hukumonline
Jumat, 29 Agustus 2008
Oleh: Herlindah Petir, SH, M.Kn *)
Urgensi Magang bagi Calon Notaris
Di Belanda, masa magang bagi notaris semakin lama. Setelah keluarnya Notariswet 1999, masa magang menjadi enam tahun.
Dibaca: 2806 Tanggapan: 8

Tulisan ini mencoba menguraikan urgensi magang bagi notaris di Indonesia dibandingkan dengan praktik di Negeri Belanda.

 

Dahulu (Sebelum UUJN)

Sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang lebih dikenal dengan UUJN, peraturan yang digunakan untuk mengatur mengenai jabatan notaris adalah Staadblad No.3 Tahun 1860. Peraturan yang disebut terakhir  merupakan salah satu produk perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Nederlands Indie, jadi merupakan ordonansi tanggal 11 Januari 1860.

 

Melalui azas konkordansi, secara otomatis peraturan mengenai jabatan notaris juga diadaptasi. Dengan kata lain disesuaikan dengan bagaimana peraturan yang sudah berlaku di Belanda. Menurut sejarahnya, peraturan yang diadaptasi tersebut telah berlaku sejak lama bahkan lebih dari 100 tahun. Dan, materinya sudah sering mengalami revisi, disesuaikan dengan perubahan masyarakat dan zaman itu sendiri.

 

Berdasarkan Stbl. 1860 No.3, pasal 13 menegaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi notaris maka seseorang harus memenuhi empat syarat, yaitu:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Telah mencapai umur 25 Tahun;
  • Membuktikan kelakuan baik selama 4 tahun terakhir;
  • Telah lulus dalam ujian notaris.

 

Jika dilihat dari keempat syarat di atas, maka tak ada satu pun syarat yang menyatakan bahwa calon notaris harus melalui masa magang dengan jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Sehingga timbul pertanyaan, apakah menurut pemerintah Hindia Belanda saat itu magang tidak terlalu penting dan perlu untuk dimasukkan sebagai syarat?

 

Mengenai syarat magang ini, G.H.S Lumban Tobing (1992) pernah mempermasalahkan dalam bukunya. Menurut dia, pasal-pasal yang ada di dalam Stbl. 1860 No. 3 adalah copy dari pasal-pasal yang ada di Notariswet di Belanda. Tapi mengapa dalam Stbl 1860 No. 3 tidak terdapat suatu pasal yang mengharuskan adanya suatu masa magang (werkstage). Padahal, di Notariswet sendiri terdapat ketentuan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris, yang bersangkutan harus dapat menyerahkan suatu bukti bahwa ia sudah pernah  bekerja (tidak terputus) pada salah satu kantor notaris selama sekurang-kurangnya tiga tahun.

 

Sebenarnya, di Indonesia sudah berapa kali dibahas tentang perlunya masa magang. Cuma, Pemerintah saat itu tetap tidak memasukkannya ke dalam peraturan secara pasti, meskipun pada waktu itu pernah dikeluarkan Ordonansi 1907 No.485 yang mengatur tentang ujian notaris bagian I, II dan III. Di dalam Ordonansi ini tidak juga dimasukkan secara tegas aturan tetang syarat magang.

 

Dahulu juga pernah ada satu Bijblad no. 5142 yang menyinggung masa magang. Bentuknya hanya berupa anjuran yaitu dari Gouvernementsmissive tertanggal 29 November 1889 No.2763 kepada Direktur van Justitie, agar apabila menerima usulan mengisi lowongan notaris memperhatikan kecakapan dari si pelamar diantaranya adalah kecakapan praktis. Sampai di sini, kita masih dapat menilai bahwa masa magang sebagai syarat pengangkatan notaris bukanlah suatu yang urgen atau mendesak.

 

Alasan Pemerintah belum memasukkan syarat magang ke dalam suatu peraturan secara pasti, diduga sangat berkaitan erat dengan situasi Indonesia pada masa itu. Terlebih lagi pada saat kedaulatan diserahkan kembali oleh Pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia (RI) pada 1950, Pemerintah Indonesia secara otomatis mempunyai daulat penuh atas wilayah RI kecuali Irian Barat. Sehingga pada tahun ini pula, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya dapat mengadakan ujian Negara bagi notaris, di mana sebelumnya yang berhak hanya pemerintahan Hindia Belanda.

 

Akibat dari kembalinya kedaulatan ke tangan RI, maka semua notaris asal Belanda diganti dengan notaris Warga Negara Indonesia (WNI). Namun apa hendak dikatakan kalau pada kenyataannya notaris WNI belum dapat diandalkan. Masih terdapat sejumlah kekurangan di sana-sini. Disadari bahwa para notaris pribumi itu tidak mungkin dapat dewasa dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu diambil kebijakan dengan melepas notaris asal Belanda secara bertahap. Namun demikian kevacuman atau kelangkaan notaris di beberapa daerah tetap saja terjadi, karena ternyata banyak notaris asal Belanda yang berhenti secara sukarela.

 

Dengan adanya kelangkaan notaris, maka dikeluarkan kebijakan bahwa bagi mereka yang mempunyai pengalaman dalam bidang notaris atau sudah menempuh beberapa bagian ujian notaris dapat diangkat jadi wakil notaris sementara dengan wewenang yang sama dengan yang berijasah penuh. Kemudian dikeluarkan UU No. 33 tahun 1954 yang mengatur tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara. Untuk wakil notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman, sedangkan wakil notaris sementara diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri. Di dalam ketentuan ini pun masih saja tidak ada ketentuan yang menyinggung tentang masa magang sebagai syarat pengangkatan. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pada masa-masa itu pemerintah dengan sengaja melakukannya agar terdapat kebebasan dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi suatu keadaan yang mendesak yang berkaitan dengan pengangkatan notaris.

 

Seiring berjalannya waktu, Menteri Kehakiman sebagai institusi yang paling bertanggung-jawab atas pengangkatan notaris, mengeluarkan keputusan No.M-0L.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Di dalam keputusan tersebut diatur mengenai pengangkatan notaris bahwa untuk dapat diangkat menjadi notaris, calon notaris mengajukan permohonan dengan memenuhi beberapa syarat yang lebih detail daripada syarat yang ditentukan di dalam Stbl 1860 No. 3.  adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia kepada Pancasia dan UUD 1945;
  4. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Lulus pendidikan spesialis notariat atau Magister kenotariatan yang diselenggarakan perguruan tingg negeri;
  6. Telah mengikuti pelatihan teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia republic Indonesia;
  7. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  8. Sehat jasmani dan rohani.

Memang, mengenai persyaratan masa magang tidak dimasukkan secara langsung> Tetapi menjadi persyaratan formal dengan melampirkan surat keterangan dari Notaris bahwa telah mengikuti magang di kantor Notaris selama dua tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang disahkan oleh organisasi setempat.

 

Dengan adanya keputusan dari Menteri Kehakiman tersebut, maka surat keterangan telah mengikuti magang bagi calon notaris merupakan keharusan sebagai syarat formal dalam pengajuan permohonan pengangkatan, bukan magangnya.

 

Sekarang (Sesudah UUJN)

Berdasarkan UUJN sekarang, persyaratan yang harus dipenuhi lebih tegas. Khususnya berkaitan dengan ketentuan magang bagi calon notaris. Bahkan boleh dikatakan sangat berbeda. Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dapat diangkat sebagai notaris, di dalam pasal 3 UUJN dinyatakan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  4. Sehat jasmani dan rohani;
  5. Berijasah Sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
  6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi dari Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenoariatan; dan
  7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Pada praktik, persyaratan magang di atas dijalankan. Seorang lulusan Magister Kenotariatan yang hendak melakukan magang dan telah mendapatkan izin dari notaris di tempat magang yang dimaksud, biasanya diharuskan untuk membuat surat keterangan magang yang telah ditandatangani oleh notaris tempat magang ditujukan kepada sekretaris Pengurus Wilayah INI tempat masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar dapat tercatat di sana sejak kapan yang bersangkutan mulai melakukan magang. Sehingga ketika waktu magang 12 bulan telah ditempuh, surat keterangan dapat dikeluarkan Pengurus Wilayah INI berdasarkan berkas keterangan magang yang diterima sebelumnya.

 

Dilihat dari sisi yuridis, setelah UUJN magang bagi calon notaris menjadi sangat urgen karena menjadi dwingenrecth (harus). Namun karena UUJN itu sendiri ditujukan kepada notaris, tidak dapat dipungkiri apabila UUJN ini masih dapat di-akali. Misalnya terjadi KKN diantara si calon notaris dan Pengurus Wilayah organisasi notaris yang berhak mengeluarkan surat keterangan magang.

 

Terlepas dari sebelum atau sesudah UUJN, ada atau tidak ketentuan yang menyatakan adanya persyaratan magang dengan jangka waktu tertentu, masih urgen kah magang bagi calon notaris?

 

Melihat pada praktek notaris di lapangan yang tentunya sangat berbeda ketika masa menempuh perkuliahan Magister Kenotariatan di kampus, maka menurut hemat penulis magang tetaplah urgen bagi calon notaris. Meskipun pada sebagian universitas penyelenggara program Kenotariatan telah ada yang namanya kegiatan ekstra non-kurikuler semacam magang dengan waktu yang berkisar 3-6 bulan, itu belum cukup sebagai bekal praktik notaris secara langsung. Sebab si mahasiswa sekaligus membuat tugas akhir (tesis), sehingga dipastikan kualitas magangnya tidak optimal. Berbeda dengan mereka yang telah lulus MKn dan melakukan magang dengan totalitas, di sana akan terasa pergolakan intelektual, mental, emosional dan spritual dalam menghadapi realitas di lapangan.

 

Sayang, hingga saat ini belum ada kesamaan di antara para notaris dalam memperlakukan si pemagang baik berupa aturan tak tertulis maupun tertulis seperti syarat magang bagi calon advokad saat ini. Bagaimana memperlakukan si pemagang calon notaris semuanya masih diserahkan kepada si notaris penerima masing-masing. Padahal, berdasarkan UUJN (pasal 16 ayat (1) huruf m), tidak pelak lagi, menerima pemagang merupakan salah satu kewajiban notaris.

 

Selain kesamaan dalam memperlakukan si pemagang, menurut penulis juga perlu diperhatikan masalah jangka waktu magang. Karena bila kita melihat kembali pada masa magang wajib bagi calon notaris di negeri Belanda saat ini masa magang menjadi semakin lebih lama. Sebelumnya pada peraturan lama masa magang hanya tiga tahun, sedangkan pada peraturan terbarunya (Notariswet 1999) para calon notaris diharuskan menempuh masa magang lebih lama yakni selama  enam tahun.

 

Lamanya masa magang bagi calon notaris di negeri Belanda tidak lantas serta merta kita tiru begitu saja, tetap saja butuh kajian secara khusus. Apakah lamanya masa magang calon notaris di sana disesuaikan dengan masalah yang dihadapi notaris disana jauh lebih kompleks dibanding dengan masalah yang dihadapi oleh notaris di Indonesia yang kiranya masa magang 12 bulan saja sudah cukup?

 

-----

*) Penulis adalah Dosen Universitas Brawijaya Malang dan pemerhati profesi notaris dan PPAT.

 

Share:
tanggapan
Pangeran Dracula...akhyar 06.09.08 00:46
Kita sama2 gak tahu apa & bgmna khdupan notaris magang di belanda sana.Kayaknya Aditya & Nasima yg paling pas nyeritain mrk - para notaris magang - di belanda sana sebagai oleh-oleh buat kita semua. Nmun mnurut ane, kalo gaji & remunerasinya bagus serta masa depan terjamin...,jgn kan 6 th. bisa-bisa kantor tsb malah jd tujuan karir alias gak pindah2 lg ampe pensiun. Ttg urgensi magang...,ane pernah nonton pilem dracula,ceritanya keluarganya digigit ame vampir & dracula 'ayam sayur' shgga dg terpaksa dia membunuh keluarganya sendiri supaya tdk jd dracula.Krn dendam mk ni orang bertekad mnjadi dracula sakti & menghabisi semua vampir/dracula 'ayam sayur'tsb,caranya adlh dg digigit oleh sang pangeran dracula sendiri. Moral cerita ini adlh...HANYA NOTARIS / ADVOKAT HEBAT YG BISA MEMBUAT SESEORANG MENJADI NOTARIS / ADVOKAT HEBAT
Notaris merangkap advokatskriptida 29.08.08 13:58
pasal 3 huruf g UUJN... bagaimana tuh penerapannya...dalam 1 menit saya bisa sebutkan banyak nama-nama advokat merangkap sebagai notaris.....PERADI dan atau Majelis Kehormatan Notaris....belum pernah tuh bikin gebrakan atas pelanggaran ini....kalau kalian pasif bagaimana nasib kualitas notaris kita..????
Teori& Praktek bedayosephina hotma vera 04.03.09 10:18
menurut pendapat saya, magang itu sangat perlu, karena pengalaman saya, 14 tahun lebih bekerja di kantor notaris lalu sekolah notariat, ternyata teori yg saya pelajari jauh berbeda dengan pengalaman praktek yang saya jalani, saya melihat rekan2 mahasiswa yang fresh graduate belum berpengalaman di kantor notaris, harus magang dulu minimal 1 tahun (itupun menurut pendapat saya terlalu singkat), salam
Mencermati Kurikulum Kenotariatanhasan_baraja 01.10.08 10:43
Tentang usulan magang serta perlunya magang untuk menghindari tumpang-tindih antar akta yang dikeluarkan oleh Notaris -- atau antar Notaris dengan intitusi pemerintah -- maka dengan ini sebagai pihak yang sering dirugikan secara langsung ataupun tidak,maka saya merasa perlu mengetahui serta mencermati kurikulum lengkap tentang mata kuliah kenotariatan. bahan ini akan saya pergunakan juga untuk persiapan mengajukan ijin praktek Notaris. Demikian tanggapan dari saya dan atasjawabannya tentu akan saya nantikan. Terima kasih. Hormat saya, hasan_baraja52@yahoo.co.id
BagusHendra Setiawan Boen 29.08.08 17:09
Tulisan yang sangat menyegarkan karena cukup jarang ada orang dari profesi notaris yang menuangkan pemikirannya di hukumonline.
magang banyak bagusnyathia hutabarat 09.09.08 16:00
buat saya ada kesempatan magang banyak bagusnya untuk para calon Notaris, karena banyak juga materi yang dipelajari di bangku kampus pada saat diterapkan di lapangan sungguh jauh berbeda.Lebih bagus lagi apabila si calon Notaris sudah pernah bekerja pada kantor Notaris, sehingga pengalaman yang ia miliki di lapangan jauh lebih banyak ketimbang yang terjun di lapangan diawali hanya karna magang saja,,,,
ketentuan di belandabudi 24.09.08 13:40
wah ibu dosen, jangan dilihat dgn kacamata kuda dong ketentuan magang di belanda yg 6 thn. Disana, pengangguran aja di subsidi pemerintah. Kalo di sini, nganggur ya wassalam. Kasian kan org2 yang mau cari uang mjd notaris kalau kelamaan magang. Nanti toh seleksi alam juga, siapa yg bisa bertahan. Ga jaminan lah, kelamaan magang gak berbuat kesalahan.. Notaris2 muda yang baru2 kan juga bisa bertanya ke seniornya kl ternyata pengalaman magangnya kurang,.
magang perlu tetapi tak perlu lamaketut putu suardana 02.09.08 10:06
saya sangat setuju diadakan magang untuk calon notaris, karena dengan demikian para calon diharapkan memahami kondisi dilapangan secara bertahap. Magang dapat diandaikan sebagai jembatan antara teori yang didapatkan pada saat mengikuti kuliah dengan prakteknya dilapangan. Kalau magang dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh peserta,maka waktu yang dibutuhkan relatif tidak lama, 1(satu) tahun bagi saya sudah cukup lama. pada waktu magang ada 2(dua) poin yang mesti diperhatikan yaitu formalitas atau prosedur dari pembuatan akta dan materi-materi yang harus dimasukkan dalam akta. saya setuju magang terus diadakan untuk meningkatkan mutu notaris. Bravo...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.