Pengadilan Hubungan Industrial menyidangkan perkara perselisihan dua pekerja yang dianggap perusahaan mangkir. Samuel Sienady Lie dan Aprian Gustiano diusir dan tak diterima lagi bekerja di perusahaan PT Djasa Bahari Shipping (DBS). Meski sidang meteka dipisah, Samuel dan Aprian menghadapi problem hukum yang sama. Sidang PHI, Kamis (12/4) mendengarkan keterangan Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Transport Maritim Indonesia itu.

Menurut cerita Sameul, perselisihan bermula saat dirinya menyampaikan surat tuntutan kepada bosnya. Isi tuntutan itu adalah permintaan agar perusahaan memenuhi hak-hak normatif pekerja sesuai UU Ketenagakerjaan. Bukannya memenuhi permintaan, pimpinan DBS Resen Oda malah merobek-robek surat tuntutan tersebut. Samuel malah dipaksa keluar ruangan si bos. Saya nggak mau kalian masih bekerja di sini. Ini perusahaan saya, ini kantor saya, teriak si bos, sebagaimana diutarakan Samuel di depan majelis hakim pimpinan Heru Pramono. Kejadian itu berlangsung pada 29 Juli 2006.

Dua hari kemudian, Samuel dan Aprian kembali masuk kerja seperti biasa. Kali ini, mereka ditolak masuk oleh isteri bos. Status mereka jadi mengambang. Gaji pun tak dibayarkan sejak pengusiran. Mereka dilarang masuk kerja, tetapi tak juga diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kami tak diberikan surat PHK maupun surat peringatan, ujar Samuel menjawab pertanyaan Surya Batubara, kuasa hukumnya.

Masalah ini akhirnya dibawa ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Pusat. Di depan mediator, DBS menegaskan tidak pernah mem-PHK Samuel dan Aprian. Cuma, perusahaan keberatan dengan aktivitas serikat pekerja yang dilakukan keduanya karena belum mendapat persetujuan dari pengusaha. Kalaupun ada penolakan dari isteri bos, itu karena pimpinan perusahaan tak ada di tempat dan yang bersangkutan tak mengetahui kepentingan kedua pekerja. Dan yang pasti, perusahaan tidak keberatan Samuel dan Aprian menyampaikan surat tuntutan hak normatif.

Samuel mengaku mereka tidak masuk kerja setelah dua kali diusir. Namun, perusahaan pun tak pernah memanggil mereka untuk masuk kerja. Kalau DBS masih ingin mempekerjakan kembali keduanya, menurut Surya Batubara, perusahaan harus melakukan pemanggilan secara tertulis. Perusahaan tidak bisa menyatakan begitu saja pekerja mengundurkan diri sebelum memanggil pekerja yang manggil secara patut. Surya merujuk pada ketentuan pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Samuel sebetulnya perusahaan sudah melakukan PHK meskipun tidak mengeluarkan surat apapun. Samuel hanya meminta agar DBS membayar hak-hak mereka. Semenjak diusir pada 29 Juli 2006, mereka tidak pernah mendapatkan upah lagi. Di depan Disnaker (mediator), DBS keberatan bila harus membayar pesangon dua kali gaji, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.

Surya juga mempermasalahkan ketiadaan Peraturan perusahaan di PT DBS. Lawyer ini menyatakan meski terdapat sekitar 30 orang pekerja di PT DBS, perusahaan ini tidak memiliki perturan perusahaan. Seharusnya perusahaan itu punya bila mempekerjakan pekerja.  Pasal 108 Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan perusahan yang memiliki lebih dari 10 pekerja wajib untuk memiliki peraturan perusahaan, kecuali bila telah ada perjanjian kerja bersama

Latifa Lubis yang merupakan kuasa hukum DBS menolak menjelaskan lebih jauh pandangan kliennya, baik saat ditemui di PHI maupun ketika dihubungi lewat telepon. Nanti saja, kapan-kapan ya, ujarnya singkat. Namun di depan mediator, perusahaan mempersoalkan posisi Samuel sebagai Ketua DP sekaligus salah seorang manajer. Hal itu dinilai perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dengan posisi manajer, Samuel bisa memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan tanpa harus menjadi Ketua SP.