hukumonline
Kamis, 22 Desember 2005
Majelis Pengawas Notaris Pusat Putuskan Perkara Pertama
Majelis Pengawas Notaris (MPN) Pusat menjatuhkan putusan atas perkara yang menyangkut seorang notaris. Kasus pertama setelah UU Jabatan Notaris diberlakukan.
Mys
Dibaca: 6241 Tanggapan: 4

Sidang dimaksud berlangsung Selasa (20/12) kemarin di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam sidang tersebut sidang Tim A MPN menolak permohonan banding yang diajukan seorang notaris asal Jawa Timur.

 

Saat dikonfirmasi hukumonline, ketua majelis sidang MPN Pusat Syamsudin Manan Sinaga membenarkan adanya putusan itu. Namun ia menolak menjelaskan lebih jauh isi putusan majelis hakim dan notaris yang permohonan bandingnya ditolak. Ia hanya membenarkan bahwa sang notaris berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

 

Penjelasan yang agak rinci datang dari Sugeng Santoso, anggota majelis MPN Pusat yang ikut menyidangkan perkara ini. Menurut Sugeng, majelis menolak permohonan banding yang diajukan pemohon karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, upaya hukum banding atas putusan MPN Wilayah diajukan paling lambat tujuh hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Permohonan bandingnya melebihi batas waktu, ujar Sugeng.

 

Dengan penolakan ini, jelas Sugeng, maka dapat ditafsirkan bahwa putusan MPN Wilayah Jawa Timur yang akan berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, notaris asal Surabaya yang banding ke MPN Pusat adalah Yustisia Sutandyo. Sidang perdana permohonan banding itu sudah berlangsung pada 30 November lalu. Ini adalah sidang banding atas putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur sebelumnya. Dalam putusannya MPW Jawa Timur menyatakan Yustisia bersalah melanggar pasal 16, 84 dan 85 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

 

Yustisia dilaporkan oleh Bunarto Tejo Isworo. Bunarto, pemilik Fran's Bakery, kebetulan duduk di kursi terdakwa PN Surabaya dalam perkara dugaan pemalsuan akta tanah. Bunarto didakwa memalsu akta jual beli tanah melalui notaris Yustisia. Akta notaris menyebutkan Bunarto membeli 10 bidang tanah dari keluarga Lince Tangkudung senilai Rp350 juta. Namun belakangan, Lince dan anak-anaknya membantah. Alih-alih mengakui menerima uang, keluarga Lince membantah pernah menjual tanah kepada Bunarto. Alhasil, bos perusahaan roti itu harus duduk di kursi pesakitan.

 

Dalam laporannya ke MPN Wilayah Jawa Timur, Bunarto merasa sangat dirugikan oleh keterangan Yustisia ketika tampil sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana itu, September lalu. Bagaimana tidak, ia sudah mengantongi akta notaris yang diteken Yustisia.

 

Adanya keanehan dalam keterangan sang notaris rupanya juga dirasakan oleh majelis hakim PN Surabaya. Sebagaimana diberitakan harian Surya, Ketua majelis Edy Tjahjono lantas memerintahkan jaksa Istrisno Haris untuk menyidik saksi karena dinilai memberikan keterangan palsu.

 

Di depan persidangan, Yustisia sendiri membantah telah membuat akta palsu. Kedua pihak waktu itu saya tanya. Katanya uangnya sudah lunas. Masa kalau begitu saya tidak percaya, ujarnya, sebagaimana dikutip Surya. Sayang, belum diperoleh konfirmasi dan penjelasan dari Yustisia.

 

Dugaan pelanggaran kode etik notaris kemudian berlanjut ke MPW Jawa Timur. Tidak terima putusan MPN Wilayah, Yustisia mengajukan banding ke MPN Pusat. Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris memang menegaskan bahwa MPN berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding. Selain itu, MPN juga berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, atau mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan HAM. Namun sebelum mengambil keputusan, sidang MPN Pusat harus memberi kesempatan kepada notaris untuk membela diri.
Share:
tanggapan
Langkah Awal Majelis Pengawas Notaris.-Habib Adjie 25.12.05 23:20
Majelis Pengawas Notaris tingkat Pusat telah membuat langkah awal yaitu akan mengusulkan (untuk pertama kalinya) seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat atas usulan Majelis Pengawas Pusat (MPP) kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Para Notaris berharap Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) dapat konsisten dalam mengimplementasikan kewenangannya. Dan putusannya dapat dijadikan pedoman oleh para Notaris. Untuk anggota pengawas yang berasal dari Notaris mudah-mudahan diisi oleh para Notaris yang mumpuni dari segi keilmuannya (ilmu hukum) dan ilmu notariatnya, dan lurus serta benar perilakunya, baik perilaku sebagai Notaris juga perilaku kehidupan sehari-hari, perilaku sebagai anggota masyarakat dan juga perilaku terhadap TuhanNya, karena tugas Majelis Pengawas meliputi pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, perilaku Notaris sebagai manusia sehari-hari. Meskipun demikian kita (para notaris) tetap harus mencermati tugas atau wewenang Majelis Pengawas (MP) tersebut. Kalau kita membaca UUJN dan peraturan Menteri Hukum dan HAM, kita tidak akan menemukan titik fokus pemeriksaan MP terhadap Notaris. Kita telah mengetahui bahwa salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta (bukan membuat surat, seperti Surat Keterangan Waris).Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) macam pembuktian, yaitu : (1) kekuatan pembuktian yang luar (uitwendige bewijskracht), ialah syarat formal yang diperlukan agar supaya akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik; (2) kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht), ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris; (3)kekuatan pembuktian materil (materiele bewijskracht), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Khusus terhadap akta Notaris MP tidak memberikan penegasan, apakah yang diperiksa MP pembuktian luar akta Notaris, formalitas akta Notaris atau isi atau materi akta Notaris ? Bahwa pembuktian luar (uitwendige bewijskracht) yang merupakan syarat formal akta Notaris merupakan tanggungjawab Notaris sepenuhnya, yang berkaitan dengan tata cara pembuaktan akta Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 - 57 UUJN. Sedangkan pembuktian formal merupakan keterangan penghadap yang dituliskan oleh Notaris dalam bentuk akta, dan kehendak (wilsvorming) untuk membuat akta bukan ada pada Notaris, kehendak (wilsvorming) untuk membuat akta ada para pihak, dan setiap keterangan yang diberikan oleh para pihak di hadapan Notaris harus dinilai sebagai "benar berkata", kalau ternyata keterangan penghadap dinilai menjadi "tidak berkata benar" atau "berkata tidak benar" atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta, maka hal tersebut sepenuhnya tanggungjawab para penghadap sendiri. Bahwa tugas jabatan Notaris yaitu memberikan formulasi kepada para pihak agar keterangan atau pernyataannya ditungkan kedalam bentuk formalitas sebagai akta Notaris. Dan kekuatan pembuktian material menunjukkan bahwa apa yang tersebut dalam akta Notaris harus dinilai sebagai pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak benar, maka mereka yang menyatakan akta notaris tidak benar harus mampu membuktikannya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1870 KUHPerdata. Dalam praktek sekarang ini banyak Notaris diperiksa oleh penyidik dengan maksud untuk membuktikan bahwa apa yang tertulis atau tercantum dalam akta adalah sesuatu yang tudak benar. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka akan banyak akta Notaris menjadi objek perkara dan Notaris menjadi objek pemeriksaan oleh penyidik, dan akibat lebih jauh lagi tidak ada kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta Notaris, karena Notaris diminta untuk membuktikan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sendiri. Bahwa filosofi akta Notaris harus dilihat "apa adanya" sebagai alat bukti yang sempurna. Berdasarkan uraian di atas apakah titik fokus pemeriksaan MP terhadap akta Notaris, apakah dari segi akta Notaris sebagai uitwendige bewijskracht ? atau sebagai formale bewijskracht atau sebagai materil bewijskracht ? Bahwa Notaris bertanggungjawab penuh untuk menempatkan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian luar (uitwendige bewijskracht). Jika hal ini dilanggar dan dapat dibuktikan para pihak, maka hal ini bukan merupakan tugas atau titik fokus pemeriksaan oleh MP. Dan sanksinya pun berdasarkan Pasal 84 UUJN, dan pembuktiannya untuk mendegradasikan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan harus dengan proses pengadilan perdata (gugatan) oleh para pihak. MP tidak dapat serta merta untuk membuktikan dan menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Demikian pula jika MP memeriksa Notaris dengan menilai akta dari segi formalitas untuk menilai benar atau tidak substansi suatu akta Notaris. Jika ini dilakukan oleh MP, maka hal ini sama saja dengan menguji keilmuan (hukum dan Notariat) seorang Notaris, bahkan kalau tidak seperti ujian skripsi atau thesis, yang pada akhirnya MP dapat menilai benar atau atau tidak benar akta notaris yang bersangkutan, dan mampu atau atau tidak mampu yang bersangkutan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Lebih menyimpang lagi jika MP menilai pembuktian materil sebuah akta. Jika ini dilakukan maka akan menempatkan Notaris pada keadaan untuk membuktikan sebaliknya suatu akta Notaris yang dibuat oleh Notaris sendiri. Dari sisi yang lainnya, MP juga harus memasang mata dan telinga, untuk mengawasi perilaku mereka yang memegang amanat sebagai Notaris. Sebagai contoh jika ada Notaris yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (suami terhadap isteri atau isteri terhadap suami, anak-anak, pembantu rumah tangga), dan MP menerima laporan seperti itu, apakah akan menindak lanjuti berdasarkan UUJN atau menyarankan kepada pelapor untuk membuat Laporan Pengaduan (LP) kepada kepolisian ? Meskipun MP telah membuat putusan seperti tersebut di atas, saya menyarankan kepada MP untuk membuat batasan yang jelas titik fokus pengawasan dan pemeriksaan MP terhadap Notaris. Contoh lainnya, yaitu jika MP untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan Penyidik (kepolisian atau Kejaksaan) untuk memeriksa seorang Notaris, apakah MP akan memberikan jawaban dari segi uitwendige, formale atau materieli bewijskracht kepada pihak penyidik ?. Di sinilah MP harus cermat, maka kemampuuan keilmuan (hukum dan notariat) para anggota MP harus dibuktikan, dengan maksud untuk melindungi notaris dan memeriksa Notaris secara objektif atau menjerumuskan Notaris ? Sekarang MP akan menentukan apakah seseorang dapat melanjutkan tugas jabatan sebagai Notaris atau berhenti di tengah jalan. Dengan ketidakjelasan titik fokus tugas MP, maka MP mempunyai tugas seakan-akan tanpa batas, bahkan sebatas mata memandang. Khusus berkaitan dengan putusan MPP terhadap Notaris yang disebutkan di atas, apakah putusan MPP tersebut bersifat final ? Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan MPP belum final. Meskipun seluruh upaya hukum dari tingkat MPD, MPW dan MPP telah ditempuh, bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya. Putusan MPP seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UUJN dan Keputusan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM bukan suatu yang tertutup, dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehinga akan diperoleh kejelasan, dan bagi para Notaris tidak meraba-raba UUJN dalam gelap, masih untung kalau rabaannya tepat sasaran, kalau rabaannya salah sasaran, dapat menimbulkan masalah baru. Selamat Berpikir.....!!!!
notaris bukan sebagai tukang catatmawar ina simatupang 18.12.11 22:10
saya sangat setuju dgn bpk habib adjie krn notaris sekarang kurang memahami UUJN NO 30.LEBIH MEMENTINGKAN UANG DIBANDING SUMPAH JABATAN YG SANGAT MULIA.notaris bukan tukang catat akan tetapi sebagai wakil para pihak dan masyarakat krn akta yg diterbitkan adalah akta autentik,danakta tersebut bisa merugikan orang lain atas kebohongan yg dibrikan oleh para pihak jika not tdk memahami UUJN .spt yg sedang saya alami krn ulah not krawang yg membuat akta tampa melihat alas hak ASLI dan berada diluar wilayah kerja dan tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan saksi dan akta itupun ditandatangani diluar wilayah sehinga mengeluarkan akta yg sgt bertolak belakang dengan makna uujn.ygmana asaat ini not tsbt sdg diperiksa oleh MAJELIS PENGAWAS WILAYAH BANDUNG.
Samsudin Gimana SihAbu Izzat 22.12.05 13:35
Katanya sidang ini terbuka, trus kenapa Samsudin Manan Sinaga nggak mau informasikan isi putusan itu? Kan penting akses ke putusan itu, bagaimana lagi cara orang lain ambil pelajaran dari perkara ini. Tapi bagus lah, sudah mulai jalan majelis kehormatannya...
RUAAAR BIASAAAfefeng da KHUNCIR 24.12.05 11:30
RUAAR BIASAA. . . . . . !!!!. Mengamati Sidang yang digelar oleh Majelis Pengawas Pusat berkaitan dengan seorang Notaris dalam rangka pembuatan aktanya, hendaknya kita senantiasa melihat dari perspektif UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2004, tentang JABATAN NOTARIS. Secara ringkas undang-undang tersebut, bertujuan untuk : 1. Memberi kejelasan tentang persamaan atau perbedaan antara : Pejabat Negara, Pejabat Tata Usaha Negara, dengan Pejabat Umum. 2. Mengkonsolidasikan kewenangan Pejabat Umum yang terfrag-mentasi, antara lain : kewenangan dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan dan kewenangan dalam membuat akta risalah lelang. 3. Melakukan pengawasan berkaitan dengan pembuatan akta dan perilakunya. 4. Memberikan perlindungan hukum, yang notabene menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Aca-ra Pidana (KUHAP). Nach . . . . nach. . . Notaris selaku PEJABAT UMUM dalam rangka pembuatan akta, jika menyimpang dari formaliteiten yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. . . . dapat tuh . . . untuk diajukan ke Majelis Pengawas. . . . untuk disidang. Tetapi sebaliknya . . . . kalau dia selaku Pejabat Umum di dalam pembuatan aktanya telah memenuhi/mematuhi semua formaliteiten . . . . . he . . . he. . . he . . . maka dia berhak untuk memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM. . . . yang menyimpang lhooo dari KUHAP.
Kok ngga ramedas sollen 22.12.05 19:05
Kok nggak ada angin nggak ada asap, tiba-tiba putus. Beritanya pun tak pernah muncul. Apa orang Depkeh, Direktorat Perdata, berusaha nutup-nutupi? Bagaimana tanggapan para notaris kita?

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.