Rabu, 10 Oktober 2007
Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan
Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.
Dibaca: 195300 Tanggapan: 50

Tetapi untuk  menjamin kepastian hukum bagi  kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

 

Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan  di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). 

 

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.  Untuk akta yang dilakukan  di bawah tangan biasanya harus  diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta  tersebut. Dalam prakteknya,  di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

 

Saat ini, banyak lembaga  pembiayaan (finance) dan bank (bank umum  maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang  bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit)  secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi  sebagai penerima fidusia.  Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang  mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.  Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

 

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia  dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong  desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

 

Akibat Hukum

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan  dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian.

 

Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

  1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
  2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

 

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi  melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.  Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat  terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

 

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.  Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai

 

Pasal  372 KUHPidana menandaskan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

 

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan  porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak.  Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

 

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

 

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah  terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah.  Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

 

Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

 

Proses Eksekusi

Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh  pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia  di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. 

 

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia.  Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak.  Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

 

*) Penulis adalah advokat pada Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung dan Achmad Imam Ghozali, SH and Partner (Law Firm), yang beralamat di Jln. Anggrek No. 19 Rawa Laut. Bandar Lampung. Telp. (0721) 256801, hp. 0812 7200 395  e-mail. nugroho-saja@telkom.net, purwonugroho@plasa.com

 

Pendaftaran Fidusia
 - Cindy
15.04.16 10:43
permisi pak, saya mau nanya. dapatkah fidusia didaftarkan apabila akta Fidusianya telah di tanda tangani 2 bulan yang lalu ? Mohon pencerahannya pak. Terima kasih
Ada hak dan kewajiban
 - Lams
23.03.16 12:33
Diterbitkannya UU Fidusia ini merupakan jaminan dari sistem ekonomi sektor kredit. Dengan adanya UU ini kedua pihak mendapat jaminan dan kedudukan yang sama dalam hukum. Berani ambil kredit berarti harus siap menunaikan kewajiban. Begitu pula pelaku usaha memerlukan kepastian dana yang telah dikeluarkan dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Mengenai status menunggak hingga menyebabkan penarikan objek jaminan saya rasa ada fungsi kordinasi dan komunikasi didalamnya. Saya pernah kredit motor dan menunggak hingga pola 2-1. Namun saya tetap menjalin komunikasi dengan collector dan memberi alasan disertai surat pernyataan bahwa unit masih ada dalam penguasaan saya. Mungkin karena hal inilah saya tetap dapat melunasai angsuran sampai selesai, meski bayarnya telat2. Ada juga mungkin tipe konsumen lain, sudah nunggak, ditagih susah, kordinasi tidak ada, ya wajar saja jika terjadi penarikan. Dan lagi jika masih dalam ketentuan sesuai undang2 fiducia mengakibatkan penarikan kendaraan, maka tentunya pihak leasing (pelaku usaha) terlebih dahulu melewati proses2 yang ada. Ntah itu Surat Peringatan dan Surat Pemberitahuan Tarik. Yang jadi masalah adalah surat tidak sampai karena konsumen telah pindah alamat tanpa pemberitahuan ke leasing. Ya intinya yang mau saya sampaikan adalah, dalam konteks ini ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak. Kalau tidak mau ribet, kenapa harus kredit, beli lunas saja!
PENERTIPAN SISTEM PERJANJIAN
 - MEIRIYAN HADINATA
17.04.16 16:36
Sebenar nya yang menjadi pokok permasalahan apabila terjadi wanprestasi dari pihak kreditor para cara cara apa yang memang secara menurut prosedur hukum secara baik, kalau artikel diatas menjelas kan bagai mana mekanisme perjanjian itu di buat baik secara ountentik dan dibawah tangan alangakah baiknya setiap perjanjian pidusia di lakukan secara outentik di hadapan notaris, karna perjanjian outentik akan lebih terpeinci bagai mana bnetuk bentuk prosedur mengenai hak dan kewajiban dari masing masing pihak, mengenai pasal 1338 tentang pakta sunservanda benar perjanjian yang di buat akan menjadi undang undang bagi para pembuat nya, tapi disini lebih pabagai mana cara mendisiplinkan katuran perjanjian biar lebih aman dan konkrit dan merupakan dan menturutsertakan negara dalam hal ini diwakili oleh notaris,. dan mengenai prosedur penarikan harus lebih di perinci di tuangkan di akta jaminan pidusia biar lebih mematuhi hukum yang lebih bermartabat. tidak apa apa kalau toh harus di selesaikan di pengadilan sekarang kan sudah ada sistem peradilan sederhana yang objek perkaranya kurang dari 200 jt itu bisa masuk gugatan sederhana dan bisa selesai paling lama 25 hari,.
Dari Dan Untuk Yang Lemah
 - Asas Keperpihakan Street Lawyer
13.02.16 01:50
Yang perlu diperhatikan adalah cara Kreditur yang seperti itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Tindak Pidana, apalagi berkomplot dengan aparat penegak hukum. Harusnya melalui Gugatan hingga ke proses Eksekusi yang sah dong.... Sudah perjanjiannya sepihak masih juga menggunakan cara-cara premanisme seperti itu... Bagi perusahaan Pembiayaan silahkan berbisnis dengan tujuan merauk keuntungan yang sebesar-besarnya... Tapi bukan berarti dapat menggunakan segala cara tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kenapa Fidusia Bawah Tangan yang diambil oleh Pengusaha Pembiayaan??? Jawabannya adalah karena perjanjian leasing tersebut pastinya sepihak baik pembuatnya, maupun isinya yang tidak seimbang (lebih menguntungkan pembuat draft) demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Jawaban berikutnya adalah karena tidak mau mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga lebih (dari proses pembuatan harus di hadapan Notaris hingga pendaftaran akta). Hehehe.... bagaimana mungkin kita buat akta otentik tapi isinya semau gue.. masih harus mengurangi keuntungan ekomomis lagi... Artinya sejak awal memang tidak ada itikad baik (memanfaatkan) dari Sang Pemodal, karena Debitur yang selalu berada diposisi yang lebih lemah (membeli secara leasing). Toh menggunakan cara-cara premanisme juga masih dimungkinkan kok di Negara tercinta ini, seandainya nanti kemampuan membayar Debitur berkurang... Gampang kan..?
dilandasi itikad baik
 - Yudatama Akbar
03.03.16 09:48
Bahasa gampangnya, begitu konsumen akad kontrak, hak atas hak miliknya BERALIH,. Tidak setiap saat dan serta merta main eksekusi, ada prosedur di perusahaan dan sudah diCOBA jalin negosiasi ke konsumen. Untuk konsumen yang di nilai sudah tidak mampu menyelesaikan sisa angsurannya ATAU berpotensi menghilangkan obyek jaminan, wajib eksekusi sesuai kesepakatan, sebaiknya Anda pelajari lebih dalam sebelum komentar!
TERTIPU SAAT OVER ALIH
 - RAHMAT HIDAYAT
25.01.16 11:31
Belum lama ini saya tertipu oleh seseorang saat meng overalihkan mobil saya. Ternyata orang tersebut menipu dengan identitas palsu semua.apa yg harus saya lakukan. apakah ada pasal yg bisa membantu saya dalam kasus ini??
Akibat FIDUSIA di bawah tangan
 - S. Wulandari
05.09.15 15:11
saya mengalami kejadian luar biasa, saat cicilam mobil saya macet karena kondisi ekonomi yang memburuk dimana komplotan debt mengejar dan memperlakukan kami dengan kasar di daerah kalasan saat saya pulang kampung tujuan ke Solo padahal saya penduduk Bandung, artinya mereka para debt ini memburu penunggak sampai ke berbagai daerah. Mobil kami dikejar oleh 3 mobil avanza dan 10 sepeda motor, dengan kasar mereka memaksa suami saya menepi, saat itu saya bersama anak anak, karena kekasaran mereka kami memilih menepi dan mencari bantuan pada posek kalasan melalui hp, anak saya karena syok mengalami sesak napas dan kami bawa ke rumah sakit polisi terdekat. Akhirnya polisi kalasan mendatangi lokasi kami kurang lebih 1 Km sebelum polsek kalasan lalu kami sekeluarga diajak untuk membawa mobil ke polsek kalasan termasuk dengan komplotan debt (VERENA leasing). Di polsek kami diminta meninggalkan mobil dan dipaksa membuat pernyataan yang saya tolak untuk ditanda tangani. Akhirnya karena waktu sudah larut malam dan anak saya dalam kondisi sakit kami tinggalkan mobil di parkiran Polsek, aneh bin ajaib petugas polsek kalasan mengejar saya dan suami (Anak anak sudah diamankan dengan dijemput mobil sepupu) lalu kami digeledah dengan kasar oleh petugas polsek kalasan (kami diperlakukan mirip penjahat, meski saya menangis di pinggir jalan mereka tetap memaksa kami kembali ke polsek), hasil penggeledahan polisi kalasan adalah mereka mengambil kunci mobil saya yang lain (Karena kunci mobil yang dikejar debt terbawa anak saya). Akhirnya saya dan suami berhasil menghindari paksaan polisi dan kami ke solo menggunakan bus yang lewat, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 23.45. Saya sangat trauma dengan kejadian tersebut, padahal saya sudah meminta debt menunjukkan bukti fidusia yang benar kepada kami bila mereka memiliki akte fidusia saya mengijinkan mereka membawa mobil, tapi mereka tidak memilikinya dan sedihnya polisi kalasan saya anggap bagian dari para debt (maaf) karena mereka begitu akrab mengobrol bahkan kami curiga sebelum komplotan mengejar kami di jalan mereka sudah permisi ke polsek setempat, padahal perilaku debt seperti gank motor yang membahayakan pengendara lain (Ngebut dan kejar kejaran dengan bunyi knalpot yang memekakan telinga). Boro boro kami sekeluarga dapat perlindungan yang fair dari polsek kalasan malah kami diperlakukan seperti penjahat. Karena saya berkesimpulan akan sangat membahayakan keselamatan jika kami tetap menggunakan mobil, akhirnya mobil saya tinggalkan di parkiran polsek kalasan hingga saat ini (artinya mobil sudah diparkiran polsek kalasan 1 tahun lebih) dan kepemilikan mobil menjadi abu abu (Saya punya hak, dan leasing pun punya hak) dengan kejadian mobil yang tidak dapat saya pergunakan saya tdak minat melanjutkan cicilan (Saat kejadian nunggak 4 bulan) dan bukti mobil ada di parkiran polsek kalasan (Toyota Wish 2004) No pol B 1611 FA, saya berharap keadilan yang sama dengan pihak leasing dengan cara leasing mengembalikan uang muka dan cicilan yang sudah saya bayarkan dan mobil silakan ambil di parkiran polsek kalasan, karena saya merasa ditipu oleh VERENA karena mereka tidak memiliki dokumen yang benar yang dibutuhkan dalam transaksi kredit mobil, yang menyebabkan kami dipaksa menghilangkan hak atas mobil tersebut
laporkan
 - puji
19.05.15 07:53
Dalam poin ini bisa dikatakan bahwa leasing telah dengan sengaja melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan jeratan sangsi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupia, sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
laporkan
 - puji
19.05.15 07:49
lembaga pembiyayaan nya laporkan ke polisi dengan pasal 18 tentang pencantuman klausula baku yang dilanag oleh pemerintah acaman hukuman 5 tahun penjara atau denda 2 miliar
sahinshaqiri
 - dononk
17.03.15 22:59
fidusia
Sanksi Pidana
 - Bony
04.11.14 11:15
Bagaimana status hukum pihak ketiga berkaitan dengan tuduhan penggelapan kepada debitur oleh kreditur jika terjadi pengalihan objek ke pihak ketiga melalui perjanjian hutang tanpa sepengetahuan pihak kreditur? Jika pihak kepolisian menerima laporan kreditur berdasarkan Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan, apakah pihak ketiga bisa dijadikan sebagi terlapor juga? Seberapa kuatkah pasal 372 KUHPidana terhadap wanprestasi dari perjanjian perdata leasing kendaraaan?
Dampak Eksekusi dengan SJF melanggar PMK
 - Eldy
26.07.14 13:35
Ada dua pertanyaan saya, mohon pencerahannya pak, (1) kalau perusahaan pembiayaan melakukan sita kendaraan lantaran konsumennya wanprestasi, Sementara Sertifikat Jaminan Fudusia perusahaan itu diterbitkan melewati batas 30 hari sebagaimana Permen No 130/PMK.010/2012. apakah penyitaan itu tetap sah? (2) Jika perjanjian kredit antara perusahaan itu dengan konsumen, melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No 8/1999 ttg perlindungan konsumen. Apakah konsumen bisa menuntut pidana perusahaan meski konsumen sendiri wanprestasi dan menandatangani perjanjian itu?
First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.