Masih Ada Dualisme dalam Pembinaan BUMN
Berita

Masih Ada Dualisme dalam Pembinaan BUMN

Jakarta, hukumonline. Kinerja BUMN masih rendah karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Selain itu, masih terdapat dualisme dalam pembinaan BUMN. Ke depan, diharapkan BUMN akan berorientasi value creation. Restrukturisasi dan privatisasi menjadi alternatif jalan keluarnya. Akan berhasilkah?

Oleh:
Ari/Zae/APr
Bacaan 2 Menit
Masih Ada Dualisme dalam Pembinaan BUMN
Hukumonline

Visi dan misi badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini masih cenderung merupakan perpanjangan dari program-program pemerintah dalam konteks BUMN sebagai agent of development.

Pernyataan tersebut terungkap dalam sambutan tertulis Menteri Keuangan Prijadi Praptosuharjo pada BUMN Summit di Jakarta pada Rabu (25/1). Sambutan yang menguraikan tentang pentingnya penataan BUMN tersebut dibacakan oleh Irjen Departemen Keuangan (Depkeu), Agus Hariyanto.

Dalam sambutannya tersebut, Prijadi mengakui pula bahwa selama ini terdapat dualisme pembinaan atas BUMN yang dilakukan secara bersamaan antara menteri keuangan dan menteri teknis.

"Tapi saat ini pembinaan atas BUMN telah dipegang sepenuhnya oleh Menteri Keuangan terhitung sejak 10 Oktober 2000 dengan terbitnya PP No. 89 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pembinaan BUMN telah dikembalikan ke Departemen Keuangan," ujar Prijadi.

Sebenarnya, upaya-upaya untuk melakukan penataan atas pembinaan BUMN telah dapat dilakukan melalui PP. No 12 Tahun 1998 yang mengatur tentang perusahaan perseroan. Hal-hal khusus yang diatur dalam PP 12 tersebut sebenarnya telah menghapus dualisme pembinaan BUMN. "Namun tidak secara eksplisit," jelas Prijadi.

Menurut Prijadi, pembinaan BUMN di bawah satu atap dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa BUMN menguasai aset yang sangat besar dan melakukan kegiatan ekonomi yang mencakup hampir di segala lini. Saat ini, BUMN yang ada di bawah departemen keuangan ada 177 buah, dengan total aset per 31 Desember 1999 sekitar Rp588,87 triliun.

Kinerja BUMN rendah

Menurut Prijadi, rendahnya kinerja BUMN disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terdapatnya pengaturan atau kebijakan pemerintah yang terkesan tidak konsisten dalam sektor tertentu. Akibatnya, pasar yang sudah tercipta menjadi berkurang atau bahkan hilang. "Padahal untuk mampu menerobos pasar ekspor memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang besar," tegas Prijadi.

Halaman Selanjutnya:
Tags: