hukumonline
Selasa, 02 Oktober 2007
Itsbat Nikah Masih jadi Masalah
Persoalan itsbat nikah menjadi perhatian serius Pokja Perdata Agama MA. Dalam rapat koordinasi akhir September lalu, persoalan ini menjadi salah satu materi yang diulas para hakim agung bidang perdata agama.
Her
Dibaca: 4723 Tanggapan: 5

Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung (MA) Andi Syamsu Alam menceritakan, persoalan itu mengemuka setelah pertengahan September lalu MA diminta membuat fatwa mengenai status perkawinan sirri. Ketika itu, MA akhirnya menurunkan fatwa bahwa seorang istri yang dinikahi secara sirri sudah boleh menuntut hak-haknya melalui pengadilan.

 

Sehabis fatwa itu keluar, sejumlah wartawan infotainment mengejar-ngejar Andi. Rupanya fatwa itu menyangkut pasangan selebritis. Namun Andi mengelak memberi penjelasan. Berikutnya, humas MA Nurhadi jadi sasaran wartawan. Setelah didesak terus, Nurhadi akhirnya meminta penjelasan kepada Andi soal fatwa itu.

 

Tidak ada itsbat nikah setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum UU itu lahir, kata Andi. Namun ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

 

Andi merinci, di antara alasan itu ialah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akad nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan. Atau karena adanya perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

 

Pasal  7 Kompilasi Hukum Islam

(1)Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

 (2)Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
(b) Hilangnya Akta Nikah;
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1/1974;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1/1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

 

 

Meski demikian, dalam praktik, itsbat nikah pernah dilakukan secara menyimpang dari ketentuan Undang-undang. Contohnya, ungkap Andi, apa yang terjadi di Aceh setelah tsunami 2004 lalu. Akibat tsunami, banyak pasangan suami istri kehilangan akta nikah. Dalam kondisi seperti itu, banyak warga Aceh yang berbondong-bondong mengukuhkan kembali perkawinannya di Pengadilan Agama (PA).

 

Itsbat nikah yang diajukan artis Ayu Azhari dengan suaminya yang berkewarganegaraan asing, lanjut Andi, juga tergolong penyimpangan terhadap UU. PA Jakarta Selatan, di tengah kontroversi, ternyata mengitsbatkan perkawinan mereka.

 

Mungkin hakim di PA Jaksel mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 7 ayat 3 (e) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tanpa menghubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 (d), kata Andi.

 

Baru-baru ini, lanjut Andi, di PA Jaksel juga ada permohonan itsbat nikah padahal pasangan suami istri itu menikah setelah UU No. 1 Tahun 1974 lahir. Belum diketahui apakah permohonan itu diterima atau ditolak, ungkapnya.

 

Perkara voluntair

Hakim Agung Prof Muchsin menyatakan, itsbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa alias voluntair. PA memiliki kewenangan itu dengan syarat bila dikehendaki oleh UU. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan UU.

 

Mengenai itsbat nikah ini ada Permenag No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan PA, papar Prof Muchsin. Namun, ia menambahkan, aturan itu hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya UU No. 1 Tahun  1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

 

Pasal 7 KHI ternyata memberi PA kompetensi absolut yang sangat luas terhadap itsbat ini. Menurut Prof Muchsin, hal itu melahirkan banyak masalah. Masalah itu timbul bila penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali padahal ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. Apakah bisa penjatuhan terhadap status hukum dalam putusan sela menjadi gugur ? ujarnya.

 

Prof Muchsin berpendapathal itu tak bisa batal dengan sendirinya karena ini menyangkut status hukum seseorang. Lain halnya dengan putusan sela tentang sita yang menyangkut hak kebendaan dimana bisa diangkat sitanya.

 

Hal inilah yang membuka lahirnya penipuan hukum. Belum lagi jika itsbat nikah yang diajukan menyangkut perkawinan poligami, kata prof Muchsin. Menurutnya, perkara itsbat tidak boleh digabungkan dengan perkara poligami. Itsbat adalah perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair), sedangkan poligami adalah perkara yang mengandung sengketa (contensious).

tanggapan
UU No.23 Th.2006 & Isbat Nikahnur muhammad 04.04.12 07:48
ma'af, bagaimana dgn dampak pemberlakuan UU No.23 Th.2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan melampirkan foto copy Buku Kutipan akta nikah bagi setiap pengurusan Dokumen Kependudukan (KK,KTP,Akta Kelahiran, dll) sedangkan masih banyak penduduk yang telah menikah baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.1 th. 1974 tetapi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah??????....
enakubaid 10.02.09 10:00
trus bagaimana kalo itsbat nikah untuk perkawinan poligami
poligamizamroni wakhid 13.02.09 10:28
kalo yang terjadi itsbat nikah terhadap perkawinan poligami gimana? tolong kirim jawabannya ke email saya
itsbat nikah untuk perkawinan kedua (poligami)hafifi Sadly 27.08.15 11:12
Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No 1 th 1974 jo Peraturan Pemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 undang-undang no 1 tahun 1974 yang berbunyi : “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah” dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9 tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 1975” dan pada ayat (2) berbunyi ”mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Kemudian dengan lahirnya Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang KHI dan Keputusan Menteri Agama no 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI. Padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, Inpres tidaklah termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, pertanyaannya adalah apakah ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI tsb, sudah cukup kuat untuk mengatur kewenangan PA tentang hal istbat nikah tersebut menurut hukum ? jawabannya kewenangan pengadilan harus diatur dalam UU, hal ini dapat kita lihat pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 14 th 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang ayat (1) menyatakan “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok…” dan pada ayat (2) berbunyi : “ tugas lain dari pada yang tsb pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan “. Dan dalam UU no 4 th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang penyesuaian dan perubahan atas UU no 35 th 1999 dan UU no 14 th 1970. yang dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan : “tidak seorang pun dapt dihadapkan didepan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang”. Bila dilihat dari betapa lemahnya posisi KHI dari segi Tata Urutan Perundangan-Undangan di Indonesia, dalam hal ini aturan yang mengatur tentang Itsbat Nikah, maka tidak mustahil Secara Sosiologis, apalagi dipahami sementara banyak kalangan yang penting pernikahan itu sah menurut Norma Agama, akan mendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan secara massif. Kecuali itu hemat penulis selain disempurnakan, termasuk sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan Itsbat Nikah lebih-lebih Itsbat Nikah atas poligami yang tidak tercatat, sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat baik bagi yang melangsungkan pernikahan maupun bagi pihak yang menikahkan, juga segera diusulkan agar KHI ditetapkan sebagai UU. Perlu kita ketahui, hukum perkawinan di Indonesia telah di atur dalam UU no 1 th 1974 jo PP no 9 th 1975. UU no 1 th 1974 berlaku secara efektif sejak tgl 1 oktober 1975, ini artinya sejak tanggal tsb semua perkawinan baik yang pertama, kedua dan seterusnya harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam kedua ketentuan tsb. Dan apabila perkawinan itu dilakukan setelah tanggal tsb, tapi tidak mengikuti ketentuan tsb, seperti perkawinan dibawah tangan, poligami liar dsb, dianggap telah menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara a Contrario ( mafhum mukhalafah ) perkawinan tsb dapat ditafsirkan tidak sah. Menurut hukum, perkawinan seperti tsb di atas harus dianggap tidak pernah ada. Konsekwensi yuridisnya jika perkawinan tsb dimohonkan Itsbatnya ke PA dengan alasan apapun harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( not on vankelijk ). Sebab bila perkawinan dibawah tangan itu dikabulkan dan atau Itsbat Nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum. Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan atau pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksi hukum atas hal tsb, tidak hanya sanksi moral saja tapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan dibawah tangan maupun bagi yang menikahkan.
itsbat nikah poligamiahmad nur muhith 08.11.07 02:47
terus bagaimana pak muhsin kalau yang terjadi itu itsbat nikah poligami? padahal itsbat itu kategori permohonan tapi dalam putusannya menjadi gugatan (contentius)karena perkara yang diistbat itu nikahnya yang kedua. kira-kira batal gak putusan hakim tersebut? mohon balasannya dikirim diemail saya karena sebagai perbandingan dalam analisis skripsi saya
PENIPUAN HUKUM OR PENYELUDUPAN HUKUMganaldo 04.10.07 18:33
sy jd bingung dg pendpt Prof.Muchsin. yg bnr tuh penipuan hukum or penyeludupan hukum sih. apa wartawan Hukum Online.Com yg salah kutip. soalnya sy blm pernah dgr istilah penipuan hukum. mhn penjelasan & referensinya sekalian. trims..!!!

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.