hukumonline
Senin, 13 Agustus 2007
Remunerasi Hakim dan Pegawai MA Bakal Naik
Panggar DPR sudah menyetujui usulan MA soal remunerasi aparatur peradilan. Sebagai balasan, lembaga puncak peradilan itu menjanjikan sejumlah garansi perubahan performa. Siapa yang akan mengevaluasi performa?
CRP
Dibaca: 12350 Tanggapan: 24

Angin segar bertiup dari Senayan ke lembaga peradilan. Aparatur di lembaga itu dalam waktu dekat bakal mencecap tambahan tunjangan. Panitia Anggaran (Panggar) DPR sudah setuju menaikkan anggaran untuk tunjangan kesejahteraan (remunerasi) pegawai dan hakim. Namun besaran dan kapan dimulainya kenaikan,  masih akan didiskusikan  Panggar. Kita berdoa saja lah, kenaikan itu benar-benar terealisasi, kata Ketua  Mahkamah Agung (MA  Bagir Manan di gedung MA, Jakarta (7/8).

 

Ada lima lembaga selain MA yang sudah siap dinaikkan anggarannya dalam rangka reformasi birokrasi. Kelima lembaga itu adalah Departemen Keuangan (Depkeu),  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

 

Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Muda Pembinaan MA Ahmad Kamil mengatakan, untuk perubahan anggaran negara 2007 (APBN-P) sekaligus kebutuhan 2008, MA sudah mengajukan usulan anggaran Rp800 miliar khusus untuk kesejahteraan aparatur peradilan. Dalam usulan kami, quick win terdekat yang kami tawarkan untuk kenaikan itu adalah transparansi putusan yang akan di-launching bulan depan, ujarnya. Persiapannya sudah dimulai, tinggal tunggu Perma diitandatangani Ketua (Ketua MA-red). 

 

Program transparansi putusan merupakan program publikasi putusan yang selama ini termashyur sangat sulit dijamah konsumsi publik. Dengan program ini, nantinya masyarakat bisa dengan mudah mengunduh putusan yang sudah dibacakan dari situs maya MA. Ahmad menjelaskan, program tersebut akan terintegrasikan dalam sistem informasi MA-RI (Simari).

 

Sejumlah program cetak biru MA seperti code of conduct hakim dan perbaikan biaya perkara juga dijanjikan akan serius digarap jika remunerasi terealisasi. Adanya kenaikan pendapatan ini juga akan diimbangai dengan jaminan membuat perubahan, tambah Ahmad.

 

Melihat ke belakang, dalam anggaran tahunan yang disorongkan ke Depkeu, MA memang  langganan menaikkan anggaran tiap tahun. Angkanya juga tidak tergolong kecil. Dari tahun 2006 ke 2007 saja sudah ada kenaikan anggaran sebesar 42 persen. Ini merupakan kenaikan anggaran terbesar dibanding lembaga hukum lainnya.

 

Siapa yang mengevaluasi performa

Pengamat MA dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Rifqi Sjarief Assegaf memandang proses remunerasi di tubuh MA tersebut perlu dukungan. Memang ada hasil study yang mengatakan anggaran kesejahteraan di lembaga peradilan di Indonesia termasuk masih kurang, tandasnya. Sehingga wajar jika Bagir Manan pun kerap mengatakan, reformasi birokrasi mutlak harus diiringi dengan remunerasi aparatur.

 

Namun tentu saja kenaikan anggaran itu mesti diimbangi perbaikan performa. Sebab,  sepengetahuan Rifqi, APBN sekarang ini didasarkan pada sistem performance budgeting. Ada kenaikan, ada quick win, ada realisasi. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, control budgeting dari DPR untuk itu selama ini belum nampak, kata Rifqi. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mengevaluasi performa lembaga peradilan itu?

 

Ahmad mengakui selama ini MA memang mempunyai kelemahan dalam hal sistem evaluasi aparatur peradilan. Tapi MA sudah berancang-ancang untuk itu. Semisal dalam program transparansi putusan, Kami sudah menyiapkan agar diaudit selain BPK juga oleh auditor independen, papar Ahmad. Hasil audit itu nantinya akan menjadi ukuran capaian target pembaharuan yang telah dilakukan oleh MA.

 

Lebih lanjut Ahmad membeberkan bahwa lembaganya sudah mempersiapkan sistem job grading dan job analisis bagi aparatur lembaga peradilan. Untuk para pegawai akan diterapkan evaluasi dan scoring prestasi. Karyawan atau hakim yang kerjanya lebih bagus akan mendapat  reward, begitu juga yang kerjanya tidak bagus akan ada  punishment, jelas Ahmad.

 

Tim independen

Namun, Kiki, panggilan akrab Rifqi, memandang evaluasi performa semacam itu tidaklah cukup. Sebab dalam amatan Kiki, pembicaraan evaluasi realisasi anggaran plus capaian program hampir selalu diwarnai  isu-isu besar, seperti cetak biru MA secara umum. DPR dan MA, selama ini justru terkesan alergi membahas hal-hal teknis. Padahal untuk melihat suatu performa dan capaian target, justru hal-hal teknis perlu dibeberkan dalam konsultasi anggaran dengan  DPR.

 

Untuk itu, lanjut Kiki, sebisa mungkin mulai dari penentuan quick win hingga evaluasi capaian target semuanya digawangi oleh sebuah tim independen di luar MA. Bentuk kelembagaannya bisa diformalkan, bisa pula sekedar forum. Ini perlu ada. Sebab jika MA sendiri yang menentukan rumusan program, mereka akan cenderung  memilih program yang secara prioritas sebenarnya tidak mendasar bagi reformasi peradilan. Memilih yang mudah-mudah saja. Dan dikhawatirkan, itu justru bukan hal yang signifikan dalam pembaharuan peradilan, ujarnya.

 

Share:
tanggapan
tidak setujuekhart 02.04.09 22:04
hai...teman2 rekan2 patner...kalian pikir kerja kalian apa? cuma datang duduk diam lalu duit...cobalah liahat sisi objektifnya seperti DPR RI mereka pada kerja rancang undang - undang buat pansus, studi banding, dan dll..sedangkan klian seperti Jaksa apa? tapi saya mau bilang buat DPR RI yang ngak tau diri itu...emangnya uang yang bahas alias remunirasi adalah uang nenek moyang kalian ya hai anggota DPR...? pastas aja negara ini ngak akan maju sampai kiamtpun indonesia tetap kayak gini, biar Obama jadi presiden di negara ini tetap sama, kalau anggota DPR masih mengangap bahwa uang/anggaran di negara ini ada punya mereka dasar rakus....
tunjangan khusussuyono 10.06.08 08:55
kapan sih bapa ketua mahkamah agung mencairkan tunjangan,sdh terlalu cape kami menunggu sampai2 istri tiap hari nanya trus kapan mas? sdh banyak hutang.
Jadi nggak ?Janepiyeto 26.12.07 22:27
Heran MA ibrtx mnt uang u naikkn gaji pgwx sdh dksh tgl mbagi sj dlm wkt lbh dr 3 bln ga bs. Kalo smp nnt anggrn hangus siapa yg tggjwb hayo ?!
Demo nuntut tunjangan remunerasiM. FAUZI 13.12.07 12:50
Kapan terealisasi tunjangannya??? Kapan....??? Kapan....??? Isunya kalo nggak cair Hakim2 mo pada Demo
kapan ya...ika 12.12.07 15:42
aduh gimana nich remunerasi MA kita semua menunggu2 kapan keluar, semuanya pada berhayal ingin beli itu dll. yah... kalau gitu mudah2an jadi kenyataan nich he...he...he..
remunirasiani marie 29.05.08 09:02
pertimbangan remunirasi dari mana sih,kok bisa gol. I di PT. lebih tinggi tunjangannya dari gol III di PN.klas II.padahal Kerjaan kita lebih bejibun dari yang di PT.cape deh......
remunerasi oh....ika 08.03.08 11:37
sudah ditandatangani presiden belum ? kapan keluanya....
remunerasim.ervan 14.12.07 15:11
Bravo,sy dengar info katanya Keppresnya sudah ditanda tangani Presiden,tapi Draftnya koq belum turun?apa iya sudah dimasukan kerekening masing2 PN. buat Ika (Ika_carlika) salam maniezzz.
stresservan 08.12.07 00:33
gw stress dengar berita remunerasi terus, tapi gak pernah teralealisir.kasihan pegawai Pengadilan yang gajinya kecil, yang buat Pengadilan rusak cuma Hakim doang, walaupun dikasih diut banyak tetap aza makan diut suap. yang perlu dinaikan kalau bisa tunjangan khusus buat pegawai kecil yang kerja di Pengadilan.contohnya hakim PN Medan dia teriam suap berapa dari si pembalak hutan ADeLIN lIS. pecat aza hakim yang gila suap.bikin rusak Pengadilan.ok
remunerasi MAervan 28.11.07 01:08
gw capek dengar issue seperti itu,cuma janji doang.kapan teralisir padahal disetiap Pengadilan Negeri atau Agama, pegawainya sudah banyak yang mengajukan hutang kredit mobil atau hutang uang ke Bank.kasihan yang sudah mengajukan kredit, kalau gak jadi bisa stress, gila berat boss.ditunggu tunjangannya lho.......
First Previous 1 2 3 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.