hukumonline
Jumat, 29 Oktober 2004
Sebagian Undang-Undang Ketenagakerjaan Dinyatakan Tidak Berlaku
Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian pasal-pasal Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dua pasal diantaranya adalah mengenai PHK.
Dibaca: 7033 Tanggapan: 1

Putusan sebagian pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) itu dibacakan majelis hakim konstitusi dalam sidang di Jakarta (28/10). Pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku adalah pasal 158 dan 159 yang mengatur soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

 

Pasal 160 ayat (1) dinyatakan tidak mengikat sepanjang mengenai anak kalimat �bukan atas pengaduan pengusaha�. Demikian pula pasal 170 dan 171 sepanjang mengenai anak kalimat �kecuali pasal 158 ayat (1)�. Pasal 186 juga dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi sepanjang mengenai anak kalimat �pasal 137 dan pasal 138 ayat (1)�.

 

Sidang pembacaan putusan itu sendiri diwarnai aksi demo seratusan buruh yang datang dalam dua gelombang. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian UUK, kalangan buruh tetap tidak puas. Mereka meminta agar seluruh UUK dicabut.

 

Dalam pertimbangan hukumnya, pleno hakim konstitusi sepakat dengan pemohon dan menyatakan pasal 158 UUK bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD45. Di mata MK, pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial. Berdasarkan pasal 158 buruh memang bisa terkena PHK hanya karena keputusan pengusaha melalui bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku.

 

Aturan ini dinilai majelis hakim berbeda dengan ketentuan pasal 160 UUK. Berdasatkan pasal ini buruh yang ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas permintaan pengusaha, diperlakukan sesuai asas praduga tidak bersalah. Si buruh masih memperoleh hak-haknya hingga enam bulan berikutnya. Bila tindak pidana tidak terbukti, buruh wajib dipekerjakan kembali.

 

Pasal 159 yang mengatur tentang PHK buruh karena kesalahan berat dinilai majelis tidak adil. Beban pembuktian berdasarkan pasal ini dibebankan kepada buruh, padahal buruh berada pada posisi lemah secara ekonomi. (Buruh) seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih dibanding pengusaha, papar majelis dalam petitumnya.

 

Disenting opinion

%

Share:
tanggapan
Sosialisasi Terhadap Putusan MK UU NakerAsparum 05.03.09 19:23
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review atas UU Naker 13/2003 seringkali tidak dicantumkan oleh penerbit buku yang menerbitkan UU Naker, kurangnya sosialisasi tentang hal ini, mengakibatkan banyak praktek di lapangan, phk berdasarkan pasal 158 tetap dipakai oleh pengusaha.
Beranda InformasiAnto 26.02.14 13:58
Implikasi dari keputusan MK akan mengikat secara hukum baik immaterial atau material kepada semua pelaku yang bersinggungan dengan ketenagakerjaan,penting setidaknya suatu lembaga pemerintahan (Disnakertrans) daerah memberikan satu pelayanan publik yang bisa diakses tentang informasi2 terbaru dari MK,Permenaker,SEMA atau keputusan2 yang lain kepada semua masyarakat kerja..Jangan sampai intra masyarakat pekerja terjadi pemahaman ambigu dan rancu,yang tanpa disadari membuka celah konflik kepentingan..Apakah hal penyampaian informasi ini terasa berat bagi bapak2 dinas??

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.