Menteri datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah hal lumrah. Khususnya jika menyangkut masalah hukum atau aparatur negara. Biasanya, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Hamid Awalludin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Faisal Tamin berkunjung untuk membicarakan masalah kelembagaan dengan KPK.

Namun kemarin, Senin (13/2), tidak biasanya KPK dikunjungi Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Kedatangan Sofyan bukan untuk diperiksa dalam sebuah kasus, tapi untuk membahas masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan bidang yang dipimpinnya, yakni telekomunikasi.

Apa kaitanya penegakan hukum dengan telekomunikasi? Sofyan menjelaskan jika antara dua hal tersebut saling terkait. Ia memberikan contoh, misalnya saja demi membongkar kasus, penegak hukum adakalanya perlu untuk mengetahui dan mendengarkan pembicaraan seseorang. Nah, hal ini akan kita atur, biar tidak ada penyimpangan dan hal yang tidak kita inginkan, katanya menjelaskan.

Berdasarkan catatan hukumonline, KPK memang sedang merancang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam kaitannya dengan telekomunikasi. Kewenangan KPK untuk menyadap pembicaraan lewat sarana telekomunikasi dalam rancangan revisi UU itu akan dipertegas. Pasalnya, masih ada larangan melakukan penyadapan dalam pasal 40 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Sofyan Djalil menambahkan, apa yang dilakukan KPK selama ini bukan merupakan penyadapan melainkan untuk mendengarkan pembicaraan yang telah terjadi. Misalnya saja, untuk mengetahui dan mendengarkan apa yang telah si x omongkan melalui telepon seminggu yang lalu. Istilahnya, lawfull interception.

Karena hal tersebut dipandang perlu dan untuk mengatur agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, maka dirinya dan KPK telah bersepakat untuk membentuk sebuah lembaga pengawas. Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi aparat penegak hukum yang disetujui mendengarkan pembicaraan itu.

Artinya, akan dibuat prosedur tertentu dalam hal itu. Misalnya, siapa yang meminta, siapa target yang akan didengar dan apa dasarnya. Ia juga menjelaskan jika kewenangan ini bukan hanya dimiliki oleh KPK, tapi juga Kejaksaan dan Kepolisian.

Hanya saja kriteria pembicaraan apa yang boleh untuk didengarkan menurut Sofyan cukup ketat. Ilustrasinya, Jangan orang pacaran didengarkan pembicaraannya. Tentang unsur apa saja yang nantinya tergabung dalam lembaga pengawas ini, Sofyan belum bisa menjelaskan dengan rinci.