hukumonline
Kamis, 19 Januari 2006
Pasal Santet dalam RUU KUHP Masih Sering Disalahpahami
Kekeliruan penafsiran diperparah oleh ulah advokat yang mendorong kliennya untuk masuk lebih jauh ke dalam perdebatan isu santet.
M-1
Dibaca: 5886 Tanggapan: 7

Di tengah masih munculonya pro dan kontra, tim penyusun RUU KUHP justeru memasukkan masalah santet ke dalam bagian tersendiri yang disebut tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib. Bagian ini hanya berisi satu pasal, yakni pasal 292.

 

Ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV. Ayat berikutnya menyebutkan jika pelaku tindak pidana tadi melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah sepertiga.

 

Meskipun banyak kritik, tim revisi KUHP tetap berpendirian bahwa pasal 292 layak dipertahankan. Chairul Huda, salah seorang anggota tim, memastikan hingga saat ini pasal santet tersebut masih dipertahankan. Tidak ada perubahan lagi, ujarnya kepada hukumonline.

 

Huda menegaskan yang terjadi selama ini adalah kekeliruan pemahaman masyarakat berkaitan dengan substansi pasal santet. Perdebatan lebih banyak mengarah ke soal pembuktian. Padahal santet tidak perlu dibuktikan karena masih sukar diterima secara logis. Hal yang perlu dibuktikan adalah penyebarluasan kemampuan santet yang dimiliki seseorang, baik bertujuan mencari keuntungan maupun tidak. Ranah hukum bukanlah tempat untuk membuktikan ada tidaknya santet.

 

Menurut Huda, tindak pidana santet yang dimaksud pasal 292 RUU KUHAP lebih mendekati pada delik penipuan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarluaskannya. Ayat (1) dari pasal ini dikenakan bagi pelaku delik yang melakukan tindakannya secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Sementara ayat (2) melingkupi segala tindakan santet yang dilakukan dengan kontinuitas dan bertujuan mencari keuntungan (mata pencaharian).

 

Huda berharap, para ahli hukum tidak terjebak dalam pembahasan yang keliru mengenai pasal santet seiring mencuatnya dugaan santet terhadap Jampidsus Hendarman Supandji atau kisruh hubungan aktris Cut Memey dengan Jackson Perangin-angin. Ia justeru menyayangkan sejumlah advokat yang justeru mendorong kliennya untuk terlibat lebih jauh dalam perdebatan mengenai isu santet.

 

Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta ini mengingatkan bahwa pencantuman pasal santet justeru bermaksud mengajak masyarakat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak maju ditinjau dari watak bangsa. Dasar pembentukan KUHP bukan hanya dari perbuatan yang dianggap tercela di dalam masyarakat, tetapi juga bertujuan membentuk watak bangsa, ujarnya.
Share:
tanggapan
Hal yg mendasarMiftahul Bari Raf-sanjani 02.06.13 10:53
santet atau ilmu gaib ada bersamaan dengan adanya manusia, jika hal itu akan di hapus, rasanya menjadi aneh. Seharunya Pasal santet di masukkan pd delik materil, sebab yang menjadi "kejahatan"dlm kasus santet ketika di gunakan. Dan jika seseorang hanya mengaku mempunyai akan tetapi tidak tidak membahayakan orang lain tidak termasuk kejahatan. sebab seluruh bentuk rumusan pidana harus di katagorikan kejahatan.artinya, tiada pidana tanpa adanya kejahatan terlebih dahulu.
santetaa 27.03.13 13:12
kalo menurut saya tak usahlah diperkuhpkan why karena itumah hal yang ghoib mending bikinnya sama yang ghoib justru nanti banyak para normal yang tersembunyi yang lebih berbahaya. dan masa ada yang mau ngaku bahwa saya adalah orang yang telah menyantet masa ada jadi kita ini malah bikin kuhp ini yang jelas jelas harus dipikirkan moral bangsa ini udah amrul dan jahil dengan banyaknya korupsi dan kekerasan dan pelanggaran ham
EvaluasiYehuda B. Gampu 21.01.06 12:21
Dalam satu sisi sangat baik dan saya sangat setuju bahwa pasal ini dapat segera disahkan dan diterbitkan, namun perlu dievaluasi lebih lanjut dalam kondisi pemikiran dan paradigma masyarakat luas Indonesia. Dengan kata lain semua orang yang menyatakan mampu dalam hal santet(dengan definisinya) akan terjerat pasal ini.. lalu bagaimana jika ada orang lain atau 'klien'-nya menyatakan bahwa benar dia mampu melakukan santet.. bukankah itu juga harus diperlukan pembuktian menurut bapak Huda dengan penjelasan beliau adalah mustahil membuktikan santet, lalu apakah juga tidak mustahil apakah dia melakukan 'penipuan' santet atau tidak? atau maksud pasal ini "entah mampu atau tidak mampu" tetap akan dikenai sanksi?
Berarti semua ahli santet pelaku delik penipuan!Y. Amagra 20.01.06 10:08
Betul kata Pak Chairul Huda, yang perlu dibuktikan adalah delik penyebarluasan ilmu santet sebagai "penipuan". Karena ilmu mereka memang tidak logis. Memang ada ya, paranormal yang punya maksud baik? Mungkin maksudnya baik, tapi sayang, caranya salah...
Ini Bukan Pidana Santet tetapi Delik Penipuan Khu Agus Waskito 20.01.06 06:40
Disalah pahami karena diberi judul yang salah "Pasal Santet atau Delik Pidana Santet". Padahal kalau melihat naskah aslinya tidak ada judul atau istilah demikian. Ini adalah delik penipuan khusus. Tetapi yg perlu dibuktikan bukan penipuannya tetapi keadaan obyektif bahwa seorang mengaku mempunyai kekuatan gaib, tanpa harus dibuktikan kebenaran efektifitas kekuatan gaibnya.
Penipuan Perlu Pembuktian Kan?Arief 19.01.06 14:40
Kalau nggak salah, delik penipuan juga perlu pembuktian kan. Jadi, meski santet ini diasosiasikan dengan penipuan, tetep perlu juga dibuktikan. Kalau nggak, bisa-bisa semua paranormal dipenjara karena mereka ngaku-ngaku punya kekuatan gaib. Padahal, mungkin saja diantara paranormal itu ada yang punya kekuatan supranatural untuk tujuan baik.
penipuan atau bukan?Oscar Ronald 20.01.06 15:27
sebenarnya kalau kita telaah lebih lanjut masalah mengengenai santet adalah penipuan atau bukan,sehingga harus dimasukkan kedalam suatu pasal yang berbeda...seharusnya pembuat RUU menyamakan dulu persepsi kita mengenai santet tersebut,seharusnya pula pembuat RUU tersebut memberikan dasar arti sebuah kata "santet",bagai mana hal tersebut dikatakan menjadi sebuah delik pidana? dan dengan apa harus dibuktikan?,kesemuanya harus dipikirkan,karena dalam perjalanannya hukum kita kan selalu terikat kepada perundang - undangan yang berlaku dan jangan sampai terjadi suatu preseden nyang buruk nantinya kalau-kalau RUU ini menjadi undang undang malah memjadi tameng orang-orang yang tidak bertangg jawab.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.