hukumonline
Senin, 05 Desember 2005
KPI: PP Penyiaran Tidak Melindungi Masyarakat
PP Penyiaran belum memberikan sanksi berat pada media yang menayangkan acara yang menyimpang.
CR-2
Dibaca: 627 Tanggapan: 2

Pada 16 November lalu, Pemerintah mengeluarkan empat PP di bidang penyiaran, yaitu PP No.49/2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No.50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Komunitas dan PP No. 52/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

 

Lahirnya rangkaian PP tersebut memang ditunggu-tunggu karena merupakan amanat UU No.32/2002 tentang Penyiaran. Namun, sesaat setelah diundangkan, gelombang penolakan terhadap keempat PP tersebut justru bermunculan.

 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk salah satu yang menentang keras lahirnya PP tersebut. Amalia Hezkaria Day, anggota KPI, menilai kelemahan utama PP tersebut karena substansinya tidak melindungi masyarakat. Ia mencontohkan, dalam PP tidak ada sanksi berat yang diberikan kepada media yang menayangkan acara yang menyimpang.   

 

Yang pasti, isinya jelas bahwa publik kita tidak diproteksi oleh PP Penyiaran. Misalnya KPI tidak bisa memberikan sanksi berat pada isi tayangan yang ngawur, tandas Amalia. Ia mencontohkan insiden berbau pornografi yang terjadi baru-baru ini di sejumlah stasiun TV swasta. Itu kan tidak diapa-apakan. Hanya diberikan teguran tertulis.

 

Amalia menjelaskan bahwa dalam PP jika setelah dua kali ditegur secara tertulis masih terdapat tayangan yang menyimpang, maka hanya diberikan penghentian sementara. Namun bulan berikutnya sudah bisa tayang lagi.

 

KPI diamanatkan UU untuk membuat standar program siaran. Kita sudah buat tapi kita tidak boleh memberikan sanksi karena menurut UU kalau mau memberikan sanksi harus melalui PP, jelas Amalia.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, pengaturan mengenai sanksi pada PP No. 50/2005 memang relatif ringan. Secara umum, dalam PP  yang terdiri dari 11 bab dan 73 pasal itu, mengatur masalah perizinan, penyelenggaraan penyiaran, permodalan, pembatasan kepemilikan dan sistem stasiun jaringan.

 

Pada Pasal 14 ayat (5) PP No.50/2005 dikatakan isi siaran tidak boleh berisi fitnah, menonjolkan unsur kekerasan, cabul atau penyalahgunaan narkotika serta mempertentangkan SARA. Namun pada Bab VIII tentang Sanksi Administratif, tidak ada pasal yang spesifik menyebutkan sanksi apabila ada pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (5) tersebut. Pemberian sanksi terhadap pasal lain juga hanya terbatas teguran tertulis dan penghentian sementara bagi acara yang bermasalah.

 

Sementara, Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran—yang kedudukannya di bawah PP--justru lebih tegas dalam hal pemberian sanksi. Misalnya saja pada Pasal 78 Keputusan KPI tersebut  yang menyatakan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dikenakan sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran lembaga penyiaran untuk waktu tertentu, penolakan perpanjangan izin, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

 

Selanjutnya, Pasal 79 menyebutkan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya (termasuk dalam hal perpanjangan izin) menyangkut lembaga bersangkutan. Bila KPI menemukan bahwa terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik, sementara lembaga penyiaran bersangkutan wajib mengumumkan pula keputusan tersebut melalui siarannya.

 

Bagi kita, yang penting masyarakat terlindungi dulu, baru industri. Industri itu nomor dua kok. Masyarakat juga protes di sana-sini, tapi tidak bisa apa-apa karena PP begitu, kata Amalia.

 

Amalia juga mengungkapkan, Masyarakat Penyiaran tengah menyiapkan permohonan uji materiil paket PP Penyiaran itu ke MA. Menurutnya,  empat PP Penyiaran tersebut sudah ‘lari' dan tidak taat asas UU. Ia mengkritik argumentasi Menkominfo Sofyan Djalil yang menyatakan bahwa apa yang sudah diatur UU tidak lagi diatur PP. Seharusnya, lanjut Amalia, seandainya pemerintah mau membuat PP, maka harus didasarkan pada UU.

 

 Pengajuan ke MA, saya rasa secepatnya. MA memberi batas waktu 2-3 bulan dari sejak diberlakukan. Jika setelah itu tidak ada keberatan maka peraturan itu akan berlaku selamanya sampai ada peraturan baru dibentuk, terang Amalia.

 

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.1/2004 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundangan tersebut.

 

Klausul ‘bersama'

Penolakan terhadap empat PP penyiaran ini juga datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasioanl Djoko Susilo menilai PP tersebut dapat menghidupkan Departemen Penerangan. Oleh karena itu, PP itu harus dicabut.

 

Menyedihkan sekali, karena akan mengembalikan kekuasaan pemerintah terhadap media. Dalam PP tersebut, intervensi Pemerintah begitu besar, terutama dalam hal perizinan, kata Djoko sebagaimana dikutip Harian Bisnis Indonesia, Senin (5/12).

 

Djoko melihat wewenang Pemerintah untuk mengatur masalah perizinan dapat menimbulkan praktik pungutan liar di lingkungan birokrasi Presiden.

 

Sementara anggota Komisi I dari Fraksi PKS Untung Wahono memandang persoalan yang dihadapi KPI bukan disebabkan masih bercokolnya keinginan pemerintah untuk mengendalikan penyiaran di Indonesia. Tetapi ada faktor yang lebih fundamental dari itu, yakni ketidakjelasan UU Penyiaran memposisikan KPI.

 

UU tersebut tidak ajeg dalam memberikan kewenangan kepada KPI karena selalu dibayang-bayangi 'intervensi' pemerintah dalam klausul 'KPI bersama Pemerintah'. Bahkan, semua klausul tersebut diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, bukan produk peraturan KPI.

 

"Seharusnya KPI diberi kewenangan yang tegas sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberi kewenangan dalam UU Politik. Oleh karena itu DPR harus berani mengamandemen UU Penyiaran bagi penguatan posisi KPI dengan membuang kalimat-kalimat 'banci' yang mengganggu kewenangan KPI," ujar Untung  di Harian Bisnis Indonesia, Senin (5/12).

Share:
tanggapan
KPI lebih tegasHamonangan Albariansyah 06.12.05 12:50
pemerintah berupaya mengaktifkan kembali"Departemen Penerangan"dapat juga disebabkan kurang tegasnya KPI dalam mengatasi permasalahan tayangan kekerasan, pornografi/pornoksi di media cetak dan elektronik,dan mengandung SARA,dll, terutama di daerah-daerah. terlihat bahwa tindakan KPI hanya bereaksi jika ada kasus-kasus yang telah mem-blow up saja, itupun hanya sekedar mengecam, tanpa ada penyelesaian secara transparan atas kasus-kasus tersebut. bila maksud diaktifkan kembali Departemen Penerangan untuk mengatasi permasalahan tersebut, itu merupakan langkah maju. namun bila maksud tujuannya mengembalikan fungsi DepPen seperti dulu lagi, lebih baik semua pihak mentelaah dan mengkaji ulang PP tersebut.
ayooo KPIfirmansyah 11.12.05 20:41
ayo KPI terus berjuang melindungi masyarakat dari tayangan YANG TIDAK BERMUTU, MENYESATKAN, TIDAK MENDIDIK, DAN MERUSAK MORAL.kami dari LDK SALAM Universitas Indonesia akan terus memantau dan membantu dengan cara apapun untuk perjuangan ini. salam

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.