hukumonline
Selasa, 12 Juni 2007
Gagasan Kongres Advokat dan Peleburan Organisasi
Mempercepat kongres dinilai bisa menjadi solusi bagi masalah laten di dalam organisasi advokat. Namun usulan kongres belum tentu diakomodir.
IHW/ISA/Rzk
Dibaca: 2749 Tanggapan: 17

Orang bijak berpesan, Ambilah hikmah dari setiap peristiwa. Pesan itu mungkin selalu terekam dalam benak Soleh Amin. Karenanya, ketika terjadi perpecahan di tubuh Ikadin, ketua DPC Ikadin Jakarta Pusat ini langsung berupaya untuk mencari hikmah yang tersembunyi di dalamnya.

 

Kepada hukumonline, Soleh mengaku memaknai pecahnya Ikadin sebagai trigger untuk mempercepat diselenggarakannya Kongres Advokat Indonesia. Delapan organisasi advokat yang ada, harus bisa mendorong segera dilangsungkannya Kongres Advokat Indonesia, ujarnya. Tidak main-main, Soleh pun mendesak supaya pada tahun 2008 mendatang, hajatan akbar Advokat itu bisa segera digelar.

 

Soleh menceritakan, saat ini ada sebuah forum yang berisikan advokat dari beberapa organisasi advokat yang memperjuangkan percepatan Kongres Advokat. Ada beberapa advokat dari berbagai organisasi, yang tentunya bukan bagian dari pengurus, berpikir untuk mendesak PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia, red) secepatnya melangsungkan Kongres Advokat. Bagi Soleh, mempercepat pelaksanaan kongres Advokat sekaligus dapat semakin memperkuat legitimasi PERADI di mata advokat.

 

Lontaran ide yang dilakukan Soleh, disambut hangat beberapa advokat. Zen Smith, salah satunya. Menurut dia, usulan menyegerakan Kongres Advokat sangat perlu dilakukan agar peristiwa Ikadin tidak menular ke organisasi lain. Selain itu, agar advokat memiliki persepsi yang sama terhadap keberadaan organisasi advokat.

 

Soleh dan Zen tampaknya harus bisa menerima kenyataan bahwa PERADI kemungkinan belum bisa mewujudkan Kongres Advokat  pada 2008 mendatang. PERADI beralasan, belum terbentuknya pengurus PERADI di tingkat cabang akan menyulitkan penyelenggaraan Kongres Advokat. Bagaimana bisa Kongres (Advokat), kalau tidak ada pengurus cabangnya? ucap Harry Ponto ketika dihubungi hukumonline via telepon.

 

Ternyata usaha pembentukan cabang ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Meskipun sudah berhasil membentuk cabang di Bekasi beberapa waktu lalu, Harry menuturkan, di daerah lain kendala datang dari luar PERADI. Bahkan, ada organisasi yang menentang pembentukan cabang. Kalau seperti ini, bagaimana dong? ujarnya.

 

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) PERADI, ditentukan bahwa Musyawarah Nasional hanya bisa dikatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah anggota PERADI yang diwakili oleh utusan dari tiap cabang. Jadi, mengacu pada ketentuan AD tersebut, maka PERADI merasa perlu untuk membentuk cabang terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan kongres. Ditambah lagi ketentuan Pasal 46 Ayat (1) AD yang mengatur masa jabatan kepengurusan Otto Hasibuan adalah lima tahun sejak tahun 2005. Artinya, Kongres baru bisa dilaksanakan pada 2010.

 

Ponto mengaku, masih banyak pekerjaan rumah lain yang harus segera dibenahi PERADI. Seperti masalah sertifikasi, manajemen organisasi, dan penegakkan kode etik. Ini bukan perkara mudah. Kami butuh dukungan dari banyak pihak, terangnya.

 

Lantas bagaimana dengan usulan percepatan kongres pada tahun 2008? Harry tidak mau menanggapi secara langsung. Yang jelas, kami menargetkan pada akhir tahun 2008, pembentukan cabang-cabang sudah bisa diselesaikan dengan catatan adanya dukungan para banyak pihak tadi,' ungkapnya. Penjelasan Harry mengisyaratkan bahwa Kongres Advokat ataupun Munas, bakal sulit terealisasi pada tahun 2008 nanti.

 

Meskipun begitu, Soleh, Zen dan advokat lain yang mendesak percepatan kongres, jangan langsung gigit jari. Pasalnya, Arbab Paproeka, anggota Komisi III DPR RI menyambut baik usulan Soleh. Saya kira itu sebuah jalan keluar. Ini menjadi aspirasi, mudah-mudahan dalam rapat internal Komisi III, saya bisa menyampaikan gagasan ini ke teman-teman, tutur Arbab.

 

Peleburan organisasi

Selain isu percepatan kongres advokat, wacana lain yang kembali bergulir pasca peristiwa Ikadin adalah seputar peleburan organisasi advokat. Pasalnya, ada beberapa kalangan yang berpendapat organisasi profesi advokat hanya digunakan sebagai 'batu loncatan' untuk posisi yang lebih strategis, yaitu PERADI.

 

Dalam kasus Ikadin misalnya, Soleh berpendapat, Kalau kita melihat lebih jauh mengenai ambisi para pihak. Secara logika politiknya, ada beberapa pihak yang ingin kembali menjabat sebagai pimpinan di organisasi agar tetap dapat mempertahankan kedudukannya di PERADI. Soleh lantas menyebutkan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) sebagai contoh lainnya. Denny Kailimang kembali terpilih (sebagai Ketua AAI), sehingga kedudukannya di Peradi semakin kuat, ungkap Soleh.

 

Ketika melihat komposisi pimpinan di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, terlihat bahwa tiap pimpinan 8 organisasi advokat duduk disana. Memang ada pengecualian dimana Soemarjono tetap duduk sebagai pengurus di DPN meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Namun, pandangan yang mengisyaratkan bahwa organisasi advokat seolah-olah hanya dijadikan semacam 'kendaraan politik' untuk duduk di PERADI tetap tidak bisa dieliminasi. Pandangan tersebut antara lain datang dari para wakil rakyat di Senayan.

 

M. Akil Mokhtar, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan bahwa UU Advokat sebenarnya membawa semangat penyatuan seluruh organisasi advokat dalam satu wadah. Bagaimana  penyatuannya diserahkan kepada semua organisasi yang sudah ada, katanya.

 

Menurut Akil, peleburan seluruh organisasi advokat bukan hanya 8 organisasi yang membidani terbentuknya PERADI- sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan tidak hanya kepada advokat, tapi juga masyarakat  yang menjadi klien. Meskipun harus diakui, realisasinya pasti sulit karena meilbatkan ego masing-masing organisasi yang masih menonjol. Namun, idealnya mereka harus melebur. Kondisi sekarang sebenarnya harus dipahami sebagai masa transisi, Akil menguraikan.

 

Pandangan senada datang dari Arbab Paproeka. Menurut Arbab, seharusnya PERADI bisa diposisikan sebagai wadah tunggal bagi para advokat. Dengan terbentuknya PERADI, seharusnya organisasi advokat yang lain tidak ada lagi. Itu yang menjadi tujuan dan cita-cita UU Advokat, terang anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN ini.

 

Peleburan seluruh organisasi advokat ke dalam satu wadah tunggal menurut Arbab adalah harga mati.  Sayangnya lebih banyak yang sepakat untuk tidak meleburkannya. Akibatnya ya seperti kondisi yang ada sekarang.

 

Menghilangkan eksistensi organisasi-organisasi advokat memang bukan hal yang mudah. Pasalnya, organisasi-organisasi advokat tersebut sudah memiliki akar historis yang teramat kuat ketimbang PERADI. Kendati demikian, bukan berarti cita-cita untuk memperjuangkan wadah tunggal bagi advokat sebagaimana tertuang dalam UU Advokat harus dikandaskan.

 

Zen Smith menawarkan solusi. Wadah tunggal advokat harus tetap diperjuangkan tanpa harus menghilangkan eksistensi organisasi advokat. Dengan catatan, organisasi-organisasi advokat yang sekarang ada, nantinya tidak lagi menjalankan fungsi seperti sekarang. Jadikan saja seperti semacam klub advokat, tempat kumpul-kumpul advokat berdiskusi dan semacamnya, pungkasnya.

 

Meskipun, harus pula diakui bahwa kongres advokat, bukan jaminan mutlak perpecahan tidak akan terjadi lagi.

 

Share:
tanggapan
anehjufri 08.02.10 18:50
buat kompak aja payah...karena ada kepentingan pribadi dan gengsi..
ambil hikmahkhairul akbar, SH 15.05.09 21:11
perbedaan pendapat adalah suatu hikmah yang sangat berarti, berbeda pendapat ssah-sah saja tapi jangan sampai itu dijadikan suatu momemnt untuk menhancurkan pendapat yang ada,,profesi advokat adalah profesi terhormat, tapi knp untuk mengambil suatu keputusan tidak dengan jalan yang terhormat,berikan contoh yang baik pada masyarakat, jgn terlalu lama larut dalm perbedaan ini yang akhirnya sangat merugikan bangsa ini,,bangsa ini membutuhkan advokat yang cerdas,terampil,loyal dan profesional,mari duduk bersama cari solusi dari setiap masalah,,jgn tampilkan ego masing-masing,,karena yang pantas sombng itu hanyalah Tuhan,,,
BUBARKAN ORGANISASI ADVOKAT YANG ADAALFRIED MARSEL, SH 19.09.07 14:48
Menurut saya DPR RI harus turun tangan untuk hal ini dengan membubarkan terlebih dahulu organisasi-organisasi advokat yang ada seperti Ikadin, AAI dan yang lainnya kemudian dibentuk wadah tunggal Advokat yang ketua dan anggotanya ditunjuk oleh seluruh Advokat di Indonesia, dan disahkan oleh DPR, itu baru namanya DEMOKRASI, itu baru adil, Fair. Kalau tidak seperti itu lebih baik Undang-Undang Advokat dicabut kembali.
Saya Dukung KAIMuhammad Victor Akhirudin 30.05.08 10:32
Saya dukung KAI tapi bukan Adnan Buyung Nasution. Saya dukung KAI bukan membenci PERADI. Mengapa menjadi Pengacara sekarang ini sepertinya mahal sekali?... Alih-alih persyaratan untuk ujian harus ikut PKPA lah setelah PKPA harus Ujian lah, setelah lulus ujian harus maganglah de el el... yang semuanya harus pake duit. Gimana aturannya kalo seseorang yang sudah bergelut di bidang hukum bertahun-tahun lamanya masih harus ikut PKPA, Ujian dan Magang Demi kartu PERADI??? Pengacara itu penegak hukum bukan pegawai hukum. Pengacara itu memiliki pelayanan jasa yang meliputi aspek pelayanan, bantuan dan perlindungan hukum dan nampaknya PERADI juga lupa apa itu Fungsi Advokat sebenarnya sehingga apa yang dilakukan PERADI sekarang ini banyak bententangan dengan UUD. Sangatlah lucu bila seorang guru besar dari UI yang membuka jasa hukum konsultasi harus menutup kantornya karena tidak memiliki Kartu PERDI atau sangat menggelikan bila Seseorang yang memiliki Ilmu, Kecakapan dan Kemahiran dalam Beracara harus berlaku, bertindak dan berbuat atas nama seniornya yang dungu hanya karena tidak memiliki kartu PERADI seperti yang dimiliki seniornya... Biarlah hukum alam yang menentukan, yang baik akan bertahan dan yang jelek akan terlupakan. Pengacara bukanlah Polisi atau Penuntut Umum, Jadi tidak perlu bayar mahal dan segala tetek bengek yang terjadi seperti sekarang ini hanya untuk menjadi pengacara karena kemampuan merekalah yang dihargai mahal... Sekali lagi, Hidup KAI! Usung aspirasi dalam menegakkan UUD dasar secara murni dan konsekuen! Refisi UU Advokat dan kebijakan PERADI yang bertentangan dengan UUD dan tujuan dan semangat pembentukan PERADI. Fiat Justitia Ruat Coelum
Kaum Tua yang tak tau diriM Iqbal SH 18.05.08 03:36
tolonglah para senior2 jgn bikin ricuh. kami yang muda2x juga ingin berkiprah dan ingin maju dan berkembang. ente2 kalo sudah uzur dan pengennya bikin ribut saja mending minggir berikan jalan bagi kaum muda untuk memimpin. melihat KAI yang digembar gemborkan saya melihatnya sebagai ambisi pribadi seorang yang di kultuskan sebagai senior dan si senior tersebut merasa sakit hati karena merasa di cuekin karena dia merasa dia senior dan patut dihormati. ORGANISASI PROFESI TIDAK MENGEDEPANKAN SENIORITAS TETAPI MENGEDEPANKAN PROFESIONALISME DAN KODE ETIK PROFESI. ente boleh saja sudah lama berkecimpung dalam profesi advokat tapi tidak berarti ente bisa berbuat apa saja termasuk bikin rusak profesi advokat di mata masyarakat. MEMALUKAN !!!
NO VOTE SYSTEMakbar 15.06.07 09:58
KELAK JIKA PERADI TETAP MEMPERTAHANKAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DAN MENINGGALKAN SISTEM VOTING (NO VOTE SYSTEM), MAKA PERADI TIDAK AKAN PERNAH PECAH SEPERTI IKADIN SEKARANG INI. WASSALAM.
Kongres Advokat...Why not??GOUSTA 15.06.07 07:52
Wacana Kongres Advokat agaknya dapat dijadikan sebuah alternatife solution dalam menampung aspirasi dan kepentingan kolektif advokat. Mensikapi secara arif makna harfiah dari UU Advokat, diharapkan Peradi sebagai wadah yang dapat menampung berjuta persoalan Advokat dan menjadi tempat bagi penyelesai an persoalan-persoalan tersebut. Mengingat eksistensi Peradi bukan berasal dari besutan individual melainkan kolektifitas kolegial. Karena nya alangkah bijak bila Peradi memposisikan diri sebagai sebuah wadah KOLEKTIFITAS KOLEGIAL.Dengan posisi tersebut mudah-mudahan Peradi tidak lagi menjadi kendaraan bagi kepentingan-kepentingan dan ambisius personal. Bila hal ini dipahami secar arif, Insya ALLAH KONGRES ADVOKAT dapat terwujud.Amiin.
Maksud ahti memeluk gunung...apa daya gunungnya.. daru supriyono 14.06.07 23:02
ya...ya...,ya...! ada sebuah pameo yang berkembang di masyarakat dua orang sarjana hukum bertemu maka ada 3 pendapat,yang jelas apakah ini merupakan suatu fakta ataukah hanya sekedar asumsi yang berkembang di masyarakat? sejarah nanti yang akan mencatat.bagi kami lulusan FH yang sudah terlanjur jadi "korban UU 18/2003",dari ikut PKPA,Lulus Ujian Advokat,sekarang lagi Magang.mungkin hal tersebut bagian usaha dari PERADI yang Advokat-advokat senior untuk mendapatkan "out put" sesuai yang diidealkan yaitu mewujudkan Advokat sebagai sebuah Profesi yang terhormat,sperti yang selalu disampaikan oleh semua pengampu waktu kita ikut PKPA, atau merupakan sebuah proteksi profesi dari Advokat senior untuk menghambat regenerasi? Tanya kenapa...!
Wong Yang diperhatikan para lulusan duluSaut Situmorang 14.06.07 18:24
Saya sangat kecewa sekali kalau melihat persoalan yang muncul saat ini dalam pembentukan wadah tunggal advokat masih ngotot dengan idealisme masing-masing. Menurut saya untuk saat ini, kenapa tidak berusaha untuk memikirkan nasib para lulusan SH yang sudah ikut PKPA ga lulus ujian, kemudian juga harus magang 2 thn berturut-turut?? dan bagaimana memperjuangkan nasib para SH yang kerja di corporate sebagai Legal Staf/Officer, apakah harus tetap jg magang 2 tahun??? tolong itu dulu clearkan dengan baik???? Terima kasih
KEpentingan Pribadi +++Hasmetri Hasan 14.06.07 08:44
UU advokat dipermainkan oleh organisasi Advokat demi kepentingan pribadi/person dalam organisasi advokat, kalau kita mau jujur dan sadar akan begitu pentingnya wadah tunggal organisasi advokat guna meningkatkan fungsi dan peran advokat ditengah masyarakat tentu person yang menjalankan organisasi yang ada sekarang ini akan sangat dibutuhkan kesadarannya masing-masing untuk menuju wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang advokat, karena dimata masyarakat, Advokat Indonesia tidak lebih dari pada calo perkara di kepolisian, dikejaksaan dan ditingkat pengadilan atau lebih tepatnya Advokat Indonesia merupakan jembatan bagi hakim, jaksa dan polisi ke masyarakat pencari keadilan (sangat sadarkah kita selaku Advokat) jawabannya ada pada diri masing-masing Advokat. untuk itu organisasi tunggal sangat mendesak untuk penegakan kode etik perlu adanya satu organisasi yang mengatur mustahil akan terwujud penegaka kode etik dalam situasi sekarang ini, kita lihat Dokter dengan IDInya mereka sangat kompak dan tidak mau pecah dan mereka sama2 menghormati, maka dari itu dokter masih pada peringkat profesi yang sangat dihormati ditengah masyarakat, walaupun kita sadari adanya dokter yang mengkomersialisasikan propesinya yang sangat berlebihan, namun karena orgnaisasi dokter dapat membendung image seperti itu, sehingga mereka tetap eksis ditengah masyarakat secara person, akan maukah kita seperti profesi ini, tentu cita2 luhur akan ada terwujud memalui organisasi dengan wadah tunggal.......
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.