hukumonline
Senin, 13 Maret 2006
Outsourcing akan Dihapuskan dari UU Ketenagakerjaan?
Menurut rencana, klausul mengenai outsourcing akan ditiadakan. Dalam draft revisi UU Ketenagakerjaan, ada pasal mengenai pemborongan pekerjaan itu sudah dihapus.
CRR
Dibaca: 5852 Tanggapan: 19
Outsourcing merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang menjadi kontroversi selama ini. Baik ketika RUU Ketenagakerjaan dibahas di DPR maupun dalam praktek. Bahkan pernah ada upaya sejumlah buruh menghapuskan pasal-pasal outsourcing dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Toh, semua upaya itu gagal. Pasal mengenai outsourcing tetap tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pasal 64-66.

Belum sampai tiga tahun berlaku, UU Ketenagakerjaan sudah harus direvisi. Nah, salah satu yang tampaknya bakal direvisi adalah mengenai outsourcing. Dalam salinan draft revisi yang diperoleh hukumonline, pasal 65 ditiadakan alias bakal dihapuskan. Pasal 65 memuat klausul tentang hubungan kerja, perlindungan buruh, serta syarat-syarat kerja.  

Selama ini tuntutan buruh untuk menghapus pasal-pasal mengenai outsorcing didasarkan pada rasa ketidakmanusiaan dalam memperkerjakan buruh. Ketiga pasal tersebut (64-66) dianggap kurang memberikan perlindungan pada buruh, karena sewaktu-waktu dapat terancam PHK. Buruh hanya dipandang sebagai komoditas belaka.

Menanggapi rencana itu, Djimanto, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku tidak mempermasalahkan jika pasal outsourcing dihapuskan. Dalam pertemuan tripartit berikutnya, ujar Djimanto, Apindo tidak akan memperjuangkan pasal yang dihapus itu. Dia beranggapan bahwa yang dilakukan pemerintah sudah benar. Karena menurutnya, hubungan antara perusahaan pemborong dengan perusahaan pengguna, seharusnya dimasukkan dalam KUH Perdata karena tidak lagi sesuai dengan domain hukumnya ketika masuk dalam UU Ketenagakerjaan.

Pasal 65

               UU No.13/2003

 

 

(1)        Penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan yang dibuat secara tertulis.

(8)      Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

(9)      Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat 7.

    Draf Revisi UU  

       No.13/2003

 

(1)  dihapus

 

 

 

 

(8)  dihapus

 

 

 

 

 

      (9) dihapus

Toh, rencana menghapuskan pasal 65 UU Ketenagakerjaan disambut dingin Anwar Ma'ruf. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) itu berpandangan bahwa walaupun pasal-pasal yang memuat tentang outsourcing dihapuskan, praktek pemiskinan pada pekerja tetap saja akan terjadi. Meski nantinya pasal tentang pemborongan kerja ini dihilangkan, kami tetap masih curiga maksud di balik ini semua, sahut Anwar menduga ada kepentingan kuat investor asing.  

Hal ini didasarkan pada realitas di lapangan. Anwar mencontohkan pada kasus di sebuah pabrik makanan ringan (PT M) di Tangerang.  Pekerjanya merupakan buruh outsorcing yang diambil dari PT Damarindo. Kasus itu muncul karena upah buruh perbulannya yang menurutnya hanya kurang lebih 80 ribu rupiah. Upah sebesar itu jauh di bawah standar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2005 senilai Rp 693.500. Laporan ke Depnakertrans setempat sudah dilayangkan sejak September tahun lalu. Tetapi sampai sekarang tidak ada kelanjutanya. Malah, yang terjadi para buruh di-PHK.

Kasus lainnya yang sering terjadi, lembaga outsourcing harus melewati rumitnya birokrasi pemerintahan dalam mengurus perizinan memasukkan buruh sejenis ke dalam pabrik. Ini juga turut mempersulit buruh dalam bekerja.

Share:
tanggapan
outsourching harus melepas karyawan kontrak jadi tetapFirda 21.04.12 20:33
kalau yang namanya outsourching itu harusnya pekerja kontrak tiga bulan...,bukannya pekerja yang kontraknya sampai tahunan...!orang sudah berteriak sampai nangis darah juga berharap pengangkatan karyawan memangnya pemimpin ada yang dengar,cuma bisa mendengar saja tidak bisa berbuat untuk membantu....yang kaya makin kaya yang susah makin susah...
Outsourcing akan Dihapuskan???penjelajah 24.09.09 22:59
OUTSOURCING DI INDONESIA TIDAK AKAN DIHAPUS. KALAUPUN ADA YANG BILANG AKAN DIHAPUS(MENTERI ATAUPUN SIAPAPUN)ITU HANYALAH PEMBOHONGAN BELAKANG 100%,COBA ANDA TENGOK MASYARAKAT INDONESIA APAKAH SIAP DENGAN BANYAKNYA BERJUTA2 PENGGURAN?.MENTERI TENAGA KERJA PUN TIDAK BISA BERBUAT APA-APA, APA LAGI KITA KITA MASYARAKAT KECIL.SAYA SENDIRI TIDAK SUKA DENGAN OUTSOURCING.
Outsourcing akan Dihapuskan???penjelajah 24.09.09 22:59
OUTSOURCING DI INDONESIA TIDAK AKAN DIHAPUS. KALAUPUN ADA YANG BILANG AKAN DIHAPUS(MENTERI ATAUPUN SIAPAPUN)ITU HANYALAH PEMBOHONGAN BELAKANG 100%,COBA ANDA TENGOK MASYARAKAT INDONESIA APAKAH SIAP DENGAN BANYAKNYA BERJUTA2 PENGGURAN?.MENTERI TENAGA KERJA PUN TIDAK BISA BERBUAT APA-APA, APA LAGI KITA KITA MASYARAKAT KECIL.SAYA SENDIRI TIDAK SUKA DENGAN OUTSOURCING.
Pengahapusan UU No.13ACHMAD SUBHAN HM 20.06.09 10:59
Bismilah.saya setuju kalau uu mengenai tenaga outsourching itu dihapuskan.karena kita semua manusia yang mempunyai kelurga,anak,istri,dengan harapan jangan sampai keturunan kita akan sama seperti orang tua.seperti saya sudah 9 tahun menjadi tenaga kerja kontrak tanpa adanya kejelasan.bagaimana saya bisa memberikan masa depan yang lebih bagus kepada anak-anak saya,kalau saya sendiri belum jelas nasibnya. Hidup adalah untuk kebahagiaan dunia akhirat yang harus saling mencukupi dan mengimbangisehingga masa depan keturunan kita akan lebih baik sebelumnya. Makasih
berjuangervan alamsyah 08.08.09 10:54
Terus berjuang demi kepentingan bersama
sudah seharusnya hapusjos 03.08.09 09:37
lembaga outsourching harus dihapus agar pengusaha tidak semena mena, ingat (ini kapitalis) = perbudakan.
outsourcingRoel Harry Dian kalis 22.10.08 12:57
Saya sepakat untuk dihapusnya pasal 64 & 65 dr UU 13/2003 karena sepanjang sepengetahuan sy penerapannya diperusahaan sulit untuk mengkategorikan pekerjaan2 yang pokok dan tidak, malah mereka yang statusnya sebagai pekerja outsourcing justru memegang pekerjaan yang pokok dan bertanggung jawab jikalau diberikan hanya bagian pekerjaan yang tidak penting betul merupakan istilah perbudakan modern
hapus OutSourching / TKPK / dan Pihak kedua rudi 05.06.08 11:18
Penghapusan OutSourching & TKPK, tentu banyak didukung dari segenap lapisan Masyarakat.Karna sistim ini adalah sistim ketenaga kerjaan yg dianut oleh orang Yahudi, Yaitu Jasa yg kita persembahkan kepada Management hanya dinilai dengan segelintir iming2.Mudah2an ALLAH menolong & mendukung kita untuk Penghapusan UU ketenaga kerjaan Outsourching & TKPK.
outsourching mau dihapus?zukra budi utama 15.09.06 15:26
Pro dan kontra outsourching masih seputar area kepentingan, ini lah yang sangat disayangkan. Bahwa hubungan kerja adalah bagian dari sistem sosio technical terus bergerak kearah bargaining interaksi antara pemberi dan penerima kerja, seiring perubahan ekonomi global yang menghilangkan batasan negara mengecilkan peran pemerintah. Untuk itu hendaklah dikaji secara luas, karena hanya negara mandirilah yang mampu untuk menetapkan sendiri nilai-nilai tatanan hubungan sosio technical tersebut. Sehingga wajar sangat banyak demo anti globalisasi dibeberapa pertemuan di eropa. Kebijakan global ini akan memaksa setiap regulasi pada sistem yang to the point; win-win solution dalam hubungan kerja, sehingga arah acuannya adalah produktivitas, revenue dan perbandingannya terhadap human cost. Kesimpukan dan saran saya adalah bahwa masalah ini tidak dapat dilihat dari pandangan hukum semata, namun juga dilakukan pertimbangan strategis dalam satu konsep industri nasional.
Outsourcing dihapus, Industri Nasional dilindungiAndo S 09.04.06 15:51
Seharusnya pasal mengenai outsourcing memang dihapuskan. Outsourcing memang bisa dikategorikan "human trafficing" karena mereduksi manusia hanya sebagai komoditi tenaga kerja. namun penghapusan ini harus dilakukan sembari melakukan penataan industri dalam negeri. Selama ini, beratnya beban industri sebenarnya diakibatkan oleh tingginya kadar ketergantungan industri itu sendiri, bukan karena buruhnya
Outsourcing adalah tenaga budak untuk keuntungan kaum bangsawan dan industrialisJAKA TINGKIR 04.10.13 18:12
Saya merasakan pahit getirnya menjadi tenaga budak outsorcing karena di negara kita kaya akan sumber daya alam tetapi kita adalah ras terendah/kaum buruh tertindas ocehan,tangisan,kita hanya di ibaratkan sebagai rengekan segerombolan domba domba tersesat karena kita tak sanggup membayar upeti ke penguasa yang sanggup hanylah kaum industrialis makanya penguasa tunduk dan patuh hanya kepada hati nurani kaum industrialis. ingatlah wahai para penguasa yang mendzolimi kami kaum kere,mlarat,buruh,budak suatu saat kami akan menuntut balas karena sakit hati kami kau anggap sebagai rengekkan domba sekarat.yang tak perlu di bela haknya apalagi dilindungi kesejahteraanya
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.