Inocentius Samsul menyampaikan penilaian positif itu ketika diminta tanggapannya atas putusan Mahkamah Agung yang 'menolak' kasasi Secure Parking dalam perkara nomor 1264K/Pdt/2005. Dengan tidak menerima permohonan kasasi, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Secure Parking membayar Rp60 juta kepada Anny dan Hontas Tambunan, pemilik yang kehilangan kendaraan.

Ia mengapresiasi pandangan pengadilan yang telah mengakomodir filosofi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan hakim dianggap progresif. "Saya melihat kasus Secure Parking ini merupakan kemajuan besar, dimana hukum positif diikuti implementasi dan kemampuan hakim memahami filosofi UU Perlindungan Konsumen," ujarnya kepada hukumonline.

Kemajuan yang dimaksud Samsul adalah pemahaman terhadap klausul baku yang selama ini tercantum pada lokasi atau karcis parkir. Ketentuan semacam itu dianggap masih menggunakan paradigma hukum lama dalam kebebasan berkontrak. Berdasarkan paradigma lama asas kebebasan berkontrak bisa berlaku untuk siapa saja dan dalam posisi apa saja kedua belah pihak. Salah satu wujudnya, ya itu tadi, klausul baku.

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu. Tetapi pasal yang sama menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Menurut Samsul, sudah ada filosofi baru yang antara lain berkembang lewat UU Perlindungan Konsumen. "Filosofi baru hukum kontrak adalah kebebasan berkontrak sangat tidak fair apabila diterapkan kepada dua pihak yang memiliki bargaining position tidak seimbang," tandas doktor ilmu hukum dengan spesialisasi perlindungan konsumen itu.

Tidak dilarang

Sebenarnya, kata Samsul, klausul baku sah-sah saja dibuat. Tetapi substansinya tidak boleh mengalihkan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha, dari produsen ke konsumen. Dengan kalimat lain, klausul baku tidak boleh membatasi atau menghindari tanggung jawab. Tidak boleh memberikan beban kepada konsumen. Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perparkiran boleh-boleh saja membenarkan klausul baku, tetapi pengelola parkir harus mengerti betul ada pembatasan-pembatasan klausul yang dimuat dalam perjanjian.

Kasus perparkiran semacam ini memang lazim terjadi. Pemilik kendaraan hanya bisa gigit jari bila kehilangan kendaraannya. Ada argumen yang dibangun seolah-olah tidak mungkin jasa parkir seharga Rp2000, misalnya, harus diganti dengan Rp60 juta jika terjadi kehilangan.

Menurut Samsul, argumen semacam itu bukanlah substansi masalah. Dalam kasus kehilangan, persoalannya adalah tanggung jawab atau liability. Kalaupun perparkiran dianggap sebagai jasa, maka harus ada rasa tanggung jawab terhadap konsumen yang telah menggunakan jasa itu.