hukumonline
Jumat, 11 Mei 2007
Melebihi Batas Maksimum, Tanah Seorang Petani Disita Pengadilan
Undang-Undang yang menjadi dasar penyitaan dimohonkan judicial review.
CRA
Dibaca: 6215 Tanggapan: 4

Jumlah penduduk terus bertambah, sementara lahan yang tersedia bersifat tetap. Untuk mengatasinya dibuat batasan maksimum kepemilikan tanah. Salah satu payung hukum pembatasan itu adalah Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kebijakan pembatasan ini diambil pada penghujung 1960 dimasa kepemimpinan Soekarno.

 

Menurut UU Pokok Agraria, pemilikan dan penguasaan tanah melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 memerintahkan agar pembatasan tersebut diatur. Maka, lahirlah Perppu No. 56 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, seseorang  atau satu keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian maksimum 20 hektare, tanpa melihat apakah merupakan sawah atau tanah kering. Kalaupun boleh lebih dari jumlah itu, hanya dapat dibenarkan tambahan 5 hektare atas dasar keadaan daerah yang sangat khusus.

 

Orang atau keluarga yang memiliki lahan melebihi batas 20 hektare harus melapor ke badan pertanahan/agraria. Perpindahan hak atas tanah pertanian tersebut harus seizing badan pertanahan setempat. Jumlah yang dipindahkan haknya pun tak boleh lebih dari 20 hektare. Kalau dalam pengalihan itu terjadi tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) dan (4) UU No. 56/Prp/1960, pengalihan itu batal demi hukum. Konsekwensinya, tanah tersebut jatuh kepada negara.  

 

Ketentuan ini rupanya menimpa keluarga Yusri Ardisoma. Tanah warisan orang tuanya, almarhum Dukrim, seluas 277.647 hektare dirampas untuk negara. Perkara ini sudah lama terjadi, namun tidak dijelaskan bagaimana awal muasal perkara sehingga urusan tanah itu masuk pengadilan. Yang pasti, perampasan tanah warisan tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Subang. Jaksa mengeksekusi lahan pertanian tersebut pada 13 September 1979. Dasarnya, ya itu tadi, pembatasan luas lahan pertanian.

 

Merasa dirugikan hak-haknya akibat pembatasan tadi, Yusril selaku ahli waris Durkim mempersoalkan. Ia melayangkan permohonan pengujian pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 56/Prp/1960.  Sidang perdana atas permohonan itu sudah digelar Kamis (10/5) kemarin dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

 

Yusri mengakui terus terang bahwa ayahnya tidak melakukan banding atas putusan PN Subang. Namun setelah sang ayah wafat, Yusri melakukan upaya peninjauan kembali, namun ditolak Mahkamah Agung. Gagal di MA, kini Yusri mencoba mengadu nasib di Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional saya dirugikan oleh pasal pembatasan luas lahan pertanian itu, ujarnya. Ia menunjuk pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sebagai rujukan, dimana disebutkan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

 

Terkait hak konstitusional yang dimaksud Yusri, salah satu panel hakim, Soedarsono mempertanyakan bahwa sebenarnya apa yang membuat pemohon merasakan dirugikan. Yusri kemudian menjawab bahwa kerugiannya adalah perampasan tanah orang tuanya oleh pemerintah (pengadilan) tanpa ganti rugi.

 

Hal ini membuat Soedarsono berkesimpulan bahwa sebenarnya yang dirugikan oleh pemohon adalah hak materil atau kebendaannya, bukan hak konstitusonalnya. Kalau hanya masalah ganti rugi sebaiknya anda ke pengadilan negeri saja, karena ini bukan keugian konstitusional, ujarnya.

 

Soedarsono menyatakan bahwa dia sangat memahami kesusahan yang dihadapi pemohon. Mudah-mudahan nanti ada pengacara yang membantu secara cuma-cuma. Sebenarnya perkara ini sangat menarik, tetapi saya tidak bisa menyarankan lebih lanjut, ujarnya.

 

Sedangkan hakim Mukthie Fadjar menyarankan untuk mempertajam kembali permohonan. Mukhtie mencontohkan dalam UUD 1945, semua hak milik tidak boleh diambil atau dibatasi tanpa ganti rugi. Namun undang-undang menentukan mengambil hak orang lain tanpa ganti rugi. Yang diperoalkan adalah undang-undang, bukan mempersoalkan putusan pengadilan negeri Subang yang menghukum almarhum ayahnya.

 

Ketua Panel Hakim, Maruarar Siahaan mengaku bahwa permohonan terhadap UU PLTP ini cukup menarik. Apalagi bila pemohon juga mempersoalkan batas kepemilikan maksimum. Selain ketentuan ganti rugi, mungkin pembatasan batas maksimum dapat dipersoalkan, sarannya. Saran yang menarik, karena selama ini perdebatan akademis terkait pembatasan luas lahan pertanian dan ketentuan landreform masih terus terjadi. Bahkan sebagian kalangan sempat menuduh bahwa UU yang mengatur tentang Landreform merupakan konsepsi komunis, yang kemudian dibantah oleh Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia. Kini, MK diminta menguji apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD atau tidak.

 

Share:
tanggapan
Pembatasan yang telalu kecil menciptakan petani guremivan 01.05.13 15:15
Mungkin benar pembatasan untuk pemerataan, tapi dibalik itu juga ada sisi negatif terhadap pembatasan yang saya rasa teralu minim sehingga malah menciptakan petani gurem, dan pada akhirnya petani akan selalu pada posisi yang maginal. Untuk itu agar peratuaran agraria ini di tinjau ulang untuk memperbesar luas batas maksimal kepemilikan lahan. Agar petani Indonesia bukan lagi menjadi petani gurem yang karena lahanya yang kecil tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya saja. Hal ini mengingat bahwa harga pada level petani adalah harga pada level terendah (produsen tinggat pentani) singga untuk menjadi petani konglomerat dipelukan lahan yang cukup luas.
agrarian reformAgung Wibowo 12.05.07 11:30
Program Reformasi agria sebenarnya bila melihat subtansi isinya sangat bagus dimana pemerataan areal lahan pertanian bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian, dalam kasus ini bukanlah suatu program agraian reform tetapi penerapan UU, maka dapat diambil dari pelajaran kasus ini adalah Indonesia mempunyai sistem agrarian reform yang bagus sekali yang mungkin mengatasi permasalahan kelebihan luas areal pertanahan tetapi mengapa bentuk-bentuk ketidakadilan yang dikedepankan. Kita negara agraris tetapi petani kita tidak mempunyai lahan persawahan, baiknya Negara mengembalikan persawahan tersebut kepada petani yang tidak mempunyai areal persawahan dan menganti rugi sawah yang telah diambilnya.
MK wajib Menyidangkangembul 11.05.07 23:31
kasus demikian di masyarakat masih sangat banyak terutama bagi tanah2 kerajaan yang dimiliki oleh ahli waris raja yang masih ada sampai sekarang. di daerah daerah perkebunan masig banyak tuan tanah yang memiliki kebun lebih dari 20 hektar. undang undang ini sudah ada sekian tahun yang lalu namun sangan jarang kasus ini seperti ini muncul, kalau memang undang undang ini sudah tidak sesuai dengan jaman harusnya dapat di hapus atau di revisi, untuk itu sebaiknya MK mau menyidangkan kasus ini. saya melihat pengugat mengetahui apa yan diinginkan tapi dia belum bisa menuangkan dalam bahasa hukum, sehingga akibatnya baru sidang pertama, pendapat hakim penal sudah tidak enak di pihak pengugat. mudah mudahan ada pengacara yang baik hati untuk membantunya. terima kasih.
tanggapanDwi Raharjo 15.04.13 09:46
ya seperti itu, jika permasalahan menimpa kalangan bawah, seolah-olah hanya merepotkan saja. tapi coba lihat saja jika pemiliknya kalangan atas tidak bakalan ada yang berani menyentuhnya
UU No.56/Prp/1960 perlu diuji MKRaimond Flora Lamandasa, SH (Mhs S2 Notariat UGM) 12.05.07 20:02
Untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum MK harusnya menerima permohonan ini, tidak untuk kepentingan si pemohon saja, tetapi lebih dari itu untuk menguji apakah keberadaan UU No.56/Prp/1960 yang sudah 47 tahun itu masih relefan dan patut dipertahankan ataukah perlu dipertajam lagi disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Tentu saja latar belakang sosio kultural 47 tahun lalu dengan saat ini sudah sangat berbeda. Dari sisi populasi umpamanya, saat ini sudah sangat beda kepadatannnya. Dengan begitu sah-sah saja sebagian orang berpendapat bahwa batas maksimum tanah pertanian yang 20 ha tidak relefan lagi dan karenanya perlu dihapus. Tetapi dilain pihak adakah keadilan, dan kepastian hukum bagi si pemilik yang memiliki lebih dari 20 ha, seperti pemohon diatas? Nah, karena urgensi hal-hal ini begitu penting seharusnya MK menerima dan melakukan uji materil atas permohonan pemohon diatas, dengan lebih dahulu pemohon memformulasikan permohonannya dalam bahasa hukum yang tepat. Terima kasih.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.