hukumonline
Jumat, 19 Januari 2007
Kerja Saat Hari Libur Resmi Berbuntut Perselisihan
Pekerja mendapatkan surat peringatan karena tidak bekerja saat libur resmi tanpa kejelasan.
CRK
Dibaca: 4346 Tanggapan: 4

Perselisihan antara pekerja Serikat Pekerja Mandiri Indomarco (SPMI) dengan pihak manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomarco), supplier barang-barang ke toko-toko Indomaret, berlanjut. Kemarin (18/01) persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta kembali digelar dengan agenda pengajuan kesimpulan para pihak. Rencananya putusan akan dibacakan Kamis minggu depan (25/01).

 

Pekerja berkesimpulan kebijakan pengaturan waktu lembur pada hari libur resmi tidak jelas, meski sudah ditanyakan oleh para pekerja. Indomarco juga tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan lembur pada hari libur resmi. Pekerja juga tidak pernah mendapatkan buku peraturan perusahaan dan sosialisasi pun tak ada. Oleh karena itu, surat peringatan yang diberikan kepada para pekerja harus dicabut.

 

Sebaliknya, Indomarco sebagai penggugat ngotot kerja pada hari libur resmi adalah kerja shift dan bukan kerja lembur dan karena bukan merupakan kerja lembur, pekerja harus masuk tanpa uang lembur. Surat peringatan pun dilayangkan karena pekerja tidak masuk pada jam kerjanya.

 

Permasalahan bermula saat Indomarco mengeluarkan surat peringatan kepada 210 pekerja yang tidak masuk pada 11 dan 14 April 2006 yang jatuh pada hari libur nasional. Karena tak mengindahkan surat peringatan setidaknya empat pekerja telah dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Indomarco. Tiga lainnya juga di-PHK dengan tuduhan memfitnah dan mencemarkan nama baik perusahaan.

 

Masalah ini kemudian dibawa oleh SPMI kepada mediator di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jakarta. Walau gagal dicapai kesepakatan, Disnaker kemudian secara tertulis menganjurkan Indomarco untuk membatalkan surat peringatan perusahaan terhadap 210 pekerja itu, dan membayar kepada mereka uang lembur secara tunai pada setiap akhir minggu.

 

Menampik anjuran Disnaker itu, Indomarco menggugat para pekerja ke PHI  Jakarta dan meminta pengadilan menetapkan berlakunya surat peringatan tersebut. Persidangan telah dimulai sejak 30 November 2006 lalu.

 

Kuasa hukum Indomarco Victorianus Sihontang menyatakan dasar argumen gugatannya adalah Putusan P4D tanggal 9 Maret 2004 dalam perselisihan antara Indomarco dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI). Menurut Victor, putusan itu mewajibkan pekerja bekerja shift. Jadi mereka yang kena jadwal kerja pada hari libur ya harus bekerja. Kerja shift berbeda dengan kerja lembur, tegasnya.

 

Pekerja mendalilkan acuan pada putusan P4D tidak tepat, karena putusan itu hanya menjenjelaskan tentang kerja shift. Selain itu SBTPI sudah bubar dan tidak memiliki anggota, meski menurut Victor mereka hanya ganti kulit.  Pudjianto, Ketua SPMI, beranggapan bahwa seharusnya dipakai hukum nasional karena Indomarco tersebar dibanyak daerah, sedangkan putusan P4D hanya berlaku untuk Indomarco Ancol.

 

Terus-menerus

Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Namun, ayat berikutnya memungkinkan pengusaha untuk tetap mempekerjakan mereka pada waktu itu jika jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus. Menurut Victor, karena Indomarco melayani kebutuhan masyarakat, dan termasuk kebutuhan pokok maka ini termasuk pekerjaan dijalankan terus menerus.

 

Sementara Kepmenakertrans No. 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus-menerus pada Pasal 3, menyatakan usaha yang bila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, sebagai salah satu cabang usaha terus-menerus. Meski begitu, Pasal 4 menyatakan Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Tidak jelas betul apakah Pasal 4 ini mencakup pelaku pekerjaan secara terus-menerus, atau hanya berlaku bagi bidang pekerjaan lain.

Share:
tanggapan
hak Upah di Hari Libur nasionalswida edi purwanto 17.06.14 10:53
tidak bekerja di karenakan hari libur resmi nasional di luar hari minggu apakah upah pekerja akan di potong bila tidak ada lembur di hari libur, status pekerja adalah harian di bayar bulanan PKWT 2 th. mohon share penjelasannya.
Kerja hari libur = Upah LemburAndreas Saragih 02.07.07 11:10
Secara prinsip sudah sangat jelas, bahwa apabila karyawan dipekerjakan pada hari libur, maka karyawan berhak atas upah lembur, apapun dan bagaimanapun sistem kerja yang digunakan di perusahaan itu. Masalah sistem kerja shift apakah menghilangkan upah lembur? Ya tidak dong... Saya heran dengan komentar dari lawyernya pihak perusahaan yang bego banget. Sistem kerja shift hanya mengatur mengenai hari istirahat kerjanya, jadi hari libur tidak mesti pada hari minggu tapi bisa mnjadi hari lain. Tapi tetap saja, apabila karyawan dipekerjakan pada hari istirahat/libur yang telah digeser tadi atau pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perusahaan wajib membayar upah lembur sesuai Kepmenakertrans no 234/Men/2003 dan Kepmenakertrans no 102/Men/VI/2004. Melihat kasus posisi perkara ini, sangat jelas terlihat bahwa penyebab karyawan tidak masuk pada hari libur resmi adalah karena keengganan perusahaan untuk membayar upah lembur, untuk itu penyelesaiannya bukan dengan mengeluarkan SK PHK tapi dengan mengeluarkan upah lembur (lihat Kepmenakertrans 233/Men/2003 Pasal 5). Perlu diketahui bahwa yang dapat tidak dibayar upah lemburnya hanyalah pekerja dengan kualifikasi tertentu (white collar), seperti staff ahli, managerial, dll yg upahnya telah dibayarkan secara all in.
hukum loyo didepan pengusahasetyomulyo 24.01.07 11:10
bagi saya itu hal biasa. banyak kasus menunjukkan bahwa dalam berperkara antara buruh dengan majikan buruh selalu dikalahkan. sudah jelas bahwa pada hari libur resmi yang ditetapkan negara buruh tidak wajib bekerja, tapi karena tidak mau bekerja maka ada sangsi apakah di SP atau dipecat. dan saya yakin dalam perkara ini buruh pasti kalah. saya bercermin dari kasus saya sendiri, yang hanya gara-gara belajar perburuhan bersama teman sekerja di rumah sepulang kerja harus diPHK secara sepihak. lalu perkara saya laporkan ke depnaker, dan sampai saat ini perkara saya sudah 14 tahun belum ada kejelasan. kabar terakhir di MA, tapi setelah saya cek di MA ternyata tidak terdaftar. saya pesimis kasus saya akan selesai, karena saya tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk ke jakarta dari bandung. mungkin ada yang bisa menepis pesimistis saya dari sekian pembaca ? kalau masih boleh berharap!
Hak lebur/Lembur pada hari libur resmi nasionalZaenal Bachry 21.01.07 00:42
Saya rasa dalam pasal 85 UU no. 13 Tahun 2003 sudah cukup jelas, bahwa hari libur resmi nasional merupakan hak setiap buruh, dan dapat di berlakukan sebagai hari kerja dengan persetujuan buruh dan apabila disepakati pengusaha wajib menghitung sebagai pekerjaan lembur hari libur resmi dengan perhitungan sesuai UU yang berlaku. Untuk buruh yang bekerja dengan sistim kerja shift tentu tidak berlaku untuk libur hari minggu karena dalam pekerja shift yang berlaku libur hari ke 7.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.