hukumonline
Rabu, 13 Agustus 2008
Royalti Batu Bara:
Pemerintah dan Pengusaha Ingin Kembali Laksanakan Kontrak
PP No. 144/2000 dianggap sebagai biang kerok perselisihan antara pemerintah dengan pengusaha tambang batu bara. Pasalnya, peraturan ini disinyalir bisa menjadi tameng bagi produsen batu bara untuk tidak dikenakan PPN. Pemerintah akan mencari mekanisme agar para pengusaha batu bara mendapat perlakuan khusus.
CRF/Sut
Dibaca: 790 Tanggapan: 2

Kisruh antara pemerintah dengan sejumlah pengusaha batu bara terkait tunggakan royalti belum mereda. Pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan konflik dengan pengusaha batu bara ini. Jika persoalan ini berlarut, dikhawatirkan akan timbul dampak negatif bagi sektor pertambangan.

 

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah ada lima hal yang menjadi masalah pokok dalam tunggakan royalti batubara. Pertama, perusahaan batu bara yang menunggak royalti serakah dalam memproduksi perusahaannya. Mereka telah meraup keuntungan yang banyak sehingga menguasai 60 persen produksi batu bara di Indonesia yang sebagian besar di ekspor keluar negeri, ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (12/8).

 

Kedua, pada prinsipnya perusahaan tambang batubara di Indonesia mendapat subsidi publik. Artinya fasilitas umum yang rusak yang berada di sekitar daerah pertambangan tidak ditanggung perusahaan, sebaliknya ini ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran APBD. Ketiga, bentuk kontrak karya pertambangan membuat pemerintah Indonesia sejajar dengan pihak perusahaan. Akibatnya kontrol pemerintah terhadap perusahaan menjadi sangat lemah. Jika perusahaan terlibat dalam kelakuan buruknya, dia bisa menggunakan kontrak sebagai perlindungan dan perusahaan terbebas dari jerat hukum.

 

Lalu keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mesti bertanggung jawab atas tunggakan royalti yang belum dibayar oleh kelima perusahaan tersebut. Pasalnya, SBY pernah menjabat Menteri Pertambangan dan Energi di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Menurut Maimunah, SBY-lah yang menelurkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini, kata Maimunah, bisa dijadikan tameng bagi para pengusaha tambang untuk tidak dikenakan PPN dalam mengeksplorasi hasil pertambangan.

 

Dan Kelima, selain SBY, Purnomo Yusgiantoro yang sekarang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus dilibatkan, karena telah membiarkan PP 144/2000 tetap ada. Selain itu, kata Maimunah, Purnomo juga membiarkan perusahaan menunggak royalti batu bara sampai tujuh tahun lebih.

 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqon menambahkan, masalah tunggakan royalti bisa teratasi jika pemerintah mengelola perusahaan batu bara yang ada saat ini. Permintaan ini sebelumnya juga dikatakan oleh Presiden Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri belum lama ini.

 

Sebenarnya, pemerintah dan pengusaha batu bara sendiri sudah menjajaki perdamaian guna menyelesaikan sengketa ini. Senin siang (11/7), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi memanggil pimpinan lima perusahaan batu bara yang sedang bermasalah dengan pemerintah. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung. 

 

Status Istimewa

Dalam siaran persnya Lutfi menjelaskan, pencekalan beberapa orang direksi dan mantan direksi perusahaan tambang batu bara oleh pemerintah tidak bisa disalahkan. Soalnya hal itu dalam rangka penegakan hukum. Begitu juga dengan permintaan pengusaha batu bara atas pembayaran restitusi pajak dari pemerintah. Menurutnya, permintaan tersebut masuk akal, karena kelima perusahaan tersebut diistimewakan.

 

Kelima perusahaan batu bara menurut hukum punya status istimewa karena mereka masuk dalam kategori PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara) Generasi-1 yang ditandangani pada tahun 1982. Status istimewa perlu untuk ditawarkan pemerintah RI saat itu karena semua perusahaan batu bara di masa itu adalah perusahaan asing sehingga tunduk peraturan invetasi yang berbeda dengan perusahaan lokal, tuturnya.

 

Namun, kata Lutfi, saat ini semua perusahaan tersebut sudah berubah status menjadi perusahaan nasional melalui proses divestasi. Nah di sinilah sumber perbedaan di antara pemerintah dan pengusaha dalam menginterpretasikan PKP2B Generasi-1, imbuhnya. 

 

Ia menjelaskan, status istimewa dari perusahaan PKP2B Generasi-1 berarti bahwa pungutan-pungutan yang berlaku adalah pengutan-pungutan pada saat PKP2B ditandatangani antara pemerintah dan kontraktor batu bara. Dengan kata lain, PKP2B Generasi-1 dilindungi dari berbagai peraturan baru yang ditetapkan setelah PKP2B ditandantangani.

 

Yang jelas, kata Lutfi, BKPM akan menjalankan arahan Menteri Keuangan bahwa semua pihak harus kembali mengacu pada seluruh ketentuan pokok PKP2B Generasi-1. Dalam kesempatan itu, Lutfi berhasil meminta komitmen tertulis dari masing-masing pimpinan perusahaan batu bara kategori PKP2B Generasi-1. Dimana mereka akan menghormati seluruh ketentuan pokok PKP2B, termasuk bila ada tunggakan pembayaran royalti kepada Negara.

 

Sebelumnya, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bersedia untuk menjadi mediator penyelesaian sengketa restitusi pajak dan royalti antara pengusaha batu bara dengan pemerintah. Menurut Ketua Kadin MS Hidayat, pemerintah dan pengusaha batu bara harus duduk bersama dalam menyelesaikan konflik ini. Saya akan coba mediasi, kata Hidayat akhir pekan lalu.

 

Ia mengatakan meski perkaranya belum terlalu parah, namun hal ini tidak boleh dibiarkan berlalut-larut. Alasannya, konflik tersebut bisa berimbas pada terganggunya iklim usaha di sektor pertambangan.

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono pernah berujar, pihaknya tetap bersikukuh menuntut pemerintah membayar sejumlah dana yang dibayar pengusaha untuk menalangi pembayaran PPN. Mantan Presdir PT Berau Coal yang ikut kena cekal ini mengatakan, berdasarkan PKP2B Generasi-1 pengusaha batu bara berhak menagihkan sejumlah biaya yang ditalangkan untuk membayar PPN. Karena alasan itu lah, maka pengusaha batu bara menahan dana hasil produksi batu bara (DHPB), serta kewajiban lainnya seperti royalti.

 

Pernyataan Jeffrey disambut Bambang Setiawan. Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi (Dirjen Minerba dan Panas Bumi) Departemen ESDM ini mengatakan, pihaknya keberatan atas tindakan perusahaan tambang tersebut. Menurut Bambang, DHPB merupakan kewajiban perusahaan yang harus disetor ke pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak, selain kewajiban lainnya seperti royalti.

 

Seperti dilansir detik.com, Bambang menjelaskan, alasan perusahaan memotong langsung setoran DHPB itu sebagai kompensasi untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah berlakunya PP 144/2000. Ketentuan ini memasukkan batu bara ke dalam kelompok barang bukan kena pajak. Akibatnya, PPN masukan yang telah disetorkan perusahaan kepada pemerintah tak bisa direstitusi.

 

Kembali ke Kontrak

Namun Bambang mengakui, jika mengacu pada PKP2B Generasi-1, perusahaan punya alasan untuk tetap minta restitusi. Hal itu sesuai pasal 11 Ayat 1 PKP2B yang menyatakan, selama kontrak berlangsung, perusahaan tidak terkena perubahan aturan pajak (nail down). Kalau restitusi itu dibayarkan, perusahaan akan bayar lagi DHPB kepada pemerintah. Tetapi, biar hukum yang menilai, ujar Bambang.

 

Sikap melunak ditunjukan Sri Mulyani. Menteri Keuangan yang merangkap Menko Perekonomian ini menjelaskan, saat ini baik pemerintah maupun pengusaha sama-sama ingin kembali melaksanakan kontrak. Persoalannya adalah dari pajak penjualan menjadi PPN dan menjadi barang tidak kena pajak, itu persoalan yang akan kita selesaikan. Mekanismenya Menteri ESDM dan Dirjen Pajak akan melihat bagaimana melakukan klasifikasi dari batubara yang sesuai dengan kontrak. Kalau kemudian mereka mendapatkan pajak masukan dari reimbursement, nah reimbursement bagaimana itu yang kita bahas, ujarnya.

 

Meski belum selesai, namun sengketa antara pemerintah dan pengusaha batu bara mulai menemui titik terang. Pemerintah akan mencari mekanisme agar para pengusaha batubara mendapat perlakuan khusus dari PP 144/2000. Sekarang sudah ada titik terang, kita harus membuat formula reimbursement agar PP 144/2000 tidak dikenakan kepada mereka (pengusaha batubara), kata Bambang Setiawan saat mengunjungi pameran Indo Mining and Energy 2008 di Jakarta (12/8).

 

Sementara, Jeffrey Mulyono saat dihubungi kembali oleh hukumonline, menolak berkomentar mengenai perkembangan kasus tersebut. Hal ini sudah sampai tahap lobi dan Kadin sudah ambil alih. Bagi saya itu sudah cukup, saya tidak mau komentar apa-apa lagi, ujarnya singkat.

Share:
tanggapan
Penahanan DHPB oleh Kontraktor: KriminalDidi Dermawan 14.08.08 11:07
Penahanan/penyanderaan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) oleh Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah kriminal (tindak pidana) karenanya wajib diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum.

DHPB adalah bagian Pemerintah atas keseluruhan Batubara yang diproduksi Kontraktor berdasarkan PKP2B dan wajib diserahkan oleh Kontraktor kepada Pemerintah (selaku pemegang Kuasa Pertambangan). Adalah tugas dan tanggung jawab Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menagih dan/atau memungut DHPB ini (lihat, a.l. PP No. 45 tahun 2003 ttg. Tarif ata jenis PNBP yang berlaku di Dep. ESDM).

DHPB merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (lihat, UU No. 20 tahun 1997 ttg. PNBP). Lebih khusus lagi, DHPB merupakan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (Ps. 2 ayat (1) huruf b). Ingat, amanat UUD 1945, Pasal 33 ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat"; dan paragrap pertama Menimbang dari PKP2B: "semua deposit batubara yang ada dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan Nasional yang dikuasai Negara".

Seluruh PNBP wajib disetor LANGSUNG SECEPATNYA ke Kas Negara (Ps. 4), jadi tidak boleh bertahap/mencicil, dan dikelola dalam sistem APBN (Ps. 5). Wajib Bayar yang tidak membayar, tidak menyetor, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBP yang terutang (Ps. 21 ayat (1)). Bayangkan, jika jumlah DHPB, yang notabene adalah PNBP, yang terutang adalah Rp. 7 trilliun, maka dendanya bisa 4 X Rp. 7 trilliun = Rp. 28 trilliun!

Penahanan/penyanderaan DHPB oleh Kontraktor PKP2B juga melawan hukum karena UU No. 1 tahun 2004 ttg. Perbendaharaan Negara menyatakan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap [a.l.,] uang Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga maupun terhadap uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah (Ps. 50 huruf a dan b). Jadi, penyitaan (yang harus berdasarkan penetapan pengadilan) saja dilarang, apalgai penahanan/penyanderaan (yang dilakukan tanpa berdasarkan penetapan pengadilan).

Tidak membayar atau tidak menyetor atau menahan/menyandera DHPB jelas menimbulkan kerugian pendapatan Negara, apalagi Pemerintah sebenarnya dan setidaknya dapat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang [seharusnya dapat] disimpan pada bank sentral maupun bank umum tersebut (Ps. 23 dan 24 UU Perbendaharaaan Negara).

Dirjen Pajak, Darmin Nasution, benar bahwa berdasarkan PKP2B (Ps. 11.2), Kontraktor wajib membayar 6 jenis pajak, a.l. pajak penjualan atas penyerahan jasa kepada Kontraktor di Indonesia (dengan tarif yang tidak melebihi 5% dari dasar pengenaan - 'assessable basis'). Jadi, tidak seluruh jumlah PPN masukan (PPN yang sudah dibayar karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak), yang diasumsikan dibayarkan dengan tarif umum PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (i.e., Harga Jual, Penggantian, dsb), yang harus ditanggung dan dibayarkan kembali (reimbursed) oleh Pemerintah kepada Kontraktor berdasarkan Pasal 11.3 PKP2B.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada hakekatnya adalah pajak penjualan (lihat, UU No. 8 tahun 1983 ttg. PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan [PPn] atas Barang Mewah, bag. Menimbang: "untuk mengatur kembali sistem pajak penjualan dengan sistem pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan ..."; Penjelasan, Umum, paragrap 5: "pajak pernjualan dengan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ini diberlakukan untuk menggantikan pajak penjualan yang sekarang berlaku").

Pada akhirnya, seluruh aparat Pemerintah wajib membela kepentingan Pemerintah karena pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara (Ps. 7 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 ttg. Keuangan Negara).

Ini masalah Kedaulatan dan Harga Diri Bangsa Indonesia. (end of text)
wibawa negaratrku50 14.08.08 10:05
perlakuan yang ditunjukan oleh para perusahaan pertambangan ini tidak bisa dibiarkan, wibawa negara bisa jatuh, setali tiga uang dengan sikap perusahaan pertambangan tersebut salah urus kebijakan energi yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tentang pertambangan mengakibatkan sikap perusahaan pertambangan yang demikian. sudah cukup jaman orde baru para konglomerat-perusahaan besar dianak emaskan, sedangkan rakyat dianaktirikan, apa artinya demokrasi bila hal ini terjadi, UUD 1945 juga telah menjamin kekuasaan negara atas bumi,air,udara beserta isinya untuk digunakan menyejahterakan rakyat Indonesia.kita butuh modal untuk membangun itu benar tetapi melupakan esensi dari pembanguan itu salah.kita bisa belajar dari negara Amerika Latin, walaupun saya bukan pendukung sosialis ataupaun neososialis. tolonglah para penguasa,saya tidak menyebut anda sebagai pemimpin, anda orang2 pintar!

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.