hukumonline
Jumat, 31 Agustus 2007
Putusan PHI
Mutasi Adalah Hak Mutlak Perusahaan, PHK Wartawan 'Kompas' Sah
Karyawan sudah pernah menandatangani pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja. Menolak mutasi berarti sama saja melanggar syarat perjanjian kerja.
KML
Dibaca: 11036 Tanggapan: 2

Raut kekecewaan tampak diwajah Bambang Wisudo, wartawan Kompas divisi Humaniora itu di-PHK sejak Kamis (30/08). Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta mengabulkan gugatan PHK yang dimohonkan Kompas dengan dalil Bambang menolak mutasi.

 

Bambang mengajukan protes terhadap mutasi karena mutasi dinilainya terkait erat dengan aktivitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK). Mutasi dilakukan oleh Kompas saat dirinya sedang dalam proses negosiasi dengan manajemen agar para karyawan mendapatkan hak 20% saham Kompas. Selain berkeberatan karena menganggap ini adalah perselisihan hak yang harus diputus sebelum perselisihan tentang PHK, dipersidangan Bambang juga berusaha membuktikan bahwa mutasi dilakukan karena memperjuangkan hak karyawan atas saham. Dalam jawaban dan gugtan rekompensinya terhadap Kompas ia meminta tetap dipekerjakan.

 

Syahdan, pada 15 November 2006 Kompas telah melakukan mutasi terhadap lima puluh satu pekerja, termasuk Bambang Wisudo yang dikirm ke Ambon. Lima puluh pekerja menerima mutasi kecuali dirinya yang mengajukan protes.

 

Bambang yang protes atas mutasi kemudian sempat melakukan protes dan menyebarkan selebaran. Lantaran Kompas menganggap pekerja menolak mutasi, Bambang kemudian diskors dan menerima surat PHK. Setelah itu Kompas mengajukan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Majelis hakim yang diketuai Heru Pramono mengabulkan gugatan PHK tersebut karena Bambang dianggap melanggar perjanjian kerja.

 

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat inti persoalan adalah Kompas melakukan kebijakan mutasi. Pertanyaan kuncinya apakah Bambang menolak atau melakukan tawar menawar. Hakim menyatakan mutasi tidak diatur dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan saat itu juga telah kadaluarsa. Di media itu juga tidak ada perjanjian kerja bersama, meski ada serikat pekerja.

 

Berdasarkan pada surat pernyataan calon koresponden daerah yang pernah ditandatangani Bambang pada 29 Agustus 1990, majelis kemudian menganggap mutasi merupakan hak mutlak dari Kompas. Surat pernyataan itu dianggap Hakim sebagai bagian dari syarat perjanjian kerja kepada Bambang. Dalam surat pernyataan itu Bambang menyatakan bersedia ditempatkan dimana saja.

 

Dalam hal ini penggugat telah menggunakan hak tanpa syarat untuk melakukan mutasi. Penolakan mutasi dianggap sebagai penolakan untuk terus bekerja ujar salah seorang anggota majelis. Karena Bambang dinilai melakukan pelanggaran atas perjanjian kerja, ia pun mendapatkan satu kali pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total Rp167.408.150,-. Upah bulanan selama proses terus dibayar Kompas.

 

Motif mutasi Kompas yang dicurigai Bambang karena aktivitasnya di PKK, tidak dipertimbangkan oleh majelis. Aktivitasnya di serikat pekerja sempat disinggung oleh hakim dan dianggap sebagai hak dari Bambang yang dilindungi oleh Undang-Undang Serikat Pekerja. Hakim juga terdengar agak menyalahkan Bambang soal ketiadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Kompas yang seharusnya dapat dirundingkan.

 

Surat Pernyataan

Kuasa hukum Bambang, Sholeh Ali keberatan atas putusan hakim. Menurut dia surat penyataan tahun 1990 itu tidak mengikat seperti PKB PP atau perjanjian kerja. Menurutnya hal ketenagakerjaan hanya diatur dalam PKB, PP, atau perjanjian kerja, hakim juga menyatakan mutasi tidak ada aturannya di Kompas. Kalau ia dianggap melanggar, harusnya diatur dalam ketiganya, selain itu tidak ada ujarnya.

 

Kuasa hukum Kompas, Denny Wijaya, mengaku tidak terkejut atas putusan, karena mutasi dan PHK sesuai dengan prosedur. Soal surat pernyataan Bambang, Denny sependapat dengan hakim yang menyatakan surat pernyataan sebagai syarat perjanjian kerja Hakim menyatakan ketika melanggar surat pernyatan dia melanggar Perjanjian Kerja ujarnya.

 

Bambang, menyayangkan alasan pokok mutasi tidak dipertimbangkan. Padahal alasan pokok mutasi tidak disinggung. Mutasi dilakukan karena dendam pribadi beberapa orang manajemen Kompas dalam soal kesepakatan dengan karyawan ujarnya. Meski kurang percaya dengan proses hukum, Bambang menyatakan akan kasasi terhadap putusan ini.

 

Dengan tidak dipertimbangkannya aktivitas Bambang di SP sebagai penyebab mutasi, Denny berkesimpulan hal tersebut tidak terbukti. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menganggap putusan PHI dalam perkara Bambang Wisudo ini tidak memberikan perlindungan bagi Serikat Pekerja.

 

Share:
tanggapan
arogan ..Mito 03.12.09 06:28
semoga pengirim email: Arios tidak menjadi pejabat di HRD atau PGA, karena AROGAN SEKALI ...
Mutasi Oleh PerusahaanArios 12.10.08 09:07
UU No.13 Tahun 2003 memang tidak ada mengatur secara rinci mengenai Mutasi, sehingga dpt dipastikan bahwa Mutasi itu adalah hak mutlak dari perusahaan. Kalau kasus PHK Wartawan Kompas ini memang secara hukum PHK wartawan tersebut adalah sah karena wartawan melanggar syarat perjanjian kerja. Akan tetapi kalau kita jeli dan simak sebenarnya kedua belah pihak sama2 melakukan kesalahan seperti : Pihak Pekerja : Bambang selaku sekretaris serikat sebenarnya terlampau maju pemikiran nya, bukan mengurusi pekerjaannya malahan mengurusi serikatnya. inikan aneh, yg paling tidak enak didengar selalu mengatasnamakan karyawan/anggota. Pihak Pengusaha : memang salah satu cara utuk menutup mulut para serikat memang harus dengan cara mutasi. minimal kalau pekerja tidak terima kemudian lanjut putusan akan 1 x pesangon. Perusahaan masih baik mau mengasig uang pesangon 1 x kalau saya PGA-nya satu perakpun tidak akan mau kasih pekerja, karena perusahaan sudah banyak dirugikan, nama perusahaan tercemar karena ulah dia. Dan ini yg perlu dingat oleh pekerja. PERUSAHAAN TIDAK AKAN MUNGKIN MEMUTASIKAN PEKERJA KALAU PEKERJA TERSEBUT BAIK, JUJUR POTENSIAL DAN BERTANGGUNG-JAWAB.
kacungnya arioskucing 20.02.13 09:39
semoga arios tdk jd HRD
MutasiNegeriku Aman 13.10.14 08:31
Setuju dengan Arios,terkadang jika Pengurus Serikat seolah-olah kebal terhadap aturan PP dan yang paling tragis malahan terkadang terbalik seolah-olah Pengurus Serikat yang menjadi Pengusaha segala sesuatu harus sepengetahuan Serikat...aneh kan????

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.