hukumonline
Jumat, 15 Pebruari 2008
Sebelum PHK, Perusahaan Harus Punya Putusan Pidana
Kuasa hukum pekerja menyatakan keputusan perusahaan untuk melakukan PHK telah melanggar beberapa aturan dan putusan MK tentang ketenagakerjaan.
IHW
Dibaca: 11153 Tanggapan: 4

Perseteruan antara perusahaan PT Huntsman Indonesia (Huntsman) dengan Sabar Siregar mendekati babak akhir. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta pada Kamis (14/2), kedua  pihak menyerahkan berkas kesimpulan masing-masing kepada majelis hakim yang diketuai Heru Pramono.

 

Sekedar mengingatkan, sengketa antara Huntsman dengan Sabar di PHI terkait dengan perselisihan PHK. Huntsman berniat memecat Sabar yang dianggap telah menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Saat itu Huntsman mengkualifisir tindakan Sabar sebagai pelanggaran berat yang bisa langsung dipecat tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu. Disnakertrans Jakarta Timur sebagai mediator menganjurkan agar Huntsman memutus hubungan kerja dan membayarkan uang pisah kepada Sabar sebesar sebulan gaji.

 

Di dalam kesimpulannya, Sabar melalui kuasa hukumnya, Johnson Siregar menyatakan tindakan pemecatan yang dilakukan Huntsman adalah bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan perusahaan. Betapa tidak, menurut Johnson, dalam perkara ini Huntsman dianggap menabrak beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

 

Ditambahkan Johnson, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 012/PUU-1/2003 menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 158 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan -yang memungkinkan perusahaan bisa langsung melakukan PHK buruh ketika dianggap melakukan pelanggaran berat berupa tindak pidana- sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Artinya, buruh yang di-PHK karena dianggap melakukan pelanggaran berat, harus dibuktikan terlebih dulu dengan putusan pidana. Perusahaan tidak boleh mem-PHK sebelum mengantongi putusan itu, kata Johnson. Selain putusan MK, Johnson menggunakan Surat Edaran Menakertrans bernomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 sebagai dasar argumennya.

 

Pada poin 3 huruf a Surat Edaran Menteri itu disebutkan bahwa pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Dihubungi melalui telepon pada Kamis (14/2), Kemalsyah Siregar, kuasa hukum Huntsman membantah tudingan yang menyebutkan bahwa pihaknya telah melanggar peraturan dalam mem-PHK Sabar. Dijelaskan Kemal, Huntsman tidak pernah menuduh Sabar melakukan kesalahan berat dalam konteks pidana seperti pencurian atau penggelapan. Sabar kami nilai telah melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan fasilitas perusahaan yang terdapat di dalam Pasal 59.2 (e) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di Huntsman, jelasnya.

 

Pernyataan Kemal ini yang dikritik Johnson. Seperti tertuang dalam berkas kesimpulannya, Johnson menerangkan bahwa selain Pasal 59.2 (e), Sabar juga dianggap melanggar Pasal 64 Ayat (3) PKB yang berbunyi mencuri, memalsukan dokumen, menipu, penggelapan dan atau kejahatan lainnya. Mereka tidak pernah mau mengakui bahwa dasar pemecatan Sabar adalah juga dengan pasal 64 Ayat (3) ini. Mereka tahu bahwa posisi mereka lemah kalau ketahuan menggunakan pasal ini dalam memecat.

 

Terlepas dari perdebatan Kemal dan Johnson, berdasarkan catatan hukumonline, penafsiran hakim PHI atas putusan MK dan surat edaran Menakertrans ternyata belum seragam. Dalam perkara Nudin melawan PT Wisma Bumputera misalnya. Nudin yang dianggap melakukan penganiayaan terhadap rekan kerjanya akhirnya di-PHK melalui putusan PHI Jakarta. Padahal saat itu belum ada putusan pidana yang menghukum Nudin bersalah.

 

Skorsing tak berujung

Pada bagian lain kesimpulannya, Johnson kembali menguraikan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan Huntsman yang telah melakukan skorsing selama lebih kurang sepuluh bulan sejak Maret 2007 lalu. Padahal, mengacu pada Pasal 62 Ayat (3) PKB, disebutkan bahwa skorsing dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan. Ini apa lagi kalau bukan bentuk arogannya perusahaan? Masa PKB-nya sendiri dilanggar juga? geram Johnson.

 

Mengenai hal itu, Kemal kembali membantah. Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada Sabar yang isinya memberitahukan perubahan status skorsing. Kami sudah sampaikan surat, bahwa status skorsing diubah menjadi skorsing dalam proses PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan, jelasnya.

 

Hakim Heru Pramono menunda persidangan hingga sepekan mendatang (21/2) dengan agenda pembacaan putusan.

 

Share:
tanggapan
hukum keadilan harus di tegakkansyahrul effendi 08.07.13 11:03
memang masih banyak perusahaan di indonesia masih menyalah gunakan kekuasaan jabatan dan kewenangannya. kalau memang peraturan dan surat perjanjian kerjannya sudah baik menurut uu no 13 tahun 2003, untuk perusahaan dan karyawan tidak saling merugikan maka tidaklah karyawan menuntut hak dan kewajibanya perusahaan membayarnya. selama ini mereka sebagai perusahaan ingin menang dan merasa karyawan itu tidak mungkin sangup melawannya.
Comment dikitdamned 29.08.08 16:45
comment aja buat comment pak KP3KN diatas, gak ada yang aneh koq pak,.. kalau baca artikel jangan setengah2 makanya udah jelas selain Surat Edaran di artikel juga bilang koq kalau Pasal 158 itu dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 012/PUU-1/2003..SE itu dipakai penggugat cuma sebagai penguat dasar hukum gugtannya kan.. kecuali bapak mau membantah kalau MK tidak punya kewenangan untuk melakukan uji materil sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 24 tahun 2003.. filosofi utama hukum perburuhan emang pihak pekerja pasti posisinya di bawah pengusaha koq pak..jangan membolak2in doktrin hukum yang udah lama dipakai lah..
Siapa Yang Tahan BerusahaKP3KN 23.02.08 12:58
Posisi Pengusaha Di Republik ini terutama menghadapi masalah PHK pasti dipihak yg lemah. Coba disimak keputusan diatas, sudah benar2 siregar salah mempergunakan fasilitas dgn sewenang2 dgn bukti2 yg ada tetapi tidak bisa di-PHK. kemudian Surat Edaran lebih tingggi dari UU, kalau begitu untuk apa dilakukan rapat2 utk merancang UU kalau memang lebih tinggi dari Surat Edaran menteri. Inikan aneh
putusan 21 February 2008sabar Edward Yansen 22.02.08 16:36
berdasarkan putusan yang di bacakan Bapak Hakim Ketua PHI Heru pada perkara 281 atas gugatan PT. Huntsman. telah diputuskan ditolak dan skorsing di cabut. Konsekwensinya sekarang adalah Huntsman mau kasasi atau terima putusan. Jika terima putusan belarti Pejabat yang mengkreate permasalahan harus bertangung jawab dan mundur secara moral karena bukan melindungi karyawan malah mereka mencoba untuk mencelakai dan menjebak karyawan untuk di proses PHK. Catatan lainnya coba untuk reporter cari tau berapa biaya yang telah dihabiskan Huntsman untuk menganyang seorang karyawan dengan proses PHK ini?????? berapa kerugian perusahaan untuk pemuasan oknum pejabat Huntsman ini?

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.