hukumonline
Selasa, 29 November 2005
Dari Mana Ide Jaminan 500 Juta dalam Perkawinan Antar Negara?
Gagasan tentang kewajiban bagi WNA membayar uang jaminan jika ingin menikahi perempuan WNI telah menimbulkan perdebatan. Tetapi, darimana ide itu mengilhami Mahkamah Agung?
Mys
Dibaca: 270 Tanggapan: 7

Kalangan aktivis perempuan dan pelaku perkawinan antar negara menanggap gagasan yang muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung itu sulit diterapkan. Bukan saja karena jodoh adalah urusan Tuhan, ide semacam itu juga dianggap berasal dari pola pikir yang keliru seolah-olah semua pria asing yang ingin menikahi WNI memiliki kekayaan yang cukup. Sehingga sebelum menikah mereka harus membayar jaminan sekitar Rp500 juta.

 

Sebagaimana ditulis, ide uang jaminan itu mencuat ketika Rakernas MA di Denpasar, September lalu. Gagasan itu muncul dalam konteks kewajiban memberi perlindungan terhadap isteri WNI jika terjadi perceraian dengan suaminya yang WNA, dan kemungkinan suami murtad (jika dalam perkawinan sebelumnya telah menyatakan masuk Islam). Lantas, dalam Rakernas tersebut ada yang mengajukan sebuah perbandingan di Mesir. Di sanalah kewajiban semacam itu diterapkan.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, Mahkamah Agung memang pernah melakukan perjalanan ke Mesir untuk ‘pelatihan hakim Indonesia'. Masalah perkawinan itu muncul pada masa pelatihan gelombang kedua, 6-14 Desember 2003 silam. Angkatan pertama belajar tentang sistem hukum dan peradilan Mesir secara umum; sementara Angkatan kedua khusus belajar tentang hukum keluarga. Pelatihan itu adalah kerjasama antara Mahkamah Agung, Departemen Agama, KBRI di Mesir dan Departemen Keadilan Mesir.

 

Pada masa pelatihan kedua ada 20 hakim Indonesia yang menjadi peserta. Sebagian besar hakim tinggi agama (PTA). Tercatat antara lain Jufri Ghalib, Hj. Zahriyyah Hanafiah (Aceh), H. Mukhtar Zamzami (Palembang), HM Zaenal Imamah (Surabaya), HM Bachrun (Mataran), dan HA Nawawi (KPTA Jakarta). Rombongan pelatihan dipimpin hakim agung Rifyal Ka'bah.

 

Dokumen laporan pelatihan hakim-hakim agama ke Mesir yang diperoleh hukumonline memuat antara lain sistem hukum keluarga di Negeri Sungai Nil tersebut. Hukum perkawinan misalnya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1920 yang telah direvisi menjadi UU No. 100 Tahun 1985. Secara garis besar, hukum perkawinan Mesir diambil dari Mazhab Imam Abu Hanifah.

 

Perundang-undangan hukum keluarga di sana membedakan antara hukum yang bersifat keagamaan (diyani) dan hukum yang bersifat yuridis (qadha'i). Intinya, hukum yang sudah umum dari ajaran agama Islam dipandang sebagai hukum yang berlaku dan tidak perlu diatur secara khusus, kecuali terdapat kebutuhan khusus untuk masalah tertentu.

 

Masalah keharusan WNA menyetorkan jaminan 25.000 Pound Mesir (kira-kira Rp500 juta) terdapat pada bagian pencatatan perkawinan. Selain itu, masih ada syarat lain bagi perkawinan antar negara: perbedaan usia pasangan tidak boleh 25 tahun, serta ada izin dari kedutaan negara asal suami. Sayang, tidak banyak penjelasan mengenai sistem jaminan 500 juta tersebut.

 

Sebelum perkawinan dilangsungkan, seorang wanita dapat mengadakan perjanjian dengan calon suaminya untuk tidak dimadu. Semua perkawinan di Mesir dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Kecuali perkawinan beda agama/sekte di luar Islam dicatatkan di kantor notaris.

 

Peranan penulis novel dan skenario

Dokumen laporan pelatihan juga memuat informasi penting, bagaimana peran penulis novel atau skenario dalam mengungkap masalah-masalah hukum keluarga di Mesir. Legislator Mesir sering mendapat inspirasi membuat peraturan hukum keluarga dari novel atau skenario yang mengungkap kejadian riil di masyarakat.

 

Sebut misalnya film berjudul Uridu Hallan (Aku Ingin Penyelesaian) yang dibintangi oleh bintang film Mesir terkenal Fatin Hamamah dan Aminah Rizq. Film ini menceritakan seorang isteri yang menggugat nafkah kepada mantan suaminya setelah 25 tahun diceraikan. Pengadilan menolak gugatan karena penggugat bukan lagi berstatus isteri. Masalah muncul karena alasan perceraian tidak jelas, sementara isteri punya tanggungan anak dan tak punya sumber penghidupan.

 

Film itu mengilhami legislator Mesir pada tahun 1979 untuk memberi hak mut'ah kepada bekas isteri yang diceraikan secara tidak patut.  

Share:
tanggapan
Apa benar ini perlindungan untuk wanita????dinsya 13.03.10 02:25
Kalau memang niatnya memberikan perlindungan kepada kaum wanita, kenapa bukan dengan membuat suatu sistem yang masuk akal. Seperi misalnya kewajiban seorang ayah dan suami terhadap mantan istri dan anak-2nya setelah perceraian terjadi. Apakah bapak-2 pikir wanita yang tersia-2 itu semuanya korban suami WNA? Tidak sedikit bahkan mungkin lebih banyak ratio wanita yang disia-2 oleh suami/mantan yang bangsanya sendiri. Apakah wanita-2 ini tidak perlu dilindungi? Kalau memang niat melindungi buat aturan yang sifatnya umum tidak rasis seperti ini!!!!
MenyedihkanJuli 12.03.10 02:35
Menyedihkan sekali sebagai orang yang berpendidikan tinggi mengeluarkan idea semacam ini.Pertanyaan yang paling dasar,apa yang bapak pikir jika WNA yang mengiginkan menikah dengan wanita Indonesia tidak memiliki sejumlah materi yang WNA harus transfer? Ini saja pertanyaan saya yang sangat mudah untuk para petinggi Indonesia.
GAGAL NIKAH NEEHHENLEY 18.02.10 12:27
Gua dah tua, pas laku sama WNA. Eh diganjal 500 jt lagi. Mati jadi perawan tua neeehh ...
500 juta sampai ke yg berhak tinggal 5 jtherry budjang 30.11.05 09:30
Niat dan dasarnya sich cukup luhur: melindungi warga negara kita supaya jangan sampai terlantar di kemudian hari. Tetapi, sekarang masalahnya sampai engga' nanti uangnya yang 500 jt itu ke yang berhak. Karena dari pengalaman yang sudah-sudah kita semua tahu bahwa banyak pihak yang disebut 'oknum' (karena tidak ada, baik badan maupun perorangan, yang mau disalahkan) yang memanfaatkan kesempatan dan jabatannya untuk menggelapkan uang-uang seperti itu dan menggunakannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri maupun anggota keluarganya atau temannya. Sehingga, pihak yang berhak (warga negara kita yang menjadi istri WNA yang ditelantarkan) tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya, baik sebagian maupun seluruhnya. Akhirnya pejabat atau petugas 'oknum' yang diberi wewenang oleh negara untuk mengurus hal-hal tersebutlah yang menikmati uang tersebut.
Biar 500 juta aman buat yg berhakSoraya Abdat 30.11.05 19:45
Kalo memang niatnya untuk MELINDUNGI hak-hak kaum wanita yg diceraikan dan utk nafkah mut'ahnya. So uang 500 juta itu bisa saja toh didepositkan kedalam rekening khusus atas nama si Istri dan HANYA bisa diambil bila ada surat cerai resmi dari pengadilan agama/ pengadilan yg memutuskan sidang cerai tsb, dan surat itu lah yg menjadi dasar hukum pihak Bank untuk bisa mengeluarkan dana 500 juta tersebut beserta bunganya. Dengan demikian TIDAK PERLU ADA INTERFENSI pemerintah atau instansi keperintahan lainnya yg bisa nantinya malah menyalahgunakan 'AMANAT' tersebut. Siapa sih yg tidak tergiur dengan uang sebanyak itu???
apakah arti500jthesty purbandari 02.02.06 09:51
saya secara tidak sengaja menyaksikan seorang petinggi agama yang menanggapi hal tersebut, beliau menyatakan bahwa hal tersebut u/ melindungi hak wanita akan akibat maraknya kawin kontrak an. wna-wni yang terjadi, yg ada dlm pikiran saya adalah begaimana negara bisa melindungi jika dari awalnya perkawinan tersebut tidak didaftarkan ke KUA/ catatan sipil (perkawinan siri)=tidak diakui oleh negara. Jika banyak orang pintar di Indonesia dan mengerti hukum mengapa tidak mewajibkan adanya perjanjian pra nikah yang disahkan oleh notaris dan wajib mendaftarkan perkawinan ke KUA/Cat.sipil sehingga apapun yang terjadi di masa mendatang bagi wanita indonesia telah mendapatkan jaminan daripada menerapkan hukum yang bukan merupakan solusi. "apakah wanita dalam perkawinan siri mendapatkan jaminan??"
keberatan...!!!&*^%$#@><>^^^susila 12.10.06 13:02
bapak2 dewan yang duduk diatas sana..... Apa gak ada cara lain lagi untuk perlindungan perempuan Indonesia??? Cari ide yang lain kek!!!!! kok sulit amat sih..... emang duit itu ntar mau belok kemana pak???? Saya keberatan 180 derajat, batalin dong.... itu gak bener. Apa kalau mau nikah harus pakai jaminan segede gitu???? saya kira kalau mau nikah kasih naik adat aja, panggil imam or pendeta. Ih... jadi ngeri deh... kasihan khan temen gue mau nikah ama pria WNA gak jadi... solusinya bagaimana lagi??? apa dia harus kumpul kebo aja sampai orok lahir??? ntar anaknya anak haram dong.... Bisa2 banyak perempuan indonesia yang tidak bisa nikah dengan WNA kumpul kebo aja.... sama prostitusi dong pak????? Weleh weleh....

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.