hukumonline
Sabtu, 26 Januari 2008
Ujian Advokat Hasilkan 1.659 Calon Advokat Baru
Hasil ujian advokat sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kualitas lembaga penyelenggara PKPA.
Rzk
Dibaca: 1201 Tanggapan: 21

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kembali mencetak calon advokat-advokat baru yang akan meramaikan dunia praktek hukum di Indonesia. Melalui Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Nomor: KEP.02/PUPA-PERADI/2007, sebanyak 1659 orang dinyatakan lulus ujian advokat yang diselenggarakan 8 Desember 2007 lalu.

 

Ujian kali ini hanya diselenggarakan di 16 kota. Lebih sedikit dibanding dengan dua ujian sebelumnya yang digelar di 18 kota. Terkait hal ini, Ketua PUPA Thomas Tampubolon menjelaskan PUPA telah menetapkan bahwa wilayah penyelenggara ujian disyaratkan memiliki perserta ujian minimal 50 orang. Namun, persyaratan tersebut tidak berlaku mutlak. Atas dasar pertimbangan tertentu, suatu wilayah bisa saja diperkenankan menyelenggarakan ujian.

 

Menurut penilaian kami (PUPA, red.) dengan segala persyaratan yang ada, 16 kota itu yang sudah siap, tambah Thomas yang untuk ketiga kalinya dipercaya memimpin PUPA. Selain Thomas, Indonesia - International Education Foundation (IIEF) juga mencetak ‘hattrick' dipercaya sebagai mitra outsourcing PUPA dalam penyelenggara ujian advokat. Biayanya lebih besar dari sebelumnya, karena harga-harga sudah naik, ujar Thomas terkait dana yang dialokasikan untuk lembaga outsourcing.

 

Dari segi penyelenggaraan, Thomas menilai ujian kali ini terbilang sukses. Panitia di seluruh daerah praktis tidak menemui kendala berarti yang menghambat ujian. Kasus-kasus yang terjadi klasik, seperti menyontek, berbuat curang, atau menghidupkan handphone, baik itu disengaja atau tidak. Tetapi jumlahnya sedikit, tuturnya.

 

Dominasi kota besar

Tingkat kelulusan ujian kali ini mencapai sekitar 30%, kata Thomas menginformasikan. Berdasarkan data PUPA, total jumlah peserta yang terdaftar sebenarnya 5628 orang, tetapi pada hari-H yang hadir hanya 5.474 orang. Pencapaian 30% ini, menurut Thomas, menandakan adanya peningkatan tingkat kelulusan, setelah pada ujian advokat sebelumnya hanya mencapai 17,42%.

 

Prosentase

Tingkat Kelulusan Ujian Advokat

Ujian Advokat

Peserta*

Tingkat Kelulusan

4 Februari 2006

6500

30,4%

9 September 2006

3404

17,4%

8 Desember 2007

5474

30,3%

     Sumber: data diolah

 

DKI Jakarta seperti penyelenggaraan ujian sebelumnya menjadi wilayah dengan tingkat kelulusan tertinggi. Peringkat berikutnya berturut-turut ditempati oleh Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Komposisi lima besar yang tetap didominasi oleh kota-kota besar, menurut Thomas, merupakan indikator masih adanya ‘jurang' kualitas antara calon advokat di kota besar dengan di kota kecil.

 

Salah satu penyebabnya adalah akses informasi yang terbatas yang dimiliki oleh calon-calon advokat di kota kecil. Di era teknologi seperti sekarang, Jakarta dan kota-kota besar lainnya tentu tidak menemui kesulitan seperti yang dialami kota-kota di Indonesia wilayah timur, papar Thomas mencoba menganalisa.

 

Kualitas PKPA

Thomas menambahkan faktor lainnya yang sedikit banyak mempengaruhi tingkat kelulusan suatu daerah adalah kualitas lembaga Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) setempat. Sebagaimana diketahui, Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mensyaratkan calon advokat wajib menempuh PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Sejauh ini, jumlah lembaga PKPA seluruh Indonesia yang tercatat resmi di PERADI per November 2007 mencapai 56 lembaga yang tersebar 15 provinsi.

 

Menurut Thomas, sulit dipungkiri bahwa ada perbedaan kualitas antara lembaga PKPA di kota besar dengan di kota kecil. Kualitas dimaksud misalnya bisa dilihat dari fasilitas pengajaran yang ada, baik itu dari segi materi maupun pengajar. Faktanya para ahli hukum terkumpul di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, tukasnya.

 

Untuk merapatkan jurang yang ada, Thomas memandang peran PERADI sangat penting agar kualitas lembaga-lembaga PKPA dapat terjaga. Salah satu cara, misalnya, dengan menerapkan secara ketat kurikulum yang telah ditetapkan DPN PERADI. PKPA seyogyanya jangan hanya berorientasi mencari uang dari para calon advokat, kualitas harus dikedepankan, ujarnya.

 

Menjawab kritikan Thomas, Wakil Ketua Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) Felix Oentong Soebagjo mengatakan DPN PERADI sudah menetapkan kurikulum yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh lembaga PKPA di Indonesia. Dari kurikulum tersebut, ditetapkan 31 materi standar minimum yang wajib diterapkan. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum perusahaan.   

 

Dari segi formal kurikulum tersebut cenderung dipatuhi, tetapi kalau dari segi substansi perlu ditinjau lagi, ujar Felix menakar kepatuhan lembaga PKPA terhadap kurikulum yang telah ditetapkan.

 

Kurikulum, menurut Felix, hanyalah salah satu variabel untuk menjaga kualitas lembaga PKPA. Variabel lainnya adalah staf pengajar yang nantinya bertugas menyampaikan kurikulum tersebut. Terkait hal ini, dia mengakui masih ada disparitas yang mencolok antara kualitas pengajar di Jakarta dengan daerah lain. Sebagai solusi, para pengajar di daerah tidak punya pilihan selain meningkatkan kualitas mereka sendiri. Sempat muncul ide semacam kuliah video conference dari pengajar di Jakarta, tambahnya menawarkan ide.

 

Mau dicoba?

 

Share:
tanggapan
belajar onlineindrawan 28.01.08 07:27
makanya belajar online mas di www.geocities.com/ilmuhukum banyak contoh try out ujian pkpa, kalau mau jadi advokat belajar donk
KAPANALIAS ABUBAKAR,SH 26.01.09 13:39
jangan berikami kebimbangan dalam menunggu hasil ujian advikat tanggal 06--12-2008?....
kapan pengumumanArifudin,SH 24.01.09 07:57
sebagaimana yang telah ditulis dalam buku pedoman PUPA Peradi 2008,mestinya pengumuman hasil ujian sudah diumumkan tanggal 24 Januari 2009 sesuai ketentuan pengummuman yaitu selambat-lambatnya 7 minggu setelah ujian dilaksanakan.namun sampai saat pengumuman yang mestinya sudah keluar belum juga ada. pertanyaan saya kapan hasil ujian tersebut diumumkan. jika memang ada masalah lain mestinya kami mendapat konfirmasi/klarifikasi daripihakpanitia. trim's
DIDUGA TIDAK TRANSPARANtahura malagano 04.04.08 13:54
Ujian advokat beberapa waktu lalu, PERADI diduga "pelit informasi" tentang jadual pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian advokat. SEMOGA DITAHUN 2008 INI, TIDAK TERULANG KEMBALI. BEST REGARD. TAHURA MALAGANO,SH
try out ujian advokat onlinealex 28.01.08 08:45
bener banget gua belajar try out online di www.geocities.com/ilmuhukum sukur deh gua termasuk yang 30% thanks ya
PKPA dan Ujian AdvokatDimas 28.01.08 13:55
Saya setuju dengan pendapat yang menyebutkan seharusnya PERADI (Yang Terhormat) bukanlah satu-satunya lembaga yang berhak untuk menilai seseorang itu apakah layak untuk menjadi seorang pengacara/advokad atau tidak. Karena terus terang saya sebagai salah satu Sarjana Hukum yang baru saja menyelesaikan kuliah merasakan keberatan terhadap syarat-syarat tersebut. Apalagi mengenai segala persyaratan yang diberikan untuk menjadi seorang Advokat menyangkut PKPA, Ujian Profesi, maupun batasan Umur untuk beracara. Perlu diketahui saat ini saya sedang melakukan magang di salah satu kantor dvokat dan saya menemui banyak kendala dalam memenuhitugas-tugas yang diberikan disebabkan persyaratan yang ada.
cahaya terang peradiasfad romli 13.02.08 21:01
ahirnya kulihat cahaya terang ada di peradi.meskipun yg ke 3 kalinya baru dinyatakan lulus.sy merasa puas dan panitia penyelenggara telah melakukan kinerja yg sangat bagus begitu jg dg peradi.sy ucapkan selamat kpd rekan2 yg berhasil mengikuti ujian khususnya di wilayah semarang jateng.ucapan terimakasih yang sebanyak2nya sy haturkan untuk panitia dan peradi yg telah menyelenggarakan ujian dg teratur,benar dan konsekuen.harapan sy agar kedepan lebih profesional.untuk rekan2 yg belum berhasil jangan pantang mundur teruskan perjuanganmu! kuncinya jg putus asa belajar dr sekarang ,kuasai betul semua materi dan jangan lupa berdo'a terus kpd ALLAH SWT.semoga sukses.
Se-Prefesional apaAndre 27.01.08 12:40
ehm, memang PEradi diberi HAK penuh sebagaimana UU No. 18/2003 ttg Advokat baik pendidikan, pengangkatan, kelulusan , dan pengawasan. Namun yang perlu diperhatikan, adalah : APAKAH dapat HAK-HAK dan CITA-CITA ataupun KEINGINAN seseorang untuk MENJADI ADVOKAT yg notabene merupakan profesi harus kandas HANYA OLEH tidak LULUS dalam UJIAN PROFESI, mungkin 1 atau 2 kali lumrah namun bila lebih dari 2 kali 3 atau bahkan 4 kali bagaimana dengan MASA depan dan harapan orang tersebut untuk menjadi ADVOKAT. APAKAH hanya PERADI yang dapat MENENTUKAN NASIB dan MASA DEPAN SESEORANG untuk menjadi ADVOKAT? Ingat dan perlu diperhatikan, Profesi ini merupakan suatu profesi BEBAS, dan MURNI merupakan DISIPLIN dari HUKUM dan bukan dibawah PEMERINTAH / PNS. Ia merupakan suatu profesi yang SETIAP ORANG berhak mendapatkannya. APabila dianggap HARUS lah PINTAR dan IQ yang OK dalam menjadi ADVOKAT, mengapa sebelum PERADI DIBENTUK TIDAK DIADAKAN UJIAN ULANG BAGI mereka yang akan BERGABUNG MENJADI ADVOKAT. Ingat,lah Banyak profesi yang lain namun tidak terlalu IDEALIS menerapkan KUALITAS. Semua dapat dilakukan secara BERTAHAP. Apakah tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak lulus sebanyak 2 kali lebih?... Terima kasih
AKU TAKKAN PERNAH PUTUS ASA...!!!The Next Good Lawyer 27.01.08 01:08
Sudah dua kali aku ikutan ujian Advokat, yang pertama jelas - jelas kami mengakui 100 % tidak layak untuk LULUS, akan tetapi untuk yang kedua, dari semua soal yang ada, dan menurut pertranyaan yang ada, setelah kami cocokan di rumah, sampai dengan gugatan perdatanya....kami merasa seharusnya...LULUS loh. akan tetapi mungkin Tuhan YME mempunyai rencana lain,,, kalu bisa di mana yah bisa melihat hasil tes secara komplit, baik itu hasil nilai dan atau jawabannya,, jadi kita tahu kesalahanny di mana, begitu,, tapi kalo ndak bisa ya gak pa pa... AKU TETAP TIDAK PUTUS ASA...!!!!!
Peradi wadah sementara kok.simon 27.01.08 23:22
setahu saya UU advokat ngga menyebutkan organisasi tunggal untuk melaksanakan ujian advokat. kalo salah koreksi ya ? sebenarnya, advokat menurut kamus bahasa indonesia adl ahli hukum, dan kalau kita baca dalam kitap hukum acara perdata, BUKAN advokat pun bisa mewakili dalam persidangan di PN, asalkan tidak meyebutkan dirinya advokat/pengacara. jadi..bertindak untuk dan atas nama th X mewakili persidangan di pengadilan negeri klas IA susuai dengan perkara no....... Tapi kalau menyebut dirinya...Advokat/Pengacara bertindak untk dan atas nama tn X...maka otomatis hakim akan menanyakan ijin advokatnya. Jadi bagi adik2x yg belum lulus, silahkan aja berpraktek asal dg benar dan baik. Kalau hakim melarang, maka minta dgn hormat kepada majelis hakim membuatkan penetapan penolakan ttg penolakan tsb. Kami yg sdh 10 th jadi advokat ini turut prihatin dgn dipersulitnya SH menjadi advokat. Kalau lebih teliti lagi, kartu peradi adalah kartu tanda pengenal aja, bukan kartu advokat. coba baca lagi. berbeda dg kartu merah advokat (PT jabar).
First Previous 1 2 3 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.