.04 11:26
saya cuma mau komentar sedikit terlepas dari permasalahan hukum, saya pikir hukum tidak perlu merampas norma-norma agama maupun sosial yang hidup di masyarakat... bahwa lelaki adalah kepala keluarga, terlepas dari kemampuannya mengurus keluarga...lelaki tetap harus ditempatkan sebagai mana mestinya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.