hukumonline
Jumat, 09 Maret 2007
Peradilan Umum Masih Lebih Sering Menggunakan KUHP untuk Kasus KDRT
Masih ada hambatan dalam struktur hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT, yakni sikap para penegak hukum.
M-5
Dibaca: 504 Tanggapan: 5

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa Pengadilan Negeri (PN) masih lebih sering menggunakan KUHP ketimbang UU No. 23 Tahun 2004 dalam mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Padahal, UU No. 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tadi dianggap sebagai lex spesialis terhadap KUHP.

 

Faktanya PN menggunakan 57 kali KUHP, sementara UU Penghapusan KDRT sebanyak 22 kali. Dasar hukum lain yang dipakai adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebanyak 46 kali, 2 kali UU Perkawinan, dan 5 kali PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Menikah Lagi bagi PNS. Ini juga diperkuat data lain dimana dari 39 PN yang melaporkan kasusnya ke Komnas, 32 diantaranya sudah mengetahui UU KDRT tetapi baru 5 PN yang menerapkan.

 

Sementara itu, Pengadilan Agama (PA) lebih banyak menerapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (34 kasus) dan Kompilasi Hukum Islam (32 kasus). Sebanyak 13 kasus yang menggunakan PP No. 10/1983 dan 2 kasus yang menggunakan KUHP. Hanya satu kasus yang menggunakan UU Penghapusan KDRT.

 

Data tersebut dikeluarkan Komnas Perempuan berkaitan dengan peringatan hari perempuan sedunia yang jatuh pada 9 Maret ini. Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana memaparkan bahwa sepanjang 2006 tercatat 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka itu merupakan laporan dari 257 lembaga di 32 propinsi di Indonesia. Kasus yang paling menonjol adalah KDRT (76 persen), disusul kejahatan komunitas dan kejahatan negara.

 

Dalam kasus KDRT, demikian Kamala, bentuk kekerasan yang paling sering adalah penelantaran secara ekonomi. Celakanya, banyak pelaku kejahatan ini adalah pejabat publik dan aparat negara.

 

Dari laporan Komnas Perempuan juga terungkap bahwa prilaku aparat penegak hukum bukan saja sering tak berpihak kepada korban, tetapi juga ikut melakukan tindak kekerasan seksual dan pemerasan. Komnas Perempuan menerima 8 kasus terkait dengan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada korban. Dua diantaranya melibatkan hakim, dimana sang hakim yang menangani kasus perceraian meminta uang terima kasih dan telepon genggam kepada korban.

 

Pada salah satu kasus, korban digugat cerai oleh suaminya yang telah berselingkuh. Dalam proses persidangan, hakim sering mengeluarkan kalimat yang melecehkan korban. Pengacara korban pun lebih mengarahkan korban untuk menerima pembagian harta gono gini. Hakim juga mengarahkan agar korban bersedia bercerai, papar Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan yang dilansir 7 Maret lalu.

 

Share:
tanggapan
kdrt nggedhagrah0nysurya 12.03.07 19:31
menurut saya pasal-pasal dalam UU KDRT sangat nggedhagrah tidak fokus pada permasalahan dan mudah menjadi multi-tafsir bila dihadapkan kenyataan dilapangan. Produk hukum ini sangat perlu penyempurnaan
hakim sebagai corong undang-undangakhyar 11.03.07 00:41
Sebagai"corong"produk perundang-undangan,mrk (sebagian para hakim)telah dilatih sekian lama utk berurusan dg satu produk hukum yg dpt menuntaskan dan memenuhi rasa keadilan semua orang,dlm hal ini KUHP.Prinsipnya:One for All & All For One.Yurisprudensi adlh sesuatu yg tabu.
patriarki....eflin purba 12.03.07 16:20
gimana yah mau menanggapi permasalahan ini...mang dah dari dulu, bangsa kita sangat patriarki.. coba lah para kaum adam,ga da gunanya mempertahankan sifat patriarki...
Kasus perceraiandjati 13.04.07 10:23
untuk kasus perceraian ini jujur saja saya juga dalam tahap menunggu panggilan.suami saya selingkuh tapi dia yang mengugat cerai.saya hanya ingin keadilan, dan jalan terbaik buat saya.kalo untuk kasus saya ini, saya masih harus dirugikan oleh hakim yang tidak punya etika dan rasa tanggung jawab atas pekerjaannya itu, seperti saya baca diartikel ini, betapa hukum di Indonesia ini masih ibaratnya jauh dari yang namanya keadilan.
saksi tidak mendukungkulaura 20.02.08 21:37
saya korban kdrt dari suami seorang TNI AU.tapi saat ini hy ket sayalah yang dpt menolong saya.semua rasanya dikondisikan spy dia terbebas. bahkan ouditur menyatakan kurang bukti.bgmn dengan pasal 55 uu ini? sy mmg tdk py visum.tp demi apapun. sy tidak merekayasa.hy kejujuran itulah yang sy miliki.dan sy ingin keadilan.tq

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.