hukumonline
Sabtu, 19 Januari 2008
Anggaran Bantuan Hukum dalam APBN, untuk Siapa?
Efektivitas dan kemanfaatannya anggaran bantuan hukum dinilai belum bisa dinikmati oleh rakyat dalam kerangka memenuhi hak atas keadilan hukum dan HAM.
Rzk/Sut/Mon/CRA
Dibaca: 777 Tanggapan: 0

Norma-norma HAM internasional menegaskan bahwa akses keadilan (access to justice) merupakan salah satu hak dasar setiap orang. Indonesia selaku negara yang menghormati HAM pun menegaskan itu dalam Konstitusi. Pasal 28H ayat (2) menyatakan Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan'.

 

Prakteknya, ibarat pepatah jauh panggang dari api. Keadilan yang lazimnya diilustrasikan melalui lembaga peradilan masih jauh dari jangkauan masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan. Padahal, sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (2), masyarakat seharusnya berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus, salah satunya dalam bentuk bantuan hukum cuma-cuma. Selama ini, tugas ini dijalankan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum, seperti YLBHI melalui LBH-LBH di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaannya cenderung tidak efektif karena alasan klasik, minimnya anggaran.

 

Ironisnya, setiap tahun negara menggelontorkan dana milyaran atau bahkan trilyunan untuk urusan bantuan hukum. Merujuk pada nota keuangan APBN, nomenklatur yang biasanya digunakan adalah Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. Dana tersebut didistribusikan ke sejumlah Instansi atau lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan beberapa departemen.

 

Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Prog. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Instansi

APBN 2007

APBN 2008

Total Anggaran

Prog Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Total Anggaran

Prog. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

MA

Rp2,605 trilyun

Rp4,148 milyar

Rp6,454 trilyun

Rp5,628 milyar

 

Kejagung