hukumonline
Minggu, 06 Juli 2008
Hakim Tak Lagi Dianggap Tahu Seluruh Hukum
Busyro Muqoddas menilai adagium yang menyatakan hakim harus tahu semuanya merupakan paradigma lama. Kenyataannya, mana ada hakim yang tahu semua bidang, tuturnya
Ali
Dibaca: 1110 Tanggapan: 9

Pernah dengar adagium ius curia novit. Adagium tersebut berarti seorang hakim dianggap mengetahui hukum. Anggota Komisi Yudisial (KY) Soekotjo Soeparto mencoba menjajal cara berpikir calon hakim agung menggunakan adagium tersebut. Hakim katanya dianggap tahu hukum, tapi dia sering mengutip pendapat ahli dalam pertimbangannya. Bagaimana menurut Saudara, tanya Soekotjo.

 

Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan anggota Komisi Yudisialkepada sejumlah calon hakim agung dalam proses seleksi di gedung KY, Kamis (3/7) lalu. Calon Hakim Agung RO Barita Siringoringo berpendapat tak salah bila hakim mengutip pendapat sarjana lain. Asal yang jadi pertimbangan bukan pendapat, tetapi faktanya, jelas Wakil Ketua PT TUN Surabaya ini.

 

Istiwibowo sedikit berbeda. Menurutnya pendapat seorang ahli memang bisa digunakan oleh hakim sebagai doktrin. Itu bisa kita ambil, ujarnya. Namun, calon hakim agung kelahiran Temanggung ini memberi syarat ahli yang pendapatnya bisa dikutip. Ahli itu harus punya kualifikasi bidang tertentu, tambahnya. 

 

Soekotjo masih belum puas, dan terus mendesak calon. Kalau ahli hukum tata usaha negara, kenapa musti anda ambil (pendapatnya), ujarnya. Sebagai Hakim Tinggi di PT TUN Surabaya, jam terbang Istiwibowo memang tak usah diragukan lagi. Dengan pengalaman seperti itu, otomatis Istiwibowo juga bisa disebut sebagai ahli hukum tata usaha negara. Namun, Istiwibowo tetap bersikukuh pendapat seorang ahli bisa saja diambil hakim sebagai pertimbangan hukumnya.

 

Dalam praktek, hal ini memang acapkali dipermasalahkan. Salah satunya, dalam kasus dugaan korupsi Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) dengan terdakwa Nurdin Halid di PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Majelis hakim I Wayan Rena, Ahmad Sobari dan Mahmud Rachimi, menyatakan dalam kasus ini tak ditemukan unsur melawan hukum baik dari segi formil maupun materil. Ketua Umum PSSI itu pun divonis bebas.

 

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak terima. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) telah menggelar eksaminasi publik terhadap putusan tersebut. Salah satu yang dijadikan landasan untuk mengeksaminasi putusan tersebut adalah adagium ius curia novit. Majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini dianggap melanggar asas tersebut.

 

Adanya keterangan beberapa orang ahli hukum pidana dalam persidangan perkara pidana korupsi ini adalah suatu kekeliruan. Karena segala sesuatu yang menyangkut penerapan hukum adalah tugas hakim. Hal tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan dengan adanya asas ius curia novit, karena hakim dianggap mengetahui hukum, kecuali ahli di bidang lain dan sistem hukum asing yang tidak dikenal, demikian bunyi salah satu kesimpulan eksaminasi publik itu.

 

Paradigma Lama

Dihubungi hukumonline melalui sambungan telepon, Ketua KY Busyro Muqoddas menjelaskan pertanyaan seputar ius curia novit yang dilontarkan hanya untuk menggeledah pemikiran para hakim saja. Kita menggeledah saja sampai mana kemampuannya, jelas Busyro, Jumat (4/7)

 

Busyro menilai orang yang masih menganggap seorang hakim harus tahu segalanya merupakan paradigma lama. Mana ada hakim yang tahu segalanya. Tak mungkin, tegas mantan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

 

Dalam praktek, lanjut Busyro, di MA memang sering ada masalah ketika seorang hakim dianggap mengetahui semua bidang. Ia mencontohkan seorang hakim agung berlatar belakang agama mengadili kasus Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) yang syarat dengan isu Hukum Tata Negara (HTN). Hakim agama mengadili Tommy Soeharto atau Hakim TUN mengadili Akbar Tanjung. Semua itu bermasalah, ujarnya.

 

Karenanya, Busyro menilai kehadiran seorang ahli dalam persidangan bukan hal yang tabu. Bahkan, untuk seorang ahli yang memiliki keahlian sama dengan si hakim. Namun, hal tersebut masih ada rambu-rambunya. Hakim tak boleh membabi buta mengikuti pendapat ahli.

 

Sekedar perbandingan, di Mahkamah Konstitusi (MK) justru sebaliknya. Ketua MK Jimly Asshiddiqie berulangkali mengatakan persidangan MK tak perlu terlalu banyak ahli hukum tata negara (HTN). Alasannya sederhana, karena para hakim konstitusi yang bercokol di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 ini mayoritas merupakan pakar atau berlatar belakang hukum tata negara.

 

Busyro menilai problem yang dimiliki oleh MA karena tak adanya sistem kamarisasi penanganan perkara. Sehingga seorang hakim bisa menangani perkara yang berbeda dengan latar belakang keilmuannya. Apalagi, lanjut Busyro, ide kamarisasi ini tak bisa serta merta diterapkan. Ia mengatakan kamarisasi tak mungkin diterapkan selama pendidikan sarjana hukum atau hakim tak didesain menciptakan hakim yang specialis. Kalau mau ke arah sana, harus ada revisi kurikulum, pungkasnya.  

 

Share:
tanggapan
tanggapanirpan nawi hasibuan 11.05.10 15:33
Kamarisasi Hakim boleh, tetapi bukan untuk menspesialisasi perkara yang diadilinya, tetapi untuk memetakan seberapa cepat seorang Hakim Agung menyelesaikan perkara untuk menurunkan tunggakan perkara, sebab jika kamarisasi versi perkara, bagaimana pula dengan Hakim Agung dari Pengacara, juga Dosen, apakah sudah terpola pemikirannya sesuai spesialisasi perkara yang dihadapinya, juga kenapa KY tidak tanyak langsung data tunggakan perkara oleh siapa, Hakim karir kah atau hakim non karir, juga putusan perkara TUN yang diputus oleh Hakim Agung dari Agama, apanya yang salah, materinya kah atau acarany kah atau semata-mata semuanya?, menurut saya Hakim Agung tanpa spesialisasi, kecuali untuk TIPIKOR,
HAKIM JUGA MANUSIALeonardo 18.07.08 21:24
semua hakim memang tidak ada yang sempurna, bahkan juga HAKIM GARIS....!!!
Saya yakin bahwa hakim itu tidak tahu hukumAndy 07.07.08 14:53
tanpa mengurangi hormat saya terhadap integritas Hakim sekarang. Terlepas dari itu saya adalah saksi hidup.daripada sistem perekrutan Cakim..dimana KKN itu menjadi senjata..nga ada yang namanya Kualitas Hukum diUtamakan.., Akhirnya yang ada bukan saya kecewa..tapi saya tertawa..Wong yang jadi hakim itu rekrutnya sudah tidak memperhatikan kualitas, bagaimana mereka tahu seluruh hukum..hehe. Selamat deh..tuk Cakim yang sekarang
RechtsfindingHasmetri Hasan 07.07.08 08:26
Adegium ius curia novit, hanyalah sebuah ajaran hukum kuno dari zaman romawi dulu, dengan perubahan dan perkembangan hukum sekarang ius curia novit hanya dalam pelajaran sejarah hukum, dalam kenyataannya putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim sekarang adalah dalam bentuk copy paste sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh para advokat/lawyers, kenapa demikian karena sering ditemukan di PN Flashdisc yang berisi pledoi, gugatan sampai kesimpulan perkara dari lawyers diminta oleh panitera pengganti untuk dibuatkan putusan oleh hakim, berarti apa-apa yang menjadi pertimbangan hakim selalu merujuk kepada pendapat-pendapat hukum dari lawyers/advokat, artinya lagi rechtsfinding telah dilakukan oleh lawyers/advokat bukan oleh hakim, sementara itu ius curia novit dari hakim hanya membantu mengulangi apa yang telah ada dalam yurisprudensi hakim terdahulu, terkadang hakim yang pemalas kurang mau menggali hukumnya hanya menemukan dari memori-memori yang disampaikan oleh kuasa hukum para pihak.
Hakim adalah Orang yang paling Ahlimulia 07.07.08 23:09
Saya kira ahli hukum sendiri termasuk para hakim di KY yang menguji calon hakim agung seharusnya memahami pengertian ius curia novit tidak hanya sebatas bahwa seorang hakim harus mengetahui hukum, tetapi harus lebih mendasar lagi yaitu bahwa seorang hakim harus benar dalam menerapkan hukum. Kedudukan hakim adalah sebagai wakil tuhan dimuka bumi, artinya untuk urusan keadilan ahli yang paling ahli di muka bumi adalah hakim. Namun demikian, karena hakim dituntut untuk menerapkan hukum dengan benar "ius constituendum" maka tidaklah salah untuk menguatkan keyakinannya hakim dapat meminta pendapat ahli lain supaya perkaranya menjadi terang. Sayangnya seringkali ahli lain yang memberi keterangan bukan menjadikan perkaranya menjadi terang malah semakin kabur atau menjadi samar-samar, lalu diadopt oleh sang hakim sehingga putusan hakim tidak mencerminkan kualitasnya sebagai orang yang paling ahli di dunia peradilan.
perbanyak hakim adhockalexon syazily 07.07.08 16:59
Saya usul untuk meningkatkan kualitas Hakim di PN dan PT, disyaratkan yang telah berpengalaman sebagai Pengacara. Misalnya untuk Hakim PN pengalaman Pengacara min 5 tahun, sedangkan di PT. 10 tahun. Komponen penilaian yang lain yaitu banyaknya dan aneka ragam penangan kasus termasuk yang harus dipertimbangkan. Disamping moralitas si Calon Hakim.
Sistem Kamar?Hamba Hukum 07.07.08 10:42
Saya sih sebenarnya sependapat dengan tanggapan di bawah. Namun, kalau sistem kamar yg ingin diterapkan, seharusnya sejak dari rekruitmen cakim. Tapi, perlu diingat bahwa hakim di indonesia di rotasi alias ada tour of duty..banyak PN yg tidak ada msalah2 hukum bisnis, namun padat dengan kasus pencurian ayam, dan kasus2 ringan dan umum lainnya. Hakim2 MA sebagian adalah Hakim2 karir, dengan sistem perekrutan yg sedemikian sejak awal, bagaiamana sistem kamar akan diterapkan..apakah rekrut hakim2 nonkarir sebanyak2nya?Saya pikir perlu pertimbangan yg matang untuk menetapkan sistem apa yg akan diterapkan.Jgn asal comot sana sini, pembentukan pengadilan ad-hoc2an lg, dll...
Apa benar semua hakim tahu...???Lukman NAwir 06.07.08 23:15
Selayaknya para hakim mengetahui tarhadap perkara apa yg akan disidangkan.akan tetapi apa yg akan terjadi jikalau Hakim-hakim kita tidak memahami terhadap disiplin ilmu hukum yang akan disidangkan tsb.begitu pula sebaliknya Apakah para Hakim diwajibkan untuk mengetahui atau menguasai semua bidang Ilmu Hukum?? wahh..wahh..kepala bisa plontos alias geger otak.
Kamarisasi akan semakin profesionalBambang H Mulyono 06.07.08 10:59
Hakim memang harus "dianggap" tahu hukum, ini relevan dengan asas bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan undang-undang atau peraturan belum ada. Jadi kewajiban Hakim untuk selalu tahu hukum yang berkembang, dan itu tersedia cukup waktu untuk mempelajari hukum yang relevan dengan perkara yang ditangani dalam proses pemeriksaan. Namun untuk menuju specialisasi di puncak sistem peradilan kita, maka MA seharusnya memakai sistem kamarisasi, agar kinerja lebih baik dan profesional. Bagaimana mau profesional kalau tidak punya background hukum pidana tetapi mendadak mengadili perkara pidana, atau misalnya Hakim dari Pengadilan Militer yang tidak punya bekal pengetahuan dan pengalaman hukum bisnis, diberi perkara sengketa yang kental dengan aturan-aturan dagang, kontrak dsb. Sepewndapat dengan Busyro, sebaiknya MA mulai diterapkan kamarisasi, jangan hanya wacana teruuuus. Rakyat NKRI menunggu Change Management di tubuh MA.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.