hukumonline
Rabu, 10 Oktober 2007
Oleh: Grace P. Nugroho, SH*)
Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan
Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.
Dibaca: 58820 Tanggapan: 41

Tetapi untuk  menjamin kepastian hukum bagi  kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

 

Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan  di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). 

 

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.  Untuk akta yang dilakukan  di bawah tangan biasanya harus  diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta  tersebut. Dalam prakteknya,  di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

 

Saat ini, banyak lembaga  pembiayaan (finance) dan bank (bank umum  maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang  bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit)  secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi  sebagai penerima fidusia.  Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang  mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.  Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

 

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia  dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong  desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

 

Akibat Hukum

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan  dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian.

 

Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

  1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
  2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

 

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi  melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.  Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat  terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

 

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.  Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai

 

Pasal  372 KUHPidana menandaskan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

 

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan  porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak.  Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

 

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

 

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah  terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah.  Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

 

Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

 

Proses Eksekusi

Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh  pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia  di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. 

 

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia.  Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak.  Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

 

*) Penulis adalah advokat pada Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung dan Achmad Imam Ghozali, SH and Partner (Law Firm), yang beralamat di Jln. Anggrek No. 19 Rawa Laut. Bandar Lampung. Telp. (0721) 256801, hp. 0812 7200 395  e-mail. nugroho-saja@telkom.net, purwonugroho@plasa.com

 

Share:
tanggapan
Dampak Eksekusi dengan SJF melanggar PMKEldy 26.07.14 13:35
Ada dua pertanyaan saya, mohon pencerahannya pak, (1) kalau perusahaan pembiayaan melakukan sita kendaraan lantaran konsumennya wanprestasi, Sementara Sertifikat Jaminan Fudusia perusahaan itu diterbitkan melewati batas 30 hari sebagaimana Permen No 130/PMK.010/2012. apakah penyitaan itu tetap sah? (2) Jika perjanjian kredit antara perusahaan itu dengan konsumen, melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No 8/1999 ttg perlindungan konsumen. Apakah konsumen bisa menuntut pidana perusahaan meski konsumen sendiri wanprestasi dan menandatangani perjanjian itu?
dua-duanya sadar diriegi monoarfa 21.09.13 00:23
kalo barangnya di tarik oleh pihak perusahan,sementara barang tersebut merupakan satu-satunya usaha peminjam,nanti bagaimana dia bisa melunasi tunggakan. MAKANYA JANGAN MAIN TARIK MELULU,BERHUBUNG KEDUA-DUANYA MEMPUNYAI KESAKAHAN YG SAMA,SIPEMINJAM TIDAK TEPAT WAKTU,DAN PIHAK PERUSAHAN TIDAK ADA TOLERANSI KEBIJAKAN ATAU KAYAK JURAGAN RENTENIR YG JAHAT AKHIRNYA MENYUSAHKAN RAKYAT DENGAN KEDOK MEMBANTU RAKYAK,IMING-IMING DENGAN SIMBOL PERLUDANA CEPAT!!! PADAHAL UDAH SEPERTI MENJEBAK KONSUMEN INGIN MERAUK UNTUNG BESAR TETAPI MODAL KECIL,NAMBAH LAGI UDAH MERUGIKAN UANG NEGARA.DENGAN TIDAKNYA MENGURUS HUKUM SECARA PASTI. umm....imut2 nya singa...
jika ke-2nya sadar tidak akan ada masalahbijaksana. w 26.06.14 10:14
Tidak semua perusahaan pebiayaan tidak mendaftarkan Akta Fiducia, apalagi saat ini hukumnya wajib untuk didaftarkan. intinya adalah komunikasi antara pihak debitur dengan kreditur. problemnya adalah apakah debitur benar-benar belum bisa bayar, entar-entar bayar atau tidak mau bayar?, kemudian kreditur apakah bisa memahami nasabahnya dan menjadi konsultan yang baik untuk nasabahnya, atau orientasi jasa fee dari unit yang ditarik?. ketika tidak ada komunikasi yang baik, artinya nasabah selalu menghindar, unit tsb digadaikan, unit tsb dijual, unit tsb dikuasakan sepihak ke orang lain, sms/ tlp tidak pernah ditanggapi, jika itu masalahnya maka kepercayaan dari kreditur juga akan melemah akhirnya timbul kondisi tsb. kita harus akui, bahwa pembiayaan tumbuh subur karena kita konsumtif, DP sudah >20% saja yang kredit masih tetap tinggi. jadi gan menurut ane, ketika kita sadar dengan tanggungjawab masalah ini tidak akan timbul. ane sudah beberapa kali kredit dan tidak pernah ada masalah, kerna 1. ketika akan kredit ane mikir panjang apakah ane betul-betul butuh barang tsb, apahakh ane sanggup untuk bayar cicilan?. 2. ketika sudah ngambil ane akan menjalankan tanpa harus terlambat. 3. ketika ada masalah ekonomi, ane akan komunikasikan dengan kreditur dan masalah tsb akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. istilah karakter mungkin adalah salah satu penyebab kita, karena karakter selalu mengabaikan kewajiban dilihat dari sisi manapun adalah salah. jadi ane berpendapat tindakan kreditur yang tidak mau mendengar masalah nasabahnya adalah salah, dan tidak ada pembenaran sedikitpun untuk debitur yang mencari alasan atau pembenaran sendiri ketika lalai dari kewajiban. hutang adalah amanah yang harus kita selesaikan, kepercayaan itu mahal harganya gan.
gak ada judulaldinosya 21.08.13 10:30
sangat bermanfaat sekali...tadinya cuman liat-liat..eeee.....infonya sangat menarik...kebetulan salah satu
..Laskar 18.10.13 23:54
:) Sama
eksekusi jaminanreza galau 10.12.12 23:45
ada yang tau gak..bagaimana ketika obyek jaminan tersebut mengalami penyusutan harga apa yang bisa dilakukan kreditur untuk mengatasi permasalahan tersebut guna pemenuhan hutang debitur yang wanprestasi??
baca ling ini gan darmawan 29.08.12 18:32
http://www.bisnis.com/articles/tak-daftar-fidusia-multifinance-dilarang-tarik-kendaraan
leashing memang tidak daftarkan surat fudusia ke Kantor pendaftaran fidusiakonsumen 11.04.12 15:00
bener mas bro............. Hampir sertiap transaksi keredit motor, leashing JARANG bahkan hampir tidak pernah mendaftarkan surat fudisia ke kantor pendaftaran fudisia. bahkan di buat di depan notaris-pun tidak. artinya surat jaminan fidusia dibuat di bawah tangan (tidak resmi), hal ini menyebabkan secara hukum perjanjian fidusia lemah di mata hukum. jadi leashing ga bisa main TARIK MOTOR tanpa ada surat jaminan fidusia yang SaH (dibuat di depan notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia). kalopun MOTOR kita tetep mau di tarik tanpa ada surat fidusia yang RESMI maka leashing bisa meminta bantuang pengadilan untuk membuat SURAT PENARIKAN BENDA JAMINAN dalam hal ini adalah motor kita mas bro... TAPIIIIIIIIIIIIII hal itu RUMIT...BUTUH BIAYA...WaKTU alias melelahkan.... jalan pintas SEWa PREMAN SIAP MATI karena uang......kalo perlu bawa golok dan pasang kumis palsu biar serem...he he he tanpa surat dari pengadilan dan surat fidusia yang SaH dan RESMI (dibuat di depan notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia) Leashing tidak bisa berbuat banyak...apalagi narik motor KITA yang sudah kita bayar banyak..... kalopun debt kolektor datang mau narik motor GAMPANG mas BRO...kita minta saja surat jaminan fidusia yang resmi dan sah (dibuat di depan notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia) ATAU surat dari pengadilan yang menunjuk petugas pengadilan untuk mengambil motor. BUKAN PREMAN !!! kalo mereka NGEYEL:.....LAPOR POLISI AJA MAS BRO...karena secara HUKUM mereka sudah melakukan tindak PERAMPASaN BARANG ORANG LAIN TANPA ALASAN YANG DIBENARKAN alias KRIMINAL RAMPOK bin MALING Mas BRO. ada KEPUTUSaN KAPOLRI yang membuat peraturan PENARIKAM NOTOR HARUS ADA SURAT JAMINAN FIDUSIA yang RESMI dan SaH JUGA Terdaftar, DAN Ada perlindungan dari polisi sebagai petugas pengambilan MOTOR yang ditunjuk pengadilan...... Awalnya semua ini adalah KETELEDORAN pihak leashing yang TERBURU-BURU ngejar SETORAN biar motor banyak yang LAKU....dan mereka LALAI dalam membuat surat jaminan fidusia yang RESMI dan SaH dimata hukum.....makanya MEREKA BAWa PREMAN....PADAHAL kalo surat jaminan fidusia sudah RESMI, Dan terdaftar maka leashing ga usah bawa preman atau surat dari pengadilan KARENA surat jaminan fidusia yang SaH dan resmi (dibuat di depan notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia) sudah bisa DIJADIKAN SURAT RESMI dan SAH UNTUK MENARIK MOTOR KITA. TAPI KENYATAANYA...............Leashing GA PUNYA / GA BUAT SUDAR FIDUSIA yang RESMI pada AWaL perjanjian jual beli..............dengan kita...dan ytidak di buat atau di tandatangani di depan NOTARIS....BEGITU MAs BROOO!!! JAdi...salah mereka sendiri..TELEDOR sih mudah2an bermanfaat !
FidusiaKreditur 30.07.12 13:08
Dibawah tangan itu juga resmi Mas Bro, pernah baca KUHPerdata pasal 1338 g mas Bro.? klo g pernah ni ane kasih "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Masalah tarik menarik itu biasalah dilakukan mas bro, karena Debitur wanprestasi ud gitu g mau menyerahkan, padahal diperjanjian sudah dijelaskan selain itu ada juga mas bro di UU Fidusia pasal 29 (1), nih ane kasih, sbb : Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a.pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b.penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c.penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. selain itu diatur juga di pasal 30, g pernah baca jg mas bro.? nih ane kasih Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. dan perlu di ingat mas bro, klo harga lelangnya menyisakan sisa utang Debitur maka Kreditur akan memberikan kelebihan itu tetapi sebakliknya klo kurang ya Debitur harus nutupi sisa utangnya mas bro. intinya cukup tau porsi masing-masing ajalah mas bro, thx
keluhan debituracep suhendar 28.02.12 23:02
saya minta solusi gimana cara untuk menangani tentang kreditur,,karna saya sudah nunggak 3 bulan belum tapi sya masih punya etikad untuk membayar dan mempertahan kan barang tersebut..tpi pihak kreditur ,,trs2n pingn merampas barang tersebut... saya hars ambil langkah ataw cara ap yang hars saya jalan kan??? di tunggu thiiifz ny???????????
PEMAHAMAN FIDUSIAserianto 26.02.12 20:43
Semuanya pendapat benar, cuma tinggal disadari aja, UUD fusia kenapa sampai tidak jalan dengan sempurnya.(1) karna biaya pengurusan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang ada di UUD fidusia.(2)memerlukan transaksi yang butuh waktu sedangkan masyarakat sudah butuh (3)nilai barang yang di ambil oleh calon nasabah ( dibitur) akan bertambah.artinya khan mempersulit masyarakat juga.pendapat saya uudnya yang harus di perbaiki dan pengawasan di masyarakat di tingkatkan.demi kenyamanan KREDITUR DAN DIBITUR sama-sama nyaman. ( awalnya yg butuh siapa? dan yang biayai tu siapa ?. semuanya gak ada yang terlalu benar dan tidak ada yang terlalu salah. Kreditur sering jadi sorotan di masyarakat tampa dia sadari tanpa Kreditur masyarakat tidak bisa minjam. ( omong kosong minjam kalau bisa beli kontan)artinya Kreditur awalnya baik dong...,Masalah fidusia gampang kok cuma kenotaris aja kok susah. pertanyaannya masyarakat idonesia sudah siap belum dengan menamba biaya pengurusan fidusia ( biayanya lumayan jg loh) artinya fidusianya tidak di urus beban masyrakat yang di tanggung makin dikit.jadi tidak usah terlalu salah menyalain yang paling utama adalah kesadaran membayar kredit jangan telat biar gak timbul masalah.
TARIK AJA WESSS...!!antony budiono 12.04.10 21:23
POKOKNYA..,punya hutang harus dibayar..!! dulu ngutangnya gampang kok..! balikinnya kok susah. jgn lah cari2 selah tuk lepas tanggung jawab akan utangMU! ingat pada case2 tertentu HUKUM ADAT juga masih bisa diterima...
coba kalo beraniHeri Napulis 15.04.12 20:08
kok kolektor di palembang gak ada yang berani, coba kau aja ke palemabang, aku nunggak, sengaja gak aku bayar, aku tunggu... ini alamat aku, aku tinggal di bom baru 3 ilir palembang, tanya aja nama aku, kalau memang kamu hebat dan melawan
kalo berani ya uda tariik,,..biar tak keproktaqi 30.04.13 10:18
tergantung situasi keuangan juga sih mas brooo.... hutang memang mesti dibayar tapii kalo ada duit, kalo gak ada mau dibilang apa. gak ada yg bs menarik seenaknya kecuali kamuu memang orang lesing,,,heee heee
hukum yang adilandy 18.03.10 12:04
kita sering melihat pihak bank melakukan exsekusi atas objek dr perjanjian yang berdasarkan atas berjanjian yang di beri judul fidusia memang darisudat pandang hukum kuhp memang lemah kedudukan hukum atas bank karena sering perjanjian tersebut tdk berkekuatan hukum tetap yang dikarenakan tdk didaftarkannya perjanjian tersebut pihak pihak yang berwenag. yang jadi pertanyan saya adalah: 1.apakah penarikan atau bisa dikatakan exsekusi dijalan itu dibenarkan? 2.apabila objek perjanjian itu dipindahkan ke pihak k dua itu dapat dibenarkan? 3.kalau objek perjanjian di gadaikan dan perotoli sampai sampai kehilangan jejaknya apa didepan hukum dibenarkan?
exsekusi barang jaminanyadi 14.02.12 16:47
menurut saya eksekusi di jalan bisa di benar kan kalo debitur sulit di temui,karakter buruk, dan tidak ada niat bayar lagi.. dapat di benar kan asak di pindah kan secara resmi dan di ketahui oleh perusahaan terkait. kalo objek di perotoli dan di gadai kan itu sudah melanggar hukum dan mungkin tu dah termasuk pelanggaran dan tidak di benar kan di mata hukum
tanggapanrifqi 10.10.12 19:40
pertanyaan yang kedua, saya rasa dipindahtangankan dalam knteknya tidak dibenarkan tetapi dalam hal lain benda jaminannya dapat di sita, karana itu asas droit de swite, objek benda jaminan mengikuti ditngan siapa bnda itu berada. brbicara digadaikan itu tidak dibenarkan, krena barang itu telah di jaminkan, karna itu berlaku lah asas publisistas,
digadaikan sah kok broo...taqiluthfi 30.04.13 10:23
pertanyaan no.3 saya jawab; sah-sah saja kok mas broo asal jangan ketahuan.....
First Previous 1 2 3 4 5 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.