hukumonline
Jumat, 04 Mei 2007
Pansel Jadwal Ulang Proses Seleksi LPSK
Dephukham, Depkeu, dan KPK tidak mendukung penerapan metode penunjukan langsung. Pansel tidak punya pilihan lain kecuali melakukan tender.
Rzk
Dibaca: 208 Tanggapan: 1

Semangat ‘siap bekerja' yang didengungkan Panitia Seleksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pansel LPSK) beberapa waktu lalu ternyata menghadapi kendala. Pansel dipastikan akan memundurkan jadwal yang telah mereka susun rapi. Pangkal masalahnya, Pansel belum menemukan titik temu tentang metode pengadaan barang dan jasa yang akan diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan penunjukan media partner sebagai tempat pengumuman segala hal yang berkaitan dengan proses seleksi.

 

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo sempat berharap agar Pansel diizinkan menggunakan metode penunjukan langsung karena waktu yang tersedia sangat sempit. Perpres 13 Tahun 2007 tentang Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hanya memberikan waktu 73 hari kepada Pansel untuk menghasilkan 21 calon terbaik untuk diajukan ke Presiden. Dari jumlah tersebut, Presiden kemudian ‘memeras' kembali menjadi 14 untuk diteruskan ke DPR dan kemudian dilakukan fit and proper test.

 

Namun, harapan tersebut kemungkinan besar sulit terealisasi. Ditemui dikantornya (3/5), Teten Masduki, anggota Pansel, mengatakan Departemen Hukum dan HAM (Dephukham) dan Departemen Keuangan (Depkeu) tidak mendukung usulan Pansel untuk menerapakan metode penunjukan langsung. Tidak hanya kedua departemen tersebut, upaya Pansel meminta nasehat dari KPK pun berbuah nihil.

 

Jadi, target sebagaimana ditetapkan undang-undang (UU No. 13 Tahun 2006, red.) sepertinya sulit terpenuhi, ungkap Teten pesimis. UU No. 13 Tahun 2006 memang secara definitif menyatakan bahwa LPSK harus terbentuk paling lambat 11 Agustus 2007.

 

Teten berpendapat secara logika tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang memang tidak realistis karena proses seleksi seringkali terikat pada prosedur baku yang rumit dan memakan waktu yang tidak sedikit, seperti pengadaan barang dan jasa. Sayangnya, para penyusun UU No. 13 Tahun 2006 melupakan hal ini sehingga menciptakan situasi sulit bagi Pansel. Kalau mau memenuhi target ya harus ada beberapa pengabaian, imbuhnya.

 

Menyiasati situasi ini, Teten berencana mengajukan usul dalam rapat Pansel minggu depan supaya melakukan lobi ke DPR agar tenggat waktu yang ditetpkan undang-undang dapat disimpangi. Lebih baik terlambat daripada cepat tetapi orang yang dihasilkan tidak berkualitas, ujar Teten yang juga Koordinator ICW.

 

Tidak ada pilihan

Taufik Basari dari Koalisi Perlindungan Saksi (KPS) memandang situasi sulit yang dihadapi Pansel saat ini berpangkal pada kelambanan pemerintah, khususnya Presiden, dalam menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No. 13 Tahun 2006. Seperti yang telah diberitakan, Presiden baru menerbitkan Keppres dan Perpres pada sekitar bulan April 2007 atau nyaris setahun sejak UU No. 13 Tahun 2006 diundangkan.

 

Ditambah lagi Keppres dan Perpres tersebut hanya memberikan waktu seleksi yang pendek kepada Pansel, tidak cukup untuk suatu proses yang penting, kata Taufik yang saat ini aktif di YLBHI.

 

Taufik, secara pribadi berharap Pansel dapat menemukan jalan keluar dari situasi ini supaya target yang ditetapkan undang-undang dapat terpenuhi. Dia, misalnya, mengusulkan agar Pansel merevisi waktu per tahap seleksi yang mereka jalankan menjadi sedikit lebih ketat. Namun begitu, dia dapat memahami apabila pada akhirnya Pansel harus merombak keseluruhan jadwal seleksi yang berakibat pada terlampauinya target yang telah ditetapkan.

 

Tapi pansel harus menginformasikan ke publik sejak awal agar masyarakat tahu kondisi sebenarnya sehingga kredibilitas Pansel tetap terjaga, sambungnya.

 

Share:
tanggapan
Jangan melakukan penunjukan langsungSiti Nur Hidayati, SH 04.05.07 11:10
Sebagai masyarakat awam yang turut memantau perkembangan Pansel, saya juga tidak mendukung metode penunjukan langsung, Sebab metode tersebut dapat menghianati tujuan awal dibentuknya LPSK sebagai lembaga yang dipenuhi berbagai harapan dapat mengawal cita-cita reformasi, mendobrak kejahatan, memberantas korupsi, menegakkan hukum dan HAM, dll. Karena itu saya berharap, agar dalam menghadapi berbagai kendala Pansel tetap komitmen dan tidak mengabaikan tujuan mulia tsb. terimakasih

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.