Jumat, 05 Oktober 2007
Bisakah Motor Kreditan Ditarik Begitu Saja?
Membeli motor secara kredit semakin gampang. Kedudukan pembeli seringkali lemah. Tak membayar angsuran, motor bisa ditarik perusahaan pembiayaan.
Mys/KML
Dibaca: 96064 Tanggapan: 20

Namun, janganlah begitu saja menyerah. Hak-hak hukum Anda tetap perlu mendapat perlindungan. Perhatikan isi kontrak, apakah perusahaan tempat Anda membeli motor juga sudah memenuhi kewajibannya. Setidaknya begitulah pesan yang bisa ditangkap dari gugatan yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung.

 

Sidang perdana digelar pada 11 September lalu. Hakim menyarankan kedua belah pihak berdamai. Namun jalan damai buntu. Kedua pihak gagal mencapai kata sepakat. Ada kewajiban yang tidak dijalankan oleh lembaga pembiayaan konsumen, kata Dedy kepada hukumonline.

 

Adalah Bambang Sutejo yang melayangkan gugatan terhadap PT Tunas Financindo Sarana (TFS). Melalui kuasa hukumnya Dedy Mawardi, Bambang menuding  perusahaan pembiayaan itu melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, ia meminta ganti rugi total senilai Rp1,15 miliar.

 

Hubungan hukum Bambang dengan TFS bermula dari pembelian satu unit sepeda motor bebek Honda warga silver tahun 2006. Kalau ditotal, biaya yang harus dikeluarkan Bambang adalah Rp16.008.000. Lantaran tak bisa membayar lunas, ia mencicil Rp552 ribu per bulan selama 29 kali angsuran. Untuk memperkuat hubungan hukum itu kedua belah pihak membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. Perjanjian itu diteken pada 13 Juni 2006.

 

Di tengah jalan, Bambang tak membayar angsuran sesuai batas waktu yang diperjanjikan. TFS bereaksi dengan mengirimkan surat peringatan. Lantaran tak ada pelunasan kewajiban, TFS langsung menarik motor tersebut dari debitur. Rupanya Bambang tidak terima, dan menempuh upaya hukum. Menurut Dedy Mawardi, pengacara Bambang, setidaknya ada tiga alasan yang membuat kliennya menggugat.

 

Pertama, perjanjian kedua pihak ternyata tidak dikuatkan akta notaris. Kedua, perjanjian dan atau benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung. Ketiga, penarikan motor dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan ketiga alasan itu, Dedy menduga TFS melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

 

Menanggapi gugatan itu, TFS sedang mempersiapkan jawaban. Kuasa Hukum TFS, Kristian Devi mengakui adanya perjanjian tersebut dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu sah menurut kami, ujarnya saat dihubungi via telepon.

 

Ditambahkan Kristian, fidusia yang disebut-sebut Dedy memang belum didaftarkan. Kalaupun tidak didaftarkan, seharusnya tidak sampai membatalkan perjanjian. Tidak didaftarkan bukan berarti membatalkan perjanjian. Karena fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Pengambilan motor bukan eksekusi, kan disepakati dengan tanda tangan oleh para pihak, ujarnya.

 

TFS atau yang lazim disebut Tunas Finance, merupakan salah satu anak perusahaan PT Tunas Ridean, Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001. Perusahaan ini telah berkembang dan memiliki jaringan distribusi di 32 kantor cabang.

want to ask
 - Nugie
10.01.16 00:51
malam pak . saya ingin menyerahkan motor yang saya kredit . sekarang sudah 3 bulan saya tidak membayar angsuran tetapi tidak ada peringatan ataupun informasi dari pihak leasing . jika saya ingin mengembalikan barang kreditan saya, apakah saya harus membayar tunggakan 3 bulan yang belum saya bayarkan ? terima kasih sebelumnya pak ..
penarikan motor pada malam hari
 - jefry hasiolan sitorus
30.12.15 20:58
saya tidak setuju,atas adanya colector motor.karena colector itu dimana mana tidak mempunyai kriteria sopan santu terhadap oleh pihak konsumen pembeli moto/perkreditan motor.
Pengalaman yang sama
 - Muhammad ihsan Matondang
24.04.15 16:20
Saya juga baru mengalami hal yang sama, hampir percis seperti yang terjadi di cerita diatas.
BIasa Aja
 - cekke
24.10.14 02:28
Pada Intinya Pihak Diler Jangan Gampang NgutanginOrang Biar Gak NAmbah Dosa dan Kemacetan
jangan gentar hadapi colektor
 - prima
31.10.14 12:02
colektor tidak semua mengerti hukum, jadi bagi kaum kredit jangan mau di injak2, dimarah2 ama colector, bila perlu colector di usir.
Wanprestasi
 - Remedial
23.06.14 17:36
qt sebagai rakyat kecil sekarang harus pintar, cerdas dan pandai. bukan saatnya antek-antek kompeni itu terus menghisap darah qt. sebelum mengambil kendaraan tolong cek kembali surat kontraknya dan pada bab tertentu tertulis "wanprestasi".... tolong dicermati krn disitu letak culasnya liseang. pihak survey dan kolektor tdk pernah ngebahas krna akan mengurangi pendapatan mereka. sebenernya itu bisa disiasati dengan dana titipan kpd leasing. sudah saatnya qt sebagai kaum miskin untuk bangkit dan jgn mau kalah dgn kaum borjuis. Perancis bisa maju krn kaum miskin merapatkan barisan dan bersatu memperjuangkan hak2nya tapi tentunya dgn pintar dan arif.... semoga ini bermanfaat
menangis dlm snyuman
 - faiz
20.05.14 02:04
lemahnya pngetahuan masyarakat terkait pendaftaran fidiusia saya rasa menjadi masalah pokok dalam hal ini,tak semua masyarakat cakap akan hukum dan ujung2nya masyarakatlah yang selalu kalah dalam ranah hukum,bukankah hal hal terkait kekuatan hukum itu seharusnya diatur dan diberitahukan oleh lembaga pembiayaan kepada kreditur,sehingga mereka mengerti akan perjanjian dalam masalah trsebut
motor ditarik leasing
 - w1
17.02.12 01:19
kredit motor tinggal 6 jt lagi ditarik leasing..karena tidak bayar lagi dan konsekuensinya akan di lelang…terus uang saya yang sudah masuk sebanyak Rp. 19.036.000,- an di lupakan begitu saja kah? *kejam* saya bukannya tidak sanggup bayar cuman lagi ada masalah saja dan cuman butuh waktu saja agar penghasilan normal kembali mau ngadu kemana? bingung lah … pasrah padahal harga motor 15.600.000,- kondisi motor bagus bangeut krn saya rawat...saya bayar selama ini dr hasil jerih payah
kasihan dech lu bro
 - preman online
18.02.12 10:21
hutang itu tetap harus dibayar bro, u sudah dapet hak pakai motor harga mahal dengan uang seiprit, coba kalo lu yang punya uang dipinjem trus gak dibayar/dicil pasti lu sebel..so i cuma bisa bilang sama lu sukurin cucian dech lu..
Leasing & Debt bagai Majikan & Anjing
 - Korban Leasing C*F
30.01.15 15:50
Saya juga mengalami hal itu bro, bukan tidak mau membayar tapi sedang berusaha dan masih berniat tapi terkadang pihak leasing melakukan kecurangan seperti itu, yg jelas jangan sampai kita menyerahkan motor kita ketangan leasing atau anjingnya si debt collector apapun alasannya, leasing dan debt makan duit haram ntar pasti sanak keluarga kena getahnya, amin
Dipermalukan dan dibikin pusing sama collector
 - jemmy
20.12.11 20:10
Kalo saya malah dipermalukan. Masa Cicilan motor baru telat belum sampai sebulan, dapet surat tanpa amplop dikasihnya ke tetangga sebelah kantor. saya malu sama tetangga kantor dan karyawan. jadi tahu mereka motor saya cicilannya berapa yg baru bayar, berapa yang belum. Saya heran baru telat sebulan hanya lewat bulan, harus bayar 2 bulan sekaligus. kita nyicil khan karena gak punya uang, bukan karena punya banyak uang.
adakah toleransi
 - lukman hakim
09.07.11 23:30
aq ponya tnggakan 4 bulan d samping itu aku juga telat 4 bulan,adakah kemungkinan motor saya di ambil?
PT. TFS kriminal
 - David Pangemanan
03.09.08 08:12
PT. TFS - PERUSAHAAN PMA PERUSAK HUKUM INDONESIA Secanggih apapun hipotesa, teori, Undang-Undang di Indonesia namun bagi rakyat kecil, hukum di negeri ini sudah mati. Paling tidak, rakyat kecil tidak berhak menuntut terhadap ketidakadilan yang diterimanya. Boleh percaya, tidakpun boleh. Namun pengalaman saya ini dapat menjadi contoh konkritnya. Tahun 2005 saya telah dirugikan sebesar lk. Rp. 105 jt. oleh sebuah perusahaan finance PMA (PT. TFS) yang berkolaborasi dengan sebuah perusahaan asuransi (PT. AWT). Hal ini telah saya adukan di Poltabes Surakarta. Berbagai bukti-bukti tertulis (a.l. Surat-Surat Palsu, Penggelapan dan Penipuan) telah kami sertakan dalam pengaduan. Dan setelah 35 bulan berlalu, alih-alih Penyidik Poltabes Surakarta mengembangkan pengaduan terhadap delik HAM (Hak Milik), Tipikor (Fidusia) dan Gratifikasi ataupun Perlindungan Konsumen, namun justru jawaban klise (kurang bukti) yang kami terima. Tidak kurang pula Propam hingga Kompolnas telah kami surati, namun tidak ada tanggapan apapun. Inilah fenomena hukum bagi rakyat kecil - yang harus menjadi tumbal bagi Pengusaha dan Penegak Hukum dalam memupuk harta kekayaan. Paradigma lama kini terulang dipentas hukum Indonesia. Eksekutif sibuk mempertahankan jabatan, legislatif idem ditto. KPK kedodoran mengejar pengemplang uang negara. "Polisi" (berbekal KUHP)- yang hanya sibuk mengejar kriminal berkantong cekak- pura-pura lupa tentang Jaminan Fidusia dan Perlindungan Konsumen. Tinggallah rakyat tidak berdaya yang hanya bisa memberontak dalam diam sambil mencoba bertahan hidup. Golput manifestasinya. Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan uang negara dan harta rakyat akan dikemplangi pengusaha-pengusaha semacam PT. TFS ini? Sampai kapan Negara dan Rakyat Indonesia ini akan dijajah oleh Pengusaha-pengusaha kakap pembeli keadilan? Korban arogansi Penegak Hukum sudah terlalu banyak. Revolusi bidang penegakan hukum mungkin satu-satunya solusi. Semoga tulisan ini mampu menjadi pencetus bergulirnya tuntutan kepada Pemerntah untuk segera merevolusi bidang penegakan hukum di Indonesia. david.pangemanan@yahoo.com HP. 0812 2718 5444 David Pangemanan (HP. 0812 2718 5444) Kaliajir Lor RT. 01 RW. 11 No. 3 Kalitirto, Berbah Sleman Yogyakarta 55573
First Previous 1 2 Next Last
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.