hukumonline
Senin, 12 November 2007
Dipertegas, Ganti Rugi Sengketa Lingkungan Masuk PNBP
Selama ini uang ganti rugi dari sengketa lingkungan sulit digunakan kembali oleh KLH untuk pemulihan lingkungan karena uangnya langsung masuk ke kas negara. Payung hukumnya pun belum jelas.
Mon/Rzk
Dibaca: 732 Tanggapan: 0

Ganti rugi sengketa lingkungan akan dipertegas menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Hal itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada KLH. Menurut rencana RPP itu akan berlaku efektif 2008 mendatang.

 

RPP itu disusun oleh KLH bersama Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan sudah final, terang Wicipto Setiadi, Direktur Harmonisasi Perundang-undangan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jum'at (9/11). PNBP baru itu merupakan terobosan baru. Belum pernah diatur sebelumnya, terang Wicipto.

 

Jenis penerimaan itu melengkapi setoran lain dalam PNBP KLH sebelumnya, antara lain pengolahan jasa limbah, jasa laboratorium pengendalian dampak lingkungan dan registrasi kompetensi nasional bidang lingkungan. Menurut Wicipto, ganti itu rugi hanya dikenakan pada sengketa lingkungan yang bersifat perdata. Misalnya, kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan tanah, penggundulan hutan dan kebakaran hutan.

 

Penyelesaian sengketa lingkungan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, ganti rugi bisa diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan, atau kedua, alternatif penyelesaian sengketa. Besaran ganti rugi tergantung dari metode penyelesaian yang digunakan, terang Wicipto.

 

Jumlah ganti rugi yang diajukan ke pengadilan tergantung dari putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara, besaran ganti rugi lewat penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak. Tapi para pihak tidak bisa semena-mena dalam membuat kesepakatan. Harus ditentukan oleh ahli, tegas Wicipto.

 

Sementara jika gugatan diajukan bersama masyarakat, Wicipto tidak bisa memerinci mekanisme pembagian ganti rugi. Wicipto menyatakan ia sendiri menanyakan hal itu kepada KLH. Dari keterangan mereka (KLH), jarang sekali KLH menggugat bersama-sama masyarakat, terangnya.

 

Meski bisa diselesaikan lewat jalur perdata, tidak menutup kemungkinan penuntasan kasus kerusakan lingkungan melalui jalur pidana. Jika terdapat unsur delik. Bisa jalan dua-duanya, tegas Wicipto.

 

Memperjelas penggunaan

Dihubungi via telepon, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian di Luar Pengadilan KLH, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan RPP ini sudah lama dinanti oleh KLH. RPP ini diharapkan dapat memperjelas status uang ganti rugi dari sengketa lingkungan, baik yang diperoleh melalui proses peradilan perdata maupun penyelesaian di luar pengadilan atau lebih dikenal alternative disputes resolution (ADR).

 

Selama ini memang sudah PNBP statusnya. Tetapi karena dasar hukumnya belum jelas maka penggunaannya belum maksimal karena KLH tidak bisa menarik kembali uang itu dari kas negara, jelas Vivien.

 

Vivien mengaku selama ini KLH mengalami kesulitan menggunakan kembali uang ganti rugi yang berhasil dimenangkan melalui proses perdata ataupun ADR, karena uang tersebut langsung masuk ke kas negara. Alhasil, penyelesaian sengketa lingkungan secara langsung tidak memiliki manfaat balik bagi pemulihan lingkungan yang telah dirusak atau masyarakat yang menjadi korban. Padahal, UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah menegaskan bahwa salah satu bentuk penggunaan PNBP yang diperkenankan adalah pelestarian sumber daya alam.

 

Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1997

(1)          Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

(2)          Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a.             penelitian dan pengembangan teknologi;

b.             pelayanan kesehatan;

c.              pendidikan dan pelatihan;

d.             penegakan hukum;

e.             pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;

f.               pelestarian sumber daya alam.

 

Akuntabilitas pengelolaan

Sementara itu, Rino Subagyo, Direktur Indonesian Center for Environemental Law (ICEL), juga menyambut baik finalisasi RPP tadi. Namun, dia mengingatkan agar RPP tidak hanya dibentuk demi memperjelas status uang ganti rugi dari sengekata lingkungan atau memberikan dasar hukum bagi KLH untuk menggunakannya. Lebih penting dari itu adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang tersebut.

 

Selama ini, Rino mengkritik pengelolaan uang ganti rugi dari sengketa lingkungan yang tidak pernah jelas. Ketidakjelasan ini berdampak negatif pada upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak. Dilihat dari jumlahnya juga tidak main-main, cukup besar. Salah kelola atau pengelolaan tidak transparan berpotensi tindakan koruptif yang pada akhirnya justru merugikan negara dan upaya pelestarian lingkungan, tukasnya.

 

Kepada hukumonline, Vivien mengatakan KLH berharap RPP yang drafnya telah selesai dirumuskan oleh Depkumham dan KLH dapat segera diterbitkan pada tahun 2007 ini.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.