hukumonline
Selasa, 31 Juli 2007
Oleh: Hendra Setiawan Boen*
Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga
Resi gudang sebetulnya memiliki banyak ciri surat berharga yang notabene telah cukup diatur dalam KUHPerdata. Sehingga, UU Resi Gudang sebenarnya tidak diperlukan.
Dibaca: 12009 Tanggapan: 14

Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan menguraikan terlebih dahulu substansi dari Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya UU Resi Gudang). Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang (Pasal 1 angka. 1 UU Resi Gudang). Resi gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang).

 

Tampaknya UU Resi Gudang hanya bermaksud untuk mengatur tentang benda bergerak yang disimpan dalam gudang saja. Hal ini dapat disimpulkan dengan membaca definisi barang menurut UU ini, yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum (Pasal 1 angka 5 UU Resi Gudang).

 

UU Resi Gudang bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia, antara lain hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Hal ini terlihat dari pencantuman istilah hak jaminan atas resi gudang di dalam UU ini. Hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegangnya terhadap kreditur lain (Pasal 1 angka 9 UU Resi Gudang).

 

Berdasarkan penjelasan UU Resi Gudang, ditemukan juga informasi bahwa resi gudang adalah alas hak (document of title) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Sistem resi gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara.

 

Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

 

Dalam mengawasi, menilai serta mendaftarkan resi gudang, pemerintah membentuk Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta Pusat Registrasi Resi Gudang (Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 UU Resi Gudang).

 

Maksud pembentukan UU Resi Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah perdesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah (Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006, mengutip Buku Informasi Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pendanaan, hal. 7-8). 

 

Kelebihan adanya UU Resi Gudang adalah transaksi yang berkaitan dengan barang yang ada dalam gudang tidak perlu dilakukan pengalihan secara fisik, melainkan dengan pengalihan resi gudang.

 

Resi gudang sebagai surat berharga

Resi gudang adalah tanda terima yang diterbitkan oleh pemilik gudang yang diberikan sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang dititipkan/diletakkan di dalam gudang kepada penitip/pemilik barang tersebut. Berdasarkan berbagai ciri-ciri yang melingkupi resi gudang, maka resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Pembagian resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah (Pasal 3 ayat (1) UU Resi Gudang) juga memperkuat pemikiran bahwa resi gudang adalah sejenis surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) jo. ayat (3) UU Resi Gudang. Sebagai surat berharga, maka resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) UU Resi Gudang).

 

Pasal 8 ayat (1) UU Resi Gudang mengatakan pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta otentik. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan resi gudang atas perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan resi gudang. Resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa dan dijelaskan sifat hak jaminan resi gudang sebagai perjanjian berkarakter accesoir (Pasal 12 ayat 1 UU Resi Gudang).

 

Untuk melihat apakah yang dimaksud dengan surat yang berharga, maka penulis berpijak pada pendapat H.M.N. Purwosutjipto (Pengertian Hukum Dagang: Buku 7, Hukum Surat Berharga: Djambatan, hal 6-8). Surat yang berharga adalah: (i) surat bukti tuntutan utang, (ii) pembawa hak, dan (iii) sukar diperjual belikan.

 

Surat bukti tuntutan utang merupakan bukti adanya perikatan yang harus ditunaikan oleh si penerbit surat tersebut. Sebaliknya si pemegang surat tersebut mempunyai hak menuntut kepada penerbit surat tersebut. Tuntutan tersebut antara lain berwujud uang, dan benda.

 

Pembawa hak berarti pemegang surat yang berharga berhak untuk menuntut sesuatu kepada penerbit berdasarkan surat berharga. Sedangkan sukar diperjualbelikan, karena surat ini disengaja berwujud sukar diperjualbelikan. Bentuk tersebut adalah atas nama (op naam), sehingga untuk mengalihkannya dengan cara cessie.

 

Sebagai surat berharga, penulis melihat resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat kebendaan (zakenrechtelijke papieren), yaitu surat yang berisikan perikatan untuk menyerahkan barang-barang, misalnya konosemen, dan sebagainya. Bentuk surat berharga yang tepat untuk resi gudang adalah ceel, yaitu surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam veem, ditandatangani oleh pengusaha veem.

 

Ceel memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang sebagaimana disebut dalam ceel kepada pengusaha ceel. Sebutan lain untuk ceel adalah bukti penimbunan. Salah satu cara penyerahan ceel, adalah ditandatanganinya volgbriefje kepada pengusaha veem agar menyerahkan barang yang disebut dalam volgbriefje kepada pemegangnya.

 

Dapat memanfaatkan aturan KUHPerdata

Dengan melihat penjabaran di atas, maka sebenarnya resi gudang bukanlah mekanisme hukum asing yang tidak dikenal di Indonesia, bahkan sebaliknya. Oleh karena itulah penulis tidak dapat mengerti alasan pemerintah melegislasi undang-undang ini. Jelas sekali, resi gudang sebagai surat berharga memang dapat dijadikan sebagai jaminan utang bagi pemiliknya. Bahkan cara peralihannya pun sudah diatur sejak lama oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagai surat berharga, maka cukup dengan menggunakan mekanisme yang disediakan oleh KUHPerdata pun sebenarnya resi gudang memang dapat dijadikan sebagai jaminan utang, serta dapat dialihkan.

 

Resi gudang adalah surat berharga yang mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah surat kebendaan (zakenrechtelijke papieren). Resi gudang dapat disebut juga surat pengakuan utang dari pemilik gudang kepada pemilik barang yang menaruh barangnya di dalam gudang tersebut. Resi gudang dapat dimasukkan dalam kelompok tagihan atas order dan tagihan atas nama (sebagaimana dibagi oleh J. Satrio dalam Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensasi, dan Pencampuran Hutang: Alumni, hal. 1).

 

Sebagai surat yang berharga yang berciri surat kebendaan, tentu saja resi gudang dapat dialihkan dan tunduk pada Pasal 613 KUHPerdata. Ketentuan itu mengatur penyerahan piutang atas nama dan barang lain yang tak bertubuh dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan dan penyerahan tersebut diberitahukan kepada orang yang berutang. Bandingkan dengan penyerahan surat atas unjuk yang dilakukan dengan penyerahan surat utang atas perintah bersama dengan endosemen surat tersebut.

 

Syarat penting pasal ini ada pada kata diberitahukan, di mana bahasa aslinya (Belanda) adalah betekening, artinya pemberitahuan resmi melalui eksploit juru sita pengadilan. Namun menurut J. Satrio, syarat ini tidak diperlukan apabila cessus (orang yang membuat surat pengakuan hutang/debitur) sudah mengakui adanya cessie kepada cedder (kreditur lama) dan bersedia membayar utang tersebut kepada cessionaries (kreditur baru).

 

Sebagai surat yang berharga, maka resi gudang adalah benda bergerak, dan benda yang dapat dimasukkan ke dalam gudang pun adalah benda bergerak saja. Penulis tidak mengetahui apakah benda bergerak yang dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Misalnya mesin dalam suatu pabrik, yang walaupun sifatnya adalah benda bergerak, tapi karena mesin tersebut menempel pada pabrik dan sukar dipindahkan, maka akan dianggap sebagai benda tidak bergerak. boleh atau tidak dimasukkan dalam gudang berdasarkan UU Resi Gudang.

 

KUHPerdata pun sudah mengatur mekanisme yang dapat diambil untuk menjaminkan benda bergerak, yaitu gadai. Untuk sanksi pidana-pun, menurut penulis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita masih cukup mumpuni untuk menanganinya, misalnya manakala ada oknum yang memalsukan resi gudang.

 

Dengan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata kita sebenarnya masih dapat mengakomodasi resi gudang, kalau saja pemerintah mau atau mampu menggunakan secara maksimal ketentuan di dalamnya. Menurut penulis pribadi, UU Resi Gudang menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang sia-sia, kalau tidak mau dikatakan tidak berguna.

 

Untuk membantu pengawasan dan pendaftaran resi gudang, UU Resi Gudang telah membentuk badan-badan tersendiri. Hal ini justru memperumit sesuatu yang sebenarnya dapat dipermudah, menambah prosedur yang tidak perlu. Padahal sudah menjadi rahasia umum, yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara kita adalah adanya birokrasi yang berbelit-belit. Melalui UU ini, justru pemerintah kita telah menambah panjangnya daftar birokrasi negara ini. Mungkin hal ini memang ciri khas Indonesia sebagaimana dikatakan iklan layanan masyarakat baru-baru ini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah.

 

UU Resi Gudang merupakan sebuah produk perundang-undangan yang sangat mahal. Mulai dari perancangannya, yang dapat dipastikan anggota  DPR yang terlibat akan memperoleh banyak tunjangan, pembentukan badan-badan pengawas hingga pelaksanaan sehari-hari yang tentu saja membutuhkan biaya besar. Yang terpenting, pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi harus mengikuti semua prosedur, padahal KUHPerdata menawarkan mekanisme yang lebih sederhana. Berdasarkan analisa ekonomi, hukum baru harus dapat menjadikan segala sesuatunya lebih efisien, dan UU Resi Gudang, tidak menawarkan hal tersebut.

 

Kemudian, yang lebih penting lagi, Indonesia adalah negara penganut civil law, yang mengagung-agungkan kepastian hukum secara dogmatis. Seharusnya dalam membuat peraturan perundang-undangan, legislatif harus mempertimbangkan keteraturan, dalam bentuk kesinkronan dengan peraturan perundang-undangan yang terdahulu, yang memiliki hierarki lebih tinggi maupun yang sejajar serta ketaatan pada grand theory sebuah hukum. Ketaatan inilah yang akan membantu pemerintah membuat legislasi, yang walaupun berbeda objek, namun memiliki nafas filosofi yang serupa. Sehingga menghindarkan adanya bentrokan antar perundang-undangan.

 

Kesimpulan akhir yang dapat penulis berikan adalah, UU Resi Gudang bukanlah produk peraturan perundang-undangan terbaik yang pernah dibuat oleh legislatif. Walau tak dapat dikatakan yang paling buruk, namun seharusnya para ahli hukum yang duduk di legislatif dapat merancang peraturan-perundang undangan yang lebih baik lagi.

 

*) Penulis adalah associate pada Law Firm Yohanes Suhardi & Partners

Share:
tanggapan
Document of Title (bukti hak milik)Jahja Wirawan Sudomo 29.06.11 04:35
UU No 9/2006 mengubah Resi Gudang dari suatu Bukti Titip menjadi Bukti Hak Milik. Normalnya Barang Bergerak tidak membutuhkan Bukti Hak Milik. Tetapi dalam perdagangan kadang-kadang Bukti itu dibutuhkan untuk proteksi pihak-pihak yang bertransaksi, Misalnya dalam Import Export ada Bill of Lading yang gunanya memungkinkan Importir mengambil barang titipan Eksportir. B/L bukan Surat Berharga tetapi dapat dipindahtangankan cukup dengan ENDORSEMENT. Yang ingin dicapai UU Resi Gudang adalah kesetaraan Resi Gudang dengan Bill of Lading. Ini lain dari CEEL dan lain dari Surat Berharga. Ini juga membuka peluang baru kalau ditambahkan Kwantitas Standard, Kwalitas Standard dan Gudang Terdaftar serta pendaftaran Resi Gudang itu sendiri.
RUU KUHPiDANA ibrohim 03.11.07 01:24
DALAM KEADAAN SEKARANG INI, MEMANG SUDAH SEHARUSNYA ADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (New cRIMINAL lAW). KITA INI MENGINGAT UMURNYA YANG SUDAH TUA. Di Belanda saja Wetboek Van Strafrecht(KUHPidana) ini sudah dimusiumkan dan sudah direvisikan. Dalam pertanyaan kita mengapa sampai detik ini kita belum juga merevisinya yang sesuai dengan hukum indonesia. hukum kriminal indonesia ini sudah tidak sesuai lagi dengan keberadaan dan perkembangan bangsa dan negara indonesia. kadang kala sering terjadi kontroversial terhadap perkara-perkara pidana yang semestinya bukan lagi menjadi suatu hal yang kitakan kriminal atau kejahatan. misalnya tentang penghinaan terhadap presiden. bagaimana dengan asas-asas HAM yang ada pada UUD 1945. Sekian terima kasih. semoga perkembangan hukum pidana kita menjadi lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara indonesia.
Tanggapan untuk Sdri. Sania..Hendra Setiawan Boen 29.08.07 18:24
Terima kasih untuk tanggapannya. Anda benar sekali, dan Saya sangat setuju dengan pendapat Anda bahwa resi gudang memang dapat di-fidusia-kan...
no resi gudangsania 29.08.07 12:13
saya sependapat dengan bang hendra, bahwa UU resi gudang tidak diperlukan lagi karena di Indonesia sudah ada lembaga jaminan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia dll. untuk penjaminan, barang-barang yang ada digudang bisa menggunakan fidusia atau berdasarkan kepercayaan. artinya barang masih dalam penguasaan pemilik barang. hal ini juga untuk menghindari adanya resi gudang ilegal.thanks.
Tanggapan terhadap analisa Sdr. HendraWisnu Harahap 27.08.07 17:28
Saya akan memberikan beberapa tanggapan terkait dengan analisa hukum yang telah diuraikan oleh saudara Hendra Setiawan Boen mengenai Resi Gudang sebagai Surat Berharga. Analisa yang dibuat oleh saudara Hendra pada intinya menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Resi Gudang) adalah sesuatu yang sia-sia, karena menurut penulis KUHPerdata sudah cukup mengatur (terutama mengenai penggunaan lembaga gadai untuk membebankan Resi Gudang sebagai jaminan) dan KUHPidana dinilai sudah mumpuni untuk mengatasi masalah pemalsuan Resi Gudang. Menurut pendapat saya pendapat penulis adalah kurang tepat, berikut adalah tanggapan dari saya. Tanggapan pertama adalah mengenai analisa penulis yang hanya menyoroti seputar penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan. Kalau kita mencermati lebih baik maka kita akan mengetahui bahwa UU Resi Gudang tidak hanya mengatur mengenai penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan, tetapi juga mencangkup hal lain, seperti fungsi Resi Gudang sebagai surat berharga yang dapat dialihkan dan diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar Bursa oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga (vide Pasal 9 UU Resi Gudang). Pengalihan Resi Gudang diatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 11 sampai 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut PP Resi Gudang) yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengalihan Resi Gudang dalam bentuk warkat, baik warkat atas nama maupun atas perintah, pengalihan Resi Gudang dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan secara elektronis, dan pengalihan derivatif Resi Gudang. Tanggapan kedua adalah mengenai pendapat penulis yang mengatakan bahwa pembebanan Resi Gudang sebagai objek jaminan cukup merujuk kepada KUHPerdata, yaitu pengaturan mengenai gadai. Menurut pendapat saya pengaturan gadai dalam KUHPerdata sudahlah tidak sesuai dengan kemajuan jaman. Implikasinya adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam lembaga jaminan gadai yang diatur dalam KUHPerdata. Implikasi negatif dari adanya ketidakpastian hukum ini kita ketahui dari kasus yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan, yaitu mengenai praktek eksekusi gadai saham yang simpang siur dan menuai sengketa antara PT Beckett Pte Ltd sebagai penggugat dengan Deutche Bank dan PT Dianlia Setyamukti masing-masing sebagai tergugat 1 dan 2. Hal yang simpang siur dalam sengketa di atas adalah mengenai kesahihan penjualan objek gadai apakah harus melalui mekanisme lelang atau bisa dijual begitu saja di bawah tangan (vide Pasal 155 KUHPerdata). Dengan adanya pengaturan mengenai eksekusi jaminan yang jelas (vide Pasal 16 UU Resi Gudang jo. Pasal 21 sampai pasal 24 PP Resi Gudang), eksekusi Resi Gudang sebagai objek jaminan akan lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Tanggapan yang ketiga adalah mengenai penerapan KUHPidana dalam pemalsuan Resi Gudang. Ancaman sanksi pidana pemalsuan dalam KUHPidana lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana seperti diatur di dalam UU Resi Gudang, yang memberikan sanksi pidana 8 (delapan tahun) dan masih ditambah dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milliar rupiah), bandingan dengan Pasal 263 KUHPidana yang hanya memberikan pidana paling lama 6 tahun penjara. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah bahwa keberadaan UU Resi Gudang sangatlah kita perlukan, karena perundangan yang ada (KUHPerdata dan KUHPidana) tidak dapat mengakomodir Sistem Resi Gudang. Demikianlah tanggapan saya terhadap analisa hukum saudara Hendra Setiawan Boen semoga bermanfaat.
Tanggapan untuk Ucok..Hendra Setiawan Boen 27.08.07 17:56
Ini tanggapan untuk temen baik saya di bawah ini, Hamonangan Budhiwisnu Harahap alias Ucok; Yaa ampun 'cok, komentar elo serius amat hehehe...mengenai kasus Becket vs. Deutche Bank, kasus ini sebenarnya rumit, dan melibatkan beberapa unsur mafia peradilan; contoh, apa bisa penetapan pengadilan dibatalkan setelah beberapa tahun? kemudian kenapa eksekusi gadai saham dimintakan penetapan yang notabene melalui mekanisme permohonan? padahal seyogyanya diminta melalui mekanisme gugatan, karena permohonan hanya untuk yang permasalahannya sudah jelas, sedangkan untuk meminta eksekusi gadai, yang otomatis berasal dari wanprestasi / sengketa, seharusnya hakim memeriksa apakah benar telah terjadi wanprestasi, dalam hal ini seharusnya pengajuan yang tepat adalah melalui gugatan. Lalu tentang sengketa eksekusi melalui lelang atau jual sendiri, sebenarnya tergantung kesepakatan para pihak (dan inilah indahnya kebebasan berkontrak...), jadi sekali lagi, siapa bilang ketentuan gadai di KUHPer tidak bisa mengikuti perkembangan jaman? Akan tetapi, demi keadilan, memang seharusnya mekanisme lelang yang dikedepankan, si pemilik barang yang digadaikan akan merasa harga yang didapat untuk barang tersebut sudah melalui prosedur yang tepat, sedangkan kalau melalui jual bawah tangan, setinggi harga apapun yang didapat, debitur bisa saja merasa ada ketidakadilan atau permainan antara pembeli dan kreditur agar mendapat harga rendah....untuk lebih detailnya, minggu depan aja kita bahas di 212 atau 88 juga okeh sih......
analisa hukumAGUS SUTRISNO 12.09.08 11:49
apa pengertian analisa hukum itu sndiri... ada tdk kuoasan tersendiri thanks a lot ...
Tanggapan untuk Sdr. VincentHendra Setiawan Boen 16.08.07 22:58
Sebelumnya terima kasih atas tanggapan yang Anda kirimkan, baik melalui e-mail, maupun melalui website ini. Sebenarnya Saya tidak bermaksud untuk memperdebatkan pendapat Anda, karena seperti yang telah Saya katakan melalui e-mail, siapapun mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan Saya menghargai pendapat Anda, sedangkan artikel ini adalah cara Saya memandang terhadap UU Resi Gudang. Akan tetapi izinkan Saya mengatakan beberapa sepatah dua patah sehubungan dengan komentar Anda. Sebenarnya artikel ini sama sekali tidak bermaksud menyudutkan pemerintah, akan tetapi, Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa alangkah baiknya apabila ketimbang membuat jenis "hak jaminan" baru, kenapa tidak memaksimalkan yang lama saja? kita bisa mencontoh Belanda, seperti diketahui, ketika hukum gadai di negeri tersebut sudah tidak memadai lagi, maka terbitlah yurisprudensi mengenai fidusia untuk pertama kalinya, namun selanjutnya, ketimbang membuat sejenis "hak fidusia" sebagaimana layaknya di Indonesia, legislator di negara tersebut menyadari ketentuan gadai lama sudah tidak relevan, namun mereka juga berpegangan pada GRAND THEORY hukum, dan kemudian mengembangkan mekanisme gadai tertutup, selain gadai yang selama ini sudah diketahui, yaitu gadai terbuka, yang kalau dirunut juga ujungnya adalah gadai, tanpa membuat undang-undang baru!! Jujur, ketentuan hak jaminan di negara ini sudah terlampau banyak, ada hipotik, ada hak tanggungan, ada fidusia, gadai, sekarang ditambah lagi "Hak Jaminan" dari UU Resi gudang, sedangkan hakekat jaminan sesungguhnya menurut Saya hanya dua, benda bergerak, dan tidak bergerak, namun untuk jaman sekarang mungkin lebih tepatnya benda terdaftar, dan benda tidak terdaftar, titik, hak jaminan untuk benda selain kedua yang Saya sebutkan di atas hanyalah modifikasi belaka, yang tentu saja berakar pada kedua jaminan yang telah Saya uraikan, contoh, Anda menyebut "Resi Gudang" tanpa warkat, bukankah hal tersebut adalah benda terdaftar? terlepas ada "wujud kertas"nya atau tidak. Mengenai KUHP tidak dapat menjangkau cyber crime, hey, siapa bilang? bukankah asas teritorialitas dalam hukum pidana lama dapat dipakai untuk menangkap pelaku cyber crime? untuk pencucian uang, Saya setuju KUHP tidak dapat sepenuhnya menampung lagi, tapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dipakai, bukankah kalau mau, dapat dipakai pasal mengenai penadahan? tapi tentu hukumannya terlalu ringan untuk ukuran jaman sekarang. Akan tetapi apabila hanya untuk melindungi kepentingan pemegang hak jaminan, atau pemegang surat asli, Saya rasa KUHP masih mumpuni, lagipula alasan Saya tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan apa saja dalam KUHP yang berkaitan dengan Resi Gudang semata-mata agar tidak membuat artikel ini melebar kemana-mana. Demikian tanggapan Saya, semoga Anda berkenan. Salam, Hendra Setiawan Boen.
TANGGAPAN ATAS ANALISA SDR. HENDRA SETIAWAN BOENChristhophorus B 16.08.07 15:44
Mencermati analisa hukum Sdr. Hendra Setiawan Boen mengenai Resi Gudang yang dimuat dalam website Hukum Online dengan judul “ Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga” tanggal 31 Juli 2007, Saya sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 22 Juni 2007 dimana PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, perlu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisa Sdr. Hendra tersebut. Saya menilai analisa penulis terhadap Resi Gudang terlalu dangkal, hanya berputar-putar dalam permasalahan Resi Gudang sebagai Surat Berharga tanpa menyentuh substansi yang jauh lebih penting yang berkaitan terhadap Resi Gudang itu sendiri. Perlu diketahui bahwa Resi Gudang sebagai surat berharga hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak implikasi hukum yang melekat dengan Resi Gudang. Dalam analisanya, penulis mengatakan bahwa peralihan Resi Gudang cukup menggunakan mekanisme yang disediakan oleh KUH Perdata dan dengan mengutip pasal 613 KUH Perdata, disamping itu penulis juga mengatakan untuk sanksi pidana maka cukup menggunakan KUHP untuk menangani masalah-masalah pidana yang terkait dalam Sistem Resi Gudang. Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi : “ Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian…….” Saya menilai Penggunaan pasal 613 KUH Perdata ini sangat lemah sekali dalam mengatur peralihan Resi Gudang karena sifat pasal ini sangat umum. Perlu dicermati bahwa Resi Gudang diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) berbunyi : “ ……., sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (scripless) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis………..” Pasal 613 KUH Perdata tidak menjangkau pengertian Resi Gudang tanpa warkat (scripless) sedangkan Resi Gudang tanpa warkat ini sangat penting terkait dengan pencatatan kepemilikan disamping itu terkait dengan peredaran, pengalihan serta penjaminan Resi Gudang. yaitu Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Segala bentuk Resi Gudang baik warkat maupun warkat Penatausahaannya dilakukan oleh Pusat Registrasi (lihat Pasal 2 ayat (4) beserta penjelasannya). Selanjutnya Perihal pengalihan Resi Gudang Tanpa Warkat diatur dengan lebih terperinci dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang, dimana PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 9 Tahun 2006. Selanjutnya penulis menyatakan bahwa untuk sanksi pidana cukup menggunakan Pasal-Pasal dalam KUHP, namun penulis tidak menguraikan lebih lanjut Pasal-Pasal Pidana mana di dalam KUHP yang tepat untuk diterapkan mengatasi persoalan-persoalan pidana dalam Sistem Resi Gudang. Perlu diingat bahwa masalah-masalah yang terkait dalam Sistem Resi Gudang ini merupakan masalah-masalah yang spesifik dimana khusus terkait dengan tindak pidana dalam sistem Resi Gudang perlu dibuat ketentuan khusus pidananya sendiri karena karakter permasalahannya tidak semua dapat diselesaikan dengan KUHP , jangan sampai Pasal-Pasal KUHP dipakai sebagai Pasal-Pasal “sapu jagat” yang dikondisikan mampu menyelesaikan semua persoalan hukum termasuk tindak pidana di dalam Sistem Resi Gudang, atau KUHP menjadi “tong sampah” dalam arti semua masalah pidana dapat diatur dengan KUHP. Perlu diingat pula bahwa KUHP adalah produk hukum yang lahir pada zaman Kolonial Belanda yang pada saat ini banyak pasal-pasal KUHP tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkembang begitu cepat mengikuti peradaban manusia, misalnya masalah tentang kejahatan computer (cyber crime) ataupun praktek pencucian uang (money laundring). Praktek Pencucian Uang telah memiliki Undang-Undang sendiri dan tentang Cyber Crime sampai saat ini belum memiliki UU sendiri yang mengatur masalah tersebut secara spesifik. Saat ini dikalangan penegak hukum maupun ahli-ahli hukum masih terjadi perdebatan apakah pasal-pasal KUHP dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan Cyber Crime, dimana sebagian besar diantaranya menyimpulkan bahwa KUHP belum mampu menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana Cyber Crime. Undang-Undang No 9 Tahun 2006 Sistem Resi Gudang lahir dari sejarah yang panjang. Sekitar akhir tahun 1990 (antara tahun 1997 – 1998) Pemerintah telah memulai kajian-kajian mengenai Sistem Resi Gudang untuk membuat suatu Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Kajian-kajian dimaksud dilakukan melalui penelitian yang dilakukan di beberapa negara (studi perbandingan) tentang penerapan Sistem Resi Gudang, meneliti dan mempelajari UU Sistem Resi Gudang berbagai negara, mengundang para pakar Resi Gudang dari luar negeri untuk melakukan ceramah dan seminar tentang Resi Gudang selain itu melibatkan kaum akademisi dari perguruan tinggi nasional untuk mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan Sistem Resi Gudang. Selanjutnya dalam perjalanan waktu setelah penelitian dilakukan maka dimulailah serangkaian rapat penyusunan UU Sistem Resi Gudang dengan melibatkan banyak institusi negeri, BUMN, dll yang terkait seperti Bappenas, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Kementrian Koperasi dan UKM, Depkum HAM, Depdagri, Kliring Berjangka, dll (Rapat Antar Dept.), dimana gunanya agar setiap departemen terkait memberikan masukan dan UU yang akan lahir tersebut tidak berbenturan dengan kebijakan-kebijakan publik lain yang diatur depertemen-departemen yang bersangkutan yang terkait dengan Sistem Resi Gudang. Maka pada tahun 2006 setelah kurang lebih 9 atau 8 tahun sejak dimulainya pengkajian maka UU tentang Sistem Resi Gudang pun resmi ditetapkan. Jadi dapat dikatakan UU No. 9 Tahun 2006 ini bukanlah UU yang lahir dalam tempo semalam, namun dari hasil penelitian, pengkajian yang komprehensif yang melibatkan banyak institusi dengan waktu yang cukup panjang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mendukung UU SRG ini. Dimulailah rapat secara marathon hampir selama setahun penyusunan PP, dan pada tahun 2007 lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang merupakan peraturan pelaksana dari UU SRG tersebut dengan melalui puluhan kali rapat antar departemen (antar dept), Sampai saat ini Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara intensif menyusun Peraturan-Peraturan pelaksana lainnya yang kemudian lahirlah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dan berbagai Surat Keputusan Kepala Bappebti yang terkait dengan masalah Sistem Resi Gudang sebagai peraturan pelaksana UU SRG. Filosofi lahirnya UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sarat akan semangat untuk mendukung perlindungan kepentingan masyarakat kecil seperti sektor usaha kecil, menengah dan petani tanpa bermaksud melakukan diskriminasi atau menutup peluang sektor atau kelompok lain untuk kita berpartisipasi didalam Sistem Resi Gudang. Prinsip keadilan harus dikedepankan kedalam formulasi pembuatan produk-produk peraturan pelaksana UU SRG termasuk Peraturan Pemerintah SRG. Salah satu manfaat Sistem Resi Gudang bagi petani kecil yaitu menghindarkan petani dari “cengkraman” para tengkulak dan pengijon, petani dapat menunda penjualan hasil pertaniannya sewaktu harga anjlok dan dapat menunggu beberapa waktu sampai harga membaik untuk kemudian menjualnya. Pihak Perbankan yang merupakan salah satu pemain dalam Sistem Resi Gudang terkait dalam akses pembiayaan memberikan dukungan terhadap Sistem Resi Gudang dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang mengakui Resi Gudang sebagai aset yang bisa dimiliki bank sebagai surat berharga dimana dengan PBI ini diharapkan pemberian pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang dapat makin berkembang. Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, saat ini ada sejumlah BUMN yang berkomitmen mendukung pengimplementasian Sistem Resi Gudang dimana 4 diantaranya terdiri dari Bank Pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Ekspor Indonesia persero yang menyatakan komitmennya memberikan pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang yang telah dikuatkan dengan pembentukan Indonesia Trade Forum. Disamping itu ada beberapa BUMN lain yakni PT. Sang Hyang Seri, PT. Pupuk Kujang, PT. Pertani, PT. Kliring Berjangka Indonesia persero, PT. Bhanda Ghara Reksa dan PT. Sucofindo akan terlibat dengan pembiayaan melalui mekanisme lainnya. Dukungan-dukungan diatas merupakan bukti begitu tingginya keinginan dan ekspektasi berbagai pihak akan keberhasilan penerapan Sistem Resi Gudang ini yang diharapkan akan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa. Saat ini Bappebti aktif melakukan sosialisasi implementasi Sistem Resi Gudang melalui seminar-seminar ke beberapa daerah diseluruh tanah air. Sudah semestinya kita tidak selalu mengambil sikap apriori terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, jangan belum apa-apa, kebijakan itu sudah mau dimatikan, dibunuh tanpa mau mempelajari lebih mendalam segala manfaatnya bagi bangsa, hal ini akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang berfikiran sempit dan picik dengan tidak mau menerima perubahan-perubahan yang lebih baik. Harus diketahui bahwa negara-negara maju dan beberapa negara berkembang lainnya telah lama mengimplementasikan Sistem Resi Gudang ini, dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyatnya, dapat dikatakan kita cukup terlambat dalam mengimplementasikan Sistem Resi Gudang ini. Satu hal yang pasti bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan kita semua berharap agar pengimplementasian Sistem Resi Gudang ini dapat berjalan sukses dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. Christhophorus B Staff Humas dan Kerjasama Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Tanggapan untuk Sdr. PrajakaHendra Setiawan Boen 02.08.07 12:32
Salam kenal juga dari Saya, terima kasih untuk tanggapannya. Anda memang benar mengenai pembagian Bapak. H.M.N. Purwosutjipto mengenai pembagian surat berharga dan surat yang berharga. Yang Saya maksudkan dalam artikel ini adalah Surat yang berharga, karena dengan jelas Saya sudah memberikan definisi Surat yang berharga dalam artikel tersebut, di antaranya sukar diperjualbelikan, seperti yang Anda ketahui, berbeda dengan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Tampaknya Saya sempat alpha dalam menambahkan kata "YANG" dalam menuliskan istilah surat yang berharga di beberapa paragraf. Terima kasih atas perbaikannya supaya tidak menyebabkan pembaca menjadi mengalami bingung.
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.