hukumonline
Rabu, 13 Oktober 2004
Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial: MA Terbentur Masalah Anggaran
Selain persoalan anggaran, MA merasa tidak dilibatkan saat perumusan UU PPHI, MA terbentur masalah anggaran dalam persiapan. Padahal tiga bulan lagi UU PPHI berlaku efektif dan pengadilan hubungan industrial harus sudah terbentuk.
CR
Dibaca: 458 Tanggapan: 2
Berlakunya Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) sudah di depan mata. Bersamaan dengan berlakunya undang-undang tersebut pada 14 Januari 2005 mendatang, akan berdiri pula pengadilan hubungan industrial (PHI) yang akan menggantikan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Berdasarkan informasi yang hukumonline peroleh, pembentukan PHI tersebut tidak berjalan mulus. Bahkan, ada kemungkinan pemberlakuan UU PPHI akan ditunda. Pasalnya, pihak Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) yang bertanggung jawab terhadap perekrutan mediator, konsiliator, dan arbiter terhadang sejumlah kendala. Hal serupa terjadi di Mahkamah Agung yang bertugas mendirikan PHI di seluruh ibu kota provinsi, termasuk rekrutmen hakim dan panitera.

Kepala Biro Hukum Depnaker, Mira Hanartani, belum bisa dikonfirmasi mengenai persoalan ini. Ia sedang tidak berada di tempat ketika hukumonline mendatangi kantornya (12/10). Namun, sumber hukumonline di Depnaker yang tidak bersedia disebutkan namanya mengungkapkan, saat ini tengah ada pembahasan antara Depnaker dan MA mengenai mekanisme penunjukan hakim ad hoc untuk PHI. Belum adanya pengaturan mengenai mekanisme perekrutan hakim ini menghambat persiapan pembentukan pengadilan tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Direktur hukum dan peradilan Mahkamah Agung (MA), Suparno membenarkan ada persoalan mengenai pembentukan PHI. Ia mengungkapkan, MA belum memiliki anggaran untuk persiapan pembentukan pengadilan khusus ini. Namun, Suparno menjelaskan saat ini sudah dibentuk empat kelompok kerja antara Depnaker dan MA,

Anggaran MA tidak ada, mengingat akan ada rekrutmen hakim, pendidikannya, serta melibatkan juga panitera muda, panitera pengganti, ujarnya kepada hukumonline (12/10).

Tentang kepastian berlakunya UU PPHI Januari nanti, Suparno menekankan bahwa penerapan UU PPHI juga harus memperhatikan anggaran MA saat ini. Kita nggak punya target untuk menyelesaikan ini, MA saja baru tahu ada undang-undang ini karena sebelumnya tidak dilibatkan, ujarnya.

Suparno menandaskan hingga saat ini belum ada penunjukan hakim ad hoc. Dia hanya mengatakan bahwa nantinya Mahkamah Agung yang akan menyelenggarakan pendidikan bagi para calon hakim PHI.

Lebih jauh, selain persoalan anggaran Suparno juga mengingatkan akan keluhan Ketua MA menyikapi lahirnya beberapa pengadilan khusus yang tidak melibatkan MA. Ia menyayangkan lembaganya tidak pernah dilibatkan setiap ada rencana pembentukan pengadilan khusus, termasuk PHI ini.

Sudah jelas dari keluhan Pak Bagir (Ketua MA,red) tentang lahirnya berbagai pengadilan khusus tanpa melibatkan MA yang justru punya wewenang akan itu, paparnya lagi.  

Seperti misalnya pengaturan tentang panitera muda, panitera muda itu menurut UU Peradilan Umum hanya ada tiga, yaitu panitera muda hukum, panitera muda perdata dan panitera pidana.

Sekarang ada panitera muda hubungan industrial, padahal struktur itu tidak dikenal dalam struktur peradilan umum. Menurut UU, panitera muda hubungan industrial harus berasal dari Depnaker, padahal tidak mudah hal ini dilaksanakan, karena sebelumnya belum pernah menjadi panitera, tukasnya.

Share:
tanggapan
Setuju ditundadudik DS 09.08.08 22:33
Di Surabaya sudah ada PHI, bahkan sudah menangani banyak kasus perselihan Perburuhan, mungkin banyak orang tidak tahu bahwa hakim ad hoc nya ternyata belum sah. Jika demikian legalkah putusan PHI yang selama ini telah memutuskan banyak perkara perselisihan perburuhan itu? Saya setuju operasional PHI ditunda sebab jika MA belum siap, maka percuma saja penyelesaian kasus Perselisihan ini diselesaikan di PHI. Jadi sebaiknya MA dilibatkan terlebih dahulu, dan pemilihan hakim ad hoc dan hakim karier diseleksi secara akurat sehingga putusannya diharapkan dapat adil/proposional
setuju ditunda dulu PHI nya.. indra yana sh 14.10.04 10:33
Saya setuju, jika pelaksanaan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai amanat UU no. 2/2004 ditunda dterlebih dahulu, walaupun di dalam uu tersebut menyebutkan efektif berlaku satu tahun sejak diundangkan (14 Februari 2005) Alasannya , disamping anggaran di MA yang tidak ada, juga dilanpangan menyangkut sosialisasi dari perangkat hukum dan hukum acara ini sama sekali baru bagi para buruh/pekerja dan aktivis advokasi buruh/pekerja dari berbagai serikat pekerja nasional yang ada. belum lagi penyiapan personal yang akan menduduki posisi sebagai hakim ad hoc dari buruh dan pengusaha, siapa dari sekian banyak organisasi buruh yang ada yang berhak untuk mewakili, belum untuk konsiliator dan arbitor, dan rata-rata mereka ada di Jakarta dan ibukota propinsi, bersedia tidak jika nanti setelah direkrut dfan ditraining kemudian sk penempatan ada di daerah tingkat dua ??? Makanya pemerintah (dalam hal ini Menakertrans RI - red Jacob Nuwa wea ,) dan dpr ri , JANGAN SERING memaksakan kehendak, bahkan dengan rekayasa dan akal bulus (mengkondisikan seolah-olah buruh melalui organisasi buruh menyetujui UU ini) padahal sesuatu yang ditolak oleh buruh melalui organisasi buruh itu pasti yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk kapabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk melaksanakan. Karena organisasi buruh itu paling tahu dilapangan prakteknya bagaimana, dan kendala yang bakal dihadapi, dan kita bahkan telah memberikan beberapa opsi kepada pemerintah dan dpr saat diundang untuk katanya dikonsultasikan (tapi nyatanya dipaksakan hadir sebagai pelengkap penderita sebagai salah satu stake holder saja). padahal sepatutnya Pak Jacob sebagai mantan aktivis buruh lebih tahulah apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pekerja dan juga para pengusaha, tapi tampaknya kedudukan dan jabatan menghilangkan visi dan misi aktivis buruh yang dulu pernah nempel di sisi anda. Jadi Pak Suparno, bilang ama Pak Bagir, jangan bingung, ajukan penundaan aja, kalo menakernya ngotot, suruh pakai anggaran depnaker aja, atau setelah nanti tidak menjabat jacob pengen back to basic jadi hakim ad hoc PHI???

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.