hukumonline
Senin, 21 Mei 2007
Rancangan Perpu KEK
Penetapan KEK cukup dengan Peraturan Pemerintah
Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Perpu tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu butir perubahan yang sangat vital menyatakan bahwa KEK cukup ditetapkan oleh sebuah Peraturan Pemerintah.
Ycb
Dibaca: 508 Tanggapan: 2

Diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM) rupanya menyisakan pe-er besar. Rupanya pemerintah kudu membuat satu UU lagi, yaitu tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Pasal 31). Untuk menyiasati waktu yang terbatas, pemerintah sudah menyiapkan jurus potong jalur. Beberapa waktu lalu Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi menandaskan, KEK cukup diatur oleh sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).

 

Sebenarnya Indonesia sudah punya sebuah ketetapan yang mengatur KEK. Yaitu, Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Lantas, Perpu tersebut diteguhkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2000.

 

Nah, jika draft Perpu ini sudah rampung, nampaknya pemerintah akan mengambil langkah yang sama. Ya, jawab Lutfi ringkas-padat dalam sebuah pesan singkat (sms), Senin (21/5). Artinya, ketua lembaga palang pintu investasi ini mengakui bahwa Perpu tersebut hanya batu loncatan supaya bisa menyusun UU KEK dengan cepat.

 

Hukumonline memperoleh draft Perpu tersebut dari sebuah sumber via fax pada Jumat (18/5) lalu. Ternyata rancangan tersebut tak jauh beda dari Perpu 1/2000. Hanya beberapa hal yang dirombak.

 

Tidak ada perubahan kecuali Pasal 2, 3, dan 4, lanjut Lutfi mengakui. Namun, perubahan kecil tersebut justru membawa konsekuensi besar. Sebelumnya, sebuah KEK wajib ditetapkan oleh sebuah UU atau Perpu. Misalnya, UU No. 37 Tahun 2000 jo Perpu No. 2/2000 tentang penetapan KEK Sabang. Draft Perpu ini menyatakan KEK cukup ditetapkan oleh sebuah Peraturan Pemerintah (PP).

 

Rerancang Perpu tersebut menjelaskan bahwa sebuah KEK bisa dikembangkan menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Adanya KEK ini bertujuan untuk menampung lebih banyak kegiatan industri, ekspor-impor, serta kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

 

Rancangan Perpu tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 2

Batas-batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

 

Pasal 3

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 2) dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

 

Pasal 4

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah.

NB : Huruf yang dicetak tebal adalah usulan perubahan

 

Nah, dengan demikian, wewenang Presiden di bidang investasi akan semakin luas. Selain memegang kendali penetapan Daftar Negatif Investasi (DNI), kalangan eksekutif juga mengontrol pengukuhan KEK. Saat ini Kementerian Koordinator Perekonomian masih menyusun draft PP  DNI.

 

Lutfi belum menjabarkan berapa kota/kabupaten yang sudah mengajukan diri menjadi calon KEK. Dalam sebuah diskusi sepekan lalu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BKPM Pratomo Waluyo dan Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menjelaskan, kawasan Batam merupakan percontohan sebuah KEK. Pilot project-nya kawasan Batam, tukas Agus yang dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Komisi VI membidangi BUMN, perindustrian, dan perdagangan. 

 

Sementara itu, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawadi menilai, penetapan lewat PP supaya lebih luwes dan cepat. Prinsip dasarnya sudah diatur dengan UU, ungkapnya lewat pesan singkat, Senin (21/5).

 

Edy mengingatkan, Pemerintah kudu menetapkan KEK sesuai dengan karakter dan potensinya. Edy mencontohkan Pulau Selayar. Pulau di Provinsi Sulawesi Selatan ini dipersiapkan menjadi pulau berbasis industri perikanan. Selain manufaktur perikanan, pulau ini punya potensi pengembangan minyak jarak serta wisata bahari, tegasnya. Dus, lokasinya sungguh strategis sebagai pusat distribusi logistik di kawasan Indonesia Timur.

 

Makanya, sambung Edy, pulau ini perlu diberi insentif berupa bebas pungutan hasil penangkapan ikan, bebas uang tambat, bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah daerah (Pemda) juga wajib turut andil membebaskan pajak restoran, pajak tontonan, serta retribusi yang berkenaan dengan pariwisata.

 

Perhatikan Nasib Buruh

Terpisah, aktivis buruh Dita Indah Sari mengingatkan KEK tak banyak memberikan manfaat bagi perekonomian negara. Kawasan perdagangan bebas (free trade zone) maupun kawasan berikat (bonded zone) justru bagaikan negara dalam negara, teriak Ketua Dewan Pertimbangan Front Nasional untuk Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) ini, dari sambungan telepon genggam.

 

Menurut Dita, dalam prakteknya, KEK sangat tertutup dari akses publik. Akibatnya, masyarakat tidak mampu mengontrol penerapan ketentuan tarif maupun upah buruh di sana. Dita menggambarkan, selain mempekerjakan buruh anak, industri di KEK juga menekan upah. Seharusnya KEK juga memberikan perlindungan bagi pekerja dan menjamin transparansi bagi publik.

 

Bagi Dita, saat ini pemerintah sedang getol-getolnya memanggil pemodal asing. Sudah nampak jelas langkah yang mereka tempuh. Penurunan pengaturan dari UU menjadi PP adalah buktinya. Pemerintah makin liberal sepenuh-penuhnya.

 

Sementara itu, Direktur Bidang Teknologi Informasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ronny Febrianto mengingatkan keberadaan KEK tak boleh bertentangan dengan paket UU Perburuhan. Paket UU yang dimaksud meliputi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), serta UU 21/2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP). Akan terus kita kawal hingga ada kejelasan aturan main KEK-nya.

 

Well, mengundang investor memang perlu, tapi para pekerjanya juga harus makmur dong.

 

Share:
tanggapan
KAWASAN EKONOMI KHUSUSHERI S 13.09.07 15:55
Seiring dengan telah ditetapkannya Perpu 1/2007 tentang Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadikan sebuah terobosan kebuntuhan atas perkuatan status Batam khususnya ditambah dengan Karimun dan Bintan. Pada dasarnya telah memberikan angin segar dan harapan baru atas terobosan jitu pemerintah melalui penetapan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam, Bintan, Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Namun terobosan tersebut tidak akan dengan mudah diloloskan begitu saja oleh Para Wakil Rakyat Yang Terhormat di Pusat. Walaupun Batam sebelumnya sudah pernah mendapatkan persetujuan DPR RI pada tragedi 14 September 2004 untuk menjadikan Batam sebagaimana yang saat ini ditetapkan melalui PP dan pada saat ini Batam menangis berhubung pemerintah Pusat malah yang tidak menyetujui. Dan saat ini malah terbalik, Pemerintah sudah sangat mendukung dengan melahirkan ketetapan tersebut PP 46,47,48 2007, namun terkesan Sebagian Fraksi di DPR RI malah kurang sepahaman, jadi Dunai ini seperti sudah terbalik-balik. Yang dulunya sangat mendukung, tidak ada satupun Fraksi DPR RI yang menolok, tapi sekarang sebagian besar malah kurang mendukung. Alamat apa jadinya nanti Batam ini yang sudah lebih tujuh tahun harap-harap cemas tanpa Kepastian. Untuk itu sebagai bagian masyarakat yang turut ikut dalam perkembangan untuk memperoleh status atas Batam khususnya, Maka kami berharap Sudi kiranya DPR RI dan pemerintah untuk dapat memasukan satu pasal dimuat dalam perubahan UU Pemerintahan daerah yang mengamanatkan Batam sebagai Kawasan Khusus untuk mendukung apa yang sudah diamantkan dalam pasal 9 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan Nasioanl maka Pemerintah berwenang menetapkan Kawasan Khusus Ekonomi. Dan salah satunya adalah Batam yang memang sejak dilahirkan dari awal dalam pengelolaan perekonomiannya sudah dilandasi dengan baju hukum pemerintahan khusus, walaupun begitu menjadi pemerintahan otonom baju khususnya malah ditanggalkan yaitu atas lahirnya Pemerintahan Kota Batam melalui UU 53 tahun 1999 yang sifat pemerintahannya bersifat Umum, berhubung klausal mengingat pada undang-undang tersebut tidak dicantumkannya UUD 1945 amandemen memasukan pasal 18 B, sehingga Batam yang seyobyanya menjadi Pemerintahan khusus atas sistem pemerintahnnya menjadi sulit untuk diwujudkan. Atas dasar tersebut, maka Masyarakat Batam sangat berharap kepada Anggota Dewan Yang Terhormat di Pusat agar dapat sedikit mengerti atas terobosan ini, dan berkenan mengesahkan PERPU 1 TAHUN 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG. Sehingga apa yang sudah diupayakan oleh Pemerintah dan segenap masyarakat kepulauan ini atas putusan Peraturan Pemerintah no. 46, 47, 48 dapat segera dilaksanakan dengan baik. Dan Isya Allah putusan tersebut akan memberikan dampak yang sangat singnifikan kemajuan daerah kepulauan ini dimasa mendatang, dalam waktu 2 - 5 tahun kedepan. Namun bilamana sampai ditolak PERPU tersebut, maka sudah barang tentu menjadi tragedi Kedua bagi Batam khusnya, hal ini akan lebih dahsyat sakitnya mungkin lebih sakit dari gempa-gampa bumi yang sudah ada, berhubung Nasib pengelolaan pulau ini tidak kunjung pasti., Selamat dan sukses serta terma kasih kepada Fraksi DPR RI yang mendukung Perpu tersebut menjadi Undang-undang, dan mendukung penetapan Kawasan Khusus dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dan bagi Fraksi yang belum mendukung Semoga Allah membukakan pikiran yang lebih luas, jangan sampai terkesan pemikiran sempit Perpu lahir hanyalah didasarkan atas keadaan Memaksa semata, walaupun Fakta dilapangan Kondisi Batam bukan lagi keadaan Memaksa yang sudah lebih tujuh tahun tanpa kepastian, tapi sudah sangat genting sekali dalam rumusan mengelola usaha, yach sama saja orang usaha tapi tidak dapat menjalankan usahanya secara maksimal selama tujuh tahun lebih tersebut. Sekali lagi sebagai masyarakat kecil yang sangat prihatin dan berharap sangat agar apa yang telah menjadi keputusan Pemerintah agas jangan sampai terganjal hanya karena pemikiran sempit dan melihat kepentingan sesaat. Mudah-mudahan tidak ada yang berpemikiran sempit dan selurnya dapat mendukung lahirnya Perpu tersebut menjadi undang-undang dan pembentukan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan Peraturan pemerintah yang dilandasai atas Kepentingan Nasional. Maka Pemerintah berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan pemerintahnnya dibidang Ekonomi dalam artia luas. Selamat dan Sukses, mohon maaf bilaman ada yang kurang berkenan adanya.
Tanggapan/usulan tentang PERPU atas UU No.36/2000Ampuan Situmeang,SH.,MH 29.05.07 14:10
 Draft / rancangan PERPU tentang Perubahan atas Undang-undang No.36 tahun 2000 tentang PERPU No. 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang “kepentingan yang memaksa” sehingga perlu segera dilakukan perubahan belum terperinci dengan tegas dan lugas  Sikap pemerintah pusat dalam hal ini memperlihatkan kegamangannya dalam meregulasi jawaban atas semua kerumitan pada sector investasi dan ekonomi.  Kebijakan untuk memPERPU-kan perubahan yang awal penerbitannya juga PERPU, justru akan melahirkan ketidak pastian hukum yang lain dan malahan pemperparah situasi yang sudah rumit ini.  Tidak ada kaitan PERPU “KEKI” dengan status hukum “DIPB” (Daerah Industri Pulau Batam) karena DIPB / Otorita Batam (OB) sudah lebih dari SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) / KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK), alasannya dari segi kelembagaan OB langsung bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan Kawasan yang yang lain, situasi ini harus tetap dijaga jangan di preteli lagi, maka kelembagaan yang ada di dalam Pasal 6 Undang-undang No.36 tahun 2000 harus di rubah, sehingga keseluruhan Pasal 6, menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan. 2) Ketua dan anggota Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Masa kerja Ketua dan Anggota Dewan Kawasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 4) Khusus untuk Batam, karena telah ada Badan Otorita Batam, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan investasi maka bentuk Badan Pengusahaan lebih lanjut di tetapkan dengan Peraturan Presiden. Disamping itu perlu dipikirkan untuk menetapkan lahan di derah wilayah KEK/SEZ diberikan dengan hak pengelolaan agar pengelola kawasanlah yang bertanggung jawab secara de facto da de jure terhadap tanah yang didapatkan investor dari Pengelola Kawasan. Rupanya harmonisasi hukum makain hari makin susah / mahal untuk dicapai. • Ampuan Situmang,SH.,MH Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Propinsi Kepulauan Riau. Bidang Hukum dan etika Bisnis, juga: Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Batam

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.