hukumonline
Kamis, 17 Januari 2008
Operator Mengeluhkan Sulitnya Memperoleh Ijin Mendirikan Menara BTS.
Pemerintah Daerah (Pemda) enggan memberikan ijin untuk mendirikan menara BTS.
CRA
Dibaca: 1806 Tanggapan: 6

Pengakuan itu terlontar dari mulut Direktur Jaringan Excelcomindo Dian Siswarini dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (16/1). Dia menduga, sulitnya memperoleh ijin mendirikan menara BTS dari Pemda terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi (Permen Menara BTS). Rancangan Permen ini, sekarang tengah digodok oleh Ditjen Postel bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

 

Menurut Direktur Standarisasi Ditjen Postel Azhar Hasyim, nantinya Rancangan Permen Menara BTS ini akan dijadikan pedoman bagi pemda-pemda setempat dalam memberikan ijin untuk mendirikan menara BTS. Kondisi ini tentu saja dijadikan alasan oleh Pemda untuk tidak memberikan ijin mendirikan BTS. Pemda masih menunggu Rancangan Permen Menara BTS ini disahkan. Itu sebabnya mereka enggan memberikan ijin untuk mendirikan menara BTS, ujar Dian.

 

Terkait dengan Rancangan Permen Menara BTS ini, Ketua Kelompok Kerja Otonomi Daerah Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) Agus P. Simorangkir berpendapat bahwa banyak sekali peraturan-peraturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan di pusat. Beberapa waktu yang lalu kami membuat seminar tentang sebuah Peraturan Gubernur yang ternyata terungkap ada ribuan peraturan-peraturan di daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di pusat, tutur Agus.

 

Agus berpendapat, kondisi seperti itu bisa dijembatani oleh Ditjen Postel. Selain itu, Agus juga berharap Ditjen Postel bisa menjadi media antara industri yang ada di bawah kewenangannya dengan Pemda.

 

Terkait dengan masalah ini, Agus mempertanyakan beberapa hal tentang sudut pandang Pemda  tentang telekomunikasi. Sebenarnya telekomunikasi ini dipandang sebagai apa bagi suatu daerah? Apakah suatu investasi? Suatu infrastruktur untuk pembangunan? tanya Agus.

 

Jika telekomunikasi ini sebagai suatu investasi, maka pengaturannya harus lebih baik lagi, tukas Agus. Menurut Agus jika Pemda mengerti lebih baik lagi mengenai telekomunikasi, maka akan mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi dan daerah yang bersangkutan.

 

Agus menjelaskan bahwa Pemda melihat industri telekomunikasi sebagai suatu industri yang besar sekali, sehingga pemda-pemda setempat ingin ikut ambil bagian dalam industri ini sementara ada pemerintah pusat yang mengatur hal ini.

 

Pemerintah Pusat mengatur bagaimana pembagian terhadap pendapatan, pajak, dan komponen lainnya. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi Pemda-Pemda setempat apa yang mereka dapatkan dari industri telekomunikasi ini, terang Agus. Menurut Agus seharusnya ada kejelasan yang cukup baik antara Pemerintah Pusat dengan daerah tentang hal ini, sehingga pertumbuhan industri telekomunikasi ini juga bermanfaat bagi daerah.

 

Ketika ditanya apakah ada indikasi pungutan liar (pungli) oleh Pemda terhadap pihak operator dan penyedia jasa menara BTS dalam memberikan ijin mendirikan menara BTS, Agus menolak berkomentar.

 

Menyewakan Menara BTS

Dian mengatakan bahwa Excelcomindo akan menyewakan menara BTS-nya kepada operator lain. Sejauh ini sudah ada empat operator yang menyewa menara BTS kami, yaitu Hutchison, Bakrie Telecom, Natrindo, dan Sampoerna Telecom, terang Dian.

 

Hal ini dilakukan oleh Excelcomindo guna mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah ada. Saat ini Excelcomindo memiliki 11.000 menara BTS, dan yang akan disewakan sekitar 7.000 menara BTS. Selain itu menurut Dian, Excelcomindo juga melirik besarnya peluang untuk meningkatkan revenue perusahaannya dengan menyewakan menara BTS perusahaannya.
Share:
tanggapan
RT & RW "MAKSA" warga untuk pendirian Towe BTS di Fasum WargaMartin 05.11.12 16:42
Saya salah satu Warga Perumahan Permata Rahabayu 01. RT.02 RW.18 Kecamatan.Sagulung Batam Indonesia. Setahu saya RW ( Rukun Warga ) & RT ( Rukun Tetangga ) kok bisa ya maksa warganya sendiri untuk TETAP bangun BTS di dalam fasum warga. Sedangkan BTS di kawasan rmh warga kan resikonya tinnggi .
beda dulu dan sekarangusil 06.02.08 15:03
dahulu pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yg minta dibangun BTS, bahkan free tanpa embel2 dana siluman untuk perijinan, sekarang justru para operator di persulit perijinannya dan bahkan sudah mengarah kepada pemerasan baik yg dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar dgn dalih tidak mendapat pembagian keuntungan...weleh-weleh :)
Menara BTSHafiz 18.01.08 15:22
Pemerintah Daerah harus lebih berani mengambil sikap, pembangunan BTS adalah Investasi bagi daerah yang bersangkutan. Akhirnya juga akan menambah PAD dan laju pertumbuhan daerah tersebut. Muhammad Yunus, bahkan mengusahakn agar disetiap penduduk, dipelosok Banglades mempunyai sarana telekomunikasi/Hp. hasil nya???? Silahkan baca sendiri. Terutama Pemerintah, harus lebih banyak membaca...
Pendirian Menara BTSYani Iriawadi 02.04.08 07:27
Persis di batas tanah saya di Jatiasih, Bekasi akan didirikan Menara BTS, kontraktor hanya meminta persetujuan sebagian penduduk tanpa melibatkan kami yang langsung berbatasan dengan titik tower, tetapi kontraktor tetap akan mendirikan tower, mohon saran dari sisi yuridis
mental tidak berubahjonatan haribowo 11.02.08 16:03
ini memang negara aneh bin ajaib. Banyak peraturan dibuat, tapi tidak sedikit yang saling bertentangan. makanya nggak heran juga di satu daerah tidak sulit untuk mendapatkan ijin membangun menara, tapi di satu daerah lainnya, sulitnya setengah mati. Alasannya yah macam2, salah satunya ya itu tadi, peraturan, enatah atas nama peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan tak tertulis. Peraturan tak tertulis ini justru lebih mudah untuk diatur, asal ada duit, urusan lancar. mental orang indonesia masih belum berubah banyak, Ujung-Ujungnya Duit (UUD). Hukum ada duit urusan lancar, masih berlaku di indonesia. Kapan mau majunya Indonesia kalau begini-begini terus.
Ijin warga secara "DIAM-DIAM"utami 25.02.08 12:54
Dalam waktu dekat, TELKOMSEL akan mendirikan BTS persis disamping perumahan, tepatnya di ds. waringijaya RT.04/04 Bojonggede Bogor, tentu saja warga keberatan, mengingat lahan yang luas masih tersedia kenapa mesti menempel dengan pemukiman? Anehnya hal ini sudah disetujui oleh aparat terkait walaupun oleh warga setempat banyak yang nggak setuju

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.