hukumonline
Selasa, 29 Januari 2008
Delay Pemberangkatan Penumpang, Lion Air Dihukum Ganti Rugi
Hakim menilai seharusnya Lion Air menyampaikan informasi yang jelas tentang alasan keterlambatan dan mengantisipasi dampak keterlambatan itu. Selain itu, klausula baku di dalam tiket pesawat juga dinyatakan batal demi hukum.
IHW
Dibaca: 1234 Tanggapan: 18

Ini adalah kemenangan bagi konsumen, tegas David M.L Tobing kepada hukumonline di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (28/1). David memberikan pernyataan itu setelah majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatannya terhadap Lion Air.

 

Seperti diwartakan sebelumnya, David mengajukan gugatan terhadap Lion Air pada September 2007 lalu. Gugatan berawal ketika 16 Agustus 2007 silam, David hendak menggunakan jasa Lion Air untuk perjalanannya ke Surabaya. Namun setelah menunggu lebih dari 90 menit dan tak ada kejelasan waktu keberangkatan, maka David memutuskan untuk membeli tiket pesawat lain. Lucunya, tidak ada penjelasan resmi atas delay atau keterlambatan yang dilakukan Lion Air, kata David saat mengajukan gugatan.

 

Merasa dirugikan, David terpaksa melayangkan gugatan kepada Lion Air. Dalam gugatannya, David menuntut agar Lion Air dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak memberikan informasi atas delay keberangkatan. David juga menuntut agar Lion Air membayar ganti rugi sebesar Rp718.500. Angka itu adalah biaya tiket pesawat Garuda sebesar Rp688.500 ditambah airport tax sebesar Rp30 ribu, jelasnya.

 

Selain itu, David juga menuntut agar klausula baku yang di dalam tiket Lion Air bertuliskan Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi batal demi hukum.

 

Upaya David dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen akhirnya membuahkan hasil. Dalam sidang yang digelar pada Senin (28/1), majelis hakim yang diketuai Moerdiyono mengabulkan seluruh gugatan David.

 

Pada bagian pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa Lion Air terbukti melakukan PMH karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, yaitu melaksanakan penerbangan tepat waktu sesuai jadwalnya. Tergugat juga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai alasan keterlambatan, kepastian keberangkatan dan pesawat pengganti, kata Moerdiyono kepada hukumonline di luar persidangan.

 

Hakim mengaku tidak sependapat dengan sanggahan Lion Air. Saat itu, Lion Air berdalih keterlambatan terjadi karena alasan teknis sehingga pesawat terpaksa di-grounded pada 15 Januari 2007. Lion Air juga berlindung di balik faktor cuaca dan kondisi bandara yang tidak kondusif untuk keselamatan penerbangan.

 

Jika pesawat tergugat di-grounded pada 15 Januari 2007, tergugat seharusnya bisa memprediksi apakah pesawat yang sedang diperbaiki itu bisa digunakan pada 16 Januari 2007 atau tidak. Jika tidak dapat digunakan, tergugat seharusnya menyiapkan pesawat pengganti. Tapi ini tidak dilakukan, kata hakim Moerdiyono.

 

Lebih jauh hakim menunjuk ketentuan Pasal 43 Ayat (1) huruf c UU No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa perusahaan pengangkut harus bertanggung jawab atas keterlambatan pengangkutan. Ketentuan itu dipertegas lagi di dalam Pasal 42 huruf c Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1995. Sementara Pasal 43 Ayat (4) dari PP itu menjelaskan bahwa perusahaan pengangkut harus membayar ganti rugi maksimal Rp1 juta atas keterlambatan pengangkutan.

 

Achmad Zacky Foe'ad, kuasa hukum Lion Air, yang dihubungi melalui telepon genggamnya enggan berkomentar terhadap putusan hakim. Maaf, saya tidak berwenang untuk mengkonfirmasi putusan sidang kasus tersebut, katanya melalui pesan pendek kepada hukumonline.

 

Klausula baku dilarang

Pada bagian lain pertimbangan hukum, hakim menyatakan pencantuman klausula baku di dalam tiket Lion Air adalah batal demi hukum. Pencantuman klausula baku di dalam tiket pesawat tergugat adalah batal demi hukum, karena itu tidak dibenarkan oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku hanya bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, urai Moerdiyono.

 

Bagi David, tindakan Lion Air yang masih mencantumkan klausula baku seperti itu di dalam tiket adalah bentuk tindakan yang tidak profesional. David lantas membandingkan dengan tiket pesawat lain yang sudah tidak mencantumkan klausula baku itu. Saya lampirkan tiket pesawat lain yang sudah tidak menggunakan klausula baku itu sebagai bukti dalam perkara ini. Tampaknya itu juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim, kata advokat yang kerap mengajukan gugatan perlindungan konsumen itu.

 

Heri Tjandrasari, pengajar Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Indonesia mengapresiasi putusan hakim dalam perkara ini. Putusan hakim ini adalah pertanda baik dimana hakim mau memperhatikan perlindungan konsumen. Karena perlu dicatat, sampai saat ini konsumen masih rendah daya tawarnya ketika berhadapan dengan pelaku usaha, ujar Heri.

 

Meski begitu, Heri menyatakan keraguannya mengenai dilaksanakannya putusan hakim oleh pelaku usaha. Sepertinya, jangankan menghapuskan klausula baku dari tiket, kayaknya perusahaan malah akan mengajukan banding atas putusan hakim ini, cetusnya.

 

Kekhawatiran Heri tampaknya akan menjadi kenyataan. Pasalnya, hakim memang tidak memerintahkan kepada Lion Air untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku di dalam tiket-tiketnya. Kami (majelis hakim, red) memang hanya menyatakan bahwa klausula baku dalam tiket yang dimiliki penggugat batal demi hukum. Karena memang hanya itu yang diminta penggugat, kata seorang hakim yang turut memutus perkara itu kepada hukumonline.

 

Jadi, menunggu penumpang lain mengajukan gugatan serupa nih Pak Hakim?

 

Share:
tanggapan
Lion Air itu, pesawat ato bendi (dokar) siihh???Vanda Rorimpandey 07.02.08 08:10
Ini adalah cerita kakak saya. Dia naik pesawat Lion Air Manado _ Jakarta pada tgl 5 February 2008 jam 07.00. Sebelum take-off, sang pilot keluar dari cockpit dan berbicara dengan penumpang. Pilot meminta para penumpang yang duduk dibagian belakang untuk pindah agak kedepan. Menurut sang pilot, permintaan itu dimaksud agar berat pesawat bisa seimbang pada waktu takeoff.Permintaan ini membuat penumpang panik dan perasaan menjadi was-was akan kelayakan pesawat. Kakak saya, yang sudah ber-puluh2 tahun menggunakan pesawat ke hampir seluruh belahan dunia, baru pertama kalinya mendengar permintaan aneh seperti ini.Dengan marah Kakak saya mempertanyakan cara pemberitahuan ini. Dia bertanya "Kenapa hal keseimbangan tidak diatur pada waktu check in penumpang, kenapa harus membuat penumpang merasa tidak nyaman selama penerbangan?" dengan santai dibalas sama pilot " Bapak kalau mau pindah pesawat, silahkan!". Peristiwa ini didahului dengan ulah Pramugari yang tidak memperdulikan isteri kakak saya (yang sedang sakit dan agak susah berjalan) yang membutuhkan bantuan untuk duduk.
warning bagi airlines lainMohammad Reza 05.02.08 17:28
mantap Bung David, memang sudah seharusnya para airlines memperhatikan konsumennya, bukan bertindak seakan-akan konsumen yang butuh airlines, coba klo gak ada penumpang, mau dapet untung dari mana... Kasus ini jadi warning yang bagus buat airlines laen untuk meningkatkan pelayanannya karena sejak kasus ini bisa jadi akan banyak Bung David-Bung David yang laen yang bisa saja lebih galak dalam menggugat. Lagi pula saat ini adalah era persaingan dimana para airlines harus bersaing satu sama laen, harga tiket juga udah mirip-mirip satu dengan yang laennya, keunggulan servis akan menentukan pilihan hati dari konsumen. Oleh karena itu, bagi saya lebih elegan kalau Lion Air - sebagai airlines swasta terbesar di Indonesia - tidak mengajukan banding dan menerima putusan hakim tersebut, karena namanya justru lebih harum apabila mau bertanggung jawab atas delay tersebut dan menjadikan kasus ini sebagai upaya meningkatkan kualitasnya, terutama untuk mengurangi delay-delay yang memang sering dikeluhkan konsumen.
Putusan SesatDavid 22.03.09 19:21
INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA Putusan PN. Jkt. Pst No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi. Sebaliknya, putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan (karena terindikasi gratifikasi di Polda Jateng serta pelanggaran fidusia oleh Pelaku Usaha). Inilah bukti inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia. Quo vadis hukum Indonesia? David (0274)9345675
salut dehsulis 29.01.08 14:42
walah...walah...pak David berani juga yah menggugat perusahaan sebesar Lion. Salut deh buat bapak dan tolong dibantu penumpang lain kalo ada masalah seperti yang dialami bapak..terus berjuang pak.
WanprestasiM. Yani Z 29.01.08 15:05
UU no 15 tahun 1992 tentang penerbangan telah melindungi konsumen dengan baik.Hak-hak konsumen dalam hal ini penumpang pesawat udara tidak seharusnya dirugikan dengan delay keberangkatan. karena kita telah membeli tiket. Sehingga terjadi suatu perjanjian perdata antara maskapai penerbangan dengan penumpang. Jika melanggar dari yang dijanjikan maka pihak maskapai tersebut telah ingkar janji atau wan prestasi. Maka sangat merugikan sekali dari pihak penumpang. Pertama masalah waktu yang terbuang sia-sia. Kedua ketidaknyaman dalam menunggu yang terlalu lama. Ketiga pelayanan yang kurang baik terhadap tidak adanya pemberitahuan yang resmi atas delay tersebut beserta alasannya. Kita selaku konsumen sudah sepatutnya mengajukan hal ini ke pengadilan. Karene telah melanggar hukum (UU no 15 tahun 1992).
Hebaaatttt !!!!claret 29.01.08 15:00
Hebaaattt Pak David... emang udah bukan jamannya lagi konsumen tertindas oleh jebakan2 klausula baku...!!!!! selamat ya Pak..
selamatsheva 29.01.08 15:07
selamat untuk keputusan yang berpihak pada konsumen. moga-moga ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha agar menerapkan hukum dengan benar. tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak konsumen. Untuk lion, tolong jangan diulang kesalahan yang sama lagi. mungkin di lain waktu jika lion masih saja melakukan kesalahan yang sama, bukan tidak mungkin makin banyak konsumen yang menggugat lion. Untuk pak hakim, terimakasih telah menerapkan hukum dengan tepat. semoga kita bisa belajar banyak dari kasus ini. terimakasih.
Ruarr Biasa Bravo Pak DavidIndiah B. Effendi 30.01.08 15:10
Ruaar biasa hebat Bapak bisa memenangkan gugatan konsumen dan secara jeli menggunakan UU sebagai dasarnya yang selama ini tidak diketahui oleh konsumen. Saya sendiri pernah mengalami delay naik Adam Air lebih dari 2 jam padahal sengaja naik pesawat pagi untuk menghadiri pertemuan keluarga yang sangat penting.Tapi pada saat mau ganti pesawat untuk mengejar waktu dan minta kepada Adam Air untuk mencarikan pengganti tidak dapat diberikan alasannya di buku tiket telah tercantum klausula hampir sama seperti tiket-tiket lainnya yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dsb... dsb sehingga sampai saya emosi karena merasa dirugikan. Kalau boleh usul melalui Pak David dkk mohon bantuannya untuk memperjuangkan hak konsumen agar di setiap tiket harus secara tegas dikemukakan seperti yang tercantum dalam UU sehingga penumpang/konsumen mendapatkan perlindungan dapat diberangkatkan tepat waktu karena adanya jaminan UU. Hal ini akan mendorong perusahaan penerbangan untuk selalu menyiapkan armadanya dengan baik termasuk penggantinya bila pesawat yang dijadwalkan berangkat mengalami kendala. Demikian sekali lagi selamat untuk Pak David dan mohon para penegak hukum lebih arif dan konsisten dalam memutuskan suatu perkara dengan mengedepankan kebenaran dan keadilan serta tidak silau dengan uang alias suap.tks
congratulationmichael 29.01.08 19:22
keputusan yang sangat tepat diberikan oleh majelis hakim. hal ini tentu saja menjadi kemajuan yang cukup berarti dalam penerapan hukum di indonesia. seperti kita ketahui bahwa memang di UU No. 15 Tahun 1992 dan PP No. 40 Tahun 1995 telah mengatur bahwa pengangkut tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya atas kerugian yang diderita oleh penumpang. Hal ini yang saya lihat menjadi pertimbangan yang tepat bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat. dan mengenai pencantuman klausula baku yang masih ada di tiket lion seyogyanya setelah putusan ini dihapuskan mengingat klausula baku tersebut bertentangan dengan undang-undang. jika memang maskapai penerbangan lain masih mencantumkan klausula tersebut, seharusnya juga dirubah mengikuti ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Selamat untuk pak David yang dengan berani menggugat dan menuntut hak nya sebagai konsumen. Semoga dengan adanya putusan ini para pelaku usaha bisa mempertimbangkan setiap tindakannya agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan merugikan konsumen. salut untuk hukumonline yang memuat berita ini agar semua orang mengetahui bahwa kita sebagai konsumen juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pak david asal dalam koridor hukum yang benar.
Beruntunglah Lion Airadam prakoso (FH UNPAD-2004) 29.01.08 19:05
Beruntunglah Lion Air karena cuma harus bayar ganti kerugian sebesar harga tiket+airport tax. Gimana klo penggugat, menggugat kerugian sejumlah nilai kontrak yang harusnya sang penggugat dapatkan klo dia sampai sesuai jadwal hingga ia dapat menandatangani kontrak yang nilainya milyaran? Gugatan seperti ini di Amerika Lazim terjadi, dan penggugat biasanya selalu menang. Menurut saya sudah saatnya para penyedia jasa transportasi bersikap profesionalnya.
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.