hukumonline
Jumat, 22 Agustus 2008
Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Masih Sulit
Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan menjamin hak asasi narapidana ditengarai tidak gratis. Ada uang, ada kenikmatan.
M-4
Dibaca: 888 Tanggapan: 2

Kasus lolosnya terpidana David Nusa Wijaya ke luar negeri meskipun masih dalam status pembebasan bersyarat semakin meyakinkan sejumlah kalangan bahwa lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya dijalankan sesuai amanat undang-undang.

 

Di satu sisi, petugas memanfaatkan narapidana dan keluarganya untuk kepentingan pribadi; tetapi di sisi lain hak-hak terpidana kurang terpenuhi. Sayangnya, pemenuhan hak asasi napi belum tentu dipenuhi secara gratis. Ada harga yang harus dibayar. Setidaknya, begitulah pengakuan Rahardi Ramelan pria yang pernah menghuni lembaga pemasyarakatan karena menjadi terpidana korupsi.

 

Terpenuhinya hak-hak napi sejatinya merupakan impian almarhum Sahardjo. Hati Menteri Kehakiman RI 1959-1963 itu tergerak saat melihat nasib para narapidana di rutan-rutan di awal kemerdekaan.  Rutan yang menggunakan konsep penjara warisan pemerintah kolonial Belanda tersebut, dianggapnya menghilangkan lebih dari sekedar kemerdekaan manusia-manusia di dalamnya.  

 

Sebagai seorang humanis, Sahardjo berusaha tetap menjaga hak asasi narapidana meski telah berada di balik teralis. Dia kemudian memperkenalkan wacana Lembaga Pemasyarakatan dalam pidato resminya di Istana Negara pada 5 Juli 1963. Prinsipnya, lembaga pemasyarakatan selayaknya dirancang untuk menjamin hak-hak narapidana. Penggantinya, Astrawinata, membakukan Konsep Sistem Pemasyarakatan pada tahun 1964 yang dipakai terus hingga hari ini.

 

Pada  perkembangannya, konsep ini diterjemahkan pemerintah dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana hasil gagasan Sahardjo dijabarkan mendetail pada pasal 14 ayat (1). Ketentuan tersebut menjamin hak narapidana untuk beribadah, mendapat perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, penyampaian keluhan, informasi dari media, menerima upah pekerjaan, menerima kunjugan keluarga, mendapat remisi/asimilasi/pembebasan bersyarat, dan cuti.

 

Rahardi Ramelan melihat harapan Sahardjo masih jauh dari kenyataan. Tanpa imbalan, hak-hak narapidana sulit dipenuhi seluruhnya. Sepanjang mendekam di LP Cipinang, Rahardi mengaku menyaksikan sejumlah penyimpangan dalam menerapkan hak bagi narapidana. Uang tetap bermain, ujarnya dalam sebuah diskusi di kantor Komisi  Hukum Nasional, Rabu (20/08) lalu.

 

Menurut Rahardi, pemenuhan hak atas makanan dan kesehatan misalnya masih jauh dari ukuran kelayakan. Belum lagi dipersulitnya hak narapidana menerima kunjungan keluarga atau mengajukan cuti. Padahal UU No. 12 Tahun 1995 jelas-jelas memberikan napi hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

 

Pengajuan CMK dapat diterima apabila Daftar F, yaitu daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala LP, kosong. Bila ada satu saja pelanggaran tercantum di Daftar F, narapidana yang bersangkutan  tidak dapat dianggap berkelakukan baik. Meski kosong, tetap saja tidak ada jaminan dianggap berkelakukan baik, cetus Rahardi yang sudah mengalami keadaan serupa semasa ditahan.  

 

Akar permasalahan budaya permainan uang berasal dari minimnya anggaran untuk kesejahteraan warga LP sendiri. Bahkan untuk layanan kesehatan, para narapidana sampai patungan untuk mendatangkan empat dokter spesialis ke LP Cipinang. Apalagi spesialis jantung, karena banyak sekali di Cipinang yang jantungan, ungkap Rahardi sambil terkekeh. 

 

Tak heran, banyak narapidana yang memilih 'kabur' sesaat untuk memeriksakan kesehatannya di luar LP. Surat ijin dari dokter LP menjadi pass sakti untuk keluar-masuk LP. Karena surat ijin tersebut merupakan hak bagi narapidana, maka hak menjadi komoditi. Sebenarnya, sudah banyak dilakukan percobaan di berbagai LP untuk menghapuskan perputaran uang dalam penjara.

 

Tetapi bagi Rahardi upaya Ditjen Pemasyarakatan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut belum sepenuhnya berhasil. Jual beli hak tetap berjalan dan sulit terpantau. Yang paling marak dibisniskan, dalam pandangan ICW adalah remisi, asimilasi, CMB, dan pembebasan bersyarat.

 

Minimnya upaya pemenuhan hak narapidana dituding Ketua KHN J.E.Sahetapy merupakan cerminan kebobrokan seluruh sistem di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut dia, konsep lembaga pemasyarakatan yang menjamin HAM narapidana hanya di awang-awang saja. Bahkan menurutnya istilah 'Lembaga Pemasyarakatan' harus diganti dengan nama lain yang lebih sesuai dengan keadaan LP sekarang. Sayangnya, Sahetapy masih belum mendapat ide nama pengganti.

 

Kriminolog Thomas Sunaryo memberikan pandangan yang lebih kompromis terhadap pemenuhan hak narapidana. Pendekatan konvensional, terutama dalam pemberian remisi harus mulai ditinggalkan. Harus ada perubahan kebijakan yang membuat Lapas produktif, Thomas menganjurkan.  Dia mencontohkan agar petugas 'menjemput bola' dengan meraih pihak luar dalam menunjang kebijakan yang produktif tersebut.

 

Share:
tanggapan
Semua Bisa diaturAbdul Azis 25.08.08 17:27
CMK bisa saja di urus asal ada uangnya bung, kalau ga ada duit siapa yang mau urus SK nya Ke Kanwil Ham, makanya kalau ga ada uang jangan berharap dapat CMK itu jadi hanya Retorika, itulah hukum yang ada di Indonesia semuanya uang yang atur jadi bisa beres.
Narapidana Korups-Penyapu Jalanan & Office Boyagustinus dawarja 25.08.08 10:30
Khusus untuk narapidana korupsi, sebaiknya mereka menjadi guru non koruptif dengan menjadikan mereka penyapu jalanan dan office boy di kantong2 korupsi. Dengan demikian fungsi lembaga pemasyarakatan tercapai dengan mendidik mereka bekerja keras. Apalagi jika dengan baju khusus yang dirancang KPK

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.