hukumonline
Jumat, 18 April 2008
Berkembangnya Alasan-Alasan PHK dalam Praktik
Alasan dan jenis pemutusan hubungan kerja terus berkembang dalam praktek. Pandangan pengadilan dalam tiap perkara PHK juga tidak seragam.
IHW
Dibaca: 17694 Tanggapan: 8

PHK. Susunan tiga huruf itu adalah momok yang sangat menakutkan bagi buruh. Betapa tidak. Nasib para buruh hampir pasti berantakan jika mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja. Secara status, seseorang yang di-PHK tidak lagi menyandang predikat buruh di tempatnya bekerja semula. Kalau tak segera dapat kerja baru, ancaman pengangguran ada di depan mata. Secara ekonomi, mereka yang di-PHK bisa kehilangan sumber pencahariannya.

 

PHK alias pemutusan hubungan kerja memang bukan barang haram dalam hukum perburuhan di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mendefinisikan PHK sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

 

Secara normatif, ada dua jenis PHK, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela. Ada beberapa alasan penyebab putusnya hubungan kerja yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. PHK sukarela misalnya, yang diartikan sebagai pengunduran diri buruh tanpa paksaan dan tekanan. Begitu pula karena habisnya masa kontrak, tidak lulus masa percobaan (probation), memasuki usia pensiun dan buruh meninggal dunia.

 

PHK tidak sukarela dapat terjadi antara lain karena buruh melakukan kesalahan berat seperti mencuri atau menggelapkan uang milik perusahaan atau melakukan perbuatan asusila  atau perjudian di lingkungan pekerjaan. Selama ini, alasan PHK karena kesalahan berat itu diatur dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Pasal ini pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kesalahan berat yang dituduhkan kepada buruh harus dibuktikan terlebih dulu oleh putusan peradilan pidana di pengadilan umum.

 

Selain itu PHK tidak sukarela juga bisa terjadi lantaran buruh melanggar perjanjian kerja, PKB atau PP. Perusahaan yang juga sedang melakukan peleburan, penggabungan dan atau perubahan status, memiliki opsi untuk mempertahankan atau memutuskan hubungan kerja. Nah, untuk konteks PHK tidak sukarela ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh baru berakhir setelah ditetapkan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tidak demikian dengan PHK yang sukarela.

 

Alasan PHK

Kompensasi

Pengaturan di UU No 13/2003

Mengundurkan diri tanpa tekanan

Berhak atas UPH

Pasal 162 Ayat (1)

Tidak lulus masa percobaan

Tidak berhak kompensasi

Pasal 154

Selesainya PKWT

Tidak Berhak atas Kompensasi

Pasal 154 huruf b

Pekerja melakukan kesalahan berat

Berhak atas UPH

eks Pasal 158 Ayat (3)

Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan

1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 161 Ayat (3)

Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha

2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 169 Ayat (1)

Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan)

1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 153

PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure

1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 164 (1)

PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi.

2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 164 (3)

Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja

1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 163 Ayat (1)

Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja

2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 163 Ayat (2)

Perusahaan pailit

1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 165

Pekerja meninggal dunia

2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH

Pasal 166

Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut

UPH dan Uang pisah

Pasal 168 Ayat (1)

Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 12 bulan)

2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH

Pasal 172

Pekerja memasuki usia pensiun

opsional

Sesuai Pasal 167

Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 bulan)

1 kali UPMK dan UPH

Pasal 160 Ayat (7)

Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah

1 kali UPMK dan UPH

Pasal 160 Ayat (7)

Keterangan:

UP = Uang Pesangon, UPMK = Upah Penghargaan Masa Kerja,

UPH = Uang Penggantian                                  

Hak ( sumber : www.hukumpedia.com, diolah)

 

Berkembang dalam Praktik

Seperti disebutkan di atas, PHK memang menjadi momok tersendiri. Hampir semua buruh pasti tidak mau di-PHK. Karenanya, jika pengusaha memutuskan hubungan kerja, buruh akan mati-matian mempertahankan pekerjaan dan haknya.

 

Dalam praktik, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diberikan kewenangan oleh UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) memang lebih banyak menangani perkara perselisihan PHK ketimbang perselisihan lainnya, yaitu hak, kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Hal ini menandakan maraknya praktik PHK yang tidak sukarela.

 

Salah satu alasan yang cukup sering digunakan pengusaha untuk menjatuhkan PHK adalah kesalahan buruh karena dianggap menyalahgunakan fasilitas kantor. Anehnya, ada beberapa perkara  dimana pengusaha masih menggunakan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan sebagai dasar memutuskan hubungan kerja. Sebut saja perkara antara PT Huntsman Indonesia melawan Sabar Siregar di PHI Jakarta. Dalam perkara ini, hakim menolak gugatan pengusaha karena Perjanjian Kerja Bersama yang masih mencantumkan Pasal 158 dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat lagi.

 

Namun, lain uban lain isi kepala. Masih di PHI Jakarta, majelis hakim yang lain malah menabrak kompetensi pengadilan pidana dengan memutuskan hubungan kerja antara Nudin melawan PT  Wisma Bumiputera karena dinilai terbukti melakukan penganiayaan terhadap rekan kerjanya sendiri. Padahal, belum ada putusan pidana yang menghukum Nudin.

 

Menarik untuk mencermati perkara antara Maruli Simatupang melawan PT Taylor Indonesia di PHI Jakarta. Majelis hakim pada akhirnya memutuskan hubungan kerja Maruli dengan perusahaan dan memberikan hak atas pesangon karenanya. Uniknya, Maruli dinyatakan bersalah telah memakai uang perusahaan hingga berpuluh-puluh juta. Artinya, tindakan Maruli sebenarnya dapat dikualifisir dalam kesalahan berat sebagaimana diatur pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Sementara eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa buruh yang diPHK karena kesalahan berat hanya berhak atas uang penggantian hak, namun hakim dengan pertimbanganya sendiri memutuskan untuk memberikan uang pesangon.

 

Perkara lain yang cukup menarik adalah perkara antara karyawan vs manajemen Hotel Grand Menteng. Para karyawan yang didampingi LBH Jakarta menggugat perusahaan karena dianggap melakukan intimidasi atau tekanan psikis sehingga para karyawan mengundurkan diri. Hakim PHI Jakarta mengabulkan gugatan karyawan dengan menyatakan pengunduran diri karyawan tidak sah karena disertai ancaman. Pertimbangan hakim saat itu sangat sederhana. Para penggugat (karyawan, -red) adalah pekerja kelas menengah ke bawah. Di masa sulit seperti ini sangat tidak masuk akal kalau para pekerja mau mengundurkan diri secara sukarela, padahal tidak ada masalah yang berarti ketika penggugat bekerja di sana, begitu menurut hakim.

 

PHK Jenis Baru

Trend atau perkembangan ternyata juga menjangkit di perselisihan hubungan industrial. Untuk PHK misalnya. Selain yang sudah tegas diatur dalam undang-undang, alasan terjadinya PHK ternyata juga berkembang dalam praktik. Tentu saja harus dengan kesepakatan para pihak, yaitu buruh dan pengusaha, yang biasanya tertuang dalam Perjanjian kerja atau PKB.

 

Tengok pengalaman Dewi Anggraeni, Sekjen Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) yang mendampingi beberapa pramugari yang di-PHK Garuda Indonesia karena tidak berhasil menurunkan berat badan. Untungnya, majelis hakim PHI Jakarta yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa perusahaan telah membuat peraturan dan menjatuhkan sanksi secara sepihak sehingga PHK itu menjadi tidak sah.

 

Modus lain dari perkembangan PHK adalah tindakan pengusaha yang menyewakan perusahaannya, baik aset maupun buruhnya, kepada pengusaha lain. Dengan demikian, nasib buruh menjadi terkatung. Hal ini yang kini sedang diadvokasi oleh Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) terhadap buruh di Cikarang.  Ini adalah modus baru karena UU Ketenagakerjaan hanya mengenal PHK untuk perusahaan yang menggabungkan diri, melebur atau merubah statusnya. Eh, sekarang malah ada praktik menyewakan aset perusahaan dan buruhnya seperti ini? keluh Hermawanto, pengacara publik LBH Jakarta.

 

Yang agak mutakhir adalah kasus PHK karena pekerja mengikuti aliran agama tertentu. Hal itu yang dialami tiga orang karyawan yang dipecat badan pengelola sebuah masjid terkenal di Jakarta lantaran kedapatan mengikuti aliran Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Mushadeq. Dalam keputusan yang dibuat pada akhir Oktober 2007 itu, jelas seorang sumber hukumonline, ketiga karyawan ini disebutkan tidak berhak atas pesangon atau imbalan apapun. Patut dicatat bahwa UU Ketenagakerjaan jelas menyebutkan bahwa buruh atau pekerja tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.

 

Jadi, dalam praktek, alasan untuk mem-PHK seseorang memang terus berkembang melampaui rumusan peraturan perundang-undangan.

 

Share:
tanggapan
Saya di PHK Karna Sakit Hadi W. Saputra 20.03.13 16:35
Saya di PHK karna sakit apa ada hukumannya bagi pengusaha????
PHK Kurniawan W Saputro 02.08.12 11:09
dear, menurut saya phk karena pelanggaran hak yang didapat tidak boleh lebih besar dari phk pengunduran diri.. ironis dan tidak adil, mengundurkan diri secara baik" hak yang didapat tidak baik. sedangkan karyawan yang melanggar peraturan minimal mendapat pesangon (1x ketentuan).. so... ingin dapat lebih banyak dari perusahaan, silahkan pilih resign baik" atau melanggar pearturan...???? salam...
Proporsional Opinionakbar 20.04.08 11:57
Masalah hubungan industrial merupakan suatu wacana yang menarik dan dialektis tentunya, akan tetapi rekan-rekan sering kali terjebak pada keberpihakan yang fanatis, sehingga opini yang muncul dalam tulisan/pendapat yang dibuat tersebut tidak objektif karena lahir dari sentimen praktis antara yang pro buruh dan pro corporate. Saya meyakini teman yang concern pada kajian perburuhan menginginkan terciptanya suatu hubungan industrial yang demokratis, karenanya mari berjibaku dengan opini yang sehat, proporsional dan cerdas tentunya. Harapan kita semua adalah praktek hubungan industrial di Indonesia akan lebih baik. Thanks,
Perlu Inovasi Mengenai PHKArios 02.05.08 17:03
Kalau kita menyimak isi UU No.13 Tahun 2003 Khususnya mengenai PHK sebenar sudah jelas, kira2 PHK yang bagaimana yang wajib mendapat Pesangon dll dan yang bagaimana yg tidak berhak mendapat Pesangon dll. Akan tetapi dalam perkembangannya ketentuan ini sering dilanggar oleh pengusaha maupun pekerja sehingga mengakibatkan permasalahan menjadi permasalahan sosial.Hal ini disebabkan karena prodak UU.No.13 Tahun 2003 isinya kurang berbobot dan masih banyak selah bagi kedua belah pihak untuk menerima atau tidak bila terjadi tindakan PHK. Menurut saya apabila sudah sampai masalah ke-PHI Hakim dalam mensiasati, mempelajari permasalahan yg ada janganlah hanya berdasarkan HUKUM tetapi diperlukan inovasibaru dan bertanggung-jawab demi kepentingan kedua belah pihak.
Hubungan IndustrialRienaldo Sudrajat 29.04.08 09:32
Saya sepakat dengan pendapat teman-teman yg menulis tanggapan utk artikel ini. Akan tetapi jgn jg kita bicara yg proporsional ttpi msh beralasan bahwa sdh berpengalaman slm 15 thn dr beberpa perushaan yg berbeda. Bicara hubungan industrial bukan bicara hubungan hukum pd umumnya. dalam hubungan industrial posisi para pihak dalam perjanjian bukanlah posisi yg sama kedudukan, hak serta kewajibannya. Sesungguhnya apabila bicara menmgenai hubungan industrial, kt sudah pasti akan sepakat bahwa ada hubungan sub ordinasi antara pengusaha dengan pekerja. Artinya dalam kondisi ini tidak ada posisi yg sama antara para pihak dalam hubungan industrial. Apbla rkn2 yg memng berpihak pd perusahaan dan lbh melihat bahwa pekerja adalah manusia yg tidak bs diatur adalah SANGAT TIDAK BENAR, karena memang dikarenakan posisi perusahaan yg diatas posisi pekerja dalam hubungan industrial, ini yg menyebabkan praktik perburuhan dewasa ini menggambarkan bahwa betapa besarnya kekuatan financial (perusahaan) sehingga dapat berbuat bgt sj terhadap karyawan. Akan ttpi prlu diingat bahwa tdk selamanya buruh/pekerja itu benar. mmng adakalanya pekerja/buruh dalam mengkampanyekan dirinya apabla terjadi perselisihan hubungan indsutrial, selalu berkata KAMI DITINDAS. akan tetapi jgn jg diasumsikan bhwa yg tertindas itu benar. Jd kalau ingin bcr yg proporsional, bcr lah yg berdasarkan hukum!! Krn dalam hubungan industrial KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK TIDAKLAH SAMA...
KOREKSI DIRIRieke Simatupang 20.05.13 15:05
Berdasarkan HUKUM? banyak yang sudah timpang bang Rienaldo. Too cliche.. Yang besar selalu kelihatan menindas dan yang kecil selalu kelihatan tertindas. Kenyataan? belum tentu bang!
KOREKSI DIRIjuan pance 18.04.08 17:05
Saya sebagai orang yang kerap mengurusi Karyawan di Perusahaan, dari pengalaman kurang lebih 15 tahun ini di 4 Perusahaan yang berbeda, sangatlah jelas masalah karyawan sehingga di PHK karena karyawan itu sendiri yang tidak tahu keberadaannya di perusahaan itu untuk apa, yang terjadi mereka hanya menjadi beban perusahaan dan berdalih ini dan itu agar tidak di PHK, harusnya kita ingat bahwa kita diciptakan Tuhan YME untuk berguna bagi orang lain dan lingkungan, oleh karenanya mari kita dukung orang-orang yang ingin merubah individu-individu yang tidak disiplin menjadi manusia yang bermanfaat, dan bukan kita selalu bertoleransi atas ketidakdisiplinan dan ketidaktertiban.
berat sebelahblacK L@wyer 21.04.08 19:36
sudah bukan rahasia umum jika pengusaha selalu berusaha untuk mengekploitasi pekerja, dan ketika pekerja atau buruh melakukan sedikit kesalahan atau tidak sepaham dengan pengusaha, maka tamat riwayat buruh. malang nian nasib para buruh, jangan takut ruh, kalau pengusaha sewenang-wenang gugat aja, dan lagi peraturan ketenaga kerjaan telah membuat perihal ketentuan PHK dan jika pengusaha bertindak tidak sesuai dengan UU itu namanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM ALIAS PMH... maju teruussss.......ruh
Alasan PHKMuhammad Halim 21.04.08 11:02
Ada baiknya dicantumkan juga mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon(1); then, bagaimana bila pekerja kontrak, apa saja hak mereka (2); listing atas peraturan-peraturan teknis lain (3); sepertinya tulisan ini harus ada kelanjutannya...trmaksh, hukumonline and IWH...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.