hukumonline
Jumat, 16 Mei 2008
Panas Menjelang Kongres Advokat Indonesia
Sukseskan Kongres Advokat Indonesia, begitu bunyi spanduk putih berukuran kurang lebih 3x2 meter yang terpampang di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan.
Rzk/CRD
Dibaca: 1480 Tanggapan: 40

Menurut pantauan hukumonline, spanduk yang sama juga dapat ditemui di beberapa sudut kota Jakarta. Belakangan, sejumlah advokat yang tergabung dalam Panitia Pelaksana Kongres Advokat Indonesia (KAI) memang tengah gencar mengampanyekan perhelatan tersebut.

 

Sebagai bagian dari kampanye, 12 Mei lalu, Panitia membuat iklan pengumuman di harian Kompas dengan titel Pelaksanaan Kongres Advokat Indonesia. Pengumuman yang sama dimuat di internet. Isinya: mulai dasar hukum KAI, pembentukan panitia, waktu pelaksanaan, hingga permintaan kepada advokat yang ingin berpartisipasi untuk memberikan kontribusi finansial sebesar Rp100 ribu per orang.

 

Gencarnya kampanye Panitia KAI menuai reaksi dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sebagai organisasi yang selama ini memposisikan diri sebagai wadah tunggal advokat Indonesia dan sudah mendapat pengakuan Mahkamah Konstitusi, PERADI wajar bereaksi. Pasalnya, sebagaimana telah diberitakan, salah satu output yang kemungkinan dihasilkan KAI adalah organisasi advokat baru. Namanya bahkan telah disiapkan: Advokat Republik Indonesia (ADRI).

 

Reaksi PERADI ditunjukkan dalam bentuk pemasangan iklan pengumuman di harian Kompas, dengan ukuran yang lebih besar. Di situ, PERADI menulis KAI merupakan upaya beberapa advokat yang ingin menciderai, menentang dan atau menolak eksistensi PERADI. Padahal, masih menurut iklan itu, para advokat yang dimaksud adalah anggota PERADI. Sebagian diantaranya bahkan menjadi bidan lahirnya PERADI dan sekarang duduk di kepengurusan.

 

Tegasnya, PERADI mengklaim KAI tidak sah karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. KAI dinilai akan merugikan dan menafikan eksistensi sekitar 19.000 advokat yang terdaftar sebagai anggota PERADI. Soal keabsahan, PERADI menegaskan merekalah organisasi profesi advokat yang diamanatkan UU Advokat. Pendiriannya pun sudah sesuai mekanisme, delapan organisasi yang disebut UU Advokat bersepakat mendirikan PERADI.

 

Bagian paling seru dari iklan pengumuman ini adalah ketika PERADI menyuarakan peringatan keras. Apabila dalam Kongres tersebut ada anggota PERADI atau pengurus PERADI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai panitia atau peserta atau pemberi kuasa sebagai peserta, maka sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI akan diambil tindakan tegas, termasuk melakukan pencabutan Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI sesuai dengan UU Advokat, dan Peraturan/Keputusan PERADI.       

 

Ini bukti, kalau PERADI panik atas diselenggarakannya kongres, seru Firman Wijaya, salah satu advokat penggagas KAI. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/5) kemarin, Firman berpendapat peringatan PERADI inkonstitusional. Berupaya menggagalkan KAI sama saja mengekang kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945.

 

Selain menganggap peringatan itu inkonstitusional, Firman juga menuding tindakan PERADI bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain sebagai penegak hukum, seharusnya advokat juga berperan sebagai penegak demokrasi. Kalau ada ancaman-ancaman pencabutan kartu advokat, ini awal kebangkrutan demokrasi yang terjadi di tubuh organisasi advokat, ujarnya.

 

Panikkah PERADI? Dihubungi via telepon (15/5), Denny Kailimang, salah satu Ketua DPN PERADI, menjawab tidak. PERADI, lanjut Denny, terpaksa mengambil tindakan karena Panitia mengklaim penyelenggarakan KAI atas amanat UU Advokat. Klaim ini terkesan kontradiktif karena mereka, para pendukung KAI telah ikut verifikasi dan bahkan terlibat dalam pendirian PERADI.

 

Kami kan sudah memperingatkan anggota. Kalau mau bikin kongres silahkan tetapi jangan mengatasnamakan UU Advokat, ujarnya. Bagi Denny, musyawarah ataupun kongres seperti yang diselenggarakan AAI, IPHI atau organisasi lain tidak ada masalah selama tidak mengatasnamakan UU Advokat.

 

Soal pencabutan kartu, Denny menegaskan itu adalah kewenangan PERADI terhadap anggotanya. Namun, dia berjanji tidak akan ada pencabutan semena-mena. Tetap ada prosesnya, akan diperiksa dulu sesuai ketentuan yang ada, tukasnya lagi. Apalagi, PERADI punya dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Kewajiban Penggunaan Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI untuk Praktek di Pengadilan.

 

Sebenarnya nggak perlu dicabut, simpelnya mereka (pendukung KAI, red.) bikin surat pernyataan mengundurkan diri sekaligus mengembalikan kartu PERADI, kata Denny yang juga Ketua Umum DPP AAI.

 

Dihubungi terpisah, advokat senior Sudjono mempertanyakan langkah PERADI yang berniat mencabut kartu advokat yang terlibat dalam KAI. Advokat itu profesi seumur hidup, dasarnya PERADI apa? tukasnya. Soal SEMA, Sudjono mengaku sudah sempat mempersoalkan SEMA itu ke MA. Namun, protes tersebut tidak kunjung mendapat respon dari lembaga penerbit.

 

Di luar kubu berseteru, komentar beragam disuarakan sejumlah advokat. Sudaryatmo, advokat publik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menyayangkan kekisruhan yang terjadi di tubuh organisasi. Permasalahan internal, menurut Sudaryatmo, seharusnya diselesaikan secara internal. Tidak perlu dibuka ke publik. Ini menunjukkan kalau mereka tidak dewasa, tambahnya.

 

Wahyudi Harsowiyoto mengatakan PERADI hakikatnya adalah rumah para advokat Indonesia, sehingga jika ada penghuninya yang tidak baik maka jangan rumahnya dirobohkan. Penghuninya yang dibina atau diperbaiki sama-sama, para advokat tersebut kurang dewasa dan tidak bisa menjadi panutan para advokat yang muda, ujar salah seorang kuasa hukum Urip Tri Gunawan itu.

 

Anggota Komisi III DPR Wila Chandrawila menyerukan seluruh advokat untuk menghentikan perseteruan. Menurut Politisi PDI-P ini energi advokat seharusnya dicurahkan untuk berbuat sesuatu yang berguna melalui PERADI. Advokat harusnya bersatu, harapnya.

 

Kita tunggu apakah peringatan PERADI ampuh menghalang KAI yang akan digelar 30-31 Mei nanti. Sekretaris Steering Committee Susi Lestari menegaskan peserta KAI yang sudah konfirmasi mencapai 75%. Sementara, Sudjono pede KAI akan lanjut. Itu (peringatan PERADI, red,) hanya angin lalu, tukasnya.

 

Share:
tanggapan
PERADI atau KAIvery 02.02.09 20:03
UU Advokat no.18 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa organisasi tunggal profesi Advokat harus sdh dibentuk selambat2nya 2 tahun sejak UU berlaku. Tidak ada Advokat yg dipecat dari profesinya, yg ada adalah dipecat dari kepengurusan PERADI karena adalah aneh kalau seseorang menjadi pengurus 2 organisasi berbeda yang "berseberangan". Salah satu alasan dibentuk KAI adalah untuk mempermudah proses seseorang menjadi Advokad dengan passing grade yang tidak terlalu tinggi. KAI banyak didukung oleh calon Advokad yg tidak lulus ujian Advokad yang diselenggarakan PERADI dan orang2 yg tidak lolos verifikasi menjadi Advokad. PERADI berpikiran : Untuk mencetak Advokad yang berkualitas, harus dilakukan penyaringan yang ketat. KAI berpikiran : jangan dipersulit proses seseorang menjadi Advokad, toh seleksi alam akan berlaku, Advokad yg tidak berkualitas akan mati dengan sendirinya. Ini seperti memperdebatkan, ayam atau telur dulu yg ada. Artinya, seperti banyak terjadi, kita masih akan sering melihat Advokad yang tidak berkualitas mencari obyekan di luar profesinya, bahkan ada yg bekerja sbg tenaga marketing kontrak di suatu perusahaan. Silahkan kita renungkan bersama.
PERADI atau KAIvery 02.02.09 20:02
UU Advokat no.18 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa organisasi tunggal profesi Advokat harus sdh dibentuk selambat2nya 2 tahun sejak UU berlaku. Tidak ada Advokat yg dipecat dari profesinya, yg ada adalah dipecat dari kepengurusan PERADI karena adalah aneh kalau seseorang menjadi pengurus 2 organisasi berbeda yang "berseberangan". Salah satu alasan dibentuk KAI adalah untuk mempermudah proses seseorang menjadi Advokad dengan passing grade yang tidak terlalu tinggi. KAI banyak didukung oleh calon Advokad yg tidak lulus ujian Advokad yang diselenggarakan PERADI dan orang2 yg tidak lolos verifikasi menjadi Advokad. PERADI berpikiran : Untuk mencetak Advokad yang berkualitas, harus dilakukan penyaringan yang ketat. KAI berpikiran : jangan dipersulit proses seseorang menjadi Advokad, toh seleksi alam akan berlaku, Advokad yg tidak berkualitas akan mati dengan sendirinya. Ini seperti memperdebatkan, ayam atau telur dulu yg ada. Artinya, seperti banyak terjadi, kita masih akan sering melihat Advokad yang tidak berkualitas mencari obyekan di luar profesinya, bahkan ada yg bekerja sbg tenaga marketing kontrak di suatu perusahaan. Silahkan kita renungkan bersama.
NO COMENTARI PRATOMO, S.H. 29.08.08 00:05
MAU KAI KEK, MAU PERADI KEK, BODO AMAT YANG PENTING JANGAN PERSULIT JUNIOR, PERMUDAH CARA MENDAPATKAN IZIN PERAKTEK, PERMURAH IURAN ANGGOTA, USULKAN KE NEGARA AGAR ADVOKAT YANG MENGERJAKAN PERKARA PRODEO ORANG TIDAK MAMPU SECARA FINANSIAL AGAR DIGAJI ATAU DIBIAYAI NEGARA, SEHUBUNGAN ADVOKAT CATUR WANGSA SAMA KEDUDUKANNYA DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG DI GAJI NEGARA.... ITU BARU ORGANISASI ADVOKAT YANG MENDENGARKAN ASPIRASI ANGGOTANYA... SEKIAN TERIMA KASIH. ARI PRATOMO, S.H.
KEADILAN BAGI PARA PEJUANG HUKUM BARUirwandi Lubis, SH 19.04.09 22:53
seharusya kai dan peradi tidak hanya memikirkan tentang keabsahan mereka masing-masing tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana kedua organisasi yang mengklaim diri sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat tersebut... lebih mengutamakan kepentingan calon-calon pejuang hukum baru yang ingin menjadi advokat. Salus populy suprema lex (hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat)
Pendidikan AdvokatMhd. Alfiansyah, SH 28.07.08 13:13
Dengan hormat, Dewan Pengurus Pusat KAI Assalamu`alaikum Wr, Wb. Dengan hormat, Salam dan do`a kepada Pengurus KAI, semoga dengan deklarasi dan telah dilantiknya pengurus, KAI dapat eksis dan dapat berjaya. Amin... Saya Alumni Fakultas Hukum UISU Medan. Saya telah mendengar bahwa KAI membuka pendidikan kepengacaran. Namun, samapi sekarang saya cek di internet belum ada pemberitahuan dan bagaimana syarat-syaratnya. Oleh karena itu saya mohon kepada KAI untuk memberikan informasi untuk hal tersebut dan dimana kantor KAI di Medan. Demikian saya perbuat, atas perhatian dan informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Wassalamu`alaikum Wr, Wb. Hormat Saya, MHD. ALFIANSYAH, SH
BRAVO KAISALFA 31.05.08 10:07
SUKSESKAN KONGRES KITA DUKUNG BERSAMA PERADI HANYA MELIHAT KITA SUSAH DAN JDI SAPI PERAHANNYA
Dukung Kongres Advokat Indonesia!!!Advokat 03.06.08 21:15
Saya pribadi mendukung Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hal ini lebih didasarkan pada Fungsi advokat yang profesional dan independent. Sah-sah saja KAI diselenggarakan. Bukankah para advokat seluruh Indonesia belum pernah bersatu untuk mengadakan kongres bersama guna menyatukan visi dan misi profesi advokat dalam mendukung penegakan supremasi hukum di Indonesia?? Kenapa Peradi harus kebakaran jenggot segala? sampai-sampai ikut mengancam bakal mencabut Kartu Tanda Pengenal Advokat segala, ada apa ini??? Apakah peradi takut disaingi?? Apakah peradi sedang membangun organisasi 'feodalisme' advokat yang merajai dan mengatur advokat sekehendak hati mereka? Saya mendengar ada beberapa advokat bahkan advokat senior telah 'dipecat' dari advokat?? HAH??? mau jadi apa dunia ini kalau sedikit-sedikit pengurus peradi tidak suka dengan seorang advokat langsung main pecat saja!! Sejak kapan peradi jadi polisi militernya advokat? Sejak kapan peradi harus ditakuti oleh para advokat? hanya advokat yang pengecut dan yang tidak mau 'kenyamanannya' di peradi saja yang takut akan eksistensi KAI!! Itu Feodalisme namanya!! advokat itu bukan kambing atau kerbau yang bisa dicocok hidungnya dan dipaksa 'manut' begitu saja sama pengurus peradi. Menurut saya sudah saatnya UU Advokat No. 18 Tahun 2003 direvisi ulang oleh Pemerintah bersama-sama para advokat Indonesia. Sudah saatnya DOMINASI Feodalisme Peradi ditumbangkan. Kembalikan advokat pada tempat yang sebenarnya yaitu profesionalisme dan independent advokasi. Dukung terus Kongres Advokat Indonesia 2008!!!!
mari dukung Peradi sbg amanat UUelton 23.05.08 09:03
bukan saatnya lagi Advokat terus berantem karena masalah organisasi, seharusnya skarang advokat itu bersatu untuk mengurus dan memajukan Peradi yg telah sah, jgn buang energi untuk membuat organisasi baru.. liat organisasi profesi yg lain, tidak pernah terpecah. jadi mari dukung Peradi sebagai Organisasi advokat satu2 yang diakui oleh undang2. skarang yg harus dipikirkan gimana menegakkan hukum yg adil di indonesia. Salam Elton
Bisanya ribut sajalapet 19.05.08 12:09
Ribut lagi ...ribut lagi..., kalau saya liat benihnya karena peradi tidak transparan. Benahi dong Peradinya karena apapun bentuknya pasti ada kurangnya. Kalau tiap ada yang kurang langsung ganti buat oranganisasi yang baru, kapan majunya bung! Suarakan Transparansi Untuk Peradi.
Mental Inlander / Jongos PenjajahSubagyo 19.05.08 10:38
Saya tidak mendukung kiri atau kanan. Saya hanya mendukung PERSATUAN ADVOKAT. Yang jelas sampai hari ini saya anggota PERADI, mengikuti secara sistematis perkembangan keorganisasian advokat sejak berlakunya UU No. 18/2003 tentang Advokat. Dalam organisasi advokat, saya hanya 'rakyat kecil.' Mulanya, saya mengikuti pendataan uang advokat dimana 8 organisasi advokat (AAI, IKADIN, IPHI, dll) bergabung dalam PERADI. Memang, terbentuknya PERADI terkesan elitis, tidak melalui musyawarah nasional advokat yang nggak sampai 10 ribu - waktu itu. Kalau dahulu PERADI tidak disetujui, mengapa tidak dari dulu? Sekarang ini bukan hanya PERADI yang pecah, tapi organisasi lainnya yang menyokong berdirinya PERADI seperti IPHI, IKADIN juga diwarnai perpecahan. Lantas kita bertanya: apa sesungguhnya yang dicari para advokat dalam mendirikan organisasi itu? Perpecahan demi perpecahan itu semakin menunjukkan bahwa bangsa ini masih bermental inlander, jongos penjajah. Kita tak akan sempat membesarkan dunia advokat, apalagi membesarkan negara, jika para advokat seperti anjing-anjing yang bercakar-cakaran mencari posisi, jabatan tinggi di organisasi, dan lain-lain. Dunia advokat miskin filosofi, tak ada yang bisa berfikir filosofis bahwa yang namanya 'profesi' itu membutuhkan wadah untuk persatuan berupa organisasi yang satu, sebagaimana amanat UU No. 18/2003 itu. Perpecahan demi perpecahan itu sesungguhnya disebabkan oleh adanya ambisi-ambisi pribadi dan golongan yang tak tercapai. Terbukti bahwa di IPHI misalnya Ketua Umum menjabat sampai 3 kali periode jabatan padahal Anggaran Dasarnya membatasi 2 kali periode masa jabatan. Atau silahkan lihat di organisasi lainnya juga ada hal serupa. Jika semua advokat berpikir 'diri saya' lalu tak bisa berpikir 'diri kita' maka hancurlah persatuan advokat Indonesia. Jika demikian - jika memang para advokat tak bisa disatukan - satu-satunya jalan adalah amandemen UU No. 18/2003 di mana UU membebaskan para advokat membuat organisasi sendiri-sendiri seperti semula. Dunia advokat menjadi tak ubahnya partai politik yang disesaki ambisi para politikus yang ingin tampil. Kita telah menjadi bangsa yang sakit jiwa, terlalu menjunjung ego pribadi, tak mampu berpikir kepentingan bersama. Bahkan aturan main ditabrak sembarangan. Hari ini bicara HAM, esok harinya membela para pelanggar HAM. Kemarian bicara antikorupsi, besoknya membela koruptor. Para advokat tak punya ideologi selain UANGISME dan SENANGISME. Salam sedih..... Subagyo
First Previous 1 2 3 4 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.