Jumat, 02 Pebruari 2001
BPPN Gizjeling-kan Debitur Nakal
Jakarta, hukumonline. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kembali mengumumkan tujuh obligor yang termasuk dalam kelompok Obligor Top 50. Ketujuh obligor tersebut adalah grup: Gunung Sewu, Nugra Santana, Raja Garuda Mas, PSP, Jayanti, Ongko, dan Dharmala. BPPN akan mengajukan permohonan paksa pbadan (gijzeling) debitur yang nakal.
Ari/AWi/APr
Dibaca: 5029 Tanggapan: 0

Grup Gunung Sewu terdiri dari 26 debitur yang bergerak dalam bidang pertanian, properti, dan industri kimia. Sampai saat ini, sudah dua debitur yang melunasi kewajiban-kewajibannya kepada BPPN. Kepemilikkan saham dari kelompok usaha Gunung Sewu ini dikuasai secara langsung maupun tidak langsung oleh keluarga Angko Subroto.

Obligur kedua, Grup Nugra Santana memiliki enam debitur. Kepemilikkan saham pada Grup Nugra Santana secara tidak langsung dikuasai oleh Pontjo Sutowo, Endang Utari Mokodompit, dan Adiguna Sutowo. Parahnya, perusahaan yang masuk dalam Grup Nugra Santana ini belum satu pun melunasi kewajibannya kepada BPPN dan baru satu debitur yang telah menandatangani MoU dengan BPPN.

Ketiga, Grup Raja Garuda Mas Group terdiri dari 13 debitur. Sembilan debitur telah menandatangaani MoU dengan BPPN. Satu debitur masih dalam proses dan tiga debitur lainnya telah menandatangani perjanjian kredit. Kepemilkian saham tersebut dikuasai oleh Sukanto Tanoto.

Paksa badan

Keempat, Grup PSP terdiri dari 16 debitur yang kepemilikian sahamnya secara tidak langsung dikuasai oleh keluarga Angko Subroto dan Gondokusumo. Lima debitur dari Grup PSP in saat ini sedang dalam proses hukum di antaranya adalah Suhargo Gondokusumo dan Suyanto Gondokusumo. Terhadap keduanya, saat ini telah diajukan permohonan paksa badan (gijzeling) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 22 September lalu.

Bersama Suhargo dan Suyanto Gondokusumo, masih ada lima orang lainnya yaitu Wikrama Wangsa Winata, Arifin Widjaja, Ahmad Syaifuddin Haq, Henry Chandra, dan Hendro Santoso. Selain itu juga ada Direksi PT Dharmala Inti Utama, Direksi Artha Citra Terpadu Seedmeal, Direksi PT Brantas Pelepizing Factory, dan Direksi PT Probolinggo Peletzing yang juga diajukan permohonan paksa badannya.

Sementara itu Kepala Divisi Litigasi AMC (Aset Management Credit) Robertus Bilitea mengharapkan agar putusan akhir terhadap para debitur tersebut dapat keluar pada bulan Maret ini. Dan dirinya juga mengharapkan kasus yang menyangkkut PT Mansur Export-Import dapat sukses sehingga dapat menjadi pelajaran bagi debitur lainnya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2000, permohonan gizjeling dimintakan bersamaan dengan pokok perkara (gugatan perdata kepada PT Mansur Export Import) tidak boleh diminta pada putusan sela. Selain itu, gizjeling hanya dapat dimintakan terhadap debitur yang utangnya di atas Rp1 miliar. Dan permintaan gizjeling tidak boleh dilakukan terhadap pribadi yang usiannya lebih dari 75 tahun.

Kelima, Grup Jayanti terdiri dari 15 debitur yang antara lain bergerak di bidang kehutanan, pertanian dan properti. Kepemilikan saham dari kelompok usaha Jayanti dikuasai secara langsung dan tidak langsung oleh keluarga Burhan Uray.

Sementara itu Riswinan, Kepala divisi II AMC BPPN mengatakan bahwa pola penyelesaian utang Grup Jayanti adalah melalui pola pembentukan newco. Namun newco untuk Grup Jayanti berbeda dengan newco untuk Texmaco dan Tirtamas. Pembentukan newco bagi Grup Jayanti dilakukan setelah financial due diligence dan legal due diligence selesai dilakukan.

Surat paksa

Keenam, Grup Ongko dengan 29 Debitur di mana 25 debiturnya sedang dalam proses hukum. Dua debitur lainnya dari Grup Ongko yakni Bank Umum Nasional dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional ditangani melalui PKPS (penyelesaian kewajiban pemengang saham).

Dua perusahaan Ongko yang dinilai sangat sulit diajak kooperatif adalah PT Segitiga Plaza Hotel dan Segitiga Atrium. Terhadap kedua perusahaan tersebut BPPN menggunakan kewenangannya sebagaimana diperoleh dalam PP No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dalam PP No. 17 tahun 1999 tersebut, BPPN diperbolehkan mengambil tindakan hukum yang didahului dengan diterbitkannya surat peringatan kepada debitur.

Dalam surat peringatan itu, BPPN meminta kepada debitur agar dalam tenggang waktu tertentu biasanya delapan hari untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajiban yang dimiliki debitur kepada BPPN. Jika ternyata dalam tempo delapan hari tersebut debitur tidak mengindahkan surat peringatan yang diterbitkan oleh BPPN, maka BPPN akan menerbitkan surat paksa.

Surat paksa ini merupakan suatu bentuk putusan hukum sesuai Pasal 56 ayat 2 PP No. 17 tahun 1999, yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai putusan pengadilan yang tetap.

Surat paksa tersebut sebenarnya sudah dikenal luas di BU PLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara) atau juga dalam BPSP (Badan Penyelesian Sengketa Pajak). Jika dalam waktu 24 jam debitur tidak mematuhi perintah yang ada  pada surat paksa, BPPN akan melakukan sisa eksekusi terhadap aset-aset debitur yang tercatat di BPPN.

Ketujuh, Grup Dharmala  ada 31 debitur di mana 22 debiturnya sedang dalam proses hukum. Proses hukumnya melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, pengadilan niaga dan lewat kewenangan BPPN berdasarkan PP No. 17 tahun 1999 maupun melalui jalur hukum pidana lewat Kejaksaan Agung. Sementara itu kepemilkan saham dari kelompok Dharmala secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Keluarga Gondokusumo.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.