hukumonline
Rabu, 11 April 2007
Perawat Minta Payung Hukum Tindakan Anestesia
Perawat tak bisa sembarangan membius pasien. UU No. 29 Tahun 2004 memuat sanksi pidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktek kedokteran tetapi sebenarnya tidak berwenang. Ancaman itu menghantui para perawat anestesia.
CRA
Dibaca: 4101 Tanggapan: 38

Untuk mengantisipasi resiko yuridis yang muncul, Ikatan Perawat Anestesia Indonesia (IPAI) meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum kepada mereka dalam melakukan tindakan medis anestesia, atau yang lazim dikenal sebagai pembiusan. Permintaan itu merupakan salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IPAI di Jakarta yang berakhir 8 April lalu.

Ketua Umum IPAI Mustafa Usman mengatakan rekomendasi tersebut merupakan upaya para perawat anestesia untuk mendapatkan legalitas praktek perawatan dan tindakan medis anestesia. Para perawat khawatir tindakan mereka bisa diseret ke jalur hukum. Faktanya, sudah ada perawat yang berurusan dengan aparat penegak hukum gara-gara melakukan tindakan anestesia.

Misalnya yang terjadi di Batam. Seorang perawat anestesi melakukan pembiusan terhadap seorang ibu yang akan melahirkan. Selang lima jam kemudian, bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia. Perawat tersebut dilaporkan pengacara korban karena diduga telah melakukan tindakan yang ilegal.

Walaupun pada akhirnya, perawat tersebut tidak sampai terkena sanksi pidana atau denda, kata Mustafa, tetapi tetap saja kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bagi perawat anestesi di Indonesia. Sebagai catatan, tindakan perawat tersebut memang tidak dilakukan dengan didampingi oleh dokter anestesi, karena keterbatasan dokter anestesi di daerah. Bila payung hukum tidak dibuatkan, kalangan perawat khawatir akan dijerat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Pasal 73 UU ini tegas menyebutkan : Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Ketentuan dimaksud tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, pasal 77 menegaskan bahwa Setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp150 juta.

Menurut Mustafa Usman, kedua pasal tadi menjadi sumber ketakutan perawat anestesi dalam menjalankan prakteknya. Untuk itulah mereka meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum, minimal dalam bentuk Peraturan Menteri.

Saat ini aturan yang masih dipakai oleh Perawat Anestesi adalah Standar Pelayanan Anestesi Reanimasi di Rumah Sakit. Buku standar Departemen Kesehatan tersebut dikeluarkan pada tahun 1999. Memang, kata Mustafa, buku ini masih relevan untuk dipakai saat ini. Tetapi buku tersebut harus ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan. Karena menurut UU No 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

Ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang diminta oleh pasal 73 UU Praktek Kedokteran sebenarnya menjadi dilemma bagi perawat anestesi, di daerah khususnya. Di satu sisi, Perawat Anestesi harus melakukan tindakan medis sendiri karena tidak ada dokter anestesi. Namun di sisi lain, dapat dikenai sanksi pidana atau denda.

Harus didampingi dokter

Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Anestesi Indonesia (IDSAI) Bambang Tutuko. Menurut dia, yang harus melakukan tindakan medis adalah dokter. Pengertian dokter di sini tidak hanya terbatas pada dokter anestesi saja tetapi mencakup dokter secara umum, terutama dalam keadaan darurat.

Jika melakukan tindakan kedokteran, perawat anestesia harus didampingi dokter atau perawat tersebut mendapat pelimpahan tugas dari dokter. Karena yang harus melakukan tindakan kedokteran harus orang yang berkompeten, ujar dokter yang ikut mengajukan judicial review UU No. 29 Tahun 2004 ini.

Bambang Tutuko menyadari dengan keterbatasan jumlah dokter anestesi di Indonesia. Meski jumlah dokter anestesia kurang, tindakan pembiusan (anestesi)  terkait erat dengan tindakan pembedahan. Dalam proses pembedahan mustahil tidak ada dokter bedah atau dokter lainnya.

Sehingga dalam kondisi darurat pun, dalam hal tidak ada dokter anestesi, dokter lain yang melakukan pembedahan dapat melimpahkan kewenangannya kepada perawat anestesi. Jadi intinya, perawat anestesi tidak boleh melakukan tindakan anestesi seorang diri. Ia merujuk pada pasal 77 UU Praktek Kedokteran.

Bambang menilai permintaan IPAI atas payung hukum anestesia, sebagai usaha membuat perawat anestesi menjadi mandiri. Bambang mengingatkan bahwa yang harus didahulukan adalah kepentingan publik, bukan kepentingan golongan baik IDSAI maupun IPAI. Oleh sebab itu, Permenkes kalaupun kelak diterbitkan tidak boleh merugikan banyak pihak, apalagi pasien.

Share:
tanggapan
shereivandri 22.06.12 18:47
Terima kasih atas tulisannya, bila ada yang mau share tentang anestesi silahkan juga kunjungi blog saya di http://ivan-atjeh.blogspot.com/ di jamin puas dan mantap ,.....
IDSAI JAKARTA DAN DAERAH BERTOLAK BELAKANGvitervokalis 09.06.10 13:07
tolong pikirkan ya IDSAI jakarta IDSAI daerah saja sudah mendukung adanya perawat anestesi dan kadang Koas ataupun resident aja belum betul dalam tindakan anestesi malah kadang mereka harus diajarkan, coz no body's perfect jadi saling kolaborasi saja dan dalam UU tertulis DR. Sp.AN mesti didampingi Perawat anestesi dalam tindakan,, dan apakah kalian mau dokter SP.AN pergi ke daerah pedalaman?? kalaian seharusnya berfikr masyarakat bnyak n nyawa masyarakat klo tidak ada kami dan hanya kalian yg kami tungguu
IDAI JAKARTA DAN IDAI DAERAH BERTOLAK BELAKANGJupiter Irwansyah 09.06.10 12:57
Saya DIII AKPERNES bingung dengan kalian IDAI Jakarta, mau menag sendiri padahal mereke ogah-ogahan ditaruh di pedalaman n kerja males-malesan klo ada penata Dan IDAI DARI Daerah saja mendukung ANestesi, masa IDAI jakarta begitu ga kompak nihh payah organisasinya
siapa bilang???indah ns 21.04.10 15:22
siapa bilang perawat tak punya kompetensi sperti yg dikatakan bebek kern... saya jg tahu koas sekarang bagaimana.tolong jangan terlalu menanggapi rendah profesi orang kita adlah profesi mandiri.bayangkan bila anda seorang dokter dan bekerja seorang diri ??selama di rs pendidikan juga biasanya kita ditanya oleh koas tentang tehnik2 tindakan yg akan dilakukan..trims.
Mampukan UU 36 tahun 2009 diaplikasikan IPAIH. Waryono, S.IP, S.Kep, M.Kes 06.04.10 17:18
Saya sangat optimis karena pemerintah bukan perorangan atau organisasi tertentu, sedangkan kita punya perangkat UU dan MK makanya jika kebijaan yang salah dapat di lakukan pula Judisial Review bersama, yang penting kita tunjukan bakti kita pada bangsa dan negara.
mending jadi dukunyusup susanto 14.02.10 22:59
kalo melihat kondisi sekarang ini pendidikan di indonesia kacau banget,perawat selalu dituntut kuliah terus ampe s1 bahkan s2 dengan biaya yg tidak sedikit.trus apa yg terjadi stelah lulus???tidak ada pengaruh apapun.cuman buat embel embel gelar di depan nama.ini gak boleh itu gak boleh.kalo dipikir mending mendalami pengobatan alternatif alias dukun.bisa pasang papan nama,tidak ada uji kompetensi,tidak ada resiko.dan mungkin belajarnya juga tidak mahal.yang penting kuat puasa dan melek.apakah kira kira hal sepertini yang diinginkan?????
Perjuangan payung hukum dari Otonomi DaerahH. Waryono, AM.Nes, S.IP, S.Kep, M.Kes 01.08.09 12:00
Pada saat ini saya di BAPPEDA Kota Yogyakarta, dalam upaya untuk membuat payung hukum ( Profesional Perawat Anestesi) dapat diarahkan pada jajaran eksekutif yaitu bagaimana IPAI mampu mambawa dan memasukan regulasi secara komperhensif baik dari Tinggkat RSU hingga Peraturan Daerah. Di RS sesuai dengan Hospital by law, di Pemerintah dengan Kep/Peraturan.Walikota akan peran dan fungsi sesuai dengan TUPOKSI yang pasti akan mengikuti tingkat profesionalisme. Saya berharap dan mohon IPAI menjaga image Bahwa Perawat / Penata Anestesi adalah bukan dokter kecil tetapi Nurse Anaesthetic Profesional. berharap segera merapat untuk membuat kebijakan organisasi supaya dapat mandiri dan diperhitungkan dalam dunia pelayanan kesehatan serta pelayanan masyarakat yang mempergunakan jasa penata. Saya berharap IPAI mampu membuat komitment nasional bahwa di Indonesia dan dunia ada " PERAWAT/PENATA ANESTESI " mari kita lanjutkan cita - cita para pendahulu dan para pendiri profesi kita.
Payung HukumH. Waryono, AM.Nes, S.IP, S.Kep, M.Kes 30.07.09 10:17
UPAYA PRIVELEDGING NURSE ANESTHESI DI INDONESIA. Kalangan perawat/penata anestesi jangan khawatir akan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Untuk itu sesuai dengan Keputusan Menpan. tentang Perawat Ahli adalah D IV, untuk itu Perawat anestesi seharusnya pendidikan standar dahulu baru kita upayakan regulasi yang menadai, mohon jangan menghiba tapi upayakan maksimal sajauhmana kita menata profesi perawat anestesi. Saya selaku pemrakarsa D IV anestesi di Yogyakarta bersama, Personil IDSAI Yogyakarta. Pada kesempatan di eksekutif saya di Bappeda Kota Yogyakarta mencoba untuk menata regulasi dari Otonomi daerah dulu kemudian Kep.Menkes, Permenkes, PP untuk pelayanan Anestesi dan Reanimasi. Konsep adalah Profesional Nurse Anesthetisi. Semoga kita perawat anestesi mampu berkompetisi mandiri.
lemahnya akal..hamba allah yang jahil 21.05.09 13:42
bismillaah..sedikit nambah yo..setiap orang yang mengaku dirinya pintar,sungguh dia telah berbuat dholim pada dirinya sendiri..ingatlah diatas langit masih ada langit,sepitar-pintar tupai melompat suatu saat akan jatuh juga..dan sbaik-baik ilmu yang didapat seseorang kalau tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat apalah artinya ilmu.legitimasi dan lagalitas praktek kedokteran/keperawatan/kebidanan adalah kwenangan pemerintah,kita sebagai warga negara diwajibkan untuk taat dan patuh..coba kita renungkan betapa dangkalnya otak kita ini?disaat saudara kita baik dokter,prawat,bidan dsb mengalami musibah terkena stroke,decomp,episiotomi yang merenggut,traksi gigi sekaligus "mencabut", bahkan ada sampai yang "pemakai overdose",padahal kalau mau jujur kita sudah sedikit banyak belajar..mari kita belajar untuk hidup berdampingan (IDI,IDGI,IDSAI,PPNI,IPAI,IBI)
jalanin ajaahmad tajudin,M.Kes 28.09.09 13:54
semua sudah berjalan dengan baik, hanya saja kekhawatiran bagi di daerah yang sp an nya langka. akan tetapi kekhawatiran itu wajar dan akan membuat kita semakin berhati-hati. saya cuma menyampaikan pada ts, tetap konsentrasi, serius, semakin memperdalam profesi yang dimiliki, banyak belajar dari setiap kejadian, jagan pernah ceroboh atau coba-coba tanpa didampingi ts yang seprofesi. ingat kita menolong orang yang pasrah pada kita. perbaiki diri untuk semua.ok
First Previous 1 2 3 4 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.