hukumonline
Rabu, 02 November 2005
Putusan MA: Saudara Beda Agama Boleh Mendapatkan Harta Warisan
Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat putusan progresif.
Mys
Dibaca: 6449 Tanggapan: 20

Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Acapkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu.

 

Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

 

Kaedah itu pula yang dianut hakim Pengadilan Agama Jakarta saat mengadili sengketa waris dalam keluarga alm H. Sanusi Hj. Suyatmi. Pasangan suami istri ini memiliki enam orang anak yakni Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setyabudhi dan Esti Nuri Purwanti.

 

Sebelum H. Sanusi- Hj. Suyatmi meninggal dunia, salah seorang anaknya, bernama Sri Widyastuti, pindah agama. Meskipun berkali-kali diminta untuk kembali, Sri tetap pada pilihannya memeluk agama Kristen. Persoalan waris muncul ketika orang tua mereka meninggal dunia. Almarhum memang meninggalkan harta yang tersebar di Jakarta, Bogor dan Purworejo.

 

Anak kelima, Bambang Setyabudhi mengajukan gugatan dan meminta Pengadilan Agama Jakarta menetapkan ahli waris yang sah. Kebetulan seluruh anak-minus Sri Widyastutisepakat harta waris orang tuanya dibagi berdasarkan hukum Islam. Di mata penggugat, Sri tidak layak lagi mendapatkan hak waris karena telah berpindah agama. Sebaliknya, Sri menolak pembagian secara Islam. Ia juga menganggap Pengadilan Agama (PA) bukan forum yang tepat untuk mengadili perkara waris yang dipersengketakan oleh orang yang berbeda agama. Menurut Sri, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PA adalah forum peradilan bagi mereka yang beragama Islam; bukan bagi orang yang beragama Kristen seperti dirinya. 

 

Rupanya PA Jakarta berpendapat lain. Mengacu pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, personal keislaman ditentukan oleh pewaris. Dalam kasus ini, karena pewaris H. Sanusi-Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widyastuti terhijab untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

 

Argumen itu dimentahkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dan Mahkamah Agung. Meskipun Sri Widyastuti tidak termasuk golongan ahli waris, ia tetap berhak atas harta warisan itu. Menariknya, majelis kasasi terdiri dari H. Taufiq, HM. Muhaimin dan H. Chabib Sjarbini, yang notabene adalah hakim-hakim agung kuat pemahaman keislamannya.

 

Menurut majelis kasasi, Sri Widyastuti berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya, baik harta peninggalan H. Sanusi maupun Hj. Suyatmi. Sri Widyatuti mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris H. Sanusi dan Hj Suyatmi.

 

Pengadilan Tinggi Agama sebenarnya mengakui adanya hak Sri berdasarkan wasiat wajibah, tetapi jumlahnya hanya tiga perempat dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang bisa diperoleh Sri, dari tiga perempat menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris perempuan. Pertimbangan dan putusan MA yang mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register perkara No. 368K/AG/1995. Putusan atas perkara ini baru dijatuhkan tiga tahun kemudian.

Share:
tanggapan
WARISSobirin 02.01.13 16:25
hmmm...nampaknya hukum Allah sudah dianggap tidak adil.....dan hukum manusia berada diatas segala2nya......“(Hukum-hukum mawarits tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa [4] : 13-14)
Membatalkan Kepimilikan dan Hak atas Properti?varovanvaro 18.12.12 16:09
Baru - baru kami berempat menjual rumah yg status hukumnya pada saat itu adalah SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA 4 bersaudara kandung. Rumah itu dulunya adalah warisan bapak dan ibu kami yang muslim. Apakah jika salah seorang dari pemilik rumah tsb berpindah agama, maka otomatis hak kepemiliannya batal karena menurut hukum islam, anak yg kafir dan murtad tidak lagi berhak menerima warisan? Bukankah status hukum dari rumah tsb sebelum dijual adalah HAK MILIK BERSAMA (bukan harta warisan lagi)?
Saudara beda agamaSilak Yonet 05.09.07 15:47
Saya melihat Pengadilan di negara kita makin baik, mungkin hakimnya pintar. Dasar Negara kita inikan bukan negara yang berdasarkan pada satu agama tetapi negara bertuhan yang berdasarkan pancasila, oleh karena itu keputusan yang diambil oleh hakim pada kasus pembagian warisan adalah benar. pada persoalan ini tergantung orang tuanya, kasih sayangnya terbagi nga, kalau tidak begitu pula pembagian warisannya juga.
Putusan MA: saudara bedaagama boleh mendapatkan waR. Ronggo Suroyudho 03.07.06 16:41
sebelum kita membahas apakah seseorang itu bisa mewaris dari pewaris, kiranya adabaiknya kita melihat dan meninjau dahulu, termasuk golongan penduduk yang manakah si ahli waris itu? sebab ini akan menentukan yang bersangkutan berhak atas harta warisan itu? kalau orang yang bersangkutan (ahli waris) itu golongan penduduk yang tunduk pada BW, kiranya kita sepakat bahwa dia berhak mewarisiatas harta peninggalan si pewaris..karena hukum waris bw itu menganut sistem bilateral dimana siahli waris bisa mewarisi dari kedua orang tuanya, baik sibapak atau siibunya..sehingga tidak ada masalah ketika si ahli waris, ituberbeda agama dengan si pewaris ia tetap bisa mewarisi harta peninggalan pewaris. lain halnya ketika orang yang tunduk kepada hukum adat, dimana setiap hukum adat yang dibawanya itu lain-lain dalam hal mewaris, karena setiap adat akanberlainan sekali dalam hal pewarisan.. untuk orang pribumi/bumi putra yangberagama islam, kalau kita berbicara masalah hukum waris untuk yang berbeda agama dalam hukum islam, tentusaja pihak yang berbeda agama (ahli waris) dengan si pewaris, dia tidak berhak atas harta warisan tersebut dansebaliknya, namun ahliwaris yangberbeda agama berhak atas wasiat wajibah, kira jalan inilah yang dimaksud oleh MA.
wasiat tidak boleh lebih dr 1/3dian agusdiana 07.04.06 00:03
menarik juga. jika mewaris, jelas tidak boleh. tapi jika dikatakan Wasiat, maka menurut saya boleh saja, krn tidak ada halangan utk wasiat / hibah wasiat tetapi seharusnya tidak boleh melebihi 1/3 dari boedel waris. mengenai hukum islam di Indonesia, sah saja jika Pemerintah mengakomodir kepentingan rakyatnya yg sebagian besar muslim. malah jd masalah jika tidak mengakomodir, lihatlah sejarah pendirian negara ini.
ributpeter waluyo 15.03.06 21:12
hari gini masih ributin agama? itukan pemikiran orang jaman dulu yang belum tentu bener.
bertobatlah dengan sebenar-benarnyamuhammad rifat 14.03.06 16:05
cobalah para hakim berfikir, jernih, orang yang berbeda agama itu terhalang dalam hal mawaris, karena pada dasarnya hukum yang terdapat dalam nash yang qoth'i, yang tidak dapat tidak harus dipatuhi. karena hukum tersebut berasal dari Allah SWT, manusia dengan segala akal pikirannya yang daif, hanya boleh menafsirkan hal-hal yang belum jelas pengaturannya, itupun tetap dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan Hadits-hadits.
Waris IslamZusdan 09.11.05 11:11
Seseorang yang telah baliq sudah seharusnya atau dianggap mengetahui segala tindakan yang dipilihnya pasti mempunyai akibat, demikian pula pada saat seseorang akan pindah agama menjadi non muslim, bahwa sepatutnyalah dia mengetahui konsekwensi dari keputusannya, dan dalam Islam setahu saya seseorang akan terputus hak waris dari orang tuanya apabila pindah menjadi non muslim, dan aturan ini hanya dapat di hindari dengan cara hibah sebelum pewaris meninggal (karena mungkin orang tuanya merasa sedikit bersalah dan kasihan), perlu diingat bahwa harta dari orang yang telah meninggal akan berpengaruh sekali terhadap kehidupan si pewaris baik di alam transit (baka) maupun nanti di akhirat, sehingga kita harus hati-hati dalam memutuskannya. Apabila hal yang demikian menimbulkan dosa, maka hakim yang putusannya tidak sesuai dengan hukum agama yang benar akan ikut menanggung dosa.
bagaimana dengan satu-satunya ahli waris yang bedaelly wahyono 11.11.05 19:42
Saya setuju dengan putusan MA, karena kita hidup di Indonesia dengan masyarakat yang majemuk dalam keyakinan. Berdasarkan pengalaman ada sepasang suami isteri muslim, punya 1 orang anak muslim, anak meninggal lebih dulu, meninggalkan seorang cucu yang non muslim, dimasa tua ketika suami meninggal janda tersebut hidup dengan cucunya yang non muslim tanpa ada saudara lain yang muslim yang mau merawatnya. Apakah hukum yang bertentangan dengan keadilan kemasyarakatan (Matschapellijke werkelijkeheid) yang notabene bertentangan dengan hukum Islam harus diterapkan ? Karena sekali lagi, kita hidup di Indonesia yang mengakui perbedaan agama...
waris beda agama Firman Assalamsyah 23.02.08 05:31
Beda agama dalam pembagian waris, menurut pendapat saya putusan MA itu menrupakan sebuah terobosan hukum yang keluar dari konteks al-qur'an, seperti yang kita ketahui bahwa, konsekwensi hukum akibat berpindah agama adalah salah satunya terputusnya hak waris, sifat ayat tersebut adalah qot'i!! jadi bagi orang yang beda agama hanya mempunyai "peluang" mendapat waris dalam wasiat wajibah tdak boleh lebih dari 1/3, seharusnya Hakim mengambil sumber rujukan dari al-Qur'an dan memperhatikan maslahat umat!!!
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.