hukumonline
Kamis, 26 Juli 2007
Perjanjian DCA, Kaitannya dengan Pasal 121 KUHP
IHW/Rzk
Dibaca: 804 Tanggapan: 2

Dalam konteks hukum perdata, salah satu hal yang harus dikedepankan dalam sebuah perjanjian adalah unsur konsesualisme, kesepakatan para pihak yang terikat pada satu perjanjian. Sedangkan berdasarkan logika, kesepakatan para pihak bisa tercapai jika perjanjian yang akan dibuat bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, jika ada kepentingan salah satu pihak yang dirugikan, lagi-lagi berdasarkan logika, maka tampaknya kesepakatan akan sulit tercapai dan perjanjian bisa jadi urung dilaksanakan.

 

Hal yang sama mungkin dapat diterapkan dalam suatu perjanjian bilateral antara dua negara. Bagaimana pun, secara logika, tidak mungkin suatu negara mau membuat kesepakatan dengan negara lain, jika kesepakatan itu justru lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. 

 

Salah satu contoh teranyar adalah alotnya pembahasan perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement, DCA) antara Indonesia dan Singapura. Seperti dilansir oleh Media Indonesia, pada akhir Juni lalu, Komisi I DPR RI menolak perjanjian itu. Para wakil rakyat yang duduk di Senayan itu menilai, DCA akan lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan kepentingan Indonesia. Tidak hanya DPR, Gubernur Lemhanas Muladi juga menyuarakan hal serupa.

 

Fraksi PPP yang menjadi motor penolakan DCA di DPR menyatakan bahwa salah satu kerugian yang pasti akan timbul dari penandatanganan DCA adalah terenggutnya kedaulatan Indonesia sebagai suatu bangsa. Terlalu banyak dalam perjanjian CDA itu yang lebih menguntungkan Singapura. Parahnya lagi, kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa diabaikan dalam perjanjian itu, kata Maiyasyak Johan, anggota Fraksi PPP yang dihubungi hukumonline melalui telepon.

 

Fraksi lain yang menyatakan menolak, pada prinsipnya melontarkan alasan yang hampir sama dengan apa yang dilontarkan Fraksi PPP, yaitu DCA hanya mendatangkan kerugian bagi Indonesia.

 

Dalam konteks kerugian Indonesia' ini, menarik untuk disimak salah satu bunyi pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 121 KUHP. Dalam Pasal 121 KUHP disebutkan, barangsiapa yang ditugaskan atas nama Pemerintah berunding dengan negara asing, dengan sengaja melakukannya untuk kerugian negara, diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun.

 

S.R Sianturi dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, mengkategorikan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 121 KUHP sebagai kejahatan diplomatik. Namun untuk menerapkan pasal tersebut, menurut Sianturi harus dinilai secara keseluruhan bagaimana si perunding menjalankan misi dari pemerintah baik yang tersirat maupun yang tersurat.

 

Ditanya tanggapannya mengenai pasal ini dan kemungkinan diterapkan dalam permasalahan DCA, Maiyasyak mengaku tidak berfikir sampai sejauh itu. Kami (Fraksi PPP, red) tidak berfikir sampai sejauh itu. Menurut kami, masalah kerugian yang diakibatkan dari perjanjian DCA itu lebih diakibatkan atas kekurangcanggihan delegasi Indonesia pada saat perundingan, jelasnya.

 

Pendapat pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Senoadji, tak jauh berbeda. Menurut Indriyanto, secara kasat mata tidak ada tindak pidana yang terjadi, karena para perunding telah menjalankan amanat untuk membuat perjanjian ekstradisi dan DCA dengan Singapura.

 

Selain itu, Indriyanto menambahkan, dalam setiap rumusan pasal yang ada di KUHP menyaratkan adanya actus reus'. Artinya, dalam setiap tindak pidana disyaratkan unsur opzet atau kesengajaan si pelaku dalam melakukan tindak pidana. Apalagi Pasal 121 KUHP itu sudah secara eksplisit menyebutkan keberadaan unsur kesengajaan. Jadi, ini yang harus dibuktikan. Nah, masalah pembuktian inilah yang saya pikir cukup sulit dilakukan, tutur Indriyanto.

 

Lebih jauh Indriyanto berpendapat, unsur kesengajaan merugikan negara' merupakan inti (bestandelen delicht) dalam pasal tersebut. Unsur ini adalah bestandelen delicht dari strafbaar feit (tindakan yang dapat dipidana, red). Sedangkan unsur yang lain tidak dapat dipidana ketika unsur inti tersebut tidak terbukti, ujarnya. Dengan kata lain, menurut Indriyanto, unsur kesengajaan menjadi mutlak untuk dibuktikan. Meskipun pembuktiannya memang sulit.

 

Sementara Sianturi di dalam bukunya menyebutkan, motif atau latar belakang atas kehendak si perunding untuk merugikan negara tidak menjadi syarat untuk dibuktikan.

 

Mungkin karena saking sulitnya dalam masalah pembuktian, Indriyanto mengaku belum pernah mendengar ada orang yang dipidana atas pasal ini. Setahu saya, pasal ini belum pernah digunakan, imbuhnya. Meski begitu, Indriyanto yang juga termasuk tim perumus RKUHP, menjelaskan bahwa keberadaan pasal ini tetap dipertahankan. Sekadar untuk prevensi, atau encegahan, tandasnya.

 

Kerugian Negara harus Dibuktikan?

Salah satu hal yang menarik untuk dibahas lebih jauh di dalam Pasal 121 tersebut adalah mengenai kerugian negara. Di dalam bukunya, Sianturi berpendapat kerugian secara materiil yang ditanggung oleh negara tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

 

Dengan kata lain Sianturi ingin menyebutkan bahwa kejahatan diplomatik ini merupakan delik formil yang berarti tidak mensyaratkan terjadinya kerugian negara terlebih dahulu untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.

 

Sementara, di pihak lain, Indriyanto memiliki pendapat berbeda. Unsur kerugian negara, menurutnya, menjadi satu kesatuan dengan unsur kesengajaan. Artinya, unsur kerugian negara juga merupakan bagian inti dari tindak pidana dimaksud. Unsur kerugian negara tidak dapat dipisahkan dari kesengajaan. Lantas kalau tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, unsur mana lagi yang harus dibuktikan? sergah Indriyanto.

 

Jadi, lanjut Indriyanto, unsur kerugian harus dibuktikan sudah benar-benar terjadi. Jangan baru di tingkat MoU dijegal. Biarkan perjanjian itu ditandatangani dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika pada pelaksanaannya timbul kerugian negara, baru diselidiki lagi, apakah memang ada unsur kesengajaan atau tidak, tambahnya.

 

Indriyanto berpendapat, jika tindak pidana ini dikategorikan sebagai delik formil, maka dikhawatirkan kedepannya akan mengganggu proses perundingan dalam rangka pembentukan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain. Kalau (jadi delik formil, red) begitu. Jangan-jangan nanti tidak ada orang yang bersedia untuk menjadi delegasi  Indonesia di dalam perundingan dengan pihak negara lain? selorohnya.

 

Berlebihan

Arif Havas Oegroseno yang menjadi Ketua Tim Perunding Indonesia membantah bahwa Indonesia menjadi pihak yang merugi dalam perjanjian itu. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Tidak mungkin kepentingan nasional, dalam hal ini kedaulatan bangsa, digadaikan kepada Singapura, terang Arif kepada hukumonline di satu kesempatan wawancara.

 

Malah menurut Arif, keberadaan perjanjian DCA justru semakin mengukuhkan kedaulatan bangsa Indonesia di mata Negeri Singa itu. Pihak Singapura telah melakukan latihan di wilayah Indonesia sejak 1995-2003 dengan memanfaatkan MTA (Military Training Area) untuk laut dan udara di tempat yang sama.

 

Perjanjian pertahanan itu justru membatasi dan melegalkan latihan militer Singapura di Indonesia, ia mengungkapkan. Namun seperti diketahui, pada 2003 silam Indonesia membatalkan fasilitas MTA itu dengan alasan tidak ada aturan yang membahas mengenai aspek safe guard atau jaminan keamanan.

 

Namun Maiyasyak berpendapat lain. Menurut Maiyasyak, Karena mungkin tim perunding terlalu terfokus pada masalah hubungan internasionalnya, sehingga melupakan asas nasionaliteit atau masalah kedaulatan itu. Dan hal itu mengakibatkan kerugian pada negara.

 

Kendati begitu, Maiyasyak menjelaskan belum berfikir untuk menerapkan Pasal 121 KUHP dalam masalah DCA ini. Saya tidak melihat sampai sejauh itu. karena tidak ada kegiatan kontra spionase. Melainkan melalui perundingan resmi, dan dia (perunding, red) kalah atau tidak mampu merumuskan kedaulatan bangsa dalam perjanjian itu.

 

Kritik serupa dilontarkan Indriyanto. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan' Indonesia adalah komposisi tim perunding. Terlalu banyak tim teknis. Seharusnya ada juga akademisi yang paham mengenai asas-asas hukum seperti asas nasionalitas aktif, nasionalitas pasif dan lain-lain, tandasnya.
Share:
tanggapan
Belajar Untuk Menjadi Bangsa Yang MajuIus Noning (Sekjen DPP PERMAHI) 29.07.07 10:33
Hingar bingar penolakan perjanjian DCA antara Republik ini dengan Singapura begitu banyak melahirkan opini dan pendapat sampai-sampai saat ini terdapat pendapat pejabat negara yang berunding mewakili Republik ini terancam oleh Pasal 121 KUHP. melihat pada pendapat tersebut kita harus mencoba belajar untuk menjadi suatu bangsa yang mau maju yaitu dengan melihat dan memberikan pendapat dalam menyelesaikan masalah secara parsial dan kontekstual agar masalah perjanjian DCA Republik ini dengan Singapura dapat ditempatkan sesuai konteksnya yaitu dalam koridor sebagai suatu bentuk kerjasama jangan dikaitkan dengan hal-hal lain yang tidak menyelesaikan masalah dan terpenting keberadaan hukum pidana dengan adanya sanksi adalah bersifat ultimum remmidium (obat terakhir).
hati2ibrahim- 27.07.07 12:11
media masa mulai pincang, lebih condong membatalkan DCA. Siapa yang takut DCA? koruptor yang lari ke singapore dan jumlahnya banyak buuuuaget. kalau banyak yang nolak DCA, hati2!!! jangan2 mereka ditunggangi kepentingan koruptor2 yang lari ke singapore. misal DPR protes DCA, wong reputasinya bagaimana? lihat saja banyak yang terlibat dana non budgeter dep kelautan. cobalah lihat dari kepentingan rakyat!!! banyak yang kelaparan, jual harga diri, jual anak, jual masa depan!!!!! adalah lebih baik "nyembah2" ke negara lain tapi rakyat makmur daripada "sok sombong" tapi rakyat "super melarat" !!!! sok nasionalisme memang tidak salah, tapi ada yang lebih penting. negara tanpa rakyat itu b'ak satu milyar tanpa angka satu.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.