hukumonline
Senin, 01 Oktober 2007
Penggunaan PNBP Ditjen Imigrasi Meningkat
Ditjen Imigrasi menggenjot program e-office dengan menaikkan penggunaan PNBP sebesar 90%.
Mon
Dibaca: 1857 Tanggapan: 0

Program e-office yang diusung Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM agaknya akan terealisasi pada 2008 mendatang. Melalui e-office sistem keimigrasian akan berbasis teknologi informasi.

 

Tahun depan, Ditjen Imigrasi mendapat keistimewaan dalam menggunakan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dari biaya pengurusan dokumen keimigrasian. Kini Ditjen Imigrasi bisa menggunakan 90% persen dari PNBP yang diperoleh, dari sebelumnya hanya sebesar 30% sebagaimana ditentukan dalam SK Menkeu No S-178/MK.07/2000 tanggal 29 Mei 2000.

 

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Basyir Barmawi, usai rapat dengar pendapat antara Departemen Hukum dan HAM dan Komisi III DPR, Senin (1/10).

 

Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp170 miliar. Dari jumlah itu, Rp Rp110 miliar

akan digunakan untuk melaksanakan sistem biometrik. Sebelumnya, untuk pekerjaan itu diserahkan pada pihak lain seperti koperasi dan tak ada pemasukan bagi negara. Jadi, tahun depan, Ditjen Imigrasi punya uang untuk perawatan sistem biometrik sendiri, imbuhnya.

  

Sisanya Rp60 miliar untuk operasional Ditjen Imigrasi. pelayanan keimigrasian. Dia menambahkan, dengan penambahan anggaran ini, target pembenahan sistem keimigrasian melalui program e-office pada 2008 tak akan terganggu. Selanjutnya, program e-pasport pada 2010 pun tak akan mengalami gangguan berarti.

  

Dalam bahan kerja yang diserahkan kepada Komisi III DPR, disebutkan bahwa untuk memuluskan rencana itu, Ditjen Imigrasi tengah mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah No. 10/2007 tentang Perubahan Atas PP Np.75/2005 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku di Depkumham. Terhitung sejak 1 Januari 2008 biaya Sistem Photo Berbasis Biometrik (SPTB) akan dijadikan PNBP.

 

Barmawi menyatakan Departemen Keuangan dan DPR sepakat untuk menaikan PNBP itu dalam rapat Panitia Anggaran DPR. Mereka menyadari itu perlu, tandasnya. Ia berharap, dengan komitmen dan bantuan dapat membuat Ditjen Imigrasi bekerja secara optimal.

  

Tidak cukup

Menurut Barmawi, PNBP yang selama ini diperoleh masih kurang. Karena birokrasi pertanggunanjawaban dan harus menyerahkan tanda setor. Bahkan kadang-kadang triwulan terakhir kita tidak dapat, tandasnya  

 

Menhukham Andi Mattalatta menuturkan hal senada. Selama ini anggaran tidak cukup untuk biaya operasional, kata mantan anggota Komisi III DPR ini. Padahal, lanjutnya, pemasukan Ditjen Imigrasi lewat PNBP cukup banyak. Sayangnya, hanya 30% saja yang bisa digunakan untuk operasional. Karena itu, Ditjen Imigrasi kerap menggandeng pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan. Akibatnya tidak ada satu sen pun yang masuk ke kas negara, katanya.

 

Andi mencontohkan untuk pekerjaan foto terpaksa diberikan pada pihak lain sehingga pemasukan buat negara menjadi nihil. Karena itu penggunaan PNBP diminta naik menjadi 90%, tegasnya.

 

Sebenarnya, biaya operasional Ditjen Imigrasi bisa tercover jika pemerintah memberlakukan PP No.75/2005 tentang tarif keimigrasian dengan harga paspor Rp750 ribu. Namun Andi tidak mau memberlakukan itu.Terlalu mahal, tegasnya. PP 75/2005 itu kemudian digantikan dengan PP No.19/2007 yang menentukan tarif yang lebih murah, yaitu Rp225 ribu. 

 

Selama ini, pengalokasian anggaran Ditjen Imigrasi bersumber dari APBN dan PNBP. Alokasi anggaran yang dari PNBP, berdasarkan data Dijen Imigrasi, lebih besar ketimbang dari APBN.

 

Barmawi mencontohkan, untuk tahun anggaran 2006 sejumlah Rp399,90 miliar. Sejumlah Rp40,49 miliar atau 15% berasal dari APBN, sedangkan 85 persen, setara Rp359,03 miliar berasal dari PNBP. Tapi, realisasi dari PNBP hanya 20% atau sebesar Rp74,76 miliar. Jumlah itu , menurut Barmawi, kegiatan yang telah disusun dalam Daftar Isian Proyek dan Anggaran (DIPA) tak dapat terlaksana. Akibat beberapa hal itu, pekerjaan pelayanan keimigrasian menjadi tak optimal, paparnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.