hukumonline
Jumat, 10 Agustus 2007
Sedikit Catatan tentang Slip Merah dan Slip Biru dalam Tilang
Bila sedang malas, atau kebetulan bank tutup, pengendara yang kena tilang boleh membayar denda secara langsung ke petugas khusus.
KML
Dibaca: 22394 Tanggapan: 33

Anda pernah merasa kesal karena kena tilang polisi karena motor Anda tak memiliki kaca spion? Mungkin di hari lain, mobil Anda ditilang hanya karena melewati garis batas putih di traffic light beberapa senti? Anda tidak sendirian. Bisa jadi puluhan orang tertimpa nasib yang sama setiap hari. Sayang, acapkali rasa kesal terhadap polisi muncul karena ketidaktahuan kita sendiri terhadap proses tilang yang sebenarnya. Apalagi kalau sudah bicara slip merah atau slip biru.

 

Kurangnya pemahaman tentang mekanisme tilang dan makna lembaran surat tilang membuat pengendara lebih sering mencari jalan pintas. Bayar...langsung tancap gas. Saat ditanya arti slip merah dan slip biru, beberapa orang pengendara yang sedang mengurus tilang di PN Jakarta Selatan hanya angkat bahu. Ketidaktahuan acapkali terjadi karena minimnya informasi.

 

Lantaran itu pula, pengendara tak menghiraukan manakala polisi langsung mencatat data di atas slip merah. Padahal, selain slip warna merah, Anda sebagai pengandara berhak meminta slip berwarna biru. Pengalaman hukumonline pertengahan Juli lalu menunjukkan, memang tidak mudah mendapatkan slip biru kalau tidak diminta.

 

Selamat malam Pak, Anda belok saat lampu telah menyala. Kalimat itu membuarkan lamunan malam ketika waktu menunjukkan pukul 23.00 WIB lewat. Seorang petugas polisi lalu lintas minta surat-surat kendaraan. Lantaran sudah larut malam dan tak ingin urusan menjadi ribet, wartawan hukumonline mengaku salah dan minta diberikan slip biru.

 

Permintaan itu tak langsung dipenuhi. Apalagi hukumonline menanyakan bagaimana mekanisme pembayaran denda lalu lintas ke Bank Rakyat Indonesia. Polisi yang menahan memanggil polisi lain. Barulah permintaan slip biru dipenuhi.

 

Tiga opsi bagi pelanggar

Menurut Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Sushariyanto, tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang.

 

Yudi menjelaskan, sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar. Seseorang bisa minta disidang di pengadilan, mau bayar ke Bank Rakyat Indonesia, atau pilihan lain dititipkan kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Pilihan-pilihan ini sudah berlangsung sama, sesuai Surat Keputusan Kepala Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).

 

Dijelaskan Yudi, ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengendara menyelesaikan pelanggaran yang dia lakukan. Tinggal pilih opsi yang mana, sehingga proses penindakan tidak sampai terlalu mengganggu aktivitas pelanggar. Kalau punya waktu ke pengadilan, ya monggo. Mau bayar lewat bank, silahkan.

 

Gambaran lebih teknis dipaparkan oleh Loekito. Kepala Divisi Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu lintas Polri ini menjelaskan Indonesia tidak menggunakan sistem tiket seperti di luar negeri secara murni. Tapi dipakai sistem penggabungan (hybrid-red) sesuai hukum acara Indonesia. Memang masyarakat diberi alternatif, Kalau orang dikasih lembar biru, dia bisa titip uang sesuai tabel, atau bisa langsung ke BRI (Bank Rakyat Indonesia, red) di mana saja atau ke kantor pos ujarnya.

 

Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, lanjut Loekito, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI cabang saja. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

 

Pertimbangan Polri untuk bekerjasama BRI ialah jangkauan yang luas hingga ke pelosok-pelosok. Pelanggar bisa membayar ke BRI dimana saja. Nanti uang ditilang disetor ke kas negara, bukan pemerintah daerah tutur Loekito.

 

Besarnya denda ditentukan dari tabel jumlah uang tilang yang telah disepakati hakim. Jumlah denda pada tabel ini berbeda untuk tiap provinsi. Tabel yang juga dilampirkan di belakang buku tilang ini, dibuat untuk mempermudah pelanggar.

 

Petugas khusus

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, menurut Loekito, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir disidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Surat tilang berlaku sebagai surat kuasa juga ujarnya. Misalnya BRI tutup, hari sudah malam atau malas orangnya, dia dapat menyetor ke petugas khusus. Kemudian petugas tersebut membayar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri tuturnya.

 

Menurut Lampiran SK 1998 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang, apabila ada kepentingan mendesak terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya ke petugas khusus yang ditunjuk (Polantas), di Kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa kapan dan di mana terdakwa dapat mengambil kembali barang titipannya (SIM/STNK yang dititipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus itu.  

 

Sambil menunjukkan slip tilang Loekito menjelaskan bahwa surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi (Mahkejapol). Ia kemudian menambahkan, Polantas yang bertugas juga tidak bisa main-main. Tidak semua polantas memegang slip tilang, tergantung siapa yang diberi blanko tilang oleh komandannya. Kita punya sistem pertanggungjawaban dengan sidang kode etik.

 

Dalam slip tilang tersebut tercatat nomor kode polisi yang bertanggungjawab atas blanko tilang tersebut, sehingga komandan dapat menyita blanko itu. Selain itu Yudhi menambahkan, Kalau polisi bermain akan dikejar' Kejaksaan karena tembusan tilang dibuat ke Kejaksaan dan pengadilan.

 

Halaman 18, Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Lampiran SKEP KAPOLRI Skep/443/IV/1998)

 

e. Terdakwa:

1.      Menandatangani Surat Tilang (Lembar Merah dan Biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di Bank yang ditunjuk.

2.      Menyetor uang titipan ke petugas khusus bila kantor Bank (BRI) yang ditunjuk untuk menerima penyetoran uang titipan terdakwa (pelanggar-red) tutup, karena hari raya/libur, dan sebagainya.

3.      Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.

4.      Menerima tanda bukti setor dari petugas khusus (Polri) apabila peneyetor uang tititpan terpaksa dilakukan diluar jam kerja Bank (BRI).

5.      Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/petugas barang bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari petugas khusus atau lembaran tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).

6.      Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari Eksekutor/Jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan) (bila memilih sidang-red)

 

 

Dengan berlangsungnya otonomi daerah, Yudi berpendapat ada beberapa pengadilan yang meminta untuk memproses seluruh tilang lewat persidangan. Walau sebenarnya prosedurnya terdapat tiga opsi tadi. Polda Metro Jaya maunya juga petugasnya tidak menerima uang. Agar tidak ada anggota yang terima titipan tutur Loekito.

 

Ditambahkan Yudi, dengan mengharuskan orang ke untuk pengadilan maka pelanggar akan direpotkan. Ini yang harusnya direspon masyarakat, kita maunya kecepatan dan ketepatan tandas Yudi. Kasihan masyarakat, karena ada pihak yang ingin tidak mempermudah. Mereka tidak mau mempercepat (proses-red) si pelanggar tandas Yudi. Menurutnya polisi ingin menyerahkan pada keinginan masyarakat. Selain karena tiga opsi ini masih berlaku, menurut Loekito seharusnya juga ditanyakan kepada masyarakat. Kalau mau sidang boleh, tidak juga tidak apa-apa ujarnya.

 

Memilih opsi membayar ke BRI juga tidak gampang. Seorang anggota Polantas berujar, memilih slip biru berarti sudah tahu prosedur. Kalau tidak, ya bakal repot juga. Sebab, sebelum ke BRI, pelanggar lalu lintas harus datang ke kantor polisi dulu untuk meminta cap. Di sana, petugas Ditlantas akan menunjuk BRI tempat membayar denda tilang. Jadi, bayarnya tidak langsung. Tidak online, ujar polisi tadi.

 

Setelah dari BRI, pelanggar harus balik lagi ke kantor polisi untuk mengambil SIM. Meski terkesan ribet, demi pengalaman dan pengetahuan hukumonline mengikuti petunjuk teknis Pak Polisi. Tiga hari setelah ada cap dari kantor polisi, kini berurusan ke BRI Pusat di kawasan Jalan Sudirman Jakarta. Berbekal tanda bukti pembayaran denda dari bank, hukumonline meluncur ke Polda Metro Jaya. Tak sampai lima menit, Surat Izin Mengemudi (SIM) pun dikembalikan.

 

Lantas, Anda pilih slip yang mana? Silahkan kirimkan pengalaman Anda ke redaksi@hukumonline.com. Siapa tahu berbagi informasi bisa membuat pemahaman banyak orang tentang aturan berlalu lintas kian bertambah.
 
Share:
tanggapan
tanggapanwari 27.02.14 08:50
tapi beberapa hari yang lalu saya kena tilang, lalu saya meminta slip biru, tapi petugas tilangnya bilang tidak ada slip biru, merah sama biru sama saja, bagaimana itu???
berapa dan kemana denda ituagung 28.12.12 00:24
mohon dijelaskan pula berapa denda yang harus kita bayar, apakah menggunakan denda tertinggi sesuai UU lalu lintas atau bagaimana dan kemana denda itu mengalir, krn dari beberapa blog yang saya baca ada yang menulis bahwa uang yang kita bayarkan bukan masuk rekening instansi namun masuk ke rekening perorangan (meski mengatasnakaman kapol...res/sek) mohon dijelaskan, terimakasih
Pengembalian uang titipan gmana?ulik nugraha 09.04.12 20:15
saya kena tilang, minta slip biru dan telah menitipkan denda tilang sebesar 100.000 ke BRI,kesalahan pasal 281(tidak bisa menunjukkan SIM),Pertanyaan sy bagaimana mekanisme pengembalian uang titipan tilang???????Mohon jawaban dr pihak yang beerwenang.
Memang polisi-nya bisa yah kayak gituIvan Tanujaya 10.10.08 16:30
Saya banyak mendengar dan membaca pengalan orang2 saat ditilang. Banyak dari mereka sudah mengakui kesalahannya, tetapi banyak aparat memaksa si pelanggar untuk menerima slip merah, alasannya jelas saja tak jauh dari "minta uang". Banyak polisi memaxa memberikan slip merah karna tau banyak pelanggar malas melakukan sidang dan lebih memilih "jalan pintas" yaitu memberi "uang damai" yang seringkali jumlahnya ga kira2. Contohnya adalah om saya, ia pernah ditilang karna "katanya" melanggar marka jalan yang sebenernya udah ga keliatan lagi alias marka jalannya udah luntur. Om saya meminta slip biru, tetapi tidak diberi, malah si polisi menawarkan "jalan damai" yaitu meminta uang sebesar 100.000 rupiah. Bagaimana pak polisi? Bagaimana masyarakat bisa percaya pada polisi kalau seperti ini terus?
Solusinya...vera mawar 29.08.08 18:17
percuma minta slip biru kalo polisinya gak mau kasih... masa kita mau paksa?? Saya coba tanya ke Traffic Management Centre (TMC) di 5276001, mereka juga bermain dengan mengatakan dihapuskan sementara. Radio metro juga gak berani kasih comment, pendapatnya sama dengan pak Polisi. Padahal kan mereka bisa tanya on air ke polisi biar semua dengar. Kata polisi supaya kasih efek jera, apa bedanya dengan titipan tilang ke polisi? sama gampangnya tapi duitnya bisa2 malah sama polisi. mereka berani karena diback up komandannya. Harusnya KPK berani masuk ke masalah ini. Dan sebaiknya media TV mengangkat masalah ini agar ditonton semua masyarakat... Polisi..polisi.. betapa memalukannya JIKA mereka mencari makan untuk anak istri dengan cara seperti ini. Jadi solusinya.. kita harus berani.. jangan mau diperas polisi. jangan mau bayar polisi. lama2 mereka juga capek kalo semua orang marah2 ke mereka dan gak ngasih duit.
Solusinya...vera mawar 29.08.08 17:52
percuma minta slip biru kalo polisinya gak mau kasih... masa kita mau paksa?? Saya coba tanya ke Traffic Management Centre (TMC) di 5276001, mereka juga bermain dengan mengatakan dihapuskan sementara. Radio metro juga gak berani kasih comment, pendapatnya sama dengan pak Polisi. Padahal kan mereka bisa tanya on air ke polisi biar semua dengar. Kata polisi supaya kasih efek jera, apa bedanya dengan titipan tilang ke polisi? sama gampangnya tapi duitnya bisa2 malah sama polisi. mereka berani karena diback up komandannya. Harusnya KPK berani masuk ke masalah ini. Dan sebaiknya media TV mengangkat masalah ini agar ditonton semua masyarakat... Polisi..polisi.. betapa memalukannya JIKA mereka mencari makan untuk anak istri dengan cara seperti ini. Jadi solusinya.. kita harus berani.. jangan mau diperas polisi. jangan mau bayar polisi. lama2 mereka juga capek kalo semua orang marah2 ke mereka. Kalo perlu acting, bilang anak pejabat. hapalin nama orang penting di kepolisian. terbukti beberapa kali berhasil untuk polisi2 yang bandel :)
Solusinya...vera mawar 29.08.08 17:50
percuma minta slip biru kalo polisinya gak mau kasih... masa kita mau paksa?? Saya coba tanya ke Traffic Management Centre (TMC) di 5276001, mereka juga bermain dengan mengatakan dihapuskan sementara. Radio metro juga gak berani kasih comment, pendapatnya sama dengan pak Polisi. Padahal kan mereka bisa tanya on air ke polisi biar semua dengar. Kata polisi supaya kasih efek jera, apa bedanya dengan titipan tilang ke polisi? sama gampangnya tapi duitnya bisa2 malah sama polisi. mereka berani karena diback up komandannya. Harusnya KPK berani masuk ke masalah ini. Dan sebaiknya media TV mengangkat masalah ini agar ditonton semua masyarakat... Polisi..polisi.. betapa memalukannya JIKA mereka mencari makan untuk anak istri dengan cara seperti ini. Jadi solusinya.. kita harus berani.. jangan mau diperas polisi. jangan mau bayar polisi. lama2 mereka juga capek kalo semua orang marah2 ke mereka. Kalo perlu acting, bilang anak pejabat. hapalin nama orang penting di kepolisian. terbukti beberapa kali berhasil untuk polisi2 yang bandel :)
aanynomous 11.12.08 14:53
kalau polisinya ngotot bilang slip biru udah ga ada, gertak dengan mencatat nama polisi tersebut dan foto wajahnya, bilang saya akan laporkan anda keatasan anda :-).
polisi.. maunya apa sih?priatama 29.10.08 11:29
tipu-tipu.. ada orang yang g diakasih slip biru.. ada yang dikasih..salah satunya saya.. kemarin saya ditilang, minta slip biru dipersulit, saya ngotot, akhirnya dikasih, pada saat mau melakukan pembayaran, tidak ada jumlah yang harus dibayar/ yang tertera. saya tidak tahu harus ke mana. ditilang di bunderan senayan, tulisannya juga malah di MT haryono. macam mana pula ini. ini merepotkan sekai danmenghabiskan waktu. pak polisi, maaf, kalo mau nyari duit jangan maksa ya pak, inget pak, kalo bapak mempersulit, suatu saat bapak akan dipersulit. percayalah.
slip biru di hapusjoseph 11.06.08 19:37
waktu itu saya kena tilang di lampu merah gajah mada jakarta pusat. saya minta slip biru dy bilang skrg sudah ngak ada, mau membela malah di bentak. "km tuh di bilang ngak ada malah ngelawan" gimana dong... apa kah harus di bawa meja pengadilan?? oh iya kalo slip biru ambil sim- nya di mn?? kata na di kantor polantas terdekat, bisa tolong di beritahu di mn kantor polantas terdekat untuk daerah jakarta dan brp denda yg harus di bayar kan( maksud nya minta daftar denda) hehehe. biar ngak kena tipu
First Previous 1 2 3 4 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.