hukumonline
Kamis, 20 Oktober 2005
Anak yang Belum Dewasa Tidak Memiliki Legal Standing
Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang.
Mys
Dibaca: 2089 Tanggapan: 4

Sebab, anak yang belum dewasa menurut hukum masih berada dalam kekuasaan orang tuanya (onderlijkmacht). Pasal 330 KUH Perdata menegaskan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah anak yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah. Anak-anak semacam itu belum memiliki legal standing untuk mengajukan suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD.

 

Pendapat di atas menjadi sebagian dari pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Putusan atas perkara Nomor 011/PUU-III/2005 ini dibacakan dalam sidang, Rabu (19/10). Tiga orang hakim  mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Prof. HAS Natabaya, H. Achmad Roestandi dan Soedarsono.

 

Dalam perkara ini, ada sembilan orang pemohon, termasuk JN Raisal Haq, seorang pelajar madrasah tsanawiyah. Fathul Hadie Utsman bertindak selaku pemohon sekaligus juga kuasa hukum pemohon lain, termasuk Raisal Haq. Namun di mata tiga orang hakim tadi, para pemohon tidak memiliki legal standing. Jika Fathul Hadie Utsman sendiri tidak memiliki legal standing, maka pemberi kuasa kepada dirinya dalam hal ini Raisal Haqpun tidak memiliki kedudukan serupa. Berdasarkan pertimbangan itu, ketiga hakim berpendapat, permohonan pengujian UU Sisdiknas seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

 

Kesembilan hakim MK sependapat tentang tidak adanya legal standing Raisal Haq. Tetapi dalam hal materi permohonan, mayoritas hakim menganggap permohonan pemohon layak dikabulkan sebagian. MK menyatakan penjelasan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945, dan konsekwensinya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pencapaian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD dilakukan secara bertahap.

 

UUD 1945 sudah tegas menyebut keharusan memenuhi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Majelis hakim berpendapat pelaksanaan ketentuan Konstitusi pada hakekatnya tidak boleh ditunda-tunda. Ketentuan UUD 1945 yang secara expressis verbis telah menentukan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBN/APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Lagipula, bagian penjelasan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dinilai majelis telah mengaburkan norma hukum yang terkandung dalam batang tubuh pasal itu sendiri.

 

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan dana pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasandialokasikan minimal 20 persen dari APBN/APBD. Penjelasannya kemudian menyebutkan pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

 

Penjelasan itulah yang dianggap majelis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab UUD 1945 sudah memuat ketentuan yang jelas. Pasal 31 ayat (2) menegaskan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menggunakan kata wajib', bukan kata dapat'.

Share:
tanggapan
apakah hak itu cuma bisa untuk anak usia 21 tahun agung 24.10.05 09:36
Apakah betul anak dibawah 21 tahun itu dikatakan tidak memiliki legal standing. Coba kita lihat apakah betul secara rigid tidak bisa?? misalnya saja, ada 2 syarat dalam syah atau tidaknya suatu perjanjian, yaitu obyektif dan subyektif. malasah utamanya adalah jika syarat subyektif dilanggar, maka akibatnya adalah perjanjian itu DAPAT dibatalkan. Jadi jika hal tersebut dipersamakan dengan pernyataan apakah Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, maka jawabannya adalah ANAK TERSEBUT TETAP MEMPUNYAI LEGAL STANDING, namun dapat dibatalkan jika nanti diketahui bahwa ternyata legal standingnya itu ternyata mempunyai dampak yang merugikan bagi dirinya.
Anak Yang Belum Dewasa Tidak Memiliki Legal StandiNIA 21.10.05 17:31
Saya heran mengapa hal ini dipermasalahkan, hal yang lebih subtantial adalah ketika yang kita sebut "anak-anak" ini sampai mengajukan permohonan pengujian undang-undang, pastilah mereka punya keinginan mempejuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Sudah seharusnya hakim tidak membatalkan begitu saja, melainkan, mengapa mereka tidak diberi kesempatan untuk diwakilkan atau diberi wakil yang sudah memenuhi legal capacity apalagi ketika kita sadar bahwa mereka masih dibawah umur. Maaf ..itu seperti polisi menilang anak umur 10 tahun naek sepeda , salah belok di jalan, karena memang tidak tahu jalan... Tugas para penguji undang-undang adalah mengkritisasi undang-undang secara responsif terhadap tanggapan masyarakat dari siapapun termasuk pelajar sebagai calon tunas bangsa, sudah bagus mereka kritis..subtantialnya ituloh yg perlu...
Gimana agar anak2 dpt hak?AGUNG JAYA KUSUMA AJI 21.10.05 15:24
Perlu ada pengkajian tentang batas umur bawah agar dapat menggunakan hak legal standing. sekarang umur rata2 usia masuk Perguruan tinggi 17 tahun. Lha kalo 21 yach.... telat man!
sistem yang bekerjaRaoul Adithya W 21.10.05 00:45
terkadang hal kecil dan sederhana seperti belum cukupnya umur menjadi terlupakan karena sudah ingin mencapai suatu tujuan yang besar. Meskipun demikian kalu para pemohon langsung menikah maka otomatis mereka dianggap dewasa di mata hukum.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.