hukumonline
Jumat, 09 November 2007
Mekanisme Penindakan Aliran Sesat Riskan Langgar HAM
Penindakan beresiko melanggar HAM karena mekanismenya memungkinkan institusi non pemerintah turut campur dalam mengkriminalisasi sebuah keyakinan. Sebelum menindak, mestinya lebih dulu diselidiki, apakah aliran itu benar-benar mengganggu ketertiban masyarakat.
NNC
Dibaca: 905 Tanggapan: 5

Setelah suksesi kepemimpinan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai angkat suara menyikapi isu aktual. Mereka menyorot soal penindakan aliran sesat yang dilakukan aparat kepolisian. Menurut Komnas HAM, penindakan terhadap penganut aliran Al-Qiyadah Al Islamiyah atau aliran-aliran lain yang dinilai menodai agama, telah mengkriminalisasi keyakinan hanya berdasar fatwa lembaga keagamaan yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengkriminalisasi perbuatan.

 

Sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sudah lebih dulu menyikapi pola penindakan negara terhadap penganut keyakinan yang dianggap sesat. Mereka menilai pemerintah acap berat sebelah dalam menindak aliran keyakinan, dan menuntut pemerintah menjalankan Deklarasi Penghapusan Bentuk-bentuk Intoleran dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan (Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief).

 

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Hesti Armiwulan mengatakan, meyakini agama merupakan internal freedom, sehingga sebenarnya tidak bisa diintervensi oleh negara. Dengan begitu, ujar Hesti, Negara tidak dapat menyatakan suatu aliran agama sesat atau tidak, apalagi hanya didasarkan dari adanya kelompok masyarakat yang menyatakan demikian. Kalau terjadi begitu, berarti akan mengarah pada religious persecution.

 

Selain sudah dijamin konstitusi, hak dan kebebasan beragama, menurut Komnas HAM, juga dijamin dalam instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, salah satunya Kovenan Internasional Sipil-Politik yang sudah diratifikasi Indonesia lewat Undang-undang nomor 12/2005. Baik norma konstitusi dan juga kovenan internasional itu jelas mengandung arti negara wajib menjamin penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama.

 

Memang batasan bisa dikenakan, tapi sebatas eksternal freedom dari agama, lanjutnya. Eksternal freedom ini ia contohkan misalnya yang berkaitan dengan penyebaran atau pelaksanaannya. Namun pembatasan dengan melakukan intervensi itu juga mesti didasarkan pada alasan yang diperlukan. Alasan itu, ujarnya, antara lain eksternal freedom yang digunakan individu yang meyakini tersebut telah merugikan ketertiban umum, kesehatan dan moral masyarakat, dan kebebasan dan hak-hak fundamental orang lain.

 

Menurut Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Ahmad Baso, selama ini penindakan terhadap aliran keyakinan yang dinilai menyimpang, selalu didasarkan pada instrumen Pakem (pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan) yang dikeluarkan Kejaksaan. Landasannya, rata-rata dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditambah dengan laporan intelijen dan Kepolisian. Dari Pakem inilah Kejaksaan kemudian mengkaitkannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga aliran bisa diberantas. Prosedur Pakem sendiri mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

 

Baso menilai, untuk mengkriminalisasi sesuatu, melalui jalur Pakem ini, instrumen utamanya beranjak pada sesuatu yang hanya berdasar keberatan dari lembaga keagamaan. Mestinya harus dilihat lebih jauh, apakah ada dari keyakinan itu telah menimbulkan ketertiban terganggu, ada pemaksaan, penghasutan atau pemerasan. Baru kemudian pemerintah bisa menindak dengan normas yang ada, papar Baso.

 

Misalnya, apakah si penganut kepercayaan tersebut mengancam keamanan orang lain. Apakah dia melakukan penghasutan, pemaksaan sehingga melanggar hak asasi yang dimiliki penganut keyakinan lain. Ini kan mesti dilihat dari unsur-unsur yang seperti itu, tambahnya.

 

Ia mengatakan, mestinya polisi sebagai alat negara yang berfungsi menjaga ketertiban, tidak terlalu reaktif menanggapi desakan sekelompok masyarakat. Sebab, penindakan yang dilakukan selama ini justru berpotensi melanggar HAM si penganut keyakinan dengan melakukan pembiaran tatkala terjadi pengerebekan massa. Padahal dalam situasi anarkis yang hanya didasari ketidaksamaan keyakinan, aparat keamanan mestinya dalam posisi netral.

 

Polisi mestinya secara tegas mengambil tindakan pada orang-orang atau kelompok yang melakukan aksi penyerangan, penganiayaan, atau perusakan harta benda orang lain. Aksi pembiaran itu diskriminatif dan melanggar HAM, pungkas Baso.

Share:
tanggapan
proporsionalitas pandangan atas suatu "kesesatan"fatah 12.11.07 11:18
sebenarnya yang menimbulkan anarkisme itu kan lebih disebabkan Pemerintah tidak tegas dalam memberantas aliran yang meresahkan masyarakat, seperti yang harus membayar 600 rb, atau ada anaknya yang hilang karena ikut suatu aliran,atau anak menjadi tidak terkendali dan menjual barang2 keluarga demi "perjuangan alirannya" sebenarnya juga harus dicermati ooleh Komnas Ham dan "pejuang Ham", karena yang merasakan dampak aliran2 ini adalah para orang tua yang menaruh harapan pada anaknya, yang tiba2 menjadi punah karena anaknya ikut suatu aliran. Jadi perlu juga berfikir secara jernih dan usahakan untuk dapat berempati kepada para orang tua yang anaknya menjadi korban "aliran", sehingga dapat memandang masalah ini secara proporsional dan tidak langsung mendalilkan penindakan "aliran sesat" melanggar HAM, karena dengan modus operandinya yang merebut anak dari keharibaan orang tuanya, aliran tersebut seharusnya juga dikecam oleh Komnas HAM
kebenaran siapasuhendar 10.11.07 20:44
akhir-akhir ini media sering menyiarkan berita tentang aliran sesat.pertanyaannya kemudian "siapa yang sesat???". menurut saya yang sesat adalah yang berbuat diluar jalur yang diamanatkan tuhan dalam buku sucinya yang oleh penganutnya diberi nama beraneka ragam.penafsiran boleh beda tapi yang penting adalah tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai baik yang bersifat universal.saya pernah mendengan kata-kata bijak dari seorang tokoh yang sangat saya kagumi yaitu "tuhan tidak akan pernah kotor oleh perbutan umatnya yang kotor,tuhan tidak akan nista oleh kenistaan yang dibuat oleh umatnya" jadi menurut saya yang anda bela selama ini bukan tuhan tapi egoisme anda sendiri yang mengaku "membersihkan ajaran tuhan".jika anda yakin,sinar anda yang suci akan mampu untuk membawa mereka pada kebaikan tuhan sejati,dengan diam dan melihat ke dalam hati nurani anda maka anda akan yakin bahwa doa andalah yang sebenarnya dibutuhkan.
aliaran sesat alvin 09.11.07 18:17
sebenarnya aliran sesat bukan dengan cara hukum tetapi dengan cara pendekatan dengan mereka sebagi pengikut atau sebagai pimpinan.apabila dengan cara hukum mereka tidak akan membuat jera dan yang akan terjadi akan merambat keseluruh penjuru.kalau bisa seluruh ulama agama yang ada di indonesia untuk duduk bareng dengan mereka untuk mendengar visi misi mereka, dan kalau bisa diberikan penyadaran tentang agama yang benar untuk dijalankan
komnas Ham tukang jiplakmanusia alam 10.11.07 10:56
ini komnas ham memang sejak dulu hanya bisa menjiplak ilmu ham,sepertinya mereka lahir tidak melalui proses ibu-bapak, kenapa pengurus komnas ham tidak komplain kepada ibu-bapaknya dilahirkan cesar padahal ingin normal, dilahirkan secara normal padahal ingin cesar?
tentang Komnas HAMTatang Suganda 21.11.07 02:41
Karena saya lahir jauh sebelum teks proklamasi dibuat, saya dimarahi rekan-rekan saya sesama orang Indonesia karena dianggap mengada-ada, karena saya katakan teks proklamasi adalah sebagai berikut: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekoeasaan d.l.l, diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia Soeharto/Adam Malik" Apakah komnas HAM akan membela saya dengan pernyataan itu. Menurut UUD 1945. pasal 28 (e) ayat (2) menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". terima kasih.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.