hukumonline
Sabtu, 19 Januari 2008
Anggaran Bantuan Hukum dalam APBN, untuk Siapa?
Efektivitas dan kemanfaatannya anggaran bantuan hukum dinilai belum bisa dinikmati oleh rakyat dalam kerangka memenuhi hak atas keadilan hukum dan HAM.
Rzk/Sut/Mon/CRA
Dibaca: 825 Tanggapan: 0

Norma-norma HAM internasional menegaskan bahwa akses keadilan (access to justice) merupakan salah satu hak dasar setiap orang. Indonesia selaku negara yang menghormati HAM pun menegaskan itu dalam Konstitusi. Pasal 28H ayat (2) menyatakan Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan'.

 

Prakteknya, ibarat pepatah jauh panggang dari api. Keadilan yang lazimnya diilustrasikan melalui lembaga peradilan masih jauh dari jangkauan masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan. Padahal, sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (2), masyarakat seharusnya berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus, salah satunya dalam bentuk bantuan hukum cuma-cuma. Selama ini, tugas ini dijalankan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum, seperti YLBHI melalui LBH-LBH di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaannya cenderung tidak efektif karena alasan klasik, minimnya anggaran.

 

Ironisnya, setiap tahun negara menggelontorkan dana milyaran atau bahkan trilyunan untuk urusan bantuan hukum. Merujuk pada nota keuangan APBN, nomenklatur yang biasanya digunakan adalah Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. Dana tersebut didistribusikan ke sejumlah Instansi atau lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan beberapa departemen.

 

Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Prog. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Instansi

APBN 2007

APBN 2008

Total Anggaran

Prog Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Total Anggaran

Prog. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

MA

Rp2,605 trilyun

Rp4,148 milyar

Rp6,454 trilyun

Rp5,628 milyar

 

Kejagung

Rp1,641 trilyun

Rp2,5 milyar

 

Rp2 trilyun

Rp3 milyar

KPU

Rp766 milyar

 

Rp18 milyar

Rp793,905 milyar

Rp7,55 milyar

Dephukham

Rp3,818 trilyun

 

Rp211,358 milyar

Rp4,846 trilyun

Rp398 milyar

Dept. Perdagangan

Rp1,418 trilyun

Rp2,242 milyar

-

-

Sumber: Nota Keuangan APBN 2007 & 2008, www.depkeu.go.id

 

Dilihat dari jumlahnya, anggaran yang dialokasikan memang cukup besar. Pertanyaannya bagaimanakah penggunaan anggaran tersebut? Apakah sudah digunakan sebagaimana mestinya? Berdasarkan penjelasan Nota Keuangan APBN 2007, Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang hukum, serta memberikan bantuan hukum kepada setiap warga negara dengan adil.

 

Untuk internal

Faktanya cukup mengejutkan. Di beberapa instansi anggaran ini justru digunakan untuk kepentingan internal. Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), misalnya, pada era kepemimpinan Hamid Awaluddin sebenarnya telah mendirikan LBH, namun sejauh ini fungsinya sebatas memberikan bantuan hukum kepada warga Depkumham yang tersangkut proses hukum.

 

Ketua LBH Depkumham Kolier Haryanto menjelaskan pada awalnya LBH Depkumham diperuntukkan pula bagi masyarakat umum. Namun, berhubung terbatasnya sarana dan prasarana niat itu belum terealisir. Mulai tahun ini (2008, red.), LBH Depkumham dibuka untuk umum, ujar Kolier yang mengaku tidak tahu adanya pos anggaran program peningkatan dan pelayanan bantuan hukum di Depkumham.

 

Kondisi mirip terjadi di Bank Indonesia (BI) yang sejak tahun 2002 juga memiliki divisi bantuan hukum. Kepada hukumonline, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong memaparkan tugas divisi tersebut adalah memberikan perlindungan hukum kepada pegawai atau mantan pegawai BI terkait perbuatan kedinasan yang mereka lakukan. Mengenai anggaran, lanjut Oey, diambil dari anggaran BI yang dialokasikan kepada direktorat yang ia pimpin. 

 

Sebagaimana diketahui, belum lama ini BI dipusingkan dengan temuan BPK yang menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di tubuh BI. Anggaran yang ditaksir mencapai Rp96,25 milyar itu digunakan BI untuk membiayai jasa bantuan hukum kepada mantan pejabat-pejabat BI yang terseret kasus BLBI.

 

Pengelolaan transparan

Direktur LBH Jakarta Asfinawati mengatakan jumlah yang fantastis tidak ada artinya jika penggunaannya tidak tepat. Asfin memandang perlu ada dasar pertimbangan yang jelas dalam menentukan kemana anggaran bantuan hukum disalurkan. Dasar pertimbangan yang tepat dipandang penting agar terhindar misalokasi dan penyalahgunaan anggaran.

 

Idealnya UU Bantuan Hukum-nya dulu dibuat, karena masalah tentang kemana uang ini seharusnya disalurkan hanya suatu sub bagian yang nantinya akan diatur dalam UU. Karena tidak ada aturan yang jelas kemana seharusnya anggaran ini disalurkan, anggaran ini memiliki kecenderungan untuk disalah gunakan,

 

Sementara itu, YLBHI melalui rilisnya mempersoalkan transparansi pengalokasian dan penggunaan anggaran sektor hukum dan HAM. YLBHI selama ini melihat mendapati alokasi dan penggunaan anggaran tersebut kurang diawasi oleh publik. Alhasil, efektivitas dan kemanfaatannya belum bisa dinikmati oleh rakyat, terutama rakyat yang miskin dan terpinggirkan. Padahal, anggaran bidang hukum dan HAM harusnya dilakukan dalam kerangka memenuhi hak rakyat atas keadilan hukum dan HAM.

 

Anggaran tidak boleh dipakai untuk kegiatan dan program yang hanya menguntungkan segelintir kalangan, ujar Ketua YLBHI Patra M. Zein. Oleh karena itu, YLBHI mendesak setiap institusi negara yang mengelola anggaran tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan menjauhi praktik korupsi.

 

Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan dalam beberapa kesempatan menyatakan perlunya alokasi yang jelas terhadap anggaran bantuan hukum. Otto mengusulkan setidaknya dua opsi yang dapat digunakan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran bantuan hukum. Pertama, anggaran tersebut disalurkan melalui MA selaku pemangku kekuasaan kehakiman tertinggi. Anggaran tersebut kemudian diteruskan ke pengadilan seluruh Indonesia dalam rangka menyediakan proses berperkara yang murah sehingga terjangkau oleh rakyat miskin.

 

Kedua, melalui PERADI, sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2003, advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dengan anggaran itu nantinya, PERADI akan memfasilitasi pelaksanaan amanat UU Advokat.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.