Jumat, 24 November 2000
UU Perkawinan Dinilai Ambivalen dan Diskriminatif
Jakarta, hukumonline. UU Perkawinan dinilai ambivalen, diskriminatif, dan bias gender. Karena itu, para pembela hak-hak perempuan mengusulkan untuk meninjau kembali UU Perkawinan. Maunya mereka, perempuan disamakan dengan laki-laki.
Muk/APr
Dibaca: 10891 Tanggapan: 0

Prof. Abdul Gani Abdullah, Dirjen Kumdang Depkeh & HAM, mengemukakan bahwa kondisi kontemporer yang liberal saat ini, banyak menuntut perubahan perundang-undangan, termasuk juga UU Perkawinan. Namun, ia mengingatkan bahwa tuntutan perubahan ini harus dikaji dengan baik mengingat sebagian rakyat kita memang bersifat liberalistik.

Gani mencontohkan, masalah marital rape dalam RUU KUHP yang diajukan oleh beberapa lembaga pembela hak-hak perempuan. Namun, hal ini tetap kontroversial karena sebagian masyarakat menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama tertentu.

Untuk itu, Gani mengingatkan bahwa HAM adalah hak manusia yang paling universal. Akan tetapi, pada keadaan tertentu HAM ini dapat direduksi oleh ajaran agama. "Hukum harus memperhatikan hal ini karena tidak mungkin hukum mereduksi HAM," ujarnya dalam sebuah seminar tentang UU Perkawinan.

Komitmen Indonesia

Aktifis pembela hak-hak perempuan, Nursjahbani Katjasungkana, termasuk yang banyak mengkritik UU Perkawinan. Bahkan, Direktur LBH APIK mengungkapkan bahwa UU Perkawinan ini perlu ditinjau kembali, tidak saja dalam perspektif relasi yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki, tapi juga dalam konteks globalisasi saat ini. "Jika tidak, akan menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menyebabkan diintegrasi dalam masyarakat," ujarnya.

Nursjahbani menyatakan bahwa GBHN telah mengamanatkan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan  bernegara dan berbangsa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Nursjahbani menambahkan, komitmen ini sebenarnya sudah sejak lama dinyatakan oleh pemerintah saat meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan UU No 7 Tahun 1984. Komitmen-komitmen ini juga diberikan oleh Indonesia dalam hasil-hasil Konferensi Beijing pada 1995.

Dari kerangka ini, Nursjahbani berpendapat bahwa mau tidak mau segala produk hukum yang bertentangan dengan berbagai kesepakatan dan hukum internasional haruslah diubah. "Jika tidak, Indonesia akan dicap tidak memenuhi kewajiban hukumnya menurut ketentuan hukum internasional," ujar Nursyahbani.

Poligami terbatas

Bagi Nursjahbani, dari perspektif sejarah, sesungguhnya kedudukan perempuan yang diatur dalam UU Perkawinan merupakan kemajuan dibandingkan dengan UU sebelumnya. Misalnya, KUH Perdata yang tidak menganggap perempuan sebagai subyek hukum  dan tidak punyai hak. Bahkan, atas harta bendanya sendiri, kecuali dengan bantuan suaminya.

Namun menurut Nursjahbani, tetap saja UU Perkawinan harus diubah. Sebagai contoh, rumusan Pasal 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang tampaknya netral saja dalam perumusannya, tetapi justru telah menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi.

Ketentuan pasal 2 ini telah menyebabkan banyak terjadi perkawinan di bawah tangan dan atau penolakan pencatatan perkawinan berhubungan dengan adanya agama atau kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. "Implikasi lebih jauh tentunya pada perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dan juga tentu saja bagi perempuan yang bersangkutan," lanjut Nursjahbani.

Menurut Nursjahbani, selain pasal 2, ketentuan yang patut dikritisi adalah pasal 3 dan kaitannya dengan pasal 4 dan 5 tentang azas poligami terbatas. Ia berpendapat, persoalan ini mencuat ke permukaan baru-baru ini dan menimbulkan kontroversi sejak Meneg Pemberdayaan Perempuan mengusulkan untuk mencabut PP (Peraturan Pemerintah) No. 10 Tahun 1983, khususnya izin poligami bagi pegawai negeri. 

Nursjahbani mengemukakan bahwa PP 10 ini sebaiknya tidak dicabut. Alasannya, dalam kondisi masyarakat yang diskriminatif, intervensi pemerintah diperlukan walaupun itu dalam kehidupan rumah tangga sekalipun. Selain itu menurut Sekjen Koalisi Perempuan ini,  pencabutan PP 10 akan lebih menguntungkan laki-laki saja.

UU Perkawinan dinilai ambivalen

Ketentuan yang paling krusial bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender adalah Pasal 31 (3) dan Pasal 34 (1) dan (3) UU Perkawinan. Ia melihat, pembentukan UU Perkawinan sangat  ambivalen dan bias gender dalam menentukan kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga.

Ambivalensi itu di satu pihak menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat. Namun di lain pihak, menentukan dengan sangat kaku peran masing-masing,  suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Peran ini ditegaskan pula dalam Pasal 34 (1) di mana dikatakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan isteri wajib mengurus rumah tangga. Nursjahbani melihat, akibat lebih jauh dari ketentuan ini adalah pada bidang pengupahan. Upah pekerja laki-laki lebih banyak dari upah perempuan karena adanya komponen tunjangan keluarga. Sementara perempuan selalu dianggap lajang meskipun secara de facto dia menikah dan mempunyai anak.

Ketentuan yang tak kalah pentingnya menurut Nursjahbani, adalah yang berkenaan dengan kedudukan anak dalam keluarga. Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sementara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan ini dalam pandangan Nursjahbani, selain sangat diskriminatif ditinjau dari kepentingan anak, juga sangat memberatkan kaum perempuan. Hal ini mengingat tidak jelasnya pengertian perkawinan yang sah dalam konteks ini, apalagi dihubungkan dengan pasal 2.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.