Selasa, 17 Juli 2007
Beda Tafsir Soal Hak Pekerja yang Mengundurkan Diri
Pekerja mempermasalahkan hak akibat pengunduran diri. Surat Mennaker tahun 2005 menyatakan pekerja yang mengundurkan diri tak berhak atas uang penggantian hak, termasuk uang perumahan serta pengobatan dan perawatan.
Kml
Dibaca: 33087 Tanggapan: 19

Akibat tidak capai kesepakatan uang pisah saat mengundurkan diri, tiga pekerja PT Ernst & Young, menggugat mantan majikannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pasalnya, penetapan standar pesangon berbeda-beda, yang dinilai pekerja akibat perusahaan tak memiliki peraturan perusahaan.
 
Sebagaimana dikatakan Herbin Marulak Siahaan, ketiga pekerja hanya menerima uang pisah sebesar 1 kali gaji mereka. Jumlah itu tidak sesuai dengan kebiasaan di EY. Kuasa hukum pekerja itu mencontohkan ada karyawan lain yang mendapat kompensasi sesuai Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

 

Dalam gugatannya, pekerja menuntut uang penggantian hak sebesar 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa Kerja (UPMK).  Selain  itu mereka juga mencantumkan kompensasi salah satu karyawan lain, yang mereka anggap sebagai preseden di EY, Saat mengundurkan diri, si karyawan mendapatkan satu kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

 

Sebetulnya masalah bukan pada nilai, melainkan lebih kepada bagaimana kita menafsirkan dan mengimplementasikan Pasal 156 (UU Ketenagakerjaan, red). Apa benar ketika pekerja mengundurkan diri, uang jasa (penggantian hak-perumahan dan pengobatan-red) tetap diberlakukan? ujar Herbin.

 

Berbeda dengan pekerja, EY berpatokan pada Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tahun 2005 Nomor B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, yang menurut Herbin letaknya di bawah undang-undang. Bagi Herbin, mengacu pada Pasal 162 (1) UU Ketenagakerjaan, pekerja berhak atas uang penggantian hak.

 

Dengan gugatan ini, Herbin ingin mengetahui posisi pengadilan terhadap perbedaan penafsiran antara pengusaha dan pekerja tentang hak pekerja yang mengundurkan diri.

 

Sebaliknya penafsiran Pramono, kuasa hukum EY, soal penentuan uang penggantian perumahan memang berbeda dengan pekerja. Argumen dia, mengacu pada SE Menakertrans 600/2005 itu, pesangon dan UPMK hanya diberikan kepada yang di-PHK dan tidak diberikan pada pekerja yang mengundurkan diri.

 

Alhasil 15% dari pesangon dan UPMK sebesar Rp 0,- adalah 0,-. Artinya, pengusaha tidak memiliki kewajiban membayar sepeserpun. Mau dikalikan dengan apa 15 % tersebut? ujarnya. Meski begitu, di sidang ini dirinya kemudian menyerahkan pada hakim untuk menentukan.

 

Sebelumnya Jacob Nuwawea yang ketika itu mejabat sebagai Menakertrans pernah mengeluarkan Surat Edaran No.18.KP.04.29.2004 perihal Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan tahun 2004. Di surat tersebut Jacob menetapkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan tetap diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri maupun di PHK karena kesalahan berat. Uang ini dihitung sebesar 15% berdasarkan masa kerja mengacu pada Pasal 156 (2) dan 156 (3) UUKetenagakerjaan.

 

Perang surat

Setahun berselang, Menakertrans Fahmi Idris, menlayangkan surat Nomor B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005. kepada institusi ketenagakerjaan seluruh Indonesia. Surat ini menyatakan karena pekerja yang mengundurkan diri tidak berhak atas pesangon dan UPMK, otomatis pekerja tidak berhak atas uang penggantian perumahan dan pengobatan sesuai Pasal 156 (4). Nah, inilah surat yang menjadi acuan EY.

 

Surat tersebut memang menunjuk Surat Menakertras tahun 2004, kemudian menyatakan berdasarkan kajian lebih lanjut dari Depnaker ditetapkan pekerja yang diPHK karena kesalahan berat atau mengundurkan diri tidak berhak mendapat hak uang penggantian perumahan apabila mengundurkan diri. Surat itu sendiri tidak menjelaskan bentuk hukumnya, apakah itu Surat Edaran, himbauan atau apa.

 

Pasal 162       UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan

(1)         Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

 

Pasal 156 (4)

(4)         Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.             cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b.             biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c.             penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d.             hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

 

Senada dengan Fahmi Idris, Kepala Sub Bagian Konsultasi Hukum Departemen Tenaga Kerja Umar Kasim berpendapat pada prinsipnya pekerja hanya berhak atas uang penggantian hak. Itu kalau dia adalah pekerja yang tidak mewakili kepentingan pengusaha berhak atas uang pisah tambah Umar.

 

Mengenai pembayaran uang perumahan serta pengobatan dan perawatan dirinya mengacu pada Surat edaran No 600 yang menyatakan uang perumahan tersebut tidak diperhitungkan bila ia tidak berhak atas pesangon. Jadi 15% x 0 adalah nol tandasnya. Menurutnya surat yang dikeluarkan Jacob Nuwa Wea pada tahun 2004 merusak sistem, dan menimbulkan inkonsistensi dalam melakukan interpretasi.   

 

Pendapat Hakim PHI

Pendapat beragam juga muncul diantara dua hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tri Endro Budianto menyatakan pekerja seharusnya mendapatkan 15% dari uang perumahan pengobatan dan perawatan. Jadi uang itu dihitung dari total pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan 15% dihitung dari gabungan kedua haknya ujarnya.

 

Alasannya, UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pekerja berhak 15%, sedangkan surat edaran menteri letaknya dibawah UU.  Saat DPR  membuat UU pasti ada nilainya. Nggak mungkin 15% dikali 0 sama dengan nol ujarnya. Di PHI pekerja akan mendapatkan uang perumahan serta pengobatan dan perawatan. Pengadilan juga punya penafsiran sendiri ujarnya.   

 

Sementara itu, hakim PHI lain Sri Razziaty Ischaya, menyatakan pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas uang pisah. Kalau uang pengobatan diberikan apabila orangnya mendapatkan pesangon atau UPMK. Kalau mengundurkan diri ngitung 15% dari mana ujarnya.

 

Kita tunggu saja putusan akhirnya.

Pembuatan UU tidak Jelas
 - Novia
28.03.16 13:50
Mencoba berpikir ketika saya jadi pekerja dan saya jadi pengusaha, keduanya adalah korban dari pembuatan UU yang tidak tepat. Mengundurkan diri adalah cara yang baik pekerja lakukan setelah mengabdi kepada perusahaan diberikan Haknya sesuai UU yang berlaku baik uang pisah maupun penggantian hak, namun bicara mengenai pekerja keluar tidak mengikuti syarat Pasal 162 katakanlan mangkir mengapa wajib memberlakukan pasal 168 ayat 3, padahal caranya tidak sama antara mengunduran diri dengan mangkir, sebab akan menjadi celah bagi pekerja yang berniat tidak baik ketika ia mau keluar dari perusahaan atas kemauan sendiri, sebab bagi pengusaha waktu 30 hari karyawan sebelum efektif keluar sangat bermanfaat untuk mencari pengganti dan serah terima yang tidak bisa dilakukan ketika karyawan mangkir. Saya pekerja bukan pengusaha tapi saya mencoba berpikir fair, jangan hanya berpikir perusahaan tidak akan bisa maju jika tidak ada karyawannya padahal karyawan apakah bisa kerja jika tidak ada perusahannya ?? pekerja dan pengusaha adalah rantai kehidupan tidak wajar jika saling menyalahkan kecuali ada kasus penyalahgunaan UU. dan tolong DPR anda dipercaya rakyat untuk memperbaiki hal ini dibuatlah secara specifik agar tidak ada penafsiran yang salah mengenai penggantian hak sebatas mana yang boleh kami terima atau dibayarkan perusahaan jangan sampai terjadi satu kasus i perusahaan menjadi contoh bagi perusahaan lain krn ketidakjelasan keputusan pihak yang berwenang membenahinya.
Gak usah di tafsir rumit pasal 162
 - brams
30.04.15 18:02
Harusnya para pengusaha/perusahaan berfikir bahwa dalam UU pasal 162 tersebut meringankan beban mereka, kalau pasal 156 ayat 4 diakal-akalin agar tidak dapat yg 15% nya, maka akan ada pemikiran balik dari para pegawai yg nakal, ya mendingan diPHK aja dan mana yang kuat bertahan...ayo, bayar 15% atau 100% ya tinggal gitu aja. kalo semua orang sudah pikirannya sama ya sudah tinggal ambruk aja perusahaan tersebut..
pengunduran diri karna dikondisikan pengusaha
 - dwi
25.05.12 13:39
@raka data sawala: hal seperti itu kadang sering terjadi. tapi biasanya yang dipaksa mengundurkan diri akan lebih sukses ketika di tempat barunya. dan perusahaan serta pengusaha yang memaksanya biasanya gak akan tahan lama. bolehlah di dunia gak adil... diakhirat akan diadili.....
Paksaan mengundurkan diri
 - Raka Datasawala
19.02.12 17:30
Sambil nunggu keputusan hakim PHI. saya punya pendapat soal pengunduran diri. Ada pengunduran diri normal yaitu atas kesadaran sendiri dan ada pengunduran diri tidak normal yaitu sengaja dikondisikan oleh pengusahanya dengan dibuat tidak betah, dibuat salah, digeser posisinya atau di cuekin. Pengusaha licik ini takut bayar pesangon, terlebih kalau masa kerja karyawan tersebut juga sangat signifikan. jadi di paksa untuk mengundurkan diri dengan cara cara yang saya jelaskan tadi.
hak pekerja wajib walau mengundurkan diri
 - defit
06.04.12 01:00
jika mengundurk diri, hak pekerja wajib diberikan sesuai uu yang berlaku. harga mati
Paksaan mengundurkan diri
 - Raka Datasawala
19.02.12 17:06
Kita semua tahu, figur menteri yang memihak pada pekerja perbandingannya 1000 banding 1 sebab mereka juga sebenarnya seorang pengusaha. Pertanyaannya, Bagaimana kalau seorang pengusaha memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri padahal dia tidak bersalah? Hak apa saja yang di dapat dari karyawan tersebut?
Mereka bertiga sengaja kompak
 - Oktaf
20.10.11 11:07
UUnya sengaja dibuat ga jelas, Surat Menterinya sengaja berpihak pada pengusaha, Pengusahanya sengaja tdk buat PP/PKB..... Belum aja klo nanti buruh sudah pada kumpul baik disengaja atau tidak (terorganisir), Ngeriiiiii....
UU No !3/2003, pasal 156 ayat 4, point C
 - rudy
31.08.11 10:17
seharusnya ada contoh perhitungannya yang kongkrit untuk menghindari tafsir yang berbeda-beda, yang dilandasi kepentingan masing-masing karena UU itu kan menjadi dasar dari semua keputusan... jadi pemerintah harus berani untuk merevisi atau memperjelas demi kedamaian bersama>
Uang Penggantian Hak
 - Radjawali Jabar
14.06.11 15:38
Saya bisa memahami dan mengerti tentang SE Menakertrans No.600/2005, sebab seiring dengan itu timbul yang namanya uang pisah. Jd tdk perlu beda tafsir.
pasal 162
 - furada
11.04.11 08:01
Mestinya kalau pekerja yang mengundurkan diri tidak berhak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, ubah saja pasal 162 ayat (1) itu menjadi "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), kecuali uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan". Atau kalau mau lebih tegas lagi " Pekerja yang mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan".
Pengadilan harus berani
 - Patar Sitanggang
04.04.11 12:09
Mengundurkan diri bukan kesalahan, tetapi hak dasar yang harus dihormati, seorang buruh yang menngudurkan diri sesuai prosedural semestinya mendapat apresiasiasi atas pengabdiannya, maka diperusahaan yang sudah majau atau yang sudah ada PKB biasanya buruh yang mengurkan diri malah diberi hak uang jasa. nah terkait dengan 15 % penggantian hak pengobatan dan perobatan secara filosofi hubungan industrial adalah layak diberikan, jadi bukan UU 13 yang salah dan tak perlu ditafsir yang lain-lain, karena dalam penjelasan pasal 162 juga dinyatakan "sudah jelas" maka rumusan menghitung 15 % tersebut adalah tetap berpedoman kepada rumusan penghitungan pesangon, jasa dan selanjutnya dikali dengan 15 %. namun kepada yang mengundurkan diri haknya adalah 15 % tersebut.
First Previous 1 2 Next Last
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.