hukumonline
Kamis, 15 Desember 2005
PHK Karena Kesalahan Berat Harus Tunggu Putusan Pengadilan
Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 merupakan respon terhadap kekhawatiran pengusaha mengenai kewajiban mereka untuk membayar upah kepada pekerja/buruh mereka yang ditahan karena diduga melakukan pidana.
CR-3
Dibaca: 6241 Tanggapan: 8

Nasib tragis yang menimpa kaum buruh adalah cerita klasik yang tak pernah ada akhirnya di Indonesia. Mulai dari penghasilan yang minim, penganiayaan, fasilitas kerja yang tidak layak, sampai pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak serta tanpa alasan yang jelas.

 

Mirisnya, rentetan kejadian tragis terhadap buruh tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Misalnya saja terkait PHK, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang awalnya diharapkan berpihak pada kepentingan buruh, justru memunculkan ancaman. Misalnya saja Pasal 158 UU No.13/2003 yang memberikan kewenangan pada pengusaha untuk mem-PHK langsung buruh yang diduga telah melakukan kesalahan berat.

 

Untungnya, ancaman tersebut tidak berumur lama. 15 Oktober 2003 atau tujuh bulan setelah UU No. 13/2003 disahkan, sejumlah organisasi serikat buruh mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan No. 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 silam, MK akhirnya menyatakan Pasal 158 bersama beberapa pasal lainnya tidak berlaku.

 

Menyikapi putusan MK tersebut, Depnakertrans tanggap dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Surat edaran ini, menurut Direktur Perselisihan Hubungan Industrial Depnakertrans Gandi Sugandi, mempertegas putusan MK yang menetapkan bahwa pengusaha tidak dapat seenaknya mem-PHK pekerja/buruh yang sedang ditahan karena diduga melakukan kesalahan berat.

 

Dalam Butir 3 huruf a SE Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, ditegaskan bahwa pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Gandi menambahkan keluarnya SE Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 juga merupakan respon atas kekhawatiran kalangan pengusaha mengenai kewajiban mereka untuk membayar upah kepada pekerja/buruh mereka yang ditahan karena diduga melakukan pidana. Dalam butir butir 3 huruf b SE Menakertrans tersebut, ditetapkan apabila pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/ buruh tidak dapat  melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan  Pasal 160 UU No. 13/2003.

 

Pasal 160

(1)           Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a.              untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;

b.              untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;

c.              untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;

d.              untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah.

(2)           Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.

 

 

Menanggapi putusan MK dan SE Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Anwar Ma'ruf menyambut baik keluarnya dua produk hukum tersebut. Namun, Anwar berpandangan secara makro negara masih minimalis untuk mewujudkan keberpihakan dan perlindungan pada buruh dan industri dalam negeri.

 

Salah satu faktor penyebab rapuhnya industri nasional adalah kepastian hukum yang tidak jelas melindungi buruh, tambahnya.

Share:
tanggapan
Permohonanarina siregar 24.10.08 16:35
ma'af saya bukan mau menanggapi tetapi mau meminta dikirim Surat Edaran Menakertrans No. 01/MEN/1982 tentang petunjuk Pelaksanaan PP 8/1981 tentang perlindungan upah. Terimakasih.
Kesalahan berat? ke laut aja..endang axl 18.06.08 14:26
SETUJU, jika Pengusaha tdk serta merta PHK Karyawan yg lakuin kesalahan berat. Tapi pasal 160 UU no. 13/03 tidak usah diberikan, mending dana itu dialokasikan untuk Karyawan yg mengundurkan diri secara baik-baik. Kecian dounks, Karyawan berprestasi bagus tdk dapet pesangon cuma gara-gara ngundurin diri, sementara PHK karena SP III aja dapat pesangon! Ato musti ada Surat Edaran lagi mengenai hal ini? Soal Karyawan yg lakuin kesalahan berat, kelaut aja deh! Soalnya masih banyak Karyawan yg baik-baik, berprestasi & loyalits tinggi masih teraniaya, ngapain juga bela-belain Karyawan yg...cape dee!
PHK Berat Tunggu Putusan PengadilanArios 02.05.08 17:52
Karyawan yg tertangkap tangan melakukan kejahatan/pencurian selama belum ada putusan Pengadilan Gajinya tetap jalan s/d 6 bulan. terus perusahaan ngomong memang gua pikirin udah maling masak masih dibayar gajinya lebih baik kepada yatim piatu
tanggapan utk Sdr. Luis FernandoAnton Indradi 16.12.05 15:16
SE no 13 tersebut sudah jelas tidak menggantikan UU 13. Jika anda menyimak artikel di atas ataupun membaca SE tersebut, jelas dapat disimpulkan bhw SE tsb hanya memberikan arahan dalam prakteknya mengenai PHK krn kesalahan berat pasca putusan MK keluar baik bagi pihak buruh maupun pihak pengusaha. Jadi bukan SE yang mengubah UU tapi putusan MK yang menetapkan beberapa psl dalam UU 13 mjd tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mungkin uraian ini dapat menjelaskan, tks
buruh dijadikan obyekmade sujana 16.12.05 14:20
masih banyak mental pengusaha di negara kita ini, buruh itu selalu dijadikan obyek di perusahaan untuk mencari keuntungan dengan menekan upah, untuk itu pemerintah sebaiknya melindungi kaum buruh dalam membuat aturan. terimakasih buat aliansi buruh/serikat pekerja yang telah berjuang dalam hal ini, Hidup Buruh
Hukumonline mungkin bisa bantufaoso telaumbanua 16.12.05 13:42
Pak Leo, CR-3 dan kawan-kawan di Hukumonline. Jadi pingin tahu nih, pernah gak ada yurisdprudensi ataupun seminar tentang kekuatan sebuah SE (Surat Edaran, khususnya yang dibuat oleh para pembantu menteri dan selevel itu). Kalau belum, mungkin baik juga kalau Hukumonline mengambil inisiatif menggalang sebuah seminar tentang ini. Bisa saja misalnya disisipkan sebagai salah satu topik dalam kerangka seminar untuk sosialisasi UU 10/2004 tentang Pembentukan Per-UU. Kita tunggu tanggapan Hukumonline yang selalu handal sebagai rujukan. Salam
siapa yang salahedward 16.12.05 08:06
Dosen saya pernah memberikan materi bahwa undang - undang adalah produk dari usulan eksekutif dan legislatif, dan saya yakin bahwa sebelum diputuskan undang-undang tersebut seluruh aspirasi yang ada baik pelaku usaha, serikat buruh, profesional, akademisi telah diakomondir oleh DPR, pertanyaannya kenapa masih ada pasal yang tidak sesuai dengan UUD, ada apa tragedi apa hukum di Indonesia ?
kedudukan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/luis_fernando 15.12.05 12:33
saya hanya mau bertanya bagaimana hirarki hukum di negara ini ya, Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 kok bisa mengganti undang-undang. Tolong penjelasannya. Thx GBU

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.