hukumonline
Rabu, 01 Agustus 2007
Pencipta Lagu Intervensi Gugatan Perusahaan Rekaman vs. YKCI
Intervensi dilakukan karena kepentingan hukum pencipta lagu terusik dalam perkara antara perusahaan rekaman dan YKCI.
IHW
Dibaca: 2299 Tanggapan: 0

Perseteruan antara perusahaan rekaman dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sepertinya membuat para pencipta lagu gerah. Mereka ikut nimbrung di dalam perseteruan itu dengan mengajukan intervensi di dalam perkara perusahaan rekaman (label) melawan YKCI di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

 

Dalam berkas gugatan intervensinya, pencipta lagu mengajukan intervensi dalam bentuk voeging. Artinya, pencipta lagu mencampuri sengketa dimana kehadirannya adalah untuk memihak salah satu pihak. …dengan ini hendak mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri guna menyertai tergugat (YKCI, red) dalam perkara Nomor 300/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel…, begitu petikan isi gugatan intervensi.

 

Mahendradatta, kuasa hukum pencipta lagu (penggugat intervensi, intervenient) kepada hukumonline menjelaskan, gugatan intervensi dilakukan karena perkara gugatan bernomor 300/Pdt.G/2007 PN.Jak-Sel (Perkara 300) yang sedang berlangsung di PN Jakarta Selatan dinilai sudah menyangkut kepentingan para pencipta lagu.

 

Salah satunya, ketika produser rekaman dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinya telah merasa memiliki hak karena telah membuat perjanjian untuk merekam lagu dengan para pencipta lagu, Mahendradatta mengungkapkan.

 

Selain itu, lanjut Mahendradatta, kepentingan hukum pencipta lagu adalah mereka telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk memungut royalti atas lagu-lagu ciptaan pencipta. Namun perlu dicatat, meskipun pencipta sudah memberikan kuasa kepada YKCI, tidak lantas si pencipta juga mengalihkan hak ciptanya.

 

Sehingga dengan adanya gugatan perusahaan rekaman yang melarang YKCI untuk memungut royalti, maka kepentingan pencipta akan dirugikan, tambah Mahendradatta.

 

Dijelaskan oleh Mahendradatta, dalam gugatan intervensinya, pencipta mendudukkan perusahaan label sebagai tergugat intervensi I sampai dengan X. Sementara YKCI diposisikan sebagai tergugat intervensi XI, sedangkan Telkomsel sebagai tergugat intervensi XII.

 

Tuntut perjanjian dinyatakan batal demi hukum

Di dalam berkas gugatan intervensinya, para pencipta menuntut agar PN Jakarta Selatan menyatakan agar mereka adalah pemilik sah atas karya cipta lagu yang diciptakannya. Selain itu, mereka meminta agar perjanjian kerja sama dan atau surat pernyataan antara para mereka dengan perusahaan label dinyatakan batal demi hukum.

 

Dijelaskan oleh Mahendradatta, mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan produser rekaman memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

 

Jadi, masih menurut Mahendradatta, tidak benar dalil perusahaan rekaman di dalam gugatannya yang mengaku memiliki hak untuk mengumumkan karya rekaman suara atau master rekaman. Karenanya hakim harus menolak dalil gugatan perusahaan rekaman yang mengaku memiliki hak mengumumkan master rekaman, tegas Mahendradatta.

 

Sedangkan mengenai perjanjian antara pencipta dengan perusahaan rekaman, Mahendradatta menjelaskan, perusahaan rekaman hanya diberikan hak mengumumkan dalam bentuk atau produk yang dihasilkan seperti kaset, compact disc (CD), video compact disc (VCD) beserta cover. Dengan kata lain para penggugat (perusahaan label, red) seharusnya hanya melakukan promosi atas hasil produksinya.

 

Namun kemudian, tambah Mahendradatta, perusahaan label dengan tanpa hak telah mengijinkan tergugat XII yaitu Telkomsel untuk memperbanyak dan mengumumkan lagu dalam bentuk yang lain, yaitu Nada Sambung Pribadi (NSP). Parahnya lagi, lagu-lagu itu dipotong tanpa seijin pencipta, tandasnya.

 

Akhirnya atas dasar tersebut, para pencipta menuntut agar PN Jakarta Selatan menyatakan tindakan tergugat intervensi I sampai dengan X dan tergugat intervensi XII sebagai perbuatan melawan hukum. Ujungnya, para pencipta ini menuntut ganti rugi yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu lebih kurang Rp500 milyar dengan rincian kerugian materil sebesar Rp224,85 milyar dan ganti rugi immaterill mencapai Rp275 milyar.

 

Konflik kepentingan

Sumedi, kuasa hukum perusahaan label, sampai berita ini diturunkan belum bersedia memberikan tanggapan atas gugatan intervensi itu. Namun seperti pernah diberitakan sebelumnya, Sumedi mengaku keberatan dengan gugatan intervensi. Pasalnya, menurut Sumedi, gugatan intervensi akan sarat dengan konflik kepentingan karena kuasa hukum YKCI sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum intervenient. Karena sangat mungkin terjadi konflik kepentingan, ujarnya saat itu.

 

Mahendradatta tak mau kalah. Ia berpendapat, kekhawatiran itu berlebihan dan tak berdasar. Saya bukan saudara kandung dari hakim maupun panitera. Jadi tidak ada conflict of interest (benturan kepentingan, red), katanya. Karena yang tidak dibolehkan oleh peraturan adalah hubungan sedarah antara pihak yang berperkara dengan hakim maupun panitera. Alasan mereka itu terlalu mengada-ada, jelasnya.

 

Lagi pula, tambah Mahendradatta, posisi intervensi pencipta lagu adalah sebagai voeging yang memihak kepada YKCI. Karena kepentingannya sama, ya mungkin saja antara YKCI dengan pencipta lagu akan bahu membahu di dalam persidangan nanti, pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.