hukumonline
Rabu, 02 November 2005
Putusan MA: Saudara Beda Agama Boleh Mendapatkan Harta Warisan
Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat putusan progresif.
Mys
Dibaca: 17488 Tanggapan: 23

Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Acapkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu.

 

Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

 

Kaedah itu pula yang dianut hakim Pengadilan Agama Jakarta saat mengadili sengketa waris dalam keluarga alm H. Sanusi – Hj. Suyatmi. Pasangan suami istri ini memiliki enam orang anak yakni Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setyabudhi dan Esti Nuri Purwanti.

 

Sebelum H. Sanusi- Hj. Suyatmi meninggal dunia, salah seorang anaknya, bernama Sri Widyastuti, pindah agama. Meskipun berkali-kali diminta untuk kembali, Sri tetap pada pilihannya memeluk agama Kristen. Persoalan waris muncul ketika orang tua mereka meninggal dunia. Almarhum memang meninggalkan harta yang tersebar di Jakarta, Bogor dan Purworejo.

 

Anak kelima, Bambang Setyabudhi mengajukan gugatan dan meminta Pengadilan Agama Jakarta menetapkan ahli waris yang sah. Kebetulan seluruh anak-–minus Sri Widyastuti—sepakat harta waris orang tuanya dibagi berdasarkan hukum Islam. Di mata penggugat, Sri tidak layak lagi mendapatkan hak waris karena telah berpindah agama. Sebaliknya, Sri menolak pembagian secara Islam. Ia juga menganggap Pengadilan Agama (PA) bukan forum yang tepat untuk mengadili perkara waris yang dipersengketakan oleh orang yang berbeda agama. Menurut Sri, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PA adalah forum peradilan bagi mereka yang beragama Islam; bukan bagi orang yang beragama Kristen seperti dirinya. 

 

Rupanya PA Jakarta berpendapat lain. Mengacu pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, personal keislaman ditentukan oleh pewaris. Dalam kasus ini, karena pewaris H. Sanusi-Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widyastuti terhijab untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

 

Argumen itu dimentahkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dan Mahkamah Agung. Meskipun Sri Widyastuti tidak termasuk golongan ahli waris, ia tetap berhak atas harta warisan itu. Menariknya, majelis kasasi terdiri dari H. Taufiq, HM. Muhaimin dan H. Chabib Sjarbini, yang notabene adalah hakim-hakim agung kuat pemahaman keislamannya.

 

Menurut majelis kasasi, Sri Widyastuti berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya, baik harta peninggalan H. Sanusi maupun Hj. Suyatmi. Sri Widyatuti mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris H. Sanusi dan Hj Suyatmi.

 

Pengadilan Tinggi Agama sebenarnya mengakui adanya hak Sri berdasarkan wasiat wajibah, tetapi jumlahnya hanya tiga perempat dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang bisa diperoleh Sri, dari tiga perempat menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris perempuan. Pertimbangan dan putusan MA yang mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register perkara No. 368K/AG/1995. Putusan atas perkara ini baru dijatuhkan tiga tahun kemudian.

tanggapan
Kembalikan kepada Hukum AsalnyaPenegak Syari'ah 25.08.15 22:21
Saya salut kepada para hakim yang telah berani merubah hukum Allah, mereka berani pasang badan disate seumur-umur di Neraka. Suatu permasalahan haruslah dikembalikan kepada hukum asalnya. Waris itu persoalan agama, maka kembalikan ke Al-Qur'an dan Sunnah. Jika masih beralasan :"Kan Indonesia bukan negara Islam?" Maka saya tegas menjawab: "Sudah tahu bukan negara Islam kok diikuti hukumnya?"
Judul berita ini bertolak belakang dengan materinyaAmrul Sinjai 22.12.14 13:10
Judul berita ini sangat bertolak belakang dengan sebagian besar isi materinya, serta keliru besar dalam memahami putusan hakim,,, akibatnya muncul tanggapan yang pro kontra dan nyaris mengkafirkan hakim... Seluruh hakim dalam perkara itu, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi sepakat bahwa ahli waris yang murtad TERHIJAB menjadi ahli waris,,, yang diberikan oleh oleh hakim banding dan kasasi adalah wasiat wajibah bukan sebagai harta warisan/bukan sebagai ahli waris,,, harta waris dan wasiat wajibah merupakan dua hal yang sangat-sangat berbeda... wasiat wajibah dimungkinkan bagi ahli waris/keluarga yang terhijab baik hirman maupun nuqsan dengan catatan tidak melebihi 1/3 bagian. Tentang hal ini baca KHI (produk alim ulama Indonesia). Intinya HARTA WARIS beda dengan WASIAT WAJIBAH,, orang murtad tidak dapat warisan tapi dimungkinkan dapat WASIAT WAJIBAH tergantung penilaian kelayakan dengan melihat kedekatan terhadap si mayyit. Wasiat Wajibah juga terbuka kepada anak angkat, anak tiri, sawil arham (semua terhalang hak kewarisan)
IndependentAnonim 14.05.14 01:59
Secara Syariat islam yang saya anut putusan majelis itu salah, tapi kita harus sadar bahwa kita di berada di negara hukum yang mempunyai beragam agama yang tak terlepas dari naiknya kasus warisan ke meja hijau tersebut. kita sebagai WNI harus menerima dengan tidaksecara emosional. putusan majelis yang kita anggap sebagai dewan terhormat mungkin mereka tau dgn apa yang harus diputuskan, apa yang menjadi konsekuensidgn putusan itu baik dengan manusia maupun dengan agama yang dianutnya. dan mereka akan bertanggung jawab atas putusan mereka secara personal dihadapan Allah SWT sebagai mana agama yg majelis anut. saya bertentangan dengan putusan tapi perlu diingat negara ini negara hukum. ALLAH SWT maha tau. Allahualam..
WARISSobirin 02.01.13 16:25
hmmm...nampaknya hukum Allah sudah dianggap tidak adil.....dan hukum manusia berada diatas segala2nya......“(Hukum-hukum mawarits tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa [4] : 13-14)
Membatalkan Kepimilikan dan Hak atas Properti?varovanvaro 18.12.12 16:09
Baru - baru kami berempat menjual rumah yg status hukumnya pada saat itu adalah SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA 4 bersaudara kandung. Rumah itu dulunya adalah warisan bapak dan ibu kami yang muslim. Apakah jika salah seorang dari pemilik rumah tsb berpindah agama, maka otomatis hak kepemiliannya batal karena menurut hukum islam, anak yg kafir dan murtad tidak lagi berhak menerima warisan? Bukankah status hukum dari rumah tsb sebelum dijual adalah HAK MILIK BERSAMA (bukan harta warisan lagi)?
Saudara beda agamaSilak Yonet 05.09.07 15:47
Saya melihat Pengadilan di negara kita makin baik, mungkin hakimnya pintar. Dasar Negara kita inikan bukan negara yang berdasarkan pada satu agama tetapi negara bertuhan yang berdasarkan pancasila, oleh karena itu keputusan yang diambil oleh hakim pada kasus pembagian warisan adalah benar. pada persoalan ini tergantung orang tuanya, kasih sayangnya terbagi nga, kalau tidak begitu pula pembagian warisannya juga.
PILIHAN HUKUMtaupiqqurrahman 18.08.15 01:19
Saya sepakat apa yg bapak sampaikan, bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. namun, kaitan dengan waris, di indonesia menganut 3 sistem hukum, yang meliputi, KUHPerdata, Hukum Adata dan Hukum Islam, semua sistem tersebut di akui oleh Hukum kita. tergantung hukum yang mana yang dipilih. mengenai kasus di atas, secara jelas bahwa para ahli waris sepakat pembagian waris dipilih berdasarkan hukum islam, dalam hukum islam sumbernya jelas Alqur'an, Hadist dan KHI, dari 3 dasar tersebut dijelaskan bahwa salah satu penghalang waris yaitu beda agama. kesimpulannya thd ahli waris yang beda agama (selain dari islam), mereka tdk berhak mendapatkan hak waris.
Putusan MA: saudara bedaagama boleh mendapatkan waR. Ronggo Suroyudho 03.07.06 16:41
sebelum kita membahas apakah seseorang itu bisa mewaris dari pewaris, kiranya adabaiknya kita melihat dan meninjau dahulu, termasuk golongan penduduk yang manakah si ahli waris itu? sebab ini akan menentukan yang bersangkutan berhak atas harta warisan itu? kalau orang yang bersangkutan (ahli waris) itu golongan penduduk yang tunduk pada BW, kiranya kita sepakat bahwa dia berhak mewarisiatas harta peninggalan si pewaris..karena hukum waris bw itu menganut sistem bilateral dimana siahli waris bisa mewarisi dari kedua orang tuanya, baik sibapak atau siibunya..sehingga tidak ada masalah ketika si ahli waris, ituberbeda agama dengan si pewaris ia tetap bisa mewarisi harta peninggalan pewaris. lain halnya ketika orang yang tunduk kepada hukum adat, dimana setiap hukum adat yang dibawanya itu lain-lain dalam hal mewaris, karena setiap adat akanberlainan sekali dalam hal pewarisan.. untuk orang pribumi/bumi putra yangberagama islam, kalau kita berbicara masalah hukum waris untuk yang berbeda agama dalam hukum islam, tentusaja pihak yang berbeda agama (ahli waris) dengan si pewaris, dia tidak berhak atas harta warisan tersebut dansebaliknya, namun ahliwaris yangberbeda agama berhak atas wasiat wajibah, kira jalan inilah yang dimaksud oleh MA.
wasiat tidak boleh lebih dr 1/3dian agusdiana 07.04.06 00:03
menarik juga. jika mewaris, jelas tidak boleh. tapi jika dikatakan Wasiat, maka menurut saya boleh saja, krn tidak ada halangan utk wasiat / hibah wasiat tetapi seharusnya tidak boleh melebihi 1/3 dari boedel waris. mengenai hukum islam di Indonesia, sah saja jika Pemerintah mengakomodir kepentingan rakyatnya yg sebagian besar muslim. malah jd masalah jika tidak mengakomodir, lihatlah sejarah pendirian negara ini.
wasiattaupiqqurrahman 18.08.15 01:23
dari artikel di atas, tidak ada dijelaskan bahwa orang tua mereka mewasiatkan harta kepada seluruh atau sebagian anak-anaknya
ributpeter waluyo 15.03.06 21:12
hari gini masih ributin agama? itukan pemikiran orang jaman dulu yang belum tentu bener.
bertobatlah dengan sebenar-benarnyamuhammad rifat 14.03.06 16:05
cobalah para hakim berfikir, jernih, orang yang berbeda agama itu terhalang dalam hal mawaris, karena pada dasarnya hukum yang terdapat dalam nash yang qoth'i, yang tidak dapat tidak harus dipatuhi. karena hukum tersebut berasal dari Allah SWT, manusia dengan segala akal pikirannya yang daif, hanya boleh menafsirkan hal-hal yang belum jelas pengaturannya, itupun tetap dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan Hadits-hadits.
First Previous 1 2 3 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.